Pastikan Layanan Ibadah Haji Lancar, Ketua PPIH Embarkasi Padang Lakukan Monitoring

Langgam.id – Ketua PPIH Embarkasi Padang, Mahyudin melakukan monitoring layanan di bidang konsumsi pada Jumat (24/5/2024).

Monitoring ini dilakukan untuk memastikan layanan ibadah haji berjalan lancar sesuai komitmen haji ramah lansia.

Mahyudin sengaja datang menyapa dan menanyakan terkait layanan di Embarkasi Padang ke beberapa calon jemaah haji (CJH) Kloter 10 sebagai bahan evaluasi nantinya.

Salah seorang CJH Kloter 10 asal Kota Bukittinggi memberikan penilaiannya tentang makanan di Embarkasi Padang.

“Melalu bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas layanan yang telah diberikan Embarkasi. Makanan ini terasa enak, mulai dari kedatangan tadi, kami merasa puas,” ungkap salah satu CJH asal Bukittinggi tersebut.

Kloter 10 ini rencananya akan berangkat menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Sabtu (25/5/2025) pukul 01.30 WIB. (*/yki)

Baca Juga

Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengukuhkan Pengurus Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Sumatra Barat di
Semakin Mengkhawatirkan, Menag Harap BP4 Sumbar Jadi Garda Terdepan Cegah Perceraian
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar melantik H Mustafa sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, Rabu (12/11/2025).
H Mustafa Resmi Jabat Kepala Kanwil Kemenag Sumbar
Kementerian Agama Sumatra Barat (Sumbar) meluncurkan program inovatif BERANI (Benah Rumah, Bina Penghuni). Program ini diluncurkan
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, Kemenag Sumbar Luncurkan Program BERANI
Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar, M Rifki mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Haji
UU Haji dan Umrah Tekankan Efisiensi, Transparansi dan Pemerataan Hak Jemaah
Kemenag Sumbar dan DPR RI Gelar Jamarah di Painan, Sosialisasikan Tiga Pilar Sukses Haji
Kemenag Sumbar dan DPR RI Gelar Jamarah di Painan, Sosialisasikan Tiga Pilar Sukses Haji
DPRD Sumbar, pemerintah provinsi dan Kanwil Kementerian Agama telah merumuskan Ranperda Ranperda Fasilitisasi Penyelenggaraan Pesantren.
Sumbar Bakal Miliki Peraturan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren