Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan komitmennya untuk mewujudkan daerah bebas buang air besar sembarangan (BABS) melalui deklarasi Open Defecation Free (ODF). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.
Bupati Pasaman Barat (Pasbar), Yulianto, menyampaikan hal tersebut dalam rapat persiapan deklarasi ODF yang digelar di Aula Kantor Bupati, Jumat (24/10/2025) lalu.
Rapat dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, serta organisasi perempuan seperti TP-PKK, GOW, dan DWP.
“Kita harus fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat, terutama dengan menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup dan penanggulangan stunting,” ujar Yulianto.
Bupati juga menekankan bahwa gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Program ini, kata dia, merupakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang bertujuan mendorong perubahan perilaku melalui pemberdayaan warga.
“Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, baru 16 yang sudah berstatus ODF. Tiga daerah yang belum adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, dan Kepulauan Mentawai. Karena itu, kita harus berupaya keras agar Pasaman Barat segera menyusul,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Yulianto meminta seluruh camat, wali nagari, dan jajaran TP-PKK memastikan kesiapan data, dokumen, serta kondisi lapangan agar deklarasi ODF dapat berjalan lancar dan valid.
“Kita harus menunjukkan bahwa Pasaman Barat pantas dan layak mendapatkan pengakuan sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan,” tegasnya.
Selain persoalan sanitasi, Bupati juga menyinggung pentingnya ketahanan pangan keluarga. Ia mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan dengan menanam cabai, sayur, dan tanaman produktif lainnya sebagai langkah menghadapi kenaikan harga bahan pangan.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Sifrowati Yulianto, menyatakan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga, terutama melalui pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi.
“Permasalahan seperti stunting, kemiskinan, dan dampak globalisasi tidak bisa dihadapi sendiri oleh pemerintah. PKK harus menjadi mitra aktif dalam menggerakkan masyarakat agar lebih mandiri dan sehat,” ujar Sifrowati.
Ia juga mengajak seluruh kader PKK di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya memanfaatkan pekarangan secara produktif.
“Dengan menanam cabai, sayuran, dan buah di rumah, keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menambah kesejahteraan. Mari kita mulai dari lingkungan sendiri untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
Deklarasi Pasaman Barat sebagai daerah bebas buang air besar sembarangan dijadwalkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap pembangunan sanitasi berkelanjutan.
