Langgam.id – Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menerima kunjungan dan audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Senin (29/12/2025), di ruang kerja Bupati, Parik Malintang. Pertemuan ini menandai dukungan konkret pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur pascabencana di Padang Pariaman.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan infrastruktur permukiman dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Bupati John Kenedy Azis mengungkapkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman menerima bantuan anggaran sebesar Rp133 miliar dari BPBPK Sumatera Barat. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan darurat dan pengembangan SPAM di sejumlah wilayah terdampak.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana. Akses air bersih adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat, dan Rp133 miliar ini menjadi penopang utama pemulihan layanan tersebut,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, bantuan Rp133 miliar tersebut merupakan bagian dari total Rp277 miliar anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui PDAM. Anggaran Rp133 miliar difokuskan sebagai dana tanggap darurat untuk menjawab persoalan mendesak layanan air bersih.
“Anggaran Rp133 miliar ini bukan angka kecil bagi Padang Pariaman. Kami berharap realisasinya tepat waktu, tepat sasaran, dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas John Kenedy Azis.
Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan sebagai dana permanen untuk penguatan infrastruktur SPAM jangka panjang. Anggaran tersebut ditargetkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir 2026 hingga 2027.
Kepala BPBPK Provinsi Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan pemulihan layanan dasar pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas karena dampak bencana yang cukup signifikan, khususnya pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman,” ujarnya.
Menurut Maria, bantuan Rp133 miliar ini merupakan respon atas kebutuhan paling mendesak masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas dan kehidupan masyarakat bisa segera pulih,” katanya.
Bantuan dari BPBPK ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, terutama pemulihan layanan air bersih yang sempat lumpuh akibat bencana.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, demi mempercepat pemulihan daerah serta mewujudkan Padang Pariaman yang lebih tangguh dan berkelanjutan. (*/Yh)
