Langgam.id - Ombudsman perwakilan Sumatra Barat menyayangkan sikap Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang terlihat enggan menemui rakyat sendiri yang datang jauh-jauh dari Air Bangis guna menyampaikan aspirasi.
Hal itu menanggapi aksi demo warga Air Bangis yang telah berlangsung selama 6 hari yang berujung pada pemulangan paksa masyarakat dan ditahannya 17 orang oleh kepolisian.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani mengatakan, bahwa seharusnya sebagai pelayan masyarakat, dengan pengamanan yang memadai, gubernur menemui masyarakat.
"Terlepas, apakah gubernur akan mengabulkan aspirasi masyarakat, namun sebagai kepala daerah sudah seharusnya memperlihatkan sikap yang bijak dengan melayani dan menemui langsung masyarakatnya itu," ucapnya, Minggu (6/8/2023).
Ia menjelaskan, gubernur hanya tampak sekali secara tak terduga datang ke Masjid Raya Sumbar untuk salat subuh. Ombudsman menilai, saat itu gubernur justru memperlihat sikap yang terkesan emosional saat ditemui masyarakat, kala keluar dari masjid di pagi hari pada Kamis (4/8/2023).
Sikap semacam ini, Ombudsman duga telah memancing masyarakat dan membuat mereka terus bertahan berdemonstrasi. Karena secara langsung, tak dapat bertemu dengan gubernur. Gubernur justru terlihat tak membesarkan hati rakyat dengan membujuknya untuk pulang ke Air Bangis.
Yefri menegaskan, kegagalan pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat, membuat masyakarat justru dipulangkan secara paksa. "Sayang sekali, upaya ini dicederai dengan tangisan masyarakat, dan ditahannya 17 orang masyarakat," ujarnya.
Ombudsman mempertanyakan penangkapan itu, karena yang ditangkap adalah wartawan, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi dan meliput peristiwa.
Demikian juga dengan advokat dan pendamping masyarakat, yang sejatinya sedang mengerjakan tugasnya sebagai pengacara dan aktivis sipil.
"Apalagi, menangkap tokoh masyarakat, juga ditahan tidak dalam sedang demo. Justru sedang beristirahat di masjid. Ombudsman meminta Kapolda memeriksa kembali perilaku dan prosedur aparatnya itu. Jangan sampai, cara-cara polisi justru menyimpang dari tugas tugas mulianya; menegakkan hukum secara adil, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat," kata Yefri menegaskan.
Adel Wahidi, selaku Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi menambahkan bahwa pemerintah seharusnya lebih pandai dan cekatan dalam menangani masalah ini.
"Ada nada-nada rasis juga dalam masalah ini. Tentu kita tidak ingin masalah ini, jadi masalah konflik horizontal. Pemerintah, bersama aparat harus memberikan jaminan rasa aman untuk mereka tetap bisa berdiam, mendapat akses/layanan ekonomi, pendidikan dan sosial di Air Bangis," katanya, Minggu (6/8/2023)
Ombudsman juga memintagGubernur untuk memeriksa kembali, apakah benar tanah yang akan dijadikan lokasi PSN telah clean dan clear, seperti yang disebut Gubernur dalam surat pengusulan PSN itu ke Kemenko Maritim dan Investasi.
Kedepan jelas Adel, Ombudsman Sumbar akan melakukan inisiatif investigasi guna memeriksa dan berbagai dugaan maladministrasi dan proses pengusulan PSN di Air Bangis. Serta penangananan demo di Kantor Gubernur dan pemulangan paksa masyarakat, serta penangkapan advokat, wartawan dan tokoh masyarakat. (yki)
