OJK Cabut Izin BPR Sembilan Mutiara di Pasaman Barat

Dampak Covid-19 sumbar

Ilustrasi (Foto: Dok. OJK)

Langgam.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha PT BPR Sembilan Mutiara yang berlokasi di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pencabutan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024.

Plt Kepala OJK Perwakilan Sumbar Guntar Kumala mengatakan langkah pencabutan izin ini diambil OJK sebagai bagian dari upaya pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan melindungi konsumen.

“Ini (pencabutan izin) bagian dari upaya kita untuk menjaga stabilitas industri keuangan dan melindungi nasabah bank,” katanya, dikutip dari siaran resmi, Rabu (3/4/2024).

Sebelumnya, pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan BPR Sembilan Mutiara dalam status “Bank Dalam Penyehatan” karena memiliki Tingkat Kesehatan (TKS) yang “Tidak Sehat”.

Pada 21 Maret 2024, status BPR Sembilan Mutiara dinaikkan menjadi “Bank Dalam Resolusi”. OJK memberikan waktu kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas. Namun, upaya tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 54/ADK3/2024 tanggal 27 Maret 2024, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR Sembilan Mutiara dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

Menindaklanjuti permintaan LPS, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Sembilan Mutiara. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

OJK mengimbau kepada nasabah BPR Sembilan Mutiara untuk tetap tenang karena dana mereka dijamin oleh LPS. Nasabah dapat mengajukan klaim simpanan kepada LPS dengan membawa bukti simpanan dan identitas diri.

“Jadi nasabah jangan panik, karena dana mereka dijamin oleh LPS,” imbuh Guntar.

Informasi lebih lanjut mengenai proses likuidasi dan pengajuan klaim dapat diperoleh di website LPS (https://www.lps.org/) atau menghubungi Contact Center LPS di 1500 881.

Pencabutan izin usaha BPR Sembilan Mutiara merupakan langkah tegas OJK untuk menjaga stabilitas industri perbankan. Nasabah diimbau untuk selalu berhati-hati dalam memilih bank dan memahami hak-hak mereka sebagai nasabah. (*/Fs)

Tag:

Baca Juga

Merajalelanya Ketidakintegritasan Membawa Negara Makin Sakit
Merajalelanya Ketidakintegritasan Membawa Negara Makin Sakit
Polemik Penolakan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi di Kubang Putiah Agam, Satu Jorong Terancam Hilang dari Peta!
Polemik Penolakan Trase Tol Sicincin-Bukittinggi di Kubang Putiah Agam, Satu Jorong Terancam Hilang dari Peta!
Menteri PU, Dody Hanggodo, saat meninjau kondisi Nagari Padang Laweh Malalo di Kabupaten Tanah Datar diterjang bencana. (Dok. Biro Adpim Pemprov Sumbar)
3 Kontroversi Menteri PU Dody Hanggodo, Mutasi Pegawai Usai Viral Kunker ke AS Bawa Anak Istri hingga Isu Keponakan Komisaris
Sportalympic 2026 Semen Padang Grup Resmi Ditabuh, 6 Kontingen Perebutkan Supremasi
Sportalympic 2026 Semen Padang Grup Resmi Ditabuh, 6 Kontingen Perebutkan Supremasi
Tekan Inflasi, Pemkab Agam Bagikan 15 Ribu Butir Telur Gratis ke Masyarakat
Tekan Inflasi, Pemkab Agam Bagikan 15 Ribu Butir Telur Gratis ke Masyarakat
UNAND dan ISI Padang Panjang Perkuat Pelindungan Warisan Budaya Desa Kampung Baru
UNAND dan ISI Padang Panjang Perkuat Pelindungan Warisan Budaya Desa Kampung Baru