Segala teknik pertahanan digunakan untuk menutupi kepalsuan bukanlah sekadar metafora, melainkan cerminan dari sebuah sistem yang telah lama menggantungkan kelangsungannya pada manipulasi. Kepalsuan ini tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan terang-terangan, melainkan sering berwujud narasi yang dipoles, data yang dipelintir, hukum yang ditafsirkan sepihak, serta moralitas yang dipamerkan secara simbolik namun kosong secara substantif. Ketika kepalsuan menjadi fondasi, maka seluruh bangunan kekuasaan di atasnya sejatinya rapuh, meski tampak kokoh dari luar.
Dalam kondisi demikian, negara tidak lagi berdiri sebagai penjaga kebenaran publik, melainkan sebagai produsen ilusi stabilitas. Segala kebijakan, pidato, dan simbol negara diarahkan untuk mempertahankan tampilan seolah semuanya terkendali. Kepalsuan dipertahankan bukan karena kebenaran sulit dicari, tetapi karena kebenaran dianggap ancaman langsung terhadap keberlanjutan dan kelegasian kekuasaan. Di sinilah awal dari degradasi dimana ketika negara lebih sibuk menutup borok daripada menyembuhkannya.
Membongkar versus Menutupi Kepalsuan
Pihak yang membongkar kepalsuan tidak pernah bergerak dalam ruang yang netral. Mereka berhadapan langsung dengan sistem yang telah mapan, memiliki jaringan kekuasaan, sumber daya finansial, dan alat koersif. Membongkar kepalsuan berarti melawan arus besar yang telah lama dibangun untuk mengalir satu arah. Risiko yang dihadapi bukan sekadar reputasi, tetapi juga kriminalisasi, intimidasi, peminggiran sosial, hingga ancaman fisik.
Sebaliknya, pihak yang bertahan menutupi kepalsuan bergerak dengan logika bertahan. Mereka menggunakan sisa-sisa kekuasaan dan dana yang masih dimiliki sebagai benteng terakhir. Oknum aparatus hukum bisa dimanfaatkan sebagai tameng, opini publik diarahkan melalui propaganda, dan ketakutan secara sistematis. Pertarungan ini bisa tidak seimbang sejak awal, karena kebenaran dipaksa berjalan tanpa perlindungan, sementara kepalsuan dijaga oleh institusi yang seharusnya melindungi publik.
Metodologi Pembongkaran dan Risiko Moral
Yang membongkar kepalsuan menggunakan segala metode yang tersedia: investigasi data, kesaksian korban, analisis akademik, hingga ekspresi budaya seperti satire dan seni. Metode-metode ini sering kali dianggap subversif, padahal esensinya adalah usaha mengembalikan rasionalitas publik. Pembongkaran kepalsuan bukan tindakan destruktif, melainkan korektif, meski sering dituduh sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Namun, risiko terbesar bukan hanya pada aspek fisik atau hukum, melainkan risiko moral. Mereka yang membongkar sering dihadapkan pada dilema: sejauh mana kebenaran harus diungkap ketika dampaknya bisa menghancurkan banyak hal sekaligus? Dalam dilema ini, keberanian moral menjadi taruhan. Tanpa keberanian itu, kepalsuan akan terus diwariskan sebagai normalitas.
Bertahan dengan Cara Apa Pun
Pihak yang bertahan menutupi kepalsuan tidak lagi berbicara soal kebenaran atau keadilan, melainkan soal kelangsungan. Segala cara dianggap sah selama mampu memperpanjang pengaruh dalam kekuasaan. Dana digunakan untuk membeli loyalitas, membiayai propaganda, dan meredam kritik. Pengaruh kekuasaan dipusatkan untuk mempertahankan diri, bukan melayani rakyat.
Dalam kondisi ini, negara berubah menjadi arena pertahanan diri elite. Institusi publik kehilangan fungsinya sebagai penjamin kepentingan umum. Hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat seleksi: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kepalsuan dijaga bukan karena semua percaya padanya, tetapi karena banyak yang diuntungkan oleh keberlangsungannya.
Degradasi Negeri sebagai Akumulasi Kepalsuan
Ketika kepalsuan terus dipertahankan, degradasi negeri menjadi keniscayaan. Degradasi ini tidak selalu tampak dalam bentuk kehancuran fisik, tetapi dalam erosi kepercayaan, menurunnya kualitas institusi, dan melemahnya kohesi sosial. Rakyat kehilangan pegangan antara mana yang benar dan mana yang direkayasa. Dalam situasi ini, sinisme tumbuh subur, menggantikan harapan dan partisipasi.
Negeri yang terdegradasi adalah negeri yang kehilangan arah moral. Pembangunan mungkin terus berjalan secara statistik, tetapi kehilangan makna substantif. Angka-angka dipamerkan, sementara realitas keseharian rakyat menunjukkan ketimpangan, ketidakadilan, dan kelelahan sosial. Kepalsuan yang semula dimaksudkan untuk menjaga stabilitas justru mempercepat pembusukan dari dalam.
Normalisasi Kepalsuan dalam Kehidupan Publik
Bahaya terbesar dari kepalsuan yang dipertahankan terlalu lama adalah normalisasinya. Ketika kebohongan diulang terus-menerus, ia berubah menjadi kebenaran resmi. Publik dipaksa menyesuaikan diri, bukan karena percaya, tetapi karena tidak melihat alternatif. Media, pendidikan, dan ruang diskusi publik ikut terkooptasi, baik secara sadar maupun terpaksa.
Dalam kondisi ini, generasi baru tumbuh tanpa pengalaman langsung terhadap kejujuran struktural. Mereka mewarisi sistem yang mengajarkan bahwa bertahan lebih penting daripada benar, bahwa kepatuhan lebih aman daripada kritik. Inilah degradasi paling dalam ketika kepalsuan tidak lagi dilawan karena dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan bernegara.
Pertarungan yang Menentukan Arah Sejarah
Pertarungan antara pembongkar dan penutup kepalsuan sejatinya adalah pertarungan arah sejarah. Apakah negeri ini akan bergerak menuju pemulihan moral atau tenggelam lebih dalam dalam ilusi stabilitas semu? Sejarah menunjukkan bahwa kepalsuan bisa bertahan lama, tetapi tidak pernah abadi. Selalu ada titik jenuh ketika biaya mempertahankan kebohongan lebih besar daripada mengakui kebenaran.
Namun, titik balik itu tidak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari akumulasi keberanian individu dan kolektif yang memilih membongkar meski berisiko. Setiap fakta yang diungkap, setiap narasi yang diluruskan, adalah retakan kecil pada tembok kepalsuan. Retakan-retakan inilah yang suatu hari bisa meruntuhkan keseluruhan bangunan.
Pilihan Kolektif di Tengah Degradasi
Pada akhirnya, negeri yang terus terdegradasi bukan semata akibat elite yang menutupi kepalsuan, tetapi juga akibat masyarakat yang dipaksa atau memilih untuk diam. Pilihan kolektif menjadi penentu dimana apakah kepalsuan akan terus ditoleransi demi kenyamanan semu, atau kebenaran diperjuangkan meski menyakitkan. Tidak ada posisi netral dalam situasi seperti ini.
Membongkar kepalsuan bukan tugas satu kelompok saja, melainkan tanggung jawab etis bersama. Jika tidak, negeri ini akan terus meluncur ke tingkat yang lebih rendah, bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kehilangan keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Pertarungan ini masih berlangsung, dan hasilnya akan menentukan apakah degradasi berlanjut atau pemulihan dimungkinkan.
*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)
