Langgam.id - Pemerintah memberikan apresiasi kepada Bank Nagari atas kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat baik. Hingga Maret 2025, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) untuk KUR di Bank Nagari berada di level nol persen.
Capaian ini terungkap dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera yang berlangsung di Istana Gubernuran, Padang, Senin (28/4/2025).
Rakor yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas Koperasi dan UKM (KUKM), serta 2 Inkubator bisnis, membahas strategi optimalisasi penyaluran KUR di wilayah Sumatera. Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran KUR secara nasional sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025.
Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa penyaluran KUR tahun ini memiliki target kualitas yang ambisius. Target tersebut meliputi 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi. Selain itu, 60 persen dari total penyaluran KUR tahun ini diarahkan untuk sektor produksi.
"KUR harus menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan, melalui pembiayaan yang fokus pada penguatan usaha produktif milik UMKM," tegas Wamen Helvi.
Menurut Wamen UMKM, kebijakan ini sejalan dengan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut, Kementerian UMKM memiliki tugas untuk memastikan akses pembiayaan bagi UMKM, meningkatkan akses pasar, serta memberikan pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro.
Wamen Helvi juga menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja penyaluran KUR di Regional Sumatera secara keseluruhan. Hingga Maret 2025, penyaluran KUR di wilayah ini telah mencapai Rp17,5 triliun dengan 270.132 debitur penerima manfaat.
Ke depan, Wamen menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas penyaluran KUR dengan mempertimbangkan karakteristik geografis di Sumatera, di mana mayoritas nasabah KUR bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Ia juga menyoroti karakteristik unik Sumatera Barat.
"Khusus Sumbar, 'DNA' orang Minang itu adalah pengusaha atau pelaku UMKM," ujarnya.
"Saya berharap Rakor yang kita laksanakan hari ini akan menghasilkan percepatan penyaluran KUR baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu mendorong KUR sebagai katalisator pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya pengusaha UMKM di Regional Sumatera," harap Wamen Helvi.
Data penyaluran KUR lima terbesar di Regional Sumatera hingga saat ini adalah Provinsi Sumatera Utara (Rp3,8 triliun), Lampung (Rp2,5 triliun), Sumatera Selatan (Rp2,2 triliun), Riau (Rp2,2 triliun), dan Sumatera Barat (Rp1,9 triliun). Wamen juga memberikan apresiasi kepada sebagian besar bank penyalur di regional Sumatera yang telah berhasil mencapai target penyaluran 60 persen ke sektor produksi.
Dalam kesempatan yang sama, Wamen Helvi secara khusus memberikan pujian kepada Bank Nagari atas catatan rasio NPL KUR yang mencapai nol persen hingga Maret 2025. Kinerja ini dinilai sangat baik dan menunjukkan pengelolaan risiko kredit yang efektif oleh Bank Nagari.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2024, Bank Nagari telah menyalurkan KUR sebesar Rp1,92 triliun. Penyaluran tersebut terdiri dari KUR Konvensional sebesar Rp1,53 triliun kepada 7.884 debitur, dan KUR Syariah sebesar Rp394,70 miliar kepada 2.655 debitur. Selain itu, Bank Nagari juga memiliki program KUR Marandang yang pada tahun 2024 telah menyalurkan Rp18,51 miliar kepada 1.889 debitur.
Capaian Bank Nagari dengan NPL KUR nol persen ini menjadi contoh positif bagi lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan KUR secara efektif dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memajukan UMKM dan mengentaskan kemiskinan. (*/f)
