Langgam.id -Program revitalisasi Danau Maninjau membutuhkan biaya Rp237 miliar. Anggaran sebesar itu diperlukan untuk mengeruk sedimentasi di danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatra Barat (Sumbar) tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan hal tersebut dalam rapat koordinasi bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Rapat digelar secara virtual, diikuti gubernur dan wagub dari ruang rapat kantor gubernur Sumbar, Selasa (18/5/2021).
Menurutnya, sedimen berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan yang selama berpuluh-puluh tahun mengendap di dasar danau. Keramba Jaring Apung (KJA) dinilai belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas sumber air danau, hingga berstatus hipertropik atau tercemar berat.
Menko Luhut mengatakan, Danau Maninjau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) pada 2019 . Data LIPI menyebutkan, ada 22.078 KJA di permukaan danau. Jumlah KJA tersebut sudah lebih 3,5 kali lipat daya tampung Maninjau.
“Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau membatasi jumlah KJA hingga 6.000 unit, itu pun tidak bisa menjamin kelestarian Danau Maninjau,” katanya.
Aktivitas budidaya KJA menyumbang 91 persen beban pencemaran di Danau Maninjau. Limbah tersebut meningkatkan kandungan nitrat dan fosfor di dalam udara sehingga status trofik air Danau Maninjau pada 2019 adalah hipertrofik (tinggi akan unsur organik).
Kemudian, berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2017, 95 -97 persen dari total volume danau kandungan oksigen sangat rendah . Oleh karena itu, hanya 3-5 persen luasan volume Danau Maninjau yang bisa menjadi tempat kehidupan biota.
Ia mengatakan bahwa volume sedimen yang harus disedot adalah sebesar 2.745.000 m3. Penyedotan sedimentasi akan dilakukan dengan menggunakan alat Drag Flow Pump. Kapasitas Drag Flow Pump yang akan digunakan sebesar 1.000 m3 perjam selama 2.745 jam.
“Semua itu membutuhkan biaya penyedotan sedimentasi sebesar 2.745.000 m3 adalah sebesar Rp237 miliar dengan waktu operasi selama 65 minggu. Biaya tersebut termasuk biaya penggunaan alat,” ujarnya, sebagaimana dirilis Humas Pemprov Sumbar.
Ia berharap kawasan Danau Maninjau menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas serta tetap dimanfaatkan sebagai sumber air PLTA.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi mengatakan potensi wisata di kawasan Danau Maninjau sangat besar, baik di sisi alam, kuliner, budaya dan sejarahnya. Bahkan kawasan ini juga kampung asal tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka, Rasuna Said, Mohammad Natsir dan banyak lainnya.
“Insya Allah, adanya objek wisata Geopark Danau Maninjau, masyarakat kita akan bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata religi. Apalagi Maninjau tempat kelahiran Buya Hamka. Yang nanti bisa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia,” katanya.
Daya tarik wisata alam, dan lokasi terbaik para layang di Sumbar. Oleh karena itu potensi yang dimiliki Danau Maninjau dan Singkarak ini memang sangat berpengaruh penting bagi Sumbar.
“Sesuai apa yang dikatakan Menko Marves, kami berharap bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dan di bawah koordinasi Pak Menko kita siap untuk memberikan dukungan,” terangnya.
Menurut gubernur, secara historis, geografis dan yuridis Danau Maninjau memiliki peluang yang kuat untuk diangkat jadi daerah tujuan wisata berskala nasional. Bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19 Danau Maninjau juga jadi kawasan kunjungan wisata berskala internasional.
“Tidak hanya itu, Danau Maninjau juga telah ditetapkan secara nasional sebagai Geopark Ngarai Sianok-Maninjau yang sudah masuk Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG),” ujarnya
Hal ini suatu paket komplit yang bisa diusung menjadi wisata unggulan. Belum lagi ada wacana pembangunan kereta gantung oleh Bupati sehingga potensinya jadi semakin besar.
Mengarahkan potensi dan masyarakat yang ada di danau Maninjau bersama dengan Bupati Agam. Kemudian sekaitan dengan alih usaha maka pemprov Sumbar juga akan berkoordinasi dengan Bupati Agam untuk mencari alternatif alternatif.
“Insya Allah kami akan menugaskan beberapa SKPD terkait untuk mencari jalan alternatif. Melalui Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan juga dinas terkait lainnya,” katanya.
Ia berharap dapat dukungan dari Menko Marves dan menunggu kebijakan dan langkah-langkah yang akan disepakati oleh Kemenko Marves. (Rahmadi/SS)
