Langgam.id - Bertepatan dengan Hari Pahlawan pada Selasa, 10 November 2020, pukul 20.00-22.00 WIB, sejumlah aktivis koperasi atau yang biasanya disebut sebagai kooperator di Indonesia menyelenggarakan diskusi dalam jaringan (daring) dengan tema “Inisiasi Pendirian dan Deklarasi Partai Koperasi di Indonesia”.
Diskusi ini dipimpin oleh Vincentius Arnold seorang kooperator di Bandung dan dibuka serta ditutup oleh Suroto, seorang kooperator di Jakarta yang juga dikenal karena pernah menantang debat Menteri Koperasi dan UMKM Indonesia Teten Masduki pada pertengahan tahun ini.
Diskusi tersebut dihadiri oleh hampir 30 orang kooperator di koperasi pekerja/buruh perusahaan, koperasi seni budaya, koperasi mahasiswa, dan sebagainya dari berbagai daerah di Indonesia yang terkumpul melalui undangan di berbagai media sosial daring seperti WhatsApp Group (WAG), Facebook (FB), Instagram (IG), dan sebagainya.
Dalam pengantar diskusi, panitia menyatakan bahwa demokrasi politik adalah persamaan hak politik dan kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan dan ekspresi politiknya. Sementara demokrasi ekonomi dapat dilihat dari persamaan hak untuk turut terlibat secara partisipatif dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumsi.
Permasalahannya adalah dalam ranah ekonomi di Indonesia, demokrasi belum dijumpai karena kekuasaan masih tersentral pada pemilik modal besar sebagai penentu kebijakan.
Untuk itu, sudah saatnya para kooperator bangkit untuk memperbesar dan memperluas perjuangannya bukan hanya dengan berkoperasi, namun juga berpartai koperasi di Indonesia.
Menurut Suroto, berpartai koperasi berarti membangun kepemimpinan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan menganut paham koperasi yang mengakui kesetaraan semua orang sebagai saudara dengan menciptakan persamaan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial.
Meskipun belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, partai koperasi bukan sesuatu yang baru di dunia. Partai koperasi ada di Inggris, Kanada, Filipina, Jepang, dan sebagainya. Sebagian partai koperasi di berbagai negara tersebut masih bertahan dan terus mengalami kemajuan sampai saat ini, namun ada juga yang mengalami kemunduran atau decline dalam teori gerakan sosial.
Salah satu yang mengalami kemunduran adalah Partai Koperasi Nasional di Jepang atau yang disebut sebagai Kokumin Kyōdōtō, didirikan pada 8 Maret 1947, mundur pada 28 April 1950 dengan bergabung bersama yang lainnya untuk membentuk Partai Demokratik Nasional.
Sedangkan partai koperasi yang eksis sampai saat ini misalnya di Inggris dan menyebut diri mereka sebagai bagian dari gerakan koperasi yang berkomitmen untuk membangun masyarakat di mana kekuasaan dan kekayaan dibagi.
Mengandalkan program kerja yang berprinsip demokrasi, kepemilikan publik atas layanan dan utilitas, menangani krisis perumahan melalui perumahan koperasi, klub olahraga yang dimiliki penggemarnya, serikat kredit sebagai alternatif, dan toko milik pelanggan mereka yang memberikan keuntungan kembali kepada masyarakat.
Keberadaan para anggotanya di pemerintahan atau oposisi, selama seabad Partai Koperasi telah menjadi instrumen perjuangan untuk menyuarakan nilai dan prinsip koperasi di mana keputusan diambil, dan hukum dibuat.
Bagi Partai Koperasi di Inggris, prinsip kerja sama tidak berhenti di depan toko. Sebagai mitra kerja, mereka mempercayai bahwa prinsip-prinsip yang ada di balik koperasi yang sukses dengan kontrol demokratis oleh pelanggan dan pekerja, dan bagian yang adil dari kekayaan yang diciptakan bersama, harus diperluas ke ekonomi yang lebih luas dan masyarakat.
Platform kebijakan ini mengacu pada pengalaman para anggotanya, masyarakat yang menjadi pelanggan usaha mereka, dan gerakan mereka yang lebih luas. Partai ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi untuk memberi masukan di dalam konferensi tahunan mereka.
Belajar dari pengalaman partai koperasi di berbagai negara tersebut, maka para peserta diskusi partai koperasi di Indonesia juga menginginkan bahwa partai ini menjadi sebuah instrumen pembesaran atau perluasan (scaling up) dari kerja-kerja koperasi yang memperjuangkan demokrasi ekonomi selain demokrasi politik.
Dibangun dari kesadaran bahwa praktik berkoperasi di Indonesia selama ini menghadapi tantangan berat khususnya dalam paradigma, regulasi, dan kebijakan perkoperasian yang belum sepenuhnya berpihak. Sehingga dibutuhkan perjuangan politik kongkrit karena ketiga tantangan berat berkoperasi di Indonesia tersebut memang berada di dalam domain politik, termasuk khususnya demokrasi ekonomi yang selalu menjadi jargon perjuangan para kooperator.
Meskipun demikian, para peserta diskusi menyadari bahwa berpartai koperasi sama beratnya dengan berkoperasi itu sendiri di Indonesia.
Selain koperasi itu sendiri masih sering dilihat negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena kegagalannya selama ini dalam penyelenggaran koperasi yang baik dan benar, partai politik pun kurang lebih sama buruknya karena akhirnya dikuasai para kapitalis dan membentuk oligarki di negeri ini.
Bahkan merekapun menyadari bahwa sebagian para kooperator lainnya di Indonesia belum memahami dan tidak mendukung partai koperasi didirikan di Indonesia. Namun setidaknya, keberhasilan mewacanakan atau membangun diskursus dan narasi perlunya berpartai koperasi di Indonesia, menjadi keberanian mereka yang layak dan patut diapresiasi.
Para peserta diskusi partai koperasi di Indonesia akhirnya menyepakati bahwa mereka akan segera menyusun manifesto politik, platform dan program kerja nyata untuk membentuk partai kader yang non-elektoral atau tidak ikut pemilihan umum (pemilu), namun menggunakan strategi dan taktik lainnya untuk memperjuangkan prinisp-prinsip koperasi di Indonesia.
*Dosen HI FISIP Unand dan Ketua KMDM
