Langgam.id - Dalam dua tahun terakhir, beberapa Kementerian berupaya melakukan penguatan toleransi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Kemenag mendapat amanah menjadi leading sector dalam merealisasikan penguatan moderasi beragama, yang mana toleransi menjadi salah satu indikatornya. Kemenag juga mencanangkan 2022 sebagai Tahun Toleransi.
Sementara itu, Kemendikbudristek mencanangkan Penghapusan 3 Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan. Intoleransi menjadi satu dari tiga dosa dimaksud.
Menempatkan Negara sebagai satu-satunya aktor tentu saja tidak dapat menggambarkan secara utuh terkait penguatan toleransi di Indonesia. Faktanya, terdapat aktor lain yang juga melakukan penguatan. Salah satunya adalah masyarakat sipil.
Tak jarang, masyarakat sipil turut dilibatkan dalam agenda pemerintah. Bahkan dalam beberapa hal, masyarakat sipil menjadi ujung tombak dari agenda penguatan itu.
Lantas, mengapa masih perlu penguatan toleransi di Negara yang bineka ini? Seperti apakah kondisi toleransi di Indonesia kini? Apa saja langkah yang telah dan akan dilakukan negara dan masyarakat sipil untuk melakukan penguatan toleransi? Seperti apa mereka akan menghadapi tantangan yang ada?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan awal itu, MAARIF Institute atas dukungan The Asia Foundation menggagas diskusi dengan mengangkat tema “Menakar Toleransi di Indonesia: Langkah dan Tantangan”. Diskusi ini berlangsung pada Jumat, 11 Februari 2022, pukul 13:30-17:30 WIB secara daring melalui aplikasi zoom meeting.
Diskusi ini menghadirkan Mohammad Nuruzzaman (Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hubungan Antar Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, Kerukunan, dan Toleransi), Subiyantoro (Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek), Debbie Afianty (Universitas Muhammadiyah Jakarta), dan Andar Nubowo (Ecole Normale Superieure Prancis), yang akan dipandu oleh Moh. Shofan (Direktur Program MAARIF Institute).
Dalam pengantar diskusi, Sandra Hamid, Country Representative The Asia Foundation, menyampaikan tiga hal utama. Pertama, sejauhmana komitmen negara terinstitusionalisasikan dalam jajaran birokrasi. Ini penting untuk melihat aspek keberlanjutan terkait program-program penguatan toleransi.
Kedua, memasuki tahun politik, narasi identitas biasanya akan menguat. Bagaimana memastikan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh politik identitas tidak terjadi lagi.
Ketiga, bagaimana orang-orang yang peduli pada isu toleransi memastikan bahwa menumbuhkan toleransi tidak menjadikan curiga pada mereka yang dianggap tidak toleran, seraya menjaga hak hak konstitusionalnya.
Direktur Eksekutif MAARIF Institute, Abd. Rohim Ghazali dalam pemantik diskusinya menyampaikan bahwa toleransi menjadi tanggungjawab bersama semua pihak.
“Mengupayakan dan mempertahankan toleransi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk keutuhan Indonesia yang majemuk. Banyak tantangan yang kita hadapi dalam upaya ini, tapi kita tetap optimistis karena kita memiliki falsafah dan dasar negara Pancasila yang apabila diaktulisasikan secara benar dan konsisten akan menjamin bukan saja toleransi, tapi lebih dari itu, kebersamaan dan kerjasama dalam menjaga keutuhan Indonesia,” imbuhnya.
—
