Langgam.id — Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat mencatat realisasi inflasi daerah pada Februari 2026 sebesar 0,30 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 0,68 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, M Abdul Madjid Ikram, mengatakan lebih rendahnya inflasi di Sumatera Barat terutama dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan beras. Penurunan harga tersebut ditopang oleh berbagai intervensi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama sejumlah mitra melalui operasi pasar serta Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Penurunan harga beberapa komoditas tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan TPID bersama mitra terkait, baik melalui operasi pasar maupun pelaksanaan gerakan pangan murah,” kata Madjid Ikram dalam keterangan tertulis, Rabu (5/3/2026).
Meski demikian, inflasi Februari tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2026 yang sebelumnya mengalami deflasi sebesar 1,15 persen (mtm). Peningkatan tekanan harga pada Februari dipengaruhi penurunan produksi pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang Ramadan, kenaikan harga emas perhiasan, serta berakhirnya diskon tarif air PAM yang berlaku pada Januari.
Sejumlah komoditas pangan menjadi pendorong utama inflasi bulan tersebut. Harga cabai merah tercatat mengalami inflasi 14,54 persen (mtm) seiring meningkatnya permintaan dan menurunnya pasokan dari daerah sentra produksi di Pulau Jawa dan Lombok akibat tingginya intensitas hujan. Selain itu, daging ayam ras dan jengkol juga mengalami kenaikan harga masing-masing 2,70 persen dan 23,67 persen (mtm).
Namun, kenaikan harga tersebut relatif tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas lain seperti cabai rawit, bawang merah, kangkung, telur ayam ras, bayam, dan beras. Terjaganya pasokan komoditas tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat inflasi Sumatera Barat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Secara spasial, seluruh daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Barat mengalami inflasi pada Februari 2026, kecuali di Kabupaten Pasaman Barat. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,85 persen (mtm), sedangkan inflasi terendah tercatat di Padang sebesar 0,32 persen (mtm).
Sementara itu, di Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,50 persen (mtm). Berbeda dengan daerah lainnya, Kabupaten Pasaman Barat justru mencatatkan deflasi 0,13 persen (mtm) setelah pada Januari sebelumnya mengalami deflasi yang lebih dalam.
Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat pada Februari 2026 tercatat 4,39 persen (year on year/yoy), meningkat dibandingkan Januari yang sebesar 3,92 persen (yoy). Menurut Madjid Ikram, peningkatan inflasi tahunan tersebut dipengaruhi faktor low base effect akibat penerapan diskon tarif listrik pada awal 2025.
Tarif listrik secara tahunan tercatat mengalami kenaikan hingga 96,51 persen (yoy). Selain itu, komoditas lain yang memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan mobil.
Madjid Ikram menambahkan, ke depan inflasi tahunan Sumatera Barat diperkirakan akan berangsur menurun dan kembali berada dalam kisaran target inflasi nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen. Perbaikan pasokan pangan seiring memasuki masa panen serta semakin membaiknya jalur distribusi diharapkan dapat membantu menekan tekanan harga.
Meski demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, di antaranya lonjakan permintaan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat perbedaan harga antarwilayah, serta kenaikan harga emas dan komoditas global yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Untuk menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama TPID Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui berbagai langkah, antara lain operasi pasar, penguatan kerja sama antar daerah untuk pasokan pangan, perluasan program peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan komunikasi kebijakan kepada masyarakat.
