Mahyeldi Singgung Media dan Pengamat Soal Informasi Akurat Saat Bahas UU Provinsi Sumbar

Langgam.id - Upaya mengatasi kerawanan bencana di Sitinjau Lauik, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebutkan harus ada jalan alernatif.

Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Sumatra Barat (Foto: Fanpage Mahyeldi Ansharullah)

Langgam.id - Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah berpesan, agar media dan pengamat memberikan informasi akurat kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Mahyeldi saat membahas Undang-undang (UU) Provinsi Sumatra Barat yang dinilai mendiskriminasi Kabupaten Kepualauan Mentawai.

"Kepada media agar memberikan informasi akurat kepada masyarakat. Teman-teman media dan pengamat, tolong cerdaskan masyarakat dengan pengamatan yang komperhensif," ujar Mahyeldi, Rabu (17/8/2022).

Sebelumnya, Mahyeldi menegaskan, bahwa UU Provinsi Sumbar sama sekali tidak menidiskriminasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam regulasi pengganti UU: Nomor 61 Tahun 1958, kata Mahyeldi, tidak ada pengkerdilan masyarakat Suku Mentawai. Semua terakomodir, khususnya Kepulauan Mentawai sebagai satu-satunya daerah kepulauan di Sumbar.

UU itu, sebut Mahyeldi, harus dibaca dengan cermat dan komprehensif, apalagi di dalam UU tersebut banyak pasal-pasal yang terkandung dan jangan terfokus kepada satu pasal saja, apalagi hanya satu ayat.

"Menurut saya tidak ada konflik dan diskriminasi. Kalau membaca undang-undang tersebut secara komprehensif, jangan fokus ke Pasal 5c saja, di sana tertulis dengan jelas Sumbar memiliki 19 kabupaten dan kota dan Kepulauan Mentawai masuk di dalamnya," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam Rapat Forkopimda, gubernur juga secara khusus membahas kritikan terhadap UU Provinsi Sumbar.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Devi Kurnia menyebutkan, persoalan itu hanya diakibatkan salah persepsi, sebab tidak ada keistimewaan Provinsi Sumbar dalam regulasi tersebut seperti isu yang beredar.

Baca juga: Mahyeldi Bantah UU Provinsi Sumbar Diskriminasi Mentawai

“Undang-undang Sumbar ini dasarnya hanyalah pembaharuan dari UU sebelumnya tentang pembentukkan Sumatra Tengah. Adanya isu UU ini untuk menjadikan Sumbar bersyariah, itu tidak benar. Ini bukan UU tentang keistimewaan seperti di Aceh. Termasuk isu keterabaian Mentawai juga tidak benar. Semua sudah clear tentang pernyataan kepulauan Mentawai, semua terakomodir, ini hanya masalah tafsir,” kata Devi.

Ikuti berita Sumatra Barat hari ini, terbaru dan terkini dari Langgam.id.  Anda bisa bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update di tautan https://t.me/langgamid atau mengikuti Langgam.id di Google News pada tautan ini.

Baca Juga

Gubernur Sumbar Mahyeldi Sampaikan Pidato Perdana di DPRD: Ajak Semua Pihak Berkolaborasi
Gubernur Sumbar Mahyeldi Sampaikan Pidato Perdana di DPRD: Ajak Semua Pihak Berkolaborasi
Retret di Magelang, Mahyeldi Jamu Kepala Daerah dengan Masakan Padang
Retret di Magelang, Mahyeldi Jamu Kepala Daerah dengan Masakan Padang
Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Akan Kenakan Sepatu Produk Lokal Saat Pelantikan
Gubernur dan Wagub Sumbar Terpilih Akan Kenakan Sepatu Produk Lokal Saat Pelantikan
Peluncuran Ollin by Nagari, Gubernur Mahyeldi: Langkah Maju dalam Layanan Digital
Peluncuran Ollin by Nagari, Gubernur Mahyeldi: Langkah Maju dalam Layanan Digital
Investasi PLTS Terapung Danau Singkarak, Mahyeldi: Datangkan Banyak Manfaat untuk Sumbar
Investasi PLTS Terapung Danau Singkarak, Mahyeldi: Datangkan Banyak Manfaat untuk Sumbar
Tingginya intensitas hujan mengakibatkan banjir bandang di Jorong III Rambah, Nagari Lansek Kodok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman,
Penanganan Banjir Pessel, Gubernur Mahyeldi Minta Seluruh OPD Bergerak Cepat