Langgam.id - Lembaga Kajian Hukum dan Anti Korupsi (LuHak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Nasional berkomitmen untuk mengantisipasi pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Melalui kegiatan pelatihan dan pembekalan lanjutan bagi para mahasiswa, LuHak FH UM Sumbar menggandeng Perludem, PuSako FH Unand, dan Yayasan Dewi Keadilan untuk membekali para calon agen demokrasi ini dengan pengetahuan dan strategi dalam mengawal jalannya pemilu.
Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Wendra Yunaldi, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata kontribusi FH UM Sumbar dalam menciptakan pemilu yang luber dan jurdil.
"Program 'Kawal TPSmu' mewajibkan seluruh mahasiswa FH UM Sumbar untuk mengawal TPS di daerah asal mereka," ujar Wendra, Senin (29/1/2024).
Direktur LuHak FH UM Sumbar, Raju Moh Hazmi, menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi gerakan intelektual organik di akar rumput.
"Mahasiswa akan menjadi jembatan dan guardian yang memastikan pemilu 2024 berjalan imparsial, netral, jujur, dan berkeadilan," tegas Raju.
Charles Simabura, Direktur Pusako FH Unand, memaparkan lima fenomena indikasi kecurangan yang perlu diwaspadai, termasuk pengisian jabatan penyelenggara pemilu yang bermasalah, kecurangan dalam verifikasi partai politik, dan politik uang.
Fadli Ramadhanil dari Perludem menyoroti modus-modus kampanye 2024, seperti politik uang yang dimotori oleh perangkat daerah/desa.
Saleh Al Ghifari dari Yayasan Dewi Keadilan mendorong mahasiswa FH UM Sumbar untuk menjadi investigator informal mandiri yang membantu Bawaslu dan kepolisian dalam mengungkap kecurangan.
Ibnu Syamsu dan Hemi Lavour Febrinandez dari Yayasan Dewi Keadilan memaparkan teknis pelaporan dan platform kecuranganpemilu.com sebagai kanal pengumpulan laporan dan tindak lanjut.
Kegiatan ini merupakan bukti komitmen LuHak FH UM Sumbar bersama mitra-mitranya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.
Program "Kawal TPSmu" diharapkan dapat melahirkan agen-agen demokrasi yang mampu mengawal pemilu 2024 agar berjalan luberjurdil dan jauh dari politik uang. (*/Fs)
