Langgam.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk memperbaiki tata niaga komoditas gambir yang menjadi salah satu produk unggulan daerah itu.
KPPU Kanwil I, yang dipimpin oleh Ridho Pamungkas, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat.
Rombongan KPPU diterima langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, didampingi oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Novrial di Ruang Pertemuan Istana Gubernur Sumatera Barat. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dalam kesempatan tersebut, Ridho Pamungkas mengungkapkan dua isu utama yang menjadi perhatian KPPU di Sumatera Barat, yaitu tata niaga gambir dan kebijakan moratorium terhadap ritel modern.
"Terkait gambir, kami menemukan bahwa harga di tingkat petani cenderung turun, sementara harga di pasar internasional relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara petani dan pasar yang perlu segera dibenahi agar petani dapat memperoleh harga yang lebih adil," ujar Ridho Pamungkas.
Selain itu, terkait moratorium ritel modern, Ridho menekankan pentingnya kebijakan yang menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap ritel tradisional dan pemberian pilihan yang kompetitif bagi konsumen.
"Kami memahami pentingnya melindungi ritel tradisional, namun kebijakan ini harus tetap memastikan bahwa konsumen memiliki pilihan yang cukup dengan harga yang bersaing," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menjelaskan bahwa prinsip koperasi telah lama menjadi pedoman Pemprov Sumbar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap daerah di Sumatera Barat memiliki potensi yang berbeda, dan salah satu sektor unggulan yang perlu dikembangkan adalah gambir.
“Sebagian besar produksi gambir nasional berasal dari Sumatera Barat, bahkan sekitar 80 persen. Pemprov berencana untuk membentuk BUMD yang akan mengelola hilirisasi gambir dan memasarkan produk tersebut ke pasar global,” jelas Vasko.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga menyoroti sektor peternakan unggas, yang saat ini didominasi oleh dua perusahaan besar, yaitu Peternakan KSM dan Ciomas. Keduanya mengoperasikan sistem close house dengan total 241 kandang (KSM memiliki 170 kandang dan Ciomas 71 kandang).
Namun, muncul masalah terkait perjanjian inti-plasma, di mana peternak diwajibkan membeli pakan dan produk frozen food, serta perbedaan kualitas bibit yang diberikan antara inti dan mitra.
Dalam hal program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Sumbar menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih mendukung program strategis pemerintah ini.
Untuk memperkuat UMKM lokal, Pemprov juga mengalokasikan dana desa. Namun, tantangan tetap ada, mengingat sebagian besar UMKM menengah dikuasai oleh perusahaan besar dan BUMN, yang membuat UMKM lokal kesulitan bersaing.
Secara keseluruhan, Pemprov Sumbar menegaskan bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan investor maupun eksportir, asalkan mematuhi regulasi yang berlaku. "Kerja sama yang sehat akan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat," tutup Vasko Ruseimy.
