Langgam.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan bupati/wali kota se-Sumbar agar jangan sampai masuk dalam daftar kasus korupsi.
Hal itu disampaikannya saat KPK menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama 19 bupati wali kota se-Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (18/3/2021).
"Kami KPK adalah sahabat anda, jangan sampai kami menangkap anda. Sebagai seorang sahabat kami tidak ingin anda masuk dalam daftar kasus korupsi. Kami tidak berharap anda masuk daftar ini, kami menangis kalau anda masuk daftar ini," katanya.
Ia mengatakan, bahwa musuh kepala daerah yang terbesar adalah dirinya sendiri. Maka kuncinya adalah pengendalian diri agar tidak melakukan korupsi.
Nurul Ghufron menjelaskan, bahwa tujuan bernegara adalah melindungi seluruh warganya, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan masyarakat yang adil makmur.
"Maka anda ini dipilih oleh rakyat daerah anda masing-masing untuk melaksanakan perwujudan bernegara, anda tumpuan menciptakan daerah yang berkemajuan dan berkeadilan," ujarnya.
Ia menjelaskan, negara ingin menciptakan keadilan, kemakmuran dalam negara Indonesia. Menciptakan itu adalah tugas semua pihak. Saat keadilan bubar, maka negara bisa ambruk. Semuanya bisa hancur karena korupsi.
Menurutnya, korupsi merusak hak publik seperti merusak rasa adil dan akibatnya kesejahteraan bubar karena korupsi. Harapan masyarakat memilih kepala daerahnya agar bisa menciptakan keadilan menjadi bubar.
"Misalnya dilakukan penarikan sumbangan dikelola untuk kepentingan bersama, anda ketuanya, kalau dikumpulkan hanya untuk kepentingan ketuanya maka masyarakat akan kecewa," ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa kepala daerah punya fungsi mengantarkan kemajuan. KPK hadir untuk mengawal itu, KPK merupakan sahabat kepala daerah, bukan musuh.
"KPK hadir supaya anda bersyukur, dipercaya sebagai kepala daerah agar dilaksanakan dengan adil dan untuk kepentingan bersama. KPK adalah sahabat dalam menjaga pembagunan agar efektif mohon dipahami bahwa KPK adalah sahabat anda," terangnya.
Ia mengungkapkan, bahwa korupsi dapat merusak sumber daya manusia (SDM) dan harapan bangsa menjadi hancur. Misalnya sekolah ambruk, rumah sakit jadi ambruk, semua jadi ambrul karena dikorupsi. Kaya boleh tapi harus dengan cara yang benar dan tidak melawan hukum.
Menurutnya, korupsi merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, menurunkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Korupsi merusak pasar dengan harga persaingan usaha yang tidak sehat, pelanggaran HAM dan menyebabkan kejahatan lain berkembang. (Rahmadi/yki)
