Langgam.id - Sejumlah komunitas yang peduli isu sampah di Sumatra Barat mengadakan diskusi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang. Diskusi digelar di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Kamis, (30/10/2019).
Mereka membahas masalah sampah yang dikaitkan dengan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Tujuan ke-11 Sustainable Development Goals (SDGs) itu adalah tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
Koordinator SUMBAR SDGs, Gusti Rahmad mengatakan diskusi itu untuk mendorong kerja sama multipihak. Antara pemerintah dengan non pemerintah, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs khususnya pada permasalahan sampah.
"Untuk mencapai tujuan TPB/SDGs pada tahun 2030 tidak akan bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja,"katanya berdasarkan keterangan dari WALHI Sumbar, Jumat, (1/11/2019).
Menurutnya, perlu sinergi masyarakat untuk menyukseskan pengendalian sampah di Kota Padang terutama di tingkat rumah tangga.
Staf Advokasi dan Penegakan Hukum WALHI Sumbar, Tommy Adam mengatakan permasalahan sampah di Kota Padang, erat kaitannya dengan tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai).
"Di Kota Padang, ada 5 DAS besar. Di antaranya, DAS Anai, Aia Dingin, Kuranji, Arau dan DAS Bungus. DAS Batang Arau misalnya, adalah contoh tata kelola DAS yang buruk," ungkapnya.
Menurutnya banyaknya beban izin pertambangan, industri karet dan rumah sakit di areal hulu menjadi penyebab rusaknya DAS Arau. Ditambah sampah yang langsung dibuang ke sungai menambah buruknya kualitas sungai.
Dengan persoalan seperti itu, menurutnya, pemerintah harus memperbaiki tata kelola DAS dari aktivitas yang merusak. Termasuk mengendalikan pencemaran dari sampah yang ada di Padang.
Direktur Paga Nagari, Zulpriadi mengungkapkan bahwa isu sampah merupakan hal krusial dalam implementasi SDGs, Paga Nagari bersama Koalisi Pemantau Sampah Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) dan lintas komunitas mendorong pemerintah Pemprov Sumbar mengeluarkan kebijakan pengendalian sampah Plastik dan mendorong penggunaan plastik ramah lingkungan di berbagai sektor.
Dia menambahkan, dalam diskusi ini ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan bersama lintas komunitas dalam mendorong pengendalian sampah plastik dan penggunaan plastik ramah lingkungan, yakni melakukan audiensi hearing dengan Gubernur Sumbar dan Walikota Padang. (*/Rdi)
