Dalam sepekan terakhir hingga 28 September 2025 (WIB), data utama menunjukkan: BI menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen “secara berani”—intervensi spot, NDF (onshore/offshore), dan pembelian SBN—di tengah pelemahan rupiah; kurs sempat menyentuh Rp16.762–16.790 per USD dan melemah lebih dari 3% ytd menurut Reuters. Di sisi bantalan eksternal, cadangan devisa Agustus tercatat USD150,7 miliar, turun dari Juli karena pembayaran utang pemerintah dan langkah stabilisasi, tetapi tetap jauh di atas standar kecukupan internasional.
Dari sisi fiskal, defisit APBN Jan–Agu mencapai 1,35% PDB (Rp321,6 triliun) dengan penerimaan turun 7,8% (yoy) dan belanja naik 1,5% (yoy). Pada ranah perbankan, empat bank BUMN mengumumkan bunga deposito USD 4% efektif 5 November, tetapi Menkeu menegaskan tidak ada instruksi pemerintah dan menyarankan peninjauan kebijakan tersebut. Sementara itu, BI-Rate telah diturunkan 25 bps ke 4,75% pada 16–17 September, menandai pelonggaran terukur dengan fokus stabilitas nilai tukar.
Di tengah penguatan dolar AS dan gejolak pasar global, arah kebijakan Indonesia bertumpu pada koherensi fiskal–moneter agar rupiah tetap terkendali dan ekonomi terus bergerak. Bank Indonesia menjaga stabilitas melalui intervensi nilai tukar, pengelolaan likuiditas, dan penyesuaian suku bunga yang terukur, sedangkan pemerintah menata belanja, mengoptimalkan penempatan kas negara untuk kredit produktif rupiah, serta menjaga defisit dalam koridor yang sehat.
Kunci utamanya ada pada keselarasan sinyal: kebijakan diumumkan saat siap dijalankan (announce-and-execute), pesan publik tegas dan konsisten, produk perbankan tidak mendorong dolar-isasi ritel, dan pelaku usaha didorong memperkuat lindung nilai di dalam negeri. Dengan disiplin eksekusi seperti ini, volatilitas kurs mereda, biaya stabilisasi menurun, dan ruang pemulihan pertumbuhan terbuka—memberi keyakinan bahwa fondasi ekonomi tetap kuat meski angin eksternal berubah-ubah.
Rupiah tidak kekurangan instrumen, yang kurang hanyalah koherensi sinyal. Jalan keluarnya sederhana dan tegas: akhiri “teaser” kebijakan, terapkan pola announce-and-execute dengan parameter terang sehingga pasar tidak punya alasan menunda konversi; keluarkan joint statement Menkeu–BI–OJK agar publik mendengar satu suara tentang prioritas stabilisasi; pasang guardrails pada penempatan kas pemerintah supaya likuiditas benar-benar mengalir ke kredit rupiah; dan kalibrasi produk USD bank BUMN agar fokus pada kebutuhan lindung nilai korporasi dengan underlying jelas. Selanjutnya dorong penggunaan DNDF onshore untuk memperdalam likuiditas lindung nilai domestik, mempersempit basis NDF, dan menurunkan biaya intervensi. Ukur keberhasilan dari menyusutnya volatilitas, normalisasi premi risiko, dan kembalinya minat investor pada SBN. Ketika semua itu bergerak serentak, ekspektasi berbalik konstruktif, kredibilitas kebijakan menguat, dan rupiah memperoleh ruang bernapas yang lebih panjang—bukan karena retorika, melainkan karena disiplin eksekusi yang konsisten.
*Penulis: Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE. MA (Guru Besar dan Dosen Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)
