Langgam.id - Komite II DPD RI Dukung Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Rapat Kerja antara Komite II DPD RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, di Ruang Rapat Komite II, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (22/1/2020).
Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai menyebutkan bahwa Program Kerja KKP tahun 2020 harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus ada sinkronisasi antara program pemerintah dengan kementerian.
“Kami mendukung program kerja KKP sepanjang menyangkut kepentingaan nasional dan kepentingan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Saya minta utamanya sesuai program kerja tahun 2020 lebih optimal dilaksanakan untuk memajukan pembangunan keluatan dan perikanan di daerah,” ujar Senator asal Papua saat membuka rapat kerja didampingi Wakil Ketua Komite II Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.
Lalu, Wakil Ketua III DPD RI Sultan B. Najamudin yang juga hadir dalam rapat kerja tersebut berpesan, agar KKP juga ikut mendukung RUU inisiatif dari DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020, yaitu RUU Tentang Daerah Kepulauan.
“RUU yang menjadi inisiasi DPD RI ini sudah pas dengan situasi saat ini, terutama daerah kepulauan. Saya juga minta kepada kementerian agar selalu melibatkan seluruh Anggota DPD RI untuk menjadi pintu dalam men-deliver program-program kerja kementerian yang terkait langsung kepada konstituen,” ujar Sultan.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhi Prabowo menyatakan terbuka dalam menerima semua aspirasi dari DPD RI, bahkan akan membuka akses yang seluas-luasnya kepada DPD RI dalam melakukan tugas pengawasan terhadap program-program kerja KKP ke depan.
“Kami solid akan menyelesaikan semua permasalahan di bidang perikanan dan kelautan sesuai perintah Presiden. Kami akan menjalin komunikasi dengan semua stakeholder, apalagi aspirasi dari DPD RI, dan kami terbuka dengan komite II untuk mengakses semua ruang-ruang program kerja kami dan tidak ada dusta. Semua program kerja maksimal untuk meningkatkan efektifitas dalam hal perizinan, investasi, program budidaya ikan baik darat maupun laut, nelayan serta permasalahan-perrmasalahan lainnya,” ujar Edhi.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komite II, Abdullah Puteh menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KKP sangat kecil dalam skala pekerjaan kementerian yang mempunyai tanggung jawab besar.
“Setelah mendengar program-program dari Pak Mentri, saya menilai berat beban yang ditanggung KKP, tidak sebanding dengan anggaran yang mereka dapat, hanya sekitar Rp6,4 triliun untuk menyelesaikan semua permasalan tata kelola perikanan dan kelautan yang dihadapi saat ini,” jelasnya.
Seharunya, kata Abdullah yang juga merupakan mantan Gubernur Aceh itu, anggaran KKP naik dua kali lipat.
Pada rapat kerja ini, Komite II DPD RI bersepakat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk bersama-sama mensosialisasikan program kerja KKP dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kelautan dan perikanan di daerah.
“Saya punya keyakinan bahwa Menteri Edhi bisa melaksanakan semua program di KKP, kami Komite II DPD RI akan mendukung segala program kerja dengan memperhatikan semua aspirasi dari Anggota DPD RI,” kata Hasan Basri yang juga merupakan Wakil Ketua Komite II DPD RI itu. (*/Inforial)
