Komisi II DPR RI Sebut Pilkada Serentak Tetap November 2024

PKS, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat bersaing ketat untuk perebutan kursi DPR RI dari Dapil Sumatra Barat II.

Caleg dari PAN, Guspardi Gaus, diprediksi tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR RI. Hal ini berdasarkan hitung cepat (quick count) Indikator Politik Indonesia. [foto: Ist]

Infolanggam- Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada November 2024.

"Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan Pilkada dari November ke September 2024,” kata Guspardi, Minggu (3/3/2024).

Menurutnya, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada sebagai hak inisiatif DPR. Dalam RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, diusulkan percepatan Pilkada serentak 2024. Pilkada yang awalnya bakal digelar November dimajukan menjadi September 2024.

Namun, kata dia, sejauh ini pihak pemerintah belum juga mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait RUU Pilkada. Sebab revisi undang-undang tidak bisa hanya dilakukan DPR saja, tetapi juga harus ada pemerintah.

"Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Jadi kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah dan tetap dilaksanakan 27 November 2024," ujar Politisi PAN itu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK Nomor 12/PPU-XXI/2024 memerintahkan agar agenda politik pilkada serentak tetap dilkasanakan sesuai jadwal 27 November 2024. Dalam pertimbangannya, MK mengingatkan potensi tumpah tindih dengan tahapan Pemilu 2024 jika Pilkada dimajukan ke September.

Oeh karena itu, diharapkan kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP) agar tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

"Artinya pihak penyelenggara pemilu mesti tetap menyiapkan berbagai agenda dan tahapan pilkada kedepan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Anggota Baleg DPR RI tersebut.

Baca Juga

KPU Agam Serahkan SK Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke DPRD
KPU Agam Serahkan SK Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke DPRD
Sebanyak delapan bupati dan wali kota terpilih resmi ditetapkan KPU di Sumbar pada rapat pleno terbuka serentak, Kamis (9/1/2025).
KPU Tetapkan 8 Bupati dan Wali Kota Terpilih di Sumbar, 11 Tunggu Putusan MK
Silaturahmi dan Kolaborasi: Demokrat Sumbar Siap Jawab Kepercayaan Rakyat
Silaturahmi dan Kolaborasi: Demokrat Sumbar Siap Jawab Kepercayaan Rakyat
Sambut Kunjungan Baleg DPR, Gubernur Sumbar Sampaikan 3 Aspirasi
Sambut Kunjungan Baleg DPR, Gubernur Sumbar Sampaikan 3 Aspirasi
Sebanyak 11 kepala daerah mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Pilkada Mahkamah
KPU Sumbar Hadapi 13 Gugatan Pilkada di MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatra Barat (Sumbar) menyampaikan bahwa hingga hari terakhir 11 Desember 2024 batasan pengajuan gugatan hasil pemilihan serentak 2024,
13 Paslon di Sumbar Ajukan Gugatan ke MK Soal Pilkada