Rentang satu tahun terakhir masyarakat Nagari Kasang terus menyuarakan penolakan izin tambang kepada PT Dayana Bumi Artha (PT DBA) di kawasan perbukitan di Nagari Kasang. Penolakan tersebut kian memuncak saat Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menerbitkan izin operasional pada 31 Desember 2025, sebulan pascabanjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Sumbar, termasuk di Nagari Kasang. Bencana tersebut bahkan menyebabkan tiga warga Nagari Kasang meninggal dunia. 

Ketua KAN Nagari Kasang Bayu Permana telah menyiapkan surat penolakan izin tambang andesit untuk diserahkan kepada Menteri Lingkungan saat kunjungan kerja ke Padang Pariaman. Warga berharap pengaruh dari pejabat kelas menteri itu bisa mendorong pemerintah daerah untuk mencabut izin tambang PT DBA.

Namun, takdir berkata lain, Bayu bersama warga lainnya tidak bisa mendapatkan agenda lokasi yang didatangi oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada 16 Juli 2026 kemarin. Surat penolakan yang telah disiapkan itu tidak pernah sampai.

“Kami sudah cari dan bertanya ke relasi-relasi, tapi tidak bisa mendapatkan info ke mana kunjungan menteri. Surat penolakan itu tidak jadi disampaikan,” kata Bayu kepada Langgam.id Rabu (12/8/2026).

Berbagai upaya telah ditempuh oleh warga untuk mendesak pemerintah daerah mencabut izin tambang andesit di Nagari Kasang. Mulai dengan melayangkan surat ke berbagai instansi terkait, menggelar unjuk rasa, hingga membuat laporan ke Ombudsman. Namun, hingga hari ini, sambung Bayu tidak ada iktikad baik dari pemerintah daerah untuk mendengar penolakan tersebut. 

Bayu menyebutkan pihaknya pernah diterima audiensi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi terkait penolakan izin tambang itu. Saat itu Mahyeldi merespons positif permintaan masyarakat dengan akan menghentikan sementara aktivitas pertambangan untuk mengkaji kembali penerbitan izin tersebut. 

“Gubernur mengatakan akan menghentikan sementara aktivitas tambang untuk dikaji ulang penerbitan izinnya. Bahkan beliau sempat mengatakan kepada kami bahwa perusahaan yang sudah lama beroperasi saja bisa dicabut izinnya, apalagi perusahaan yang baru dapat izin ini,” ujar Bayu.

Namun, hingga hari ini aktivitas tambang tersebut masih berjalan. Bahkan penambangan batu andesit tidak hanya dikerjakan di perbukitan namun juga di bantaran sungai. Hal ini, kata Bayu yang membuat warga khawatir bahwa aktivitas tambang tersebut akan memicu kerusakan lingkungan dan menyebabkan Nagari Kasang semakin rentan dengan bencana. 

Bayu mengatakan Nagari Kasang dilanda banjir yang cukup besar beberapa waktu terakhir. Pada November 2025 banjir dan longsor menerjang daerah tersebut. Rombongan Presiden Prabowo mendatangi langsung Nagari Kasang untuk melihat kondisi pascabencana. Hal serupa juga terjadi pada 2016 saat banjir bandang melanda Padang Pariaman, Presiden ke-7 Joko Widodo juga datang ke Nagari Kasang untuk melihat kondisi pascabencana. 

“Faktor bencana yang melanda nagari kami ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam menerbitkan izin tambang ini,” ujarnya.

Menurut dia, warga tidak sedang menolak investasi semata, melainkan berusaha mencegah risiko yang mereka yakini dapat memperburuk kondisi lingkungan di daerah tersebut.

“Masyarakat kami khawatir bahwa aktivitas tambang ini akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di Nagari Kasang, khususnya Korong Koto lokasi tambang batu andesit tersebut berada,” kata Bayu.

Izin yang Mendatangkan Bencana

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat menyoroti salah satu masalah krusial dari penerbitan izin tambang andesit di Nagari Kasang adalah aspek kebencanaan yang dinilai belum menjadi pertimbangan utama. 

Berdasarkan catatan Walhi, Nagari Kasang merupakan kawasan yang sejak lama memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. “Catatan Walhi menunjukkan bahwa sejak 2012 hingga 2026 kawasan tersebut berulang kali terdampak bencana, bahkan sebelum adanya aktivitas pertambangan batuan andesit,” kata Direktur Walhi Sumbar Tommy Adam.

Menurut Tommy, lokasi tambang berada di sub-Daerah Aliran Sungai Batang Anai, tepatnya Batang Kasang. Kondisi geografis itu, menurut dia, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum memberikan izin kepada perusahaan.

“Artinya Pemerintah Provinsi Sumatra Barat yang memberikan izin tidak memperhatikan aspek ini, sehingga kami menilai dengan dikeluarkannya izin tambang ini pemerintah telah menyiapkan bencana untuk masyarakatnya sendiri,” ujarnya.

Persoalan lain yang disoroti Walhi adalah analisis risiko bencana yang digunakan dalam penyusunan dokumen lingkungan. Tommy mengatakan peta risiko yang dipakai menggunakan skala 1:1.000.000. Menurut dia, peta tersebut lazim digunakan untuk analisis makro yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bukan untuk menganalisis risiko pada tingkat tapak.

Menurut Tommy, analisis di lokasi tambang semestinya menggunakan peta berskala sekitar 1:10.000 agar mampu menggambarkan kondisi riil kawasan yang akan ditambang. Perbedaan skala tersebut, kata dia, berpengaruh terhadap hasil analisis karena peta berskala besar cenderung memberikan gambaran yang terlalu umum.

Kejanggalan Izin

Di sisi lain, masyarakat Nagari Kasang didampingi oleh Walhi dan PBHI melaporkan dugaan maladministrasi oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan izin tambang andesit untuk PT DBA. Penerbitan izin operasi produksi tersebut diduga mengabaikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, kehati-hatian, dan perlindungan lingkungan hidup sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

The post Di Balik Perlawanan Nagari Kasang Menolak Izin Tambang, Mencegah Bahala Tersebab Deforestasi  appeared first on Langgam.id.

Lokasi hunian sementara berada tidak jauh dari jalan utama menuju Universitas Andalas. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti kompleks perumahan sederhana. Namun di balik dinding-dinding tipis tersebut, puluhan keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar di tengah keterbatasan fasilitas, minimnya bantuan, hingga trauma yang belum sepenuhnya pulih.

Seorang penghuni hunian sementara di Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang Yusni mengaku persoalan yang paling sering mereka hadapi adalah sulitnya memperoleh air bersih. Empat toren air yang berada di dekat toilet umum kerap kosong akibat mesin pompa yang sering mengalami kerusakan. Kalaupun air mengalir, kualitasnya dinilai tidak layak digunakan karena keruh, berpasir, bahkan berwarna kekuningan.

“Untuk mandi saja susah mendapatkan air. Mau mencuci pakaian lebih susah lagi. Air sering mati karena pompanya rusak. Kalau mengalir pun warnanya kuning dan berpasir,” ujarnya saat ditemui Sabtu, (1/8/2026).

Bagi Yusni, kehilangan rumah akibat banjir menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan. Saat bencana melanda kawasan Batu Busuk di akhir tahun 2025 lalu, dirinya sedang menjalani perawatan akibat penyakit sesak nafas yang dideritanya. Dalam pengakuan Yusni bahwa saat kejadian hanya ada anak sulungnya yang berada di rumah hanya sempat menyelamatkan beberapa dokumen penting sebelum bangunan tempat tinggal mereka hanyut diterjang arus.

Ketika kembali ke lokasi rumah beberapa hari setelah banjir, bangunan yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggal keluarganya telah hilang tanpa meninggalkan sisa.

“Rumah saya adalah bangunan pertama yang hilang terbawa arus sungai, posisinya rumah saya itu tidak jauh dari sungai. Ketika air besar saya sudah mendengar kabar bahwa rumah saya sudah hancur dibawa air,” terang Yusni.

Kini, ia tinggal bersama anaknya di hunian sementara setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Meski telah berbulan-bulan tinggal di sana, kecemasan tentang masa depan tidak kunjung hilang. Ia mendengar kabar bahwa penghuni suatu saat akan diminta meninggalkan hunian sementara, sementara pembangunan hunian tetap yang dijanjikan pemerintah belum juga selesai.

“Informasinya pada bulan ini kami meninggalkan hunian sementara ini. Tapi rumah tetapnya juga belum ada kepastian. Sesama kami juga belum ada yang dapat informasi pasti,” katanya.

Dalam pengakuan Yusni bahwa dirinya sudah mengetahui bahwa para warga yang tinggal di hunian sementara Kapalo Koto akan dipindahkan ke hunian tetap. Namun hingga saat ini sosialisasi langsung dari pemerintah belum ada kepada penghuni sementara di Kapalo Koto.

“Katanya sudah mulai dibangun di Lubuk Minturun dan Sungkai, tapi data penerima dan bagaimana caranya belum ada disampaikan kepada kami yang tinggal hunian sementara Kapalo Koto ini,” ujarnya.

Kemudian, persoalan ekonomi juga menjadi tantangan berat bagi para penyintas. Budi, seorang buruh bangunan, kini tinggal bersama istri dan dua anaknya di ruang berukuran sekitar tiga kali empat meter. Seluruh barang yang masih tersisa disimpan dalam karung dan kardus bekas, sementara ruangan yang sama menjadi tempat mereka tidur, beristirahat, dan menjalani aktivitas sehari-hari.

Sejak rumah beserta seluruh perabotannya hanyut akibat banjir, ia hanya mengandalkan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan mereka semakin sulit, terlebih setelah bantuan pemerintah mulai berkurang.

Menurutnya, kehilangan rumah bukan lagi persoalan terbesar. Ketidakjelasan mengenai kapan mereka bisa kembali memiliki tempat tinggal permanen justru menjadi beban yang terus menghantui.

“Saya hanya ingin punya rumah lagi. Tidak perlu mewah. Yang penting anak-anak punya tempat tinggal yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Bencana juga meninggalkan luka yang tidak terlihat. Trauma masih membayangi anak-anak yang tinggal di hunian sementara. Hal itu dirasakan Rina, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama suami dan dua anaknya.

Menurutnya, sejak tinggal di pengungsian, anak-anak menjadi mudah panik setiap kali hujan deras turun pada malam hari. Mereka kerap terbangun sambil menangis karena mengira banjir akan kembali datang.

“Kalau hujan malam, anak-anak langsung takut. Mereka pikir banjir datang lagi,” katanya.

Selain persoalan psikologis, Rina mengatakan kehidupan di hunian sementara juga dipenuhi keterbatasan. Aktivitas sederhana seperti memasak, mencuci, hingga memenuhi kebutuhan air bersih harus dilakukan dengan berbagai kendala. Untuk memasak dan minum, sebagian warga bahkan memilih membeli air galon karena air dari toren dinilai tidak layak dikonsumsi.

Persoalan lain adalah keterbatasan listrik. Dalam satu bangunan terdapat lima unit hunian yang hanya menggunakan satu meteran listrik. Bantuan token listrik sebesar Rp500 ribu setiap bulan untuk satu bangunan dinilai belum mencukupi kebutuhan seluruh penghuni.

“Kalau token habis sebelum bantuan berikutnya datang, kami harus mencari cara sendiri supaya listrik tetap hidup,” ujarnya.

Pada masa awal pascabencana, pemerintah memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan. Namun setelah masa tersebut berakhir, bantuan itu tidak lagi diterima warga. Bantuan sembako yang sebelumnya cukup rutin datang menjelang Idulfitri juga mulai berkurang.

“Kini bantuan hanya datang sesekali sehingga sebagian besar keluarga bertahan dari penghasilan pekerjaan serabutan atau bantuan sukarela dari masyarakat yang datang,” ungkap Rina.

Kondisi serupa juga dialami para penyintas yang tinggal di hunian sementara di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Meski telah menempati hunian tersebut selama tujuh bulan terakhir, ketidakpastian mengenai masa depan masih terus menghantui para penghuni.

Salah satunya dialami Yuni, seorang penyintas banjir yang sebenarnya merupakan warga Kecamatan Kuranji. Sejak rumahnya terdampak banjir, ia bersama keluarganya dipindahkan ke hunian sementara di Lubuk Buaya. Jarak yang cukup jauh dari lingkungan tempat tinggal lamanya membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak mudah.

Menurut Yuni, selama tinggal di hunian sementara, persoalan yang paling sering dirasakan adalah terbatasnya akses air bersih. Pasokan air tidak selalu lancar sehingga warga harus menghemat penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak.

“Kami sudah tujuh bulan tinggal di sini, tetapi persoalan air bersih masih sering kami rasakan. Kalau air mati, semua aktivitas ikut terganggu,” katanya saat ditemui, Sabtu (1/8/2026).

Selain persoalan fasilitas, Yuni mengaku kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru karena seluruh aktivitas keluarganya sebelumnya berpusat di Kecamatan Kuranji. Kini ia harus menjalani kehidupan di lokasi yang jauh dari rumah lamanya, sementara kepastian kapan bisa kembali memiliki rumah permanen juga belum kunjung diperoleh.

Ia mengatakan hingga kini belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses pembangunan maupun waktu penyerahan hunian tetap kepada para korban banjir. Kondisi tersebut membuat dirinya dan penghuni lain terus hidup dalam ketidakpastian.

“Yang kami pikirkan sekarang bukan hanya tinggal di hunian sementara, tetapi kapan kami benar-benar punya rumah lagi. Sampai sekarang belum ada kepastian,” ujarnya.

Kesulitan ekonomi juga menjadi persoalan lain yang dihadapi Yuni. Sejak tinggal di hunian sementara, ia belum memiliki pekerjaan tetap. Sementara berbagai bantuan yang sempat rutin diterima pada awal masa pengungsian kini semakin berkurang.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Yuni berinisiatif membuka usaha kecil-kecilan di depan hunian sementara yang ditempatinya. Ia menjual makanan dan minuman ringan dengan harapan memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

“Dulu bantuan masih sering datang, sekarang sudah mulai berkurang. Mau tidak mau saya berjualan di depan rumah supaya ada tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.

Meski hidup dalam berbagai keterbatasan, Yuni berharap pemerintah tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memberikan kepastian mengenai hunian tetap bagi para penyintas. Baginya, delapan bulan hidup di pengungsian bukanlah waktu yang singkat. Selain kehilangan rumah, para korban juga kehilangan kepastian atas masa depan mereka.

Menunggu Realisasi Janji Pemerintah Kota Padang

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton saat dimintai keterangan memastikan bahwa pemerintah telah menyediakan 219 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana. Sebanyak 109 unit berada di Lubuk Buaya, 100 unit di Kapalo Koto dan 10 unit di Pauh. Seluruhnya, kata dia, sudah dihuni oleh masyarakat berdasarkan data BPBD Kota Padang.

“Keseluruhan hunian sementara sudah dihuni oleh warga terdampak bencana,” ujar Zulviton, Rabu (22/7/2026).

Berkaitan dengan hunian tetap, Zulviton mengatakan bahwa untuk rencana pemindahan warga yang terdampak bencana dari hunian sementara ke hunian tetap pihaknya harus memastikan dahulu penyelesaian pembangunan hunian tetap.

“Rencananya akan diselesaikan dalam 1,5 tahun ke depan karena proses pembangunan saat ini sudah mulai diangsur,” ujarnya.

Zulviton mengungkapkan bahwa rencana hunian tetap untuk korban bencana dibangun di sejumlah titik di Kota Padang seperti di kawasan Lubuk Minturun, Sungkai dan Simpang Haru.

“Untuk ketiga lokasi yang akan dibangun hunian tetap ini, Insya Allah akan cukup untuk seluruh warga yang saat ini berada di hunian sementara,” imbuhnya.

Namun, kata Zulviton jika ada warga yang ingin membangun hunian tetap secara mandiri dirinya juga membuka kemungkinan. Hunian tetap sementara ini warga terdampak bisa menyediakan lokasi yang sifatnya bersih dari permasalahan administrasi dan memiliki sertifikat, nantinya biaya pembangunan hunian tetap akan ditanggung oleh pemerintah.

“Catatan lainnya adalah lokasi pembangunan hunian tetap mandiri tidak boleh lagi berada di daerah rawan bencana dan kepemilikan sendiri,” ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan kepastian perihal sampai kapan warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara, Zulviton memastikan bahwa sebelum hunian tetap selesai maka warga akan tetap tinggal di hunian sementara.

“Kita pastikan hunian tetap selesai, maka warga yang tinggal di hunian sementara baru akan dipindahkan ke hunian tetap. Paling lama dalam 1,5 tahun ke depan,” tutur Zulviton.

Zulviton mengklaim bahwa sejak warga dipindahkan ke hunian sementara yang ada di beberapa titik di Kota Padang terus dilakukan pemantauan dan pengawasan oleh BPBD Kota Padang dari awal kepindahan hingga bulan ini.

“Kita tetap pantau dan awasi, terlebih ketika bantuan datang maka kita lakukan pendistribusian langsung kepada warga,” imbuhnya.

BPBD Kota Padang mengklaim tetap melakukan pemantauan terhadap warga yang tinggal di hunian sementara, termasuk distribusi bantuan yang datang dari berbagai pihak. Pemerintah juga menyebut pembangunan hunian tetap mulai berjalan secara bertahap. Zulviton mengungkapkan bahwa dirinya terus mengupayakan bahwa pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak bencana khususnya di Kota Padang bisa segera selesai walaupun saat ini juga masih tahap pembangunan.

“Semoga selesai tahun ini dan warga dapat kepastian tempat tinggal yang layak,” pungkasnya.

Kemudian, di tengah penantian panjang para penyintas, secercah kepastian mulai diberikan Pemerintah Kota Padang. Setelah berbulan-bulan tinggal di hunian sementara dengan berbagai keterbatasan, warga hunian sementara Kapalo Koto dipastikan akan direlokasi ke hunian tetap yang dibangun di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Padang, Tri Hadiyanto, mengatakan pembangunan hunian tetap terpusat Sungkai akan mendapat dukungan langsung dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia sebanyak 183 unit rumah.

Menurut Tri, bantuan dari pemerintah pusat tersebut tidak hanya berupa pembangunan rumah, tetapi juga telah mencakup penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sehingga kawasan hunian nantinya telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.

“Alhamdulillah, untuk pembangunan hunian tetap di Sungkai kita mendapat bantuan langsung dari Kementerian PKP sebanyak 183 unit. Bantuan ini sudah lengkap dengan fasilitas prasarana, sarana, dan utilitas seperti jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum hingga jaringan listrik,” ujarnya, Senin (22/7/2026).

Tri menjelaskan, dalam skema kolaborasi tersebut Pemerintah Kota Padang bertanggung jawab menyiapkan lahan pembangunan, termasuk melakukan pembersihan lahan (land clearing) dan menyediakan sumber air bersih untuk kawasan Huntap Sungkai.

“Kewajiban Pemko Padang adalah melakukan land clearing serta menyediakan sumber airnya. Saat ini proses land clearing di lapangan sedang terus kita pacu dan berjalan lancar,” katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan Kementerian PKP, pembangunan fisik rumah dijadwalkan mulai dikerjakan pada awal September 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, sebanyak 183 unit hunian tetap di kawasan Sungkai ditargetkan selesai dan siap ditempati pada akhir tahun 2026.

“Sehingga di akhir tahun nanti, sebanyak 183 unit huntap siap huni di Sungkai sudah tersedia untuk masyarakat,” ujarnya.

Tri menuturkan, pembangunan Huntap Sungkai merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan total 523 unit hunian tetap bagi korban bencana di Kota Padang sebagaimana tercantum dalam SK Nomor 119. Dari jumlah tersebut, sebanyak 183 unit dibangun di kawasan Sungkai melalui dukungan Kementerian PKP, sedangkan 340 unit lainnya berada di kawasan Balai Gadang dengan dukungan pembangunan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Total kebutuhan huntap kita sesuai SK 119 adalah sebanyak 523 unit. Skemanya dibagi di dua titik kawasan, yakni 183 unit di Sungkai yang didukung Kementerian PKP dan 340 unit di Balai Gadang. Untuk di Balai Gadang, fisik bangunannya dibantu oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara Pemko Padang menyediakan fasilitas prasarana, sarana, dan utilitasnya,” kata Tri.

Kemudian, Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa dalam keterangannya mengatakan bahwa hunian tetap Sungkai diprioritaskan bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Pauh yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara Kapalo Koto.

“Untuk hunian sementara Kapalo Koto, karena masyarakatnya berasal dari Kecamatan Pauh, maka hunian tetap yang disiapkan berada di kawasan Sungkai, Kelurahan Lambung Bukit,” katanya, Senin (20/7/2026).

Menurut Raju, bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang tidak hanya berdampak di Kecamatan Pauh, tetapi juga Koto Tangah, Kuranji, dan Nanggalo. Karena itu, pemerintah menyiapkan penanganan yang disesuaikan dengan lokasi asal masyarakat terdampak.

Ia menjelaskan, proses penyediaan lahan hunian tetap Sungkai kini hampir rampung. Pemerintah Kota Padang telah menyelesaikan pembelian lahan seluas sekitar 4,6 hektare yang terdiri dari dua bidang tanah. Tahapan pembersihan lahan (land clearing) juga telah dimulai sebagai langkah awal pembangunan.

Di atas lahan tersebut akan dibangun sekitar 225 unit hunian tetap. Seluruh unit diprioritaskan untuk warga Kecamatan Pauh yang kehilangan rumah akibat bencana dan saat ini masih bertahan di Huntara Kapalo Koto.

Raju menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah ditetapkan. Pemerintah Kota Padang bertugas menyediakan lahan, sedangkan pembangunan rumah menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Tanah disiapkan oleh pemerintah kota, sedangkan pembangunan rumah menjadi kewenangan Kementerian PKP. Pemerintah menargetkan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap dilakukan pada September 2026. Jadwal tersebut merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Kota Padang dengan Kementerian PKP,” jelas Raju.

Meski demikian, para penghuni hunian sementara masih harus menunggu hingga pembangunan memasuki tahap tertentu sebelum dapat menempati rumah baru mereka. Pemerintah Kota Padang saat ini tengah menyiapkan tahapan sosialisasi kepada calon penerima, sementara data warga yang berhak menerima hunian tetap disebut telah ditetapkan.

“Data penerima sudah ditetapkan. Setelah ada blok yang selesai dibangun, baru dilakukan pembagian unit kepada masyarakat,” kata Raju.

Meski pemerintah telah memastikan relokasi warga hunian sementara Kapalo Koto ke hunian tetap Sungkai, proses pemulihan bagi seluruh korban bencana di Kota Padang masih membutuhkan waktu. Selain hunian sementara Sungkai, Pemerintah Kota Padang juga tengah menyiapkan pembangunan hunian tetap di kawasan Balai Gadang sebagai bagian dari program penanganan korban bencana hidrometeorologi.

Raju mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 523 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 340 unit akan dibangun di kawasan Balai Gadang, sedangkan sisanya berada di kawasan Sungkai.

“Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas sekitar 4,6 hektare, dengan sekitar 1,2 hektare di antaranya telah selesai diproses,” katanya.

Menurut Raju, kebutuhan hunian bagi korban bencana di luar program hunian tetap mandiri mencapai 423 unit. Jumlah itu merupakan kebutuhan riil setelah dikurangi 35 unit hunian tetap mandiri yang telah selesai dibangun.

“Pemerintah terus mempercepat penyelesaian infrastruktur pendukung agar proses pembangunan dan penyerahan rumah kepada masyarakat dapat segera dilakukan sesuai ketentuan,” ungkapnya.

Di sisi lain, pembangunan huntap yang didukung melalui program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) Yayasan Buddha Tzu Chi juga masih berlangsung secara bertahap di Bumi Perkemahan Pramuka Kota Padang yang berada di Lubuk Minturun. Saat ditemui di lokasi pembangunan, Pengawas pembangunan hunian tetap CSR Yayasan Buddha Tzu Chi, Kahar, mengatakan progres pembangunan tahap pertama yang mencakup 39 unit rumah telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga pekan ke depan.

Sementara itu, pembangunan tahap kedua yang terdiri dari 12 unit telah mencapai progres sekitar 50 persen. Adapun tahap ketiga yang mencakup 30 unit masih berada pada progres sekitar 30 persen.

“Untuk pembangunan tahap kedua yang terdiri dari 12 unit telah mencapai progres 50 persen. Adapun tahap ketiga sebanyak 30 unit masih berada pada progres sekitar 30 persen,” ujarnya.

Kahar menjelaskan, dari target pembangunan sebanyak 340 unit huntap yang akan dikerjakan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, lahan yang telah siap dibangun saat ini baru mencukupi sekitar 150 unit. Karena itu, masih diperlukan tambahan lahan agar target pembangunan seluruh rumah dapat direalisasikan.

“Masih diperlukan tambahan lahan agar target pembangunan seluruh unit dapat direalisasikan,” katanya.

Setiap unit huntap dirancang dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang tamu, serta dapur yang telah dilengkapi meja dan wastafel.

“Selain itu, setiap rumah juga memiliki sisa lahan di bagian belakang yang dapat dimanfaatkan penghuni untuk pengembangan bangunan di masa mendatang,” ungkap Kahar.

Menurut Kahar, proses pembangunan sejauh ini tidak hanya bergantung pada kesiapan material dan tenaga kerja, tetapi juga sangat dipengaruhi kondisi cuaca di lapangan. Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir kerap menghambat aktivitas konstruksi karena sejumlah pekerjaan tidak dapat dilakukan saat hujan turun.

“Kalau hujan datang, otomatis pekerjaan di lapangan tidak bisa dilaksanakan. Tapi kalau cuaca cerah dan mendukung, progres pembangunan bisa kami percepat,” katanya.

Selain faktor cuaca, Kahar menjelaskan dari target pembangunan sebanyak 340 unit huntap yang akan dikerjakan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi, lahan yang telah siap dibangun saat ini baru mencukupi sekitar 150 unit. Karena itu, masih diperlukan tambahan lahan agar target pembangunan seluruh rumah dapat direalisasikan.

“Masih diperlukan tambahan lahan agar target pembangunan seluruh unit dapat direalisasikan,” ujarnya.

Ia berharap proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target sehingga masyarakat terdampak banjir di Kota Padang dapat segera menempati rumah baru mereka setelah berbulan-bulan tinggal di hunian sementara. Menurutnya, percepatan pembangunan sangat bergantung pada dukungan cuaca yang kondusif serta kelancaran proses administrasi penyediaan lahan oleh Pemerintah Kota Padang.

“Kami berharap cuaca mendukung sehingga pekerjaan bisa dipercepat. Selain itu, proses administrasi dan penyediaan lahan dari pemerintah kota juga diharapkan berjalan lancar agar pembangunan tahap berikutnya tidak mengalami kendala,” pungkasnya.

Di Balik Pembangunan Hunian Tetap, Ada Kehidupan Warga yang Belum Pulih

Pemulihan pascabencana ekologis di Sumatra Barat dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat terdampak. Pembangunan hunian tetap yang digagas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai belum cukup apabila tidak diikuti pemulihan sumber penghidupan warga.

Calvin Nanda Permana dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengatakan, persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana bukan semata soal tersedianya rumah baru. Menurutnya, pemindahan warga ke lokasi yang jauh dari tempat tinggal sebelumnya dapat menimbulkan persoalan baru terhadap pemenuhan hak-hak dasar mereka.

“Yang digagas oleh pemerintah, baik dari nasional hingga daerah, itu tentu membuat situasi ketidakjelasan di masyarakat yang merujuk terlanggarnya hak atas hidup masyarakat mengenai kehidupan yang layak, tempat tinggal, tanah dan sebagainya,” kata Calvin.

Ia menilai relokasi masyarakat perlu dilihat secara lebih luas. Ketika warga dipindahkan jauh dari lokasi awal tempat mereka tinggal sebelumnya, persoalan yang muncul tidak berhenti pada kehilangan rumah, tetapi juga menyangkut pekerjaan, akses pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

“Bagaimana masyarakat ini ada yang tinggal berjauhan dari lokasi sebenarnya mereka tinggali sebelumnya, itu juga akan berdampak kepada hak atas ekonomi masyarakat, terutama bagi yang kehilangan pekerjaan akibat bencana ekologis di akhir tahun lalu,” ujarnya.

Persoalan ekonomi, kata Calvin, justru menjadi salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat setelah bencana. Sebagian warga kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan, sementara pada saat yang sama mereka harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal baru.

Kondisi tersebut menjadi persoalan ketika kebijakan pemulihan lebih banyak diukur dari sejauh mana rumah dibangun dan masyarakat dipindahkan ke hunian yang dianggap aman. Pandangan Calvin, ukuran pemulihan seharusnya lebih luas. Masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga kepastian bahwa mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Calvin mengatakan persoalan serupa juga muncul dalam sektor pendidikan. Pemindahan lokasi tempat tinggal dapat membuat anak-anak harus menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah.

“Ada yang anak-anaknya jauh untuk pergi ke sekolah, yang berdampak pada hak atas pendidikan,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi memiliki konsekuensi sosial yang perlu dihitung secara matang. Sebuah hunian baru belum tentu menyelesaikan persoalan apabila lokasi tersebut membuat warga kesulitan bekerja, anak-anak kesulitan mengakses sekolah, atau masyarakat kehilangan jaringan sosial dan ekonomi yang selama ini menopang kehidupannya.

Padahal, pemerintah tidak hanya memiliki tanggung jawab menyediakan hunian pascabencana. Calvin menilai pemerintah juga berkewajiban memastikan adanya jaminan kehidupan bagi masyarakat terdampak sampai mereka mampu kembali mandiri.

“Mereka juga tidak mendapatkan apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, yaitu jaminan hidup pascabencana, hingga masyarakat itu mendapatkan pekerjaan yang layak dan tetap di kemudian hari,” ujarnya.

Pemerintah sendiri telah menjalankan sejumlah skema pemulihan bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Di Kota Padang, misalnya, pemerintah daerah menyiapkan lokasi hunian tetap dan skema huntap mandiri bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hanyut akibat banjir dan longsor akhir 2025. BNPB juga menyatakan pembangunan huntap menjadi salah satu prioritas pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Sumatera. Pada Juli 2026, pemerintah telah menyerahkan sejumlah kunci huntap kepada warga terdampak di Sumatera Barat. Namun, fakta bahwa pembangunan fisik berjalan tidak otomatis berarti seluruh persoalan penyintas telah selesai.

Calvin mengatakan LBH Padang sebelumnya telah menyampaikan pandangan bahwa Sumbar belum pulih. Istilah tersebut, menurutnya, harus dipahami secara lebih luas daripada sekadar kondisi lokasi yang terdampak bencana.

“Belum pulih ini tidak hanya dalam penanganan pascabencana, lokasi-lokasi, titik-titik lokasi bencana. Tapi belum pulih ini juga menyangkut perihal kehidupan rakyat yang berjalan dan sehari-hari,” katanya.

LBH Padang, lanjut Calvin, menemukan kondisi yang berbeda-beda ketika mendatangi sejumlah lokasi terdampak. Ada masyarakat yang sudah mendapatkan hunian, ada yang masih menunggu proses pembangunan, sementara sebagian lainnya masih menghadapi ketidakjelasan mengenai lokasi pembangunan karena persoalan status tanah.

“Beberapa tempat yang kami datangi itu ada yang sudah dibangun hunian, ada yang sedang dibangun, sedang proses pembangunan, dan ada juga bagian yang masih belum jelas di mana tanah yang harus dibangun, karena adanya ketidakjelasan mengenai status tanah dan lain-lain,” ujarnya.

Situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemulihan di tingkat pemerintah dengan kondisi konkret yang dialami masyarakat di lapangan.

Bahkan, pemerintah pusat sendiri sebelumnya mengakui bahwa persoalan pembangunan huntap tidak sederhana. BNPB pada Juli 2026 mengusulkan peningkatan bantuan stimulan rumah rusak berat karena nilai bantuan yang ada dinilai belum memadai untuk membangun rumah yang layak, aman, dan tahan terhadap risiko bencana.

Di Kota Padang, pemerintah juga telah menyediakan sejumlah skema hunian sementara sebelum huntap selesai. Sejumlah penyintas bahkan telah menempati hunian sementara sehat dan layak sambil menunggu pembangunan hunian tetap.

Akan tetapi, menurut Calvin persoalan pemulihan tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat tinggal sementara maupun permanen. Pemerintah perlu memastikan bahwa relokasi tidak justru menciptakan kerentanan baru bagi masyarakat.

“Bagi kami ini adalah kelalaian atau keterlambatan bagi pemerintah untuk melindungi dan menjamin perlindungan hak asasi dari masyarakat,” katanya.

Dalam konteks itu, hak ekonomi menjadi perhatian penting. Warga yang sebelumnya menggantungkan kehidupan dari pekerjaan atau aktivitas ekonomi di sekitar tempat tinggal mereka berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika dipindahkan ke lokasi baru.

Persoalannya kemudian menjadi berlapis warga kehilangan rumah akibat bencana, kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, kemudian harus beradaptasi dengan lokasi baru yang belum tentu menyediakan peluang ekonomi yang sama.

Karena itu, menurut Calvin pemulihan pascabencana harus dirancang dengan pendekatan berbasis hak. Pemerintah perlu memetakan bukan hanya rumah siapa yang rusak dan di mana rumah baru akan dibangun, tetapi juga bagaimana warga bekerja, bagaimana anak-anak bersekolah, bagaimana akses transportasi serta bagaimana keberlangsungan ekonomi keluarga setelah relokasi.

“Jika aspek tersebut tidak diperhitungkan, pembangunan huntap berisiko hanya menyelesaikan persoalan fisik, sementara persoalan sosial-ekonomi masyarakat tetap tertinggal. Di tengah proses pemulihan yang belum merata, masyarakat akhirnya harus mencari cara sendiri agar tetap dapat bertahan,” katanya.

Calvin mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kini berupaya mengakali keadaan untuk melanjutkan kehidupannya. Bagi LBH Padang, situasi ini menjadi tanda bahwa pemulihan belum sepenuhnya menghadirkan kepastian bagi penyintas.

“Dengan demikian, pertanyaan mengenai kapan bencana berakhir tidak cukup dijawab dengan selesainya pembangunan rumah. Bencana bagi masyarakat terdampak baru benar-benar berakhir ketika mereka kembali memiliki tempat tinggal yang aman, pekerjaan yang layak, akses pendidikan, lingkungan sosial yang mendukung, serta kepastian untuk menjalani kehidupan secara bermartabat,” pungkas Calvin.

Liputan ini didukung oleh program fellowship AJI Padang

The post Asa Penyitas Banjir Padang Menunggu Hunian yang Tak Kunjung Rampung appeared first on Langgam.id.

Melalui Bagian Umum Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 ratusan juta untuk merenovasi rumah dinas serta pengadaan barang fasilitas walikota dan wakil walikota. Seperti pembelian videotron, karpet, gorden hingga mesin cuci.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Pengadaan tersebut diajukan melalui Bagian Umum Pemko Padang dalam APBD 2026. Salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu renovasi rumah dinas Walikota Padang Fadly Amran dengan anggaran Rp400 juta. Rincianya, untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Kemudian anggaran untuk pengadaan kamar set di rumah kepala daerah sebesar Rp71 juta. Masih di rumah dinas walikota, Bagian Umum menganggarkan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. 

Selain perbaikan, juga ada anggaran untuk pembelian sejumlah barang kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Fadly Amran. Pertama pembelian videotron di rumah dinas Fadly Amran sebanyak delapan unit dengan anggaran Rp354 juta. Lalu pengadaan cleaner air atau alat pembersih udara tipe smoke buste Rp45 juta.

Selanjutnya Bagian Umum Pemko Padang mengajukan anggaran Rp204 juta untuk pembelian kursi tamu sebanyak dua. Kursi ini akan ditempatkan di rumah dinas walikota dan wakil walikota. Kemudian gorden Rp72 juta di rumah dinas walikota dan wakil walikota. 

Lalu anggaran pembelian peralatan dapur senilai Rp54 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. Rp59 juta untuk pengadaan karpet untuk Kantor Balaikota Air Pacah Padang dan rumah dinas kepala daerah.

Masih untuk pengadaan di Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah, Bagian Umum mengajukan pengadaan sound system sebanyak dua unit Rp70,3 juta. Kemudian mesin cuci dua unit Rp45 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah.

Respon Pemko 

Kepada langgam.id, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realisasi belanja yang akan dilakukan pada tahun berjalan. 

“Data tersebut merupakan rencana pengadaan yang disusun pada tahun sebelumnya, sementara pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan kepala daerah,” ujar Diko, Kamis (18/6/2026).

The post Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana appeared first on Langgam.id.

Alokasi ini menuai kritik lantaran kondisi Sumatra Barat pascabencana. Proses rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur terdampak juga belum rampung, seperti hunian tetap, jembatan dan sekolah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menerapkan efesiensi.

Pada Maret 2026, DPRD Sumbar mengajukan kegiatan open house di rumah dinas Ketua DPRD Muhidi. Anggaran tersebut tercatat berupa jasa event organizer (EO) sebesar Rp185 juta.

Di samping itu Sekretariat DPRD juga mengajukan anggaran Rp146 juta untuk buka bersama puasa Ramadan 1447. Rinciannya, nasi prasmanan komplit VIP, minuman hidang dan buah-buahan.

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Kemudian juga ada anggaran untuk kebutuhan pakan natura di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar sebesar Rp360 juta. Pakan natura adalah bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga seperti pangan dan sembako.

Pengadaan yang sama berupa pakan natura juga dialokasikan untuk DPRD Sumbar sebesar Rp385 juta. Rinciannya untuk pembelian teh celup, air mineral, gula pasir, kopi bubuk, minuman kaleng/botol, isi ulang tabung selama 12 bulan. 

Di samping itu, Sekretariat DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp613 juta. Kemudian anggaran konsumsi tersendiri untuk rapat paripurna dengan alokasi Rp805 juta. Setelah itu juga ada anggaran untuk makanan jamuan tamu senilai Rp1,4 miliar.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Anggaran selanjutnya yaitu pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Rp1,19 miliar. Rinciannya, pakaian dinas harian 65 stel, pakaian sipil harian 130 stel, pakaian sipil resmi 65 stel, pakaian sipil lengkap  65 Stel. Lalu juga ada anggaran untuk pakaian adat anggota DPRD Rp250 juta sebanyak 65 stel. 

Pada tahun ini, DPRD Sumbar mengajukan anggaran pengadaan mic conference senilai Rp945 juta dengan rincian battery charger, rechargeable lithium ion battery, tescom dan instalasi. Kemudian pengadaan AC Split Duct dengan anggaran Rp360 juta untuk pengadaan di lantai 6 DPRD.

DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran untuk pembelian gorden dengan anggaran Rp314 juta. Kemudian juga ada anggaran untuk pengharum ruangan senilai Rp189 juta. Bahkan juga ada anggaran sebesar Rp80 juta untuk alat kebersihan dan racun serangga. 

Selain pengadaan barang, tahun ini DPRD Sumbar juga mengajukan anggaran untuk renovasi sejumlah ruangan, seperti rehab interior dapur dan ruang konsumsi dengan anggaran Rp419 juta. Rehab interior Ruang PPID Rp407 juta. Kemudian pengecatan pagar beton luar gedung DPRD  Rp150 juta. Pengecatan atap dan gonjong gedung utama DPRD Rp303 juta.

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Sumbar Muhidi masih belum merespon upaya konfirmasi. Langgam.id juga sudah menghubungi Sekariat DPRD Sumbar Maifrizon namun masih belum ada tanggapan.

Maifrizon sempat menjanjikan wawancara langsung dengan Langgam.id pada 22 Mei 2026. “Langsung ke saja kantor nanti, tapi jangan sekarang habis lebaran haji,” jawab Maifrizon melalui pesan singkat.

The post Anggaran Janggal Miliaran Rupiah DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Melalui Biro Umum, Pemprov Sumbar mengajukan pengadaan gordyn (gorden) beserta lampu gantung dengan anggaran Rp256 juta. Pengadaan tersebut juga sudah masuk dalam katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP). Dalam pengajuan itu, gorden dan lampu gantung untuk pengadaan di rumah dinas wakil gubernur Sumbar Vasko.

Secara rinci, pengadaan gordyn berukuran 94 m2 dengan model klasik, kain impor, lengkap dengan rel. Semantara itu untuk lampu gantung jenis kristal fitting standar E27 sebanyak tiga unit. 

Pengadaan barang mewah di rumah dinas wakil gubernur selanjutnya yaitu sofa tamu dengan anggaran Rp199 juta. Spesifikasi pengadaannya yaitu, square look offers modern appearance dengan dilengkapi meja ukuran 120×40. Pengadaan bed cover, spray dan keperluan kamar lainnya Rp126 juta.

Selanjutnya pengadaan karpet kustom dengan luas 90 m2 untuk rumah dinas wakil gubernur dengan anggaran Rp144 juta. Pengadaan spring bed ukuran 200×200 dengan anggaran Rp78 juta. Pengadaan bunga meja 15 dan 4 bunga standing seharga Rp59 juta. Pengadaan ac split 2 pk Rp23 juta, serta pengadaan mesin cuci dengan anggaran Rp18 juta.

Kemudian juga ada pengadaan laptop dengan anggaran Rp109 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Spesifiknya yaitu dua unit laptop dengan procesor intel core i7-10750u, ram 16 gb, ssd 1 tbs , printer 2 unit dan dua unit komputer intelcore i7-9700 processor, 8gb ddr4,5in. 

Masih untuk rumah dinas wakil gubernur, biro umum juga anggarkan pembelian satu unit drone berserta 4 unit CCTV Rp55 juta. Lalu pengadaan kamera tipe sony alpha seri a7S III seharga Rp50 juta, pengadaan lensa kamera F/4 Rp29 juta.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Baca : Renovasi Rumah Dinas Vasko, Rp100 Juta untuk Kolam Ikan dan Gazebo

Pemprov Sumbar juga menganggarkan pengadaan modal alat komunikasi untuk rumah wakil gubernur berupa handphone 256Gb, 5G Ram, 12Gb dengan anggaran Rp66 juta. Kemudian pengadaan handy talky di tahun ini senilai Rp42 juta.

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani enggan mengomentari pengadaan ini. Ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Jaka Erlanda.

Saat dikonfirmasi kepada Jaka, ia hanya membalas dengan mengirimkan rilis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar terkait sorotan publik atas anggaran daerah. “Jawabannya sudah ada di sini,” kata Jaka melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).

Dalam rilis itu, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto mengatakan anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Anggaran Renovasi Rumah Dinas Vasko

Selain untuk pengadaan barang, Pempov Sumbar juga mengalokasikan anggaran perbaikan ataupun renovasi di rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.

Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar. 

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

“Kolam ikan dibuat untuk memanfaatkan ruang terbuka di rumah temu wagub menjadi area hijau dengan konsep natural ponds. Tujuannya menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman sekaligus ruang penunjang pertemuan dalam menjamu tamu yang berkunjung, termasuk tamu dari pemerintah pusat,” kata Festika.

Kemudian juga ada anggaran untuk renovasi pagar belakang rumah temu Vasco senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta

“Auditorium gubernur, rumah temu wakil gubernur menjadi alternatif ruang kegiatan resmi pemerintah provinsi,” ungkap Festika.

Penggunaan Pajak Rakyat Harus Bijak

Alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat harus mengutamakan azas kepentingan publik, dengan mengukur urgensi dan nilai manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. Hal dasar ini dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi mengatakan, pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Karena itu, ukuran legalitas tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersebut sudah masuk APBD atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah belanja itu benar-benar memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan memberikan manfaat yang sepadan bagi kepentingan publik,” kata Beni.

Beni, dalam praktik pengelolaan keuangan daerah sering muncul kesalahpahaman bahwa selama suatu kegiatan telah tercantum dalam dokumen anggaran, maka otomatis dapat dianggap layak. Padahal, hukum keuangan negara tidak hanya mengatur prosedur administrasi, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban atas pilihan kebijakan anggaran yang diambil.

The post Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy appeared first on Langgam.id.

Tampak empat toren air berukuran cukup jumbo untuk menampung air bersih di huntara. Namun kata Yusnianti, toren itu sering kosong akibat mesin pompa air yang sering rusak.

“Seperti inilah kondisi kami, jangankan untuk mencuci pakaian hanya untuk mandi saja air susah kami dapatkan,” ujarnya kepada Langgam.id saat mencuci di toilet umum huntara. 

Yusnianti bersama dua anaknya telah tinggal di huntara sejak Januari lalu. Rumahnya di Batu Busuk Kota Padang hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Kini orang tua tunggal itu tengah menunggu kepastian kapan akan mendapatkan hunian tetap.

Ia berharap bisa segera menetap di hunian yang telah dijanjikan pemerintah. Sebab, selama di huntara Yusnianti bersama anaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kebutuhan keluarga Yusnianti bergantung sepenuhnya kepada anak yang kerja serabutan. 

Bantuan pun, sambung Yusnianti juga sudah jarang. Para penyitas bencana harus pintar-pintar untuk memutar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

“Sejak selesai lebaran bantuan sudah jarang diberikan. Kalau ada bantuan yang datang saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya hidup dari sisa-sisa bantuan yang ada,” katanya.

Hal sama juga diutarakan oleh penghuni huntara lainnya, Arizal (36). Bapak dua anak ini juga berharap bisa pindah ke hunian tetap, agar bisa merintis kembali peluang usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Arizal mengaku kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap setelah menjadi korban terdampak banjir. Kini ia kerja serabutan sebagai kuli bangunan. “Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan semakin sulit,” ujarnya.

Arizal mengaku yang paling berat baginya bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. “Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,”ujarnya.

Bergantung pada Rakit Darurat 

Selain pengerjaan hunian tetap yang masih berjalan, perbaikan sejumlah infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya, jembatan di Nagari Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang putus saat bencana November 2025.

The post Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kasus pelanggaran tata ruang di sempadan sungai Lembah Anai sudah mulai mencuat sejak Mei 2024. Saat itu Kementerian ATR/BPN menetapkan dua bangunan di sempadan Lembah Anai melanggar tata ruang dan tidak berizin, yaitu rangka besi hotel, serta rest area dengan fasilitas masjid.

Bangunan tersebut berada di lahan milik PT Hidayah Syariah Hotel (PT HSH). Walhi Sumbar mengidentifikasi sejumlah peraturan yang dilanggar dari pembangunan di sempadan sungai Lembah Anai itu. Diantaranya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelanggaran terkait pendirian bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau tata ruang.

Baca: Jangan Rusak Lembah Anai Demi Cuan Semata

Baca: Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai

Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan dugaan melanggar Pasal 40 Ayat (3) juncto Pasal 75 Ayat (1) mengenai larangan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai.

“Bangunan ini melanggar pemanfaatan tata ruang karena membangun di kawasan sempadan sungai dan hutan lindung, serta diduga melanggar ketentuan larangan mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, yang seharusnya difungsikan sebagai daerah resapan dan perlindungan lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam.

Keberadaan bangunan tersebut semakin menjadi perhatian, saat banjir bandang atau galodo menerjang Lembah Anai pada 13 Mei 2024. Bencana tersebut menyapu objek wisata pemandian yang berada di aliran sungai Batang Anai. Bahkan satu cafe lenyap tak tersisa dibawa arus banjir.

Pascabencana galodo itu, pada Oktober 2024, Walhi Sumbar melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Perwakilan Sumbar lantaran penundaan pembongkaran bangunan yang telah dipasangi plang perintangan oleh Kementerian ATR/BPN sebelumnya. Menurut Walhi, pemerintah daerah seharusnya langsung membongkar bangunan rangka besi hotel tersebut saat sudah dinyatakan melanggar tata ruang.

The post Tarik Ulur Pembongkaran Bangunan Lembah Anai, dari Maladministrasi hingga Putusan Sela  appeared first on Langgam.id.

Warkop tersebut memanjang sekitar 40 meter ke samping. Di belakangnya kios putih itu langsung berbatasan dengan sungai Batang Anai Lembah Anai. Gemercik suara sungai bahkan terdengar jelas saat menyantap hidangan di warkop itu. Lokasi warkop ini tidak jauh dari bekas Cafe Xacapa yang lenyap disapu banjir pada 2024 silam.

Kehadiran warkop tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, lantaran melanggar pemanfaatan tata ruang serta mengesampingkan keselamatan di daerah yang rawan bencana. Seperti yang disampaikan oleh Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar yang mengecam aktivitas di sempadan sungai Lembah Anai.

“Tidak masalah itu lahan milik siapa, milik pribadi, kalau di zona merah bencana ini tidak tempatnya kita untuk bicara tentang mencari keuntungan, tapi keselamatan bersama,” ujar Ketua Forum DAS Sumbar Profesor Isril Berd, Kamis (7/5/2026).

Menurut Isril, keberadaan bangunan di sempadan sungai Batang Anai akan memperparah kualitas daerah aliran sungai yang semakin mengkhawatirkan. Ditambah dengan bencana banjir bandang di Lembah Anai dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kondisi DAS kian rusak. 

Guru Besar Universitas Gunadarma ini menilai kehadiran bangunan kerangka hotel masjid, serta warung kopi yang didirikan di sempadan sungai itu berdampak pada luas dan karakteristik sungai. “Pembangunan ini tentu akan mempersempit luas sungai,” katanya.

Penyempitan luas sungai ini, sambung Isril akan berdampak signifikan pada arus dan daya tampung sungai. Forum DAS Sumbar mencatat daya tampung badan sungai di kawasan Lembah Anai saat ini sekitar 114,6 m³ per detik. 

Jika berkaca pada banjir bandang di Lembah Anai pada Mei 2024 debit air mencapai 400,6 meter kubik per detik, sehingga kata Isril terjadi surplus air melebihi 280 meter kubik per detik. “Luapan daya tampung ini yang menghanyutkan sebuah kafe tak tersisa pada banjir 2024 lalu,” katanya. 

The post Jangan Rusak Lembah Anai Demi Cuan Semata appeared first on Langgam.id.

Tindakan korektif itu, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang maladministrasi atas penundaan atau pembiaran pembongkaran bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Lembah Anai. Bangunan tersebut adalah kerangka hotel, masjid serta foodcourt milik PT HSH. 

“Ombudsman telah mengirim surat pada tanggal 10 Maret 2026 kepada gubernur dan tim koordinasi penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang Sumatera Barat untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan berdasarkan koreksi-koreksi yang diberikan oleh Ombudsman” ungkap Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel, kepada langgam.id Selasa (6/5/2025).

Tindakan korektif yang harus dilaksanakan Pemprov Sumbar tersebut yaitu, penyusunan roadmap penegakan hukum, evaluasi pengawasan penataan ruang di Lembah Anai, serta pelaporan tertulis pelaksanaan tindakan korektif dalam waktu 30 hari kerja.

Adel menjelaskan, untuk penyusunan roadmap penegakan hukum, Pemprov Sumbar diminta untuk menyiapkan rencana penertiban seluruh bangunan yang ada kawasan Lembah Anai secara komprehensif dan berkesinambungan yang dapat meminimalisir risiko bencana alam di kawasan itu. Termasuk rencana pembongkaran paksa pada bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang di Lembah Anai. 

“Bangunan yang belum ditertibkan maka ditindak dengan mekanisme yang sama dengan pemberian SP 1, 2 dan 3, kemudian eksekusi pembongkaran mandiri lalu pembongkaran paksa,” ujar Adel. 

Pada 16 Februari 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membongkar paksa sejumlah bangunan di Lembah Anai, mulai dari tempat wisata wahana air, hingga rumah makan yang berada di sempadan sungai Batang Anai. Langkah itu diambil pasca banjir bandang yang menerjang Lembah Anai yang memicu korban jiwa dan lumpuhnya jalur strategis Padang-Bukittinggi.

Namun, terdapat dua bangunan yang batal dilakukan pembongkaran pada hari itu lantaran dalam sengketa hukum, yaitu kerangka hotel dan masjid serta satu kios foodcourt. Tiga bagunan tersebut berada di lahan milik Ali Usman Suib pengusaha besi di Padang Panjang. 

Ali Usman melalui kuasa hukum mengajukan gugatan kepada PTUN Padang atas Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 640-445-2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memerintahkan pembongkaran mandiri kepada PT HSH selama lima bulan sejak terbitnya keputusan gubernur itu.

PTUN Padang kemudian menjatuhkan putusan sela pada 30 Januari 2026 dua minggu sebelum pembongkaran oleh Pemprov Sumbar. Putusan sela atas perkara Nomor: 53/G/LH/2025/PTUN.PDG memerintahkan Pemprov Sumbar menunda pembongkaran bangunan kerangka hotel serta masjid yang berada di tanah Ali Usman tersebut.

“Dalam hal ini Ombudsman tidak bisa lagi memproses laporan berkaitan dengan objek gugatan yang masuk ke pengadilan. Posisi Ombudsman tentu menghormati keputusan pengadilan,” katanya.

Meski ada putusan sela, Adel menambahkan, pemerintah provinsi masih bisa melakukan pembongkaran paksa pada bangunan yang tidak masuk sengketa hukum. Salah satunya kios foodcourt yang saat ini telah difungsikan sebagai warung kopi.

”Di samping masjid, ada bangunan yang kini jadi warung kopi. Jika itu melanggar tata ruang, bisa segera ditertibkan di luar hotel dan rest area yang digugat ke PTUN,” kata Adel. 

Dalam kasus ini Ombudsman juga telah mengungkap adanya maladministrasi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi lantaran lamban dalam membongkar bangunan yang menyalahi tata ruang di Lembah Anai. Diantaranya, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam pengawasan penataan ruang, meskipun telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 60-445-2025 tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

The post Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Di antara kerumunan itu, Oktavianus (54) dengan tubuh legam terbakar matahari berkilat oleh keringat. Tangannya yang kekar menggenggam sekop, mengayunkannya berulang kali ke dalam timbunan pasir setinggi lutut. 

Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tiga orang lain bekerja: satu menggali dengan cangkul, dua mendorong gerobak ke pinggir jalan, satu lagi memasukkan material ke dalam bak truk yang sudah menanti.

 “Bukan banting setir, tapi apa boleh buat. Yang penting halal. Kebetulan banyak material pasir dan batu kecil tertimbun di sawah, kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Langgam.id pada Jumat (19/04/2026).

Bagi Oktavianus dan puluhan warga Jorong Munggu Tanah, material galodo yang menimbun sawah mereka adalah dilema. Di satu sisi, material itu harus disingkirkan agar sawah bisa kembali ditanami. Di sisi lain, menyingkirkan material butuh biaya besar menyewa alat berat, membeli bahan bakar, membayar pekerja. 

Material yang menimbun sawah itu dimanfaatkan untuk dijual kepada sopir truk yang datang mencari muatan. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan, ironisnya, untuk membiayai pembersihan lanjutan sawah yang sama.

“Sawah yang dulu memberi kami beras, sekarang materialnya kami jual dulu agar bisa kembali menanam beras,” kata Oktavianus dengan senyum getir.

Dalam sehari, Oktavianus dan kelompoknya bisa menghasilkan sekitar empat hingga enam meter kubik material siap jual. Harga di tingkat pengumpul adalah Rp90.000 per meter kubik. Jika dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa membawa pulang sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Lumayanlah untuk ganti uang yang sudah terpakai rehab sawah,” ujar Oktavianus.

Oktavianus tidak sendirian. Sejak awal Ramadan, ia bergabung dengan kelompok warga yang melakukan pembersihan material di sawah-sawah terdampak. Setiap hari, tubuhnya yang legam terbakar matahari harus berpacu dengan terik dan debu yang beterbangan.  

“Kemampuan kami cuma ini. Mau kerja apa lagi? Paling tidak, sambil membersihkan sawah sendiri, kami bisa dapat uang untuk makan hari ini,” katanya singkat.

Bagi Rido (27), sopir truk pasir keberadaan para “pembersih lahan” dadakan ini adalah berkah tersendiri. Sebelum bencana, ia biasa mencari muatan pasir di areal tambang yang berjarak puluhan kilometer dari Nagari Selayo. Antrean di sana bisa sangat panjang. Kadang, ia harus menunggu hingga dua hari hanya untuk mendapatkan satu truk penuh material.

The post Saat Petani Solok Bertahan Hidup dari Sisa Bencana appeared first on Langgam.id.