Melalui Bagian Umum Pemerintah Kota Padang mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD 2026 ratusan juta untuk merenovasi rumah dinas serta pengadaan barang fasilitas walikota dan wakil walikota. Seperti pembelian videotron, karpet, gorden hingga mesin cuci.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Pengadaan tersebut diajukan melalui Bagian Umum Pemko Padang dalam APBD 2026. Salah satu alokasi anggaran terbesar yaitu renovasi rumah dinas Walikota Padang Fadly Amran dengan anggaran Rp400 juta. Rincianya, untuk perbaikan partisi kamar rumah dinas dan pemeliharaan gedung dan bangunan.

Kemudian anggaran untuk pengadaan kamar set di rumah kepala daerah sebesar Rp71 juta. Masih di rumah dinas walikota, Bagian Umum menganggarkan pengadaan kamar set anak dengan nilai Rp35 juta. 

Selain perbaikan, juga ada anggaran untuk pembelian sejumlah barang kebutuhan rumah tangga di rumah dinas Fadly Amran. Pertama pembelian videotron di rumah dinas Fadly Amran sebanyak delapan unit dengan anggaran Rp354 juta. Lalu pengadaan cleaner air atau alat pembersih udara tipe smoke buste Rp45 juta.

Selanjutnya Bagian Umum Pemko Padang mengajukan anggaran Rp204 juta untuk pembelian kursi tamu sebanyak dua. Kursi ini akan ditempatkan di rumah dinas walikota dan wakil walikota. Kemudian gorden Rp72 juta di rumah dinas walikota dan wakil walikota. 

Lalu anggaran pembelian peralatan dapur senilai Rp54 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah. Rp59 juta untuk pengadaan karpet untuk Kantor Balaikota Air Pacah Padang dan rumah dinas kepala daerah.

Masih untuk pengadaan di Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah, Bagian Umum mengajukan pengadaan sound system sebanyak dua unit Rp70,3 juta. Kemudian mesin cuci dua unit Rp45 juta untuk Kantor Balaikota dan rumah dinas kepala daerah.

Respon Pemko 

Kepada langgam.id, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang, Diko Eka Putra menjelaskan bahwa rencana pengadaan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan realisasi belanja yang akan dilakukan pada tahun berjalan. 

“Data tersebut merupakan rencana pengadaan yang disusun pada tahun sebelumnya, sementara pelaksanaannya tetap harus melalui persetujuan kepala daerah,” ujar Diko, Kamis (18/6/2026).

The post Memoles Rumah Dinas Wali Kota Padang di Tengah Pemulihan Bencana appeared first on Langgam.id.

Alokasi ini menuai kritik lantaran kondisi Sumatra Barat pascabencana. Proses rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur terdampak juga belum rampung, seperti hunian tetap, jembatan dan sekolah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menerapkan efesiensi.

Pada Maret 2026, DPRD Sumbar mengajukan kegiatan open house di rumah dinas Ketua DPRD Muhidi. Anggaran tersebut tercatat berupa jasa event organizer (EO) sebesar Rp185 juta.

Di samping itu Sekretariat DPRD juga mengajukan anggaran Rp146 juta untuk buka bersama puasa Ramadan 1447. Rinciannya, nasi prasmanan komplit VIP, minuman hidang dan buah-buahan.

Baca: Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy
Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar

Kemudian juga ada anggaran untuk kebutuhan pakan natura di rumah dinas Ketua DPRD Sumbar sebesar Rp360 juta. Pakan natura adalah bahan pokok untuk kebutuhan rumah tangga seperti pangan dan sembako.

Pengadaan yang sama berupa pakan natura juga dialokasikan untuk DPRD Sumbar sebesar Rp385 juta. Rinciannya untuk pembelian teh celup, air mineral, gula pasir, kopi bubuk, minuman kaleng/botol, isi ulang tabung selama 12 bulan. 

Di samping itu, Sekretariat DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp613 juta. Kemudian anggaran konsumsi tersendiri untuk rapat paripurna dengan alokasi Rp805 juta. Setelah itu juga ada anggaran untuk makanan jamuan tamu senilai Rp1,4 miliar.

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

Anggaran selanjutnya yaitu pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Rp1,19 miliar. Rinciannya, pakaian dinas harian 65 stel, pakaian sipil harian 130 stel, pakaian sipil resmi 65 stel, pakaian sipil lengkap  65 Stel. Lalu juga ada anggaran untuk pakaian adat anggota DPRD Rp250 juta sebanyak 65 stel. 

Pada tahun ini, DPRD Sumbar mengajukan anggaran pengadaan mic conference senilai Rp945 juta dengan rincian battery charger, rechargeable lithium ion battery, tescom dan instalasi. Kemudian pengadaan AC Split Duct dengan anggaran Rp360 juta untuk pengadaan di lantai 6 DPRD.

DPRD Sumbar juga menyiapkan anggaran untuk pembelian gorden dengan anggaran Rp314 juta. Kemudian juga ada anggaran untuk pengharum ruangan senilai Rp189 juta. Bahkan juga ada anggaran sebesar Rp80 juta untuk alat kebersihan dan racun serangga. 

Selain pengadaan barang, tahun ini DPRD Sumbar juga mengajukan anggaran untuk renovasi sejumlah ruangan, seperti rehab interior dapur dan ruang konsumsi dengan anggaran Rp419 juta. Rehab interior Ruang PPID Rp407 juta. Kemudian pengecatan pagar beton luar gedung DPRD  Rp150 juta. Pengecatan atap dan gonjong gedung utama DPRD Rp303 juta.

Hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Sumbar Muhidi masih belum merespon upaya konfirmasi. Langgam.id juga sudah menghubungi Sekariat DPRD Sumbar Maifrizon namun masih belum ada tanggapan.

Maifrizon sempat menjanjikan wawancara langsung dengan Langgam.id pada 22 Mei 2026. “Langsung ke saja kantor nanti, tapi jangan sekarang habis lebaran haji,” jawab Maifrizon melalui pesan singkat.

The post Anggaran Janggal Miliaran Rupiah DPRD Sumbar appeared first on Langgam.id.

Melalui Biro Umum, Pemprov Sumbar mengajukan pengadaan gordyn (gorden) beserta lampu gantung dengan anggaran Rp256 juta. Pengadaan tersebut juga sudah masuk dalam katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP). Dalam pengajuan itu, gorden dan lampu gantung untuk pengadaan di rumah dinas wakil gubernur Sumbar Vasko.

Secara rinci, pengadaan gordyn berukuran 94 m2 dengan model klasik, kain impor, lengkap dengan rel. Semantara itu untuk lampu gantung jenis kristal fitting standar E27 sebanyak tiga unit. 

Pengadaan barang mewah di rumah dinas wakil gubernur selanjutnya yaitu sofa tamu dengan anggaran Rp199 juta. Spesifikasi pengadaannya yaitu, square look offers modern appearance dengan dilengkapi meja ukuran 120×40. Pengadaan bed cover, spray dan keperluan kamar lainnya Rp126 juta.

Selanjutnya pengadaan karpet kustom dengan luas 90 m2 untuk rumah dinas wakil gubernur dengan anggaran Rp144 juta. Pengadaan spring bed ukuran 200×200 dengan anggaran Rp78 juta. Pengadaan bunga meja 15 dan 4 bunga standing seharga Rp59 juta. Pengadaan ac split 2 pk Rp23 juta, serta pengadaan mesin cuci dengan anggaran Rp18 juta.

Kemudian juga ada pengadaan laptop dengan anggaran Rp109 juta untuk rumah dinas wakil gubernur. Spesifiknya yaitu dua unit laptop dengan procesor intel core i7-10750u, ram 16 gb, ssd 1 tbs , printer 2 unit dan dua unit komputer intelcore i7-9700 processor, 8gb ddr4,5in. 

Masih untuk rumah dinas wakil gubernur, biro umum juga anggarkan pembelian satu unit drone berserta 4 unit CCTV Rp55 juta. Lalu pengadaan kamera tipe sony alpha seri a7S III seharga Rp50 juta, pengadaan lensa kamera F/4 Rp29 juta.

Baca : Anggaran Miliaran Rupiah Memoles Rumah Dinas Pejabat Sumbar
Baca : Renovasi Rumah Dinas Vasko, Rp100 Juta untuk Kolam Ikan dan Gazebo

Pemprov Sumbar juga menganggarkan pengadaan modal alat komunikasi untuk rumah wakil gubernur berupa handphone 256Gb, 5G Ram, 12Gb dengan anggaran Rp66 juta. Kemudian pengadaan handy talky di tahun ini senilai Rp42 juta.

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, Biro Umum Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Festika Andayani enggan mengomentari pengadaan ini. Ia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kepala Bagian Rumah Tangga Jaka Erlanda.

Saat dikonfirmasi kepada Jaka, ia hanya membalas dengan mengirimkan rilis Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar terkait sorotan publik atas anggaran daerah. “Jawabannya sudah ada di sini,” kata Jaka melalui pesan singkat, Kamis (4/6/2026).

Dalam rilis itu, Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto mengatakan anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelasnya.

Anggaran Renovasi Rumah Dinas Vasko

Selain untuk pengadaan barang, Pempov Sumbar juga mengalokasikan anggaran perbaikan ataupun renovasi di rumah dinas wakil gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy. Beberapa diantaranya yaitu pembuatan gazebo serta kolam ikan sebagai dekorasi di rumah temu Vasko dengan nilai anggaran sebesar Rp100 juta.

Pelaksanaan anggaran tersebut dibagi dalam dua mata anggaran, yaitu Rp50 juta untuk pembuatan gazebo, serta Rp50 juta untuk kolam ikan. Alokasi anggaran ini juga masih masuk di bawah Biro Umum Pemprov Sumbar. 

Baca : Pemprov Gelontorkan Anggaran Rp3,7 M untuk Jasa Keamanan Kantor Gubernur
Baca : Pemprov Anggarkan Rp400 Juta Lebih untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur

“Kolam ikan dibuat untuk memanfaatkan ruang terbuka di rumah temu wagub menjadi area hijau dengan konsep natural ponds. Tujuannya menciptakan suasana yang lebih asri dan nyaman sekaligus ruang penunjang pertemuan dalam menjamu tamu yang berkunjung, termasuk tamu dari pemerintah pusat,” kata Festika.

Kemudian juga ada anggaran untuk renovasi pagar belakang rumah temu Vasco senilai Rp165 juta, pemeliharaan rumah temu Rp105 juta, pemeliharaan rumah dinas wakil gubernur Rp137 juta, pemeliharaan taman rumah dinas wakil gubernur Rp80 juta. Serta renovasi ruang kerja wakil gubernur Rp169 juta

“Auditorium gubernur, rumah temu wakil gubernur menjadi alternatif ruang kegiatan resmi pemerintah provinsi,” ungkap Festika.

Penggunaan Pajak Rakyat Harus Bijak

Alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari pajak masyarakat harus mengutamakan azas kepentingan publik, dengan mengukur urgensi dan nilai manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. Hal dasar ini dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Illahi mengatakan, pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

“Karena itu, ukuran legalitas tidak berhenti pada pertanyaan apakah anggaran tersebut sudah masuk APBD atau tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah belanja itu benar-benar memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan memberikan manfaat yang sepadan bagi kepentingan publik,” kata Beni.

Beni, dalam praktik pengelolaan keuangan daerah sering muncul kesalahpahaman bahwa selama suatu kegiatan telah tercantum dalam dokumen anggaran, maka otomatis dapat dianggap layak. Padahal, hukum keuangan negara tidak hanya mengatur prosedur administrasi, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban atas pilihan kebijakan anggaran yang diambil.

The post Miliaran Rupiah Pengadaan Barang Mewah di Rumah Dinas Vasko Ruseimy appeared first on Langgam.id.

Tampak empat toren air berukuran cukup jumbo untuk menampung air bersih di huntara. Namun kata Yusnianti, toren itu sering kosong akibat mesin pompa air yang sering rusak.

“Seperti inilah kondisi kami, jangankan untuk mencuci pakaian hanya untuk mandi saja air susah kami dapatkan,” ujarnya kepada Langgam.id saat mencuci di toilet umum huntara. 

Yusnianti bersama dua anaknya telah tinggal di huntara sejak Januari lalu. Rumahnya di Batu Busuk Kota Padang hanyut diterjang banjir bandang pada akhir November 2025. Kini orang tua tunggal itu tengah menunggu kepastian kapan akan mendapatkan hunian tetap.

Ia berharap bisa segera menetap di hunian yang telah dijanjikan pemerintah. Sebab, selama di huntara Yusnianti bersama anaknya cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini kebutuhan keluarga Yusnianti bergantung sepenuhnya kepada anak yang kerja serabutan. 

Bantuan pun, sambung Yusnianti juga sudah jarang. Para penyitas bencana harus pintar-pintar untuk memutar otak agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

“Sejak selesai lebaran bantuan sudah jarang diberikan. Kalau ada bantuan yang datang saya bersyukur. Kalau tidak ada, saya hidup dari sisa-sisa bantuan yang ada,” katanya.

Hal sama juga diutarakan oleh penghuni huntara lainnya, Arizal (36). Bapak dua anak ini juga berharap bisa pindah ke hunian tetap, agar bisa merintis kembali peluang usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan harian.

Arizal mengaku kesulitan untuk mencari pekerjaan tetap setelah menjadi korban terdampak banjir. Kini ia kerja serabutan sebagai kuli bangunan. “Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan semakin sulit,” ujarnya.

Arizal mengaku yang paling berat baginya bukan hanya kehilangan rumah, melainkan rasa tidak pasti tentang masa depan keluarganya. “Saya hanya ingin punya rumah lagi, sederhana saja. Yang penting anak-anak bisa tidur tenang,”ujarnya.

Bergantung pada Rakit Darurat 

Selain pengerjaan hunian tetap yang masih berjalan, perbaikan sejumlah infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satunya, jembatan di Nagari Anduring, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, yang putus saat bencana November 2025.

The post Centang Parenang Setengah Tahun Penanggulangan Bencana Sumbar appeared first on Langgam.id.

Kasus pelanggaran tata ruang di sempadan sungai Lembah Anai sudah mulai mencuat sejak Mei 2024. Saat itu Kementerian ATR/BPN menetapkan dua bangunan di sempadan Lembah Anai melanggar tata ruang dan tidak berizin, yaitu rangka besi hotel, serta rest area dengan fasilitas masjid.

Bangunan tersebut berada di lahan milik PT Hidayah Syariah Hotel (PT HSH). Walhi Sumbar mengidentifikasi sejumlah peraturan yang dilanggar dari pembangunan di sempadan sungai Lembah Anai itu. Diantaranya, Undang-Undang Cipta Kerja terkait pelanggaran terkait pendirian bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau tata ruang.

Baca: Jangan Rusak Lembah Anai Demi Cuan Semata

Baca: Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai

Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan dugaan melanggar Pasal 40 Ayat (3) juncto Pasal 75 Ayat (1) mengenai larangan mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai.

“Bangunan ini melanggar pemanfaatan tata ruang karena membangun di kawasan sempadan sungai dan hutan lindung, serta diduga melanggar ketentuan larangan mendirikan bangunan di sepanjang aliran sungai Batang Anai, yang seharusnya difungsikan sebagai daerah resapan dan perlindungan lingkungan,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Tommy Adam.

Keberadaan bangunan tersebut semakin menjadi perhatian, saat banjir bandang atau galodo menerjang Lembah Anai pada 13 Mei 2024. Bencana tersebut menyapu objek wisata pemandian yang berada di aliran sungai Batang Anai. Bahkan satu cafe lenyap tak tersisa dibawa arus banjir.

Pascabencana galodo itu, pada Oktober 2024, Walhi Sumbar melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Perwakilan Sumbar lantaran penundaan pembongkaran bangunan yang telah dipasangi plang perintangan oleh Kementerian ATR/BPN sebelumnya. Menurut Walhi, pemerintah daerah seharusnya langsung membongkar bangunan rangka besi hotel tersebut saat sudah dinyatakan melanggar tata ruang.

The post Tarik Ulur Pembongkaran Bangunan Lembah Anai, dari Maladministrasi hingga Putusan Sela  appeared first on Langgam.id.

Warkop tersebut memanjang sekitar 40 meter ke samping. Di belakangnya kios putih itu langsung berbatasan dengan sungai Batang Anai Lembah Anai. Gemercik suara sungai bahkan terdengar jelas saat menyantap hidangan di warkop itu. Lokasi warkop ini tidak jauh dari bekas Cafe Xacapa yang lenyap disapu banjir pada 2024 silam.

Kehadiran warkop tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, lantaran melanggar pemanfaatan tata ruang serta mengesampingkan keselamatan di daerah yang rawan bencana. Seperti yang disampaikan oleh Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar yang mengecam aktivitas di sempadan sungai Lembah Anai.

“Tidak masalah itu lahan milik siapa, milik pribadi, kalau di zona merah bencana ini tidak tempatnya kita untuk bicara tentang mencari keuntungan, tapi keselamatan bersama,” ujar Ketua Forum DAS Sumbar Profesor Isril Berd, Kamis (7/5/2026).

Menurut Isril, keberadaan bangunan di sempadan sungai Batang Anai akan memperparah kualitas daerah aliran sungai yang semakin mengkhawatirkan. Ditambah dengan bencana banjir bandang di Lembah Anai dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kondisi DAS kian rusak. 

Guru Besar Universitas Gunadarma ini menilai kehadiran bangunan kerangka hotel masjid, serta warung kopi yang didirikan di sempadan sungai itu berdampak pada luas dan karakteristik sungai. “Pembangunan ini tentu akan mempersempit luas sungai,” katanya.

Penyempitan luas sungai ini, sambung Isril akan berdampak signifikan pada arus dan daya tampung sungai. Forum DAS Sumbar mencatat daya tampung badan sungai di kawasan Lembah Anai saat ini sekitar 114,6 m³ per detik. 

Jika berkaca pada banjir bandang di Lembah Anai pada Mei 2024 debit air mencapai 400,6 meter kubik per detik, sehingga kata Isril terjadi surplus air melebihi 280 meter kubik per detik. “Luapan daya tampung ini yang menghanyutkan sebuah kafe tak tersisa pada banjir 2024 lalu,” katanya. 

The post Jangan Rusak Lembah Anai Demi Cuan Semata appeared first on Langgam.id.

Tindakan korektif itu, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang maladministrasi atas penundaan atau pembiaran pembongkaran bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Lembah Anai. Bangunan tersebut adalah kerangka hotel, masjid serta foodcourt milik PT HSH. 

“Ombudsman telah mengirim surat pada tanggal 10 Maret 2026 kepada gubernur dan tim koordinasi penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang Sumatera Barat untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan berdasarkan koreksi-koreksi yang diberikan oleh Ombudsman” ungkap Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel, kepada langgam.id Selasa (6/5/2025).

Tindakan korektif yang harus dilaksanakan Pemprov Sumbar tersebut yaitu, penyusunan roadmap penegakan hukum, evaluasi pengawasan penataan ruang di Lembah Anai, serta pelaporan tertulis pelaksanaan tindakan korektif dalam waktu 30 hari kerja.

Adel menjelaskan, untuk penyusunan roadmap penegakan hukum, Pemprov Sumbar diminta untuk menyiapkan rencana penertiban seluruh bangunan yang ada kawasan Lembah Anai secara komprehensif dan berkesinambungan yang dapat meminimalisir risiko bencana alam di kawasan itu. Termasuk rencana pembongkaran paksa pada bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang di Lembah Anai. 

“Bangunan yang belum ditertibkan maka ditindak dengan mekanisme yang sama dengan pemberian SP 1, 2 dan 3, kemudian eksekusi pembongkaran mandiri lalu pembongkaran paksa,” ujar Adel. 

Pada 16 Februari 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membongkar paksa sejumlah bangunan di Lembah Anai, mulai dari tempat wisata wahana air, hingga rumah makan yang berada di sempadan sungai Batang Anai. Langkah itu diambil pasca banjir bandang yang menerjang Lembah Anai yang memicu korban jiwa dan lumpuhnya jalur strategis Padang-Bukittinggi.

Namun, terdapat dua bangunan yang batal dilakukan pembongkaran pada hari itu lantaran dalam sengketa hukum, yaitu kerangka hotel dan masjid serta satu kios foodcourt. Tiga bagunan tersebut berada di lahan milik Ali Usman Suib pengusaha besi di Padang Panjang. 

Ali Usman melalui kuasa hukum mengajukan gugatan kepada PTUN Padang atas Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 640-445-2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memerintahkan pembongkaran mandiri kepada PT HSH selama lima bulan sejak terbitnya keputusan gubernur itu.

PTUN Padang kemudian menjatuhkan putusan sela pada 30 Januari 2026 dua minggu sebelum pembongkaran oleh Pemprov Sumbar. Putusan sela atas perkara Nomor: 53/G/LH/2025/PTUN.PDG memerintahkan Pemprov Sumbar menunda pembongkaran bangunan kerangka hotel serta masjid yang berada di tanah Ali Usman tersebut.

“Dalam hal ini Ombudsman tidak bisa lagi memproses laporan berkaitan dengan objek gugatan yang masuk ke pengadilan. Posisi Ombudsman tentu menghormati keputusan pengadilan,” katanya.

Meski ada putusan sela, Adel menambahkan, pemerintah provinsi masih bisa melakukan pembongkaran paksa pada bangunan yang tidak masuk sengketa hukum. Salah satunya kios foodcourt yang saat ini telah difungsikan sebagai warung kopi.

”Di samping masjid, ada bangunan yang kini jadi warung kopi. Jika itu melanggar tata ruang, bisa segera ditertibkan di luar hotel dan rest area yang digugat ke PTUN,” kata Adel. 

Dalam kasus ini Ombudsman juga telah mengungkap adanya maladministrasi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi lantaran lamban dalam membongkar bangunan yang menyalahi tata ruang di Lembah Anai. Diantaranya, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam pengawasan penataan ruang, meskipun telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 60-445-2025 tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

The post Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Di antara kerumunan itu, Oktavianus (54) dengan tubuh legam terbakar matahari berkilat oleh keringat. Tangannya yang kekar menggenggam sekop, mengayunkannya berulang kali ke dalam timbunan pasir setinggi lutut. 

Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tiga orang lain bekerja: satu menggali dengan cangkul, dua mendorong gerobak ke pinggir jalan, satu lagi memasukkan material ke dalam bak truk yang sudah menanti.

 “Bukan banting setir, tapi apa boleh buat. Yang penting halal. Kebetulan banyak material pasir dan batu kecil tertimbun di sawah, kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Langgam.id pada Jumat (19/04/2026).

Bagi Oktavianus dan puluhan warga Jorong Munggu Tanah, material galodo yang menimbun sawah mereka adalah dilema. Di satu sisi, material itu harus disingkirkan agar sawah bisa kembali ditanami. Di sisi lain, menyingkirkan material butuh biaya besar menyewa alat berat, membeli bahan bakar, membayar pekerja. 

Material yang menimbun sawah itu dimanfaatkan untuk dijual kepada sopir truk yang datang mencari muatan. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan, ironisnya, untuk membiayai pembersihan lanjutan sawah yang sama.

“Sawah yang dulu memberi kami beras, sekarang materialnya kami jual dulu agar bisa kembali menanam beras,” kata Oktavianus dengan senyum getir.

Dalam sehari, Oktavianus dan kelompoknya bisa menghasilkan sekitar empat hingga enam meter kubik material siap jual. Harga di tingkat pengumpul adalah Rp90.000 per meter kubik. Jika dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa membawa pulang sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Lumayanlah untuk ganti uang yang sudah terpakai rehab sawah,” ujar Oktavianus.

Oktavianus tidak sendirian. Sejak awal Ramadan, ia bergabung dengan kelompok warga yang melakukan pembersihan material di sawah-sawah terdampak. Setiap hari, tubuhnya yang legam terbakar matahari harus berpacu dengan terik dan debu yang beterbangan.  

“Kemampuan kami cuma ini. Mau kerja apa lagi? Paling tidak, sambil membersihkan sawah sendiri, kami bisa dapat uang untuk makan hari ini,” katanya singkat.

Bagi Rido (27), sopir truk pasir keberadaan para “pembersih lahan” dadakan ini adalah berkah tersendiri. Sebelum bencana, ia biasa mencari muatan pasir di areal tambang yang berjarak puluhan kilometer dari Nagari Selayo. Antrean di sana bisa sangat panjang. Kadang, ia harus menunggu hingga dua hari hanya untuk mendapatkan satu truk penuh material.

The post Saat Petani Solok Bertahan Hidup dari Sisa Bencana appeared first on Langgam.id.

Di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok, Sumatera Barat pepatah itu kini bukan lagi sekadar kearifan lisan. Saban kali langit di arah hulu menghitam, aktivitas masyarakat di sawah dan ladang mendadak senyap.

Para petani bergegas pulang lebih awal, menyandang cangkul seperti beberapa hari terakhir hujan kerap turun di Jorong Muaro Busuak dengan intensitas cukup tinggi. Bahkan air hujan yang turun menyebabkan aliran Sungai Batang Gawan Kaciak yang membentang di nagari tersebut meluap hingga pemukiman warga.

Naas, hujan ekstrem akibat siklon tropis di wilayah Sumatra memicu banjir bandang di Sumatra Barat, termasuk di Muaro Busuak Kabupaten Solok. 

Bencana ini meluluhlantakan daerah setempat, sejumlah rumah dan infrastruktur publik rusak. Salah satunya, bendungan air untuk menggerakkan turbin PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang ada di Jorong Muaro Busuak.

PLTMH merupakan sumber energi listrik  Jorong Muaro Busuak. Kurun waktu 17 tahun terakhir, desa tersebut sudah mandiri secara energi tanpa harus bergantung ke PLN.

Namun, akibat banjir, PLTMH sempat tidak bisa beroperasional lantaran arus air yang melimpah setelah bendungan rusak.

“Ketika itu terlihat pasir menumpuk di dalam pipa turbin, batang kayu dan daun pohon menutupi bak,” kata Ivan, operator PLTMH Jorong Muaro Busuak Senin, 5 Januari 2026.

Sejak curah hujan kian meningkat, Ivan bersama warga lainnya rutin berjaga di PLTMH untuk mewaspadai luapan air sungai yang akan berdampak pada operasional PLTMH.

Walakin, saat galodo atau banjir bandang melintas di Sungai Batang Gawan Kaciak warga tidak bisa mendekati rumah turbin PLTMH. Hari itu, listrik dari PLTMH padam setelah diterjang banjir bandang.

Setelah air sungai mulai surut, Ivan bersama pengurus PLTMH membersihkan material banjir seperti kayu dan lumpur yang tersisa di sekitar bak penampung. Warga juga segera membuat bendungan darurat agar PLTMH bisa kembali mengaliri listrik ke rumah masyarakat. 

Ivan menyebutkan mesin PLTMH tidak mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga masih bisa berfungsi setelah bagian dalam pipa pada turbin dibersihkan.

“Mesin sempat mati sekitar enam jam, dan setelah dibersihkan bagian dalam pipa, mesin kembali hidup,” katanya.

Energi Mandiri Ala Swadaya Warga

Sebelum sore berganti gelap, rumah Emi, warga Jorong Muaro Busuak mulai diterangi bolam putih. Di beranda, Emi bersama eteknya sibuk mengumpulkan nasi basi untuk pakan ternak. 

Lampu di rumah Emi dan warga di Jorong Muaro Busuak menyala tidak datang dari listrik negara, melainkan melalui turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berdiri kokoh di aliran sungai Batang Gawan Kaciak, sejak tahun 2009. Mesin ini bersembunyi sekitar 1,5 Kilometer dari Kantor Wali Nagari Koto Hilalang.

The post Menjajaki Transisi Energi Swadaya Warga di Kaki Bukit Barisan appeared first on Langgam.id.

Rumah itu milik Amrina Rasada, 35. Sejak galodo atau banjir bandang menghantam Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Kamis, 27 November 2025, rumah Amrina berubah menjadi tempat pengungsian darurat bagi puluhan warga.

“Tempat pengungsian ini di rumah saya, inisiatif sendiri,” ujar Amrina.

Tak ada rapat, tak ada komando resmi. Saat air datang dan tanah bergerak, warga berlarian menyelamatkan diri. Mereka mengetuk pintu rumah yang masih berdiri dan pintu itu dibuka tanpa banyak tanya.

Ada sekitar 60 lebih warga mengungsi di rumah Amrina. Semuanya warga Jorong Labuah yang mengalami rumahnya rusak berat, ada yang rusak sebagian, ada pula yang tak berani kembali karena trauma.

Empat kamar di rumah itu terisi penuh. Ada yang berenam, berempat, bahkan berdelapan dalam satu ruang. Sebagian tidur di kasur, sebagian lagi beralaskan tikar dan karpet. Di luar rumah, sekitar 30 orang tidur berjejal di ruang terbuka beratap.

“Pokoknya kayak sarden. Yang penting tidur aman,” ucap Amrina, tersenyum tipis.

Di sekitar rumah Amrina, rumah-rumah kayu tua juga bernasib serupa, menjadi hunian darurat bagi penyintas galodo. Tak ada sekat antara tuan rumah dan pengungsi. Laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, semua bercampur. Karena di sini, mereka sudah dianggap keluarga.

Wali Jorong Labuah Elbama, menyebut warganya terdampak parah. Selama hampir seminggu, Jorong Labuah benar-benar terkurung. Akses ke arah Nagari Sungai Batang, Jorong Kubu, hingga Tanjung Sani sama-sama terputus.

“Tujuh jorong di Sungai Batang terkurung. Masyarakat bertahan dengan apa yang ada. Ada yang terpaksa menyewa ponton ke Pasar Maninjau, bayar Rp300 ribu, demi sembako,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada sekitar 1.000 jiwa pengungsi tersebar di 49 rumah di beberapa titik yakni di Jorong Labuah, Jorong Tugu, Ujung, Kota Tenggai, hingga Naladi.

Di dapur-dapur kecil, warga memasak bersama. Awalnya dari bahan yang ada di rumah masing-masing. Siang masak, sore masak lagi. Hingga bantuan mulai berdatangan.

“Tak semua rumah hancur. Dari 19 rumah di Jorong Labuah, sekitar 15 menjadi tempat pengungsian. Sebagian warga yang rumahnya rusak berat memilih pergi sementara ke luar daerah atau perantauan, seperti Pekanbaru, demi menghindari trauma,” ungkapnya.

Nestapa Pengungsi Berada di Antara Dua Sungai yang Galodo

Listrik padam sejak hari pertama. Malam-malam awal dilalui dengan cahaya senter dan ponsel. Baru pada hari kedua, genset mulai digunakan. Namun rasa takut tak semudah itu padam.

Jorong Labuah berada di antara dua aliran sungai Batang Tumayo dan Raggeh. Meski kampung ini berada sekitar 20 meter lebih tinggi dari sungai, trauma tetap membekas.

“Kalau hujan, kalau dengar bunyi air, orang-orang langsung diam. Trauma,” ujar Amrina.

Kekahwatiran lain adalah lokasi rumah-rumah yang menjadi tempat mengungsi terjepit antara sungai Batang Raggeh dan Batang Tumayo yang sama-sama menghilirkan galodo.

Namun ketakutan tak membuat mereka saling meninggalkan.

“Karena ini kampung sendiri,” katanya pelan.

Di rumah itu pula, seorang nenek bernama Amah menghabiskan hari-hari terakhirnya. Sejak Kamis hingga Selasa, Amah tidur di rumah Amrina. Tiga hari sebelum wafat, napasnya mulai sesak. Ia tak bisa tidur selama dua hari.

Senin sore, kondisinya memburuk. Setelah sempat salat Magrib di rumah itu, Amah dipindahkan ke tempat anaknya yang juga mengungsi. Tak lama berselang, ia meninggal dunia.

“Kalau menurut kami, mungkin sudah penyakit,” ujar Amrina lirih.

Duka itu menjadi bagian dari kisah pengungsian yang sunyi, tanpa sorotan, namun membekas.

Solidaritas Jadi Sistem Bertahan

Di Jorong Labuah, warga menolong warga bukan sekadar spontanitas, melainkan menjadi sistem bertahan hidup.

Ketua penerimaan dan penyaluran logistik, Feri Gunawan Datuk Maharajo Nan Sati menjelaskan, posko bantuan hanya dibuka satu. Tidak ada dapur umum besar.

“Kalau dibuka dapur umum, dikhawatirkan orang berbondong-bondong dan bisa terjadi konflik,” ujar Datuk Maharajo Nan Sati yang juga suami Amrina ini.

Solusinya sederhana namun efektif: pengungsi disebar ke rumah-rumah warga. Logistik dibagikan sesuai jumlah jiwa yang ditampung. Tuan rumah bertanggung jawab memasak dan memberi makan.

“Kalau ada yang bisa dimakan, dimakan bersama,” katanya.

Namun bagi yang tinggal, satu hal jadi pegangan: tidak ada yang dibiarkan sendirian.

“Kalau pengungsi datang ke rumah kita, masak kita tolak,” kata Amrina.

Di tengah galodo yang merenggut rumah, memutus jalan, dan menumbuhkan trauma, Jorong Labuah menunjukkan satu hal yang tak runtuh: solidaritas.

Di rumah-rumah sederhana itulah, warga menjaga warga. Tanpa baliho, tanpa seremoni. Hanya pintu yang terbuka dan hati yang lapang.

Aksi warga bantu warga juga diperlihatkan Yogi Yolanda, seorang perantau asal Danau Maninjau yang berdomisili di Jakarta. Hari-hari awal setelah kejadian galodo menerjang Nagari Maninjau dan Nagari Sungai Batang di tepian Danau Maninjau, sekelabat kemudian kampung-kampung yang kena terisolasi karena putusnya jalan lingkar Danau Maninjau.

Di tengah keterisoliran penyintas, Yogi Yolanda bermodalkan perahu bermesin 25 PK itu membelah Danau Maninjau yang kelabu. Di atas perahu, Yogi Yolanda duduk berhadapan dengan karung beras dan jeriken minyak goreng, bantuan pertama yang berhasil masuk ke Nagari Sungai Batang setelah galodo memutus seluruh akses darat.

Saat jalan dari Pasar Maninjau tertutup longsor di banyak titik, satu-satunya jalur yang tersisa hanyalah danau. “Ini bicara kampung kita,” kata Yogi.

Usai membeli logistik di Padang, Yogi dan kawan-kawan berangkat subuh menggunakan perahu warga. Perjalanan 45 menit terasa panjang di tengah kecemasan. Saat tiba, ratusan warga mengungsi di rumah dan sekolah dengan persediaan pangan menipis. Ada keluarga yang hanya bertahan dengan tiga liter beras. Selama hampir sepuluh hari hujan turun tanpa henti, padi tak bisa dijemur, pasokan terputus.

“Warga sudah dua hari makan mi instan. Forkopimca pun belum bisa masuk karena jalan putus,” ujar Yogi.

Bantuan awal yang dibawa sederhana yakni beras, telur, minyak goreng, namun krusial. Dalam dua minggu, Yogi dan relawan bolak-balik menyusuri danau, menyalurkan sekitar 1,2 ton beras, telur, minyak goreng, serta empat unit genset di tengah listrik yang padam total.

Wali Jorong Labuah, Elbama, menyebut warganya terkurung hampir sepekan. “Tujuh jorong di Sungai Batang terisolasi. Ada warga terpaksa menyewa ponton ke Pasar Maninjau, bayar Rp300 ribu hanya untuk sembako,” katanya.

Bagi Yogi, menyeberangi danau itu bukan sekadar misi kemanusiaan, melainkan panggilan pulang seorang perantau saat kampungnya paling membutuhkan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari juga gerak cepat dalam menekel kebutuhan mendesak penyintas terutama yang terisolasi pasca galodo. Feri Amsari atas nama Themis Indonesia Law Firm berkolaborasi dengan Auriga Nusantara, serta Yayasan Bambu Lingkungan Lestari segera buka donasi melalui platform Kitabisa.com.

Mereka mengatasnamakan Rakyat Bantu Rakyat, dimana saat ini sudah menebar banyak bantuan ke lokasi tersulit terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Beberapa lalu misalnya, Gerakan Rakyat Bantu Rakyat melalui relawan yang dikoordinasikan Yefral Kasman dan Afdal Zulka menjangkau wilayah terdampak seperti Subarang Luak, Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baruah. Hingga kini, distribusi logistik di kampung tersebut masih dilakukan menggunakan tali sling dengan sistem katrol, menyusul putusnya satu-satunya jembatan akibat banjir bandang Sungai Batang Sumpur.

Kepala Jorong Ladang Laweh, Arif Rahman, mengatakan Subarang Luak terisolasi selama hampir lima hari setelah jembatan penghubung terputus pada 27 November 2025.

“Di sini ada sekitar 50 KK atau 200 jiwa. Selama beberapa hari kami benar-benar terkurung karena debit sungai sangat besar,” ujarnya.

Akses menuju kampung juga sangat terbatas. Relawan harus memikul logistik sejauh sekitar satu kilometer, lalu menyalurkannya menggunakan katrol karena kendaraan tidak dapat melintas.

“Bantuan dari Bang Ferry dan kawan-kawan dengan tagline Rakyat Bantu Rakyat ini sangat berarti bagi kami,” kata Arif.

Wali Nagari Bungo Tanjuang, Yudisthira Anuggraha yang mendapat bantuan untuk 59 jiwa warganya yang terdampak merasakan manfaatnya saat besar.

“Bantuan ini ibarat sitawa sidingin (penyejuk hati dan penguat di tengah duka),” ujarnya.

Feri Amsari, menilai solidaritas yang terbangun menunjukkan kuatnya kepedulian masyarakat. “Gerakan ini membuktikan rakyat Indonesia saling menjaga. Yang paling buruk dari bencana adalah ketika pembuat kebijakan absen, tapi justru gelisah melihat warganya bergerak saling peduli,” ujarnya.

Hampir tiga pekan bencana galodo di sejumlah tempat di Sumatra Barat berlalu, LBH Padang bersama relawan terus mengulurkan bantuan. Hari-hari mereka diwarna masak dalam jumlah besar di laman Kantor LBH Padang. Bahkan di antara relawan tampak ikut serta trah Sang Proklamator Bung Hatta yakni Halida Hatta dan Gustika Jusuf Hatta. Apa yang mereka masak, lalu disalurkan untuk makan siang dan makan malam siap santap bagi penyintas galodo di pengungsian atau pun di lingkungan mereka.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diki Rafiqi mengatakan, apa yang LBH Padang lakukan bersama relawan adalah bentuk nyata aksi warga bantu warga. Dan itu akan terus bergerak, baik penyaluran dan dapur umum kepada korban bencana.

“Kami selalu melihat bagaimana kondisi dari waktu ke waktu. Tentunya warga bantu warga tidak akan berhenti sampai tanggap darurat dari pemerintah selesai, warga bantu warga akan terus bekerja untuk menyalurkan dan memastikan kebutuhan korban bencana tercukupi,” katanya.

Sementara Serikat Petani Indonesia (SPI) juga punya cara lain dalam membantu penyintas yang mengalami serba kesulitan.  Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Efendi mengatakan, SPI menamai aksi kemanusiaan dalam respons bencana di Pulau Sumatra dengan BAKTI SPI. Dalam konteks ini, sambungnya, BAKTI SPI aktif di tanggap darurat banjir dan longsor seperti di Sumatra Barat, sebagai satu kesatuan aksi jiwa dan raga bersama-sama sanak saudara terdampak dalam meringankan tekanan baik secara psikologi maupun kehilangan sebagian besar materil yang mereka punya.

“Disaat kita lakukan kunjungan kelapangan tidak hanya sekedar berbagi bingkisan buah tangan namun kita juga lakukan diskusi ringan tentang tata kelola lahan dan sistem pola tanam dalam rangka menyehatkan keluarga petani, lingkungan dan konsumen (aktor utamanya manusia).  Dalam proses diskusi tersebut mereka menyadari bahwa ada yang hilang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yakni raso jo pareso,” terangnya.

Menurutnya, BAKTI SPI merupakan perjuangan panjang hingha terwujudnya tatanan yang berkeadilan dan kedaulatan petani guna kedaulatan pangan.

Koordinator BAKTI SPI Eka Kurniawan Sago Indra menambahkan, model yang dilakukan adalah dari luar daerah terdampak dimana dengan menggalang dana dari petani anggota SPI. Misalnya Kalimantan, Papua, Jawa dan Sumatra yang tidak terdampak, hal ini untuk memberikan dukungan darurat.  

“Secara psikologis membangun kesadaran, bahwa petani yang terdampak, juga dirasakan oleh petani lainnya dari luar daerah.  Secara ekonomi menyeluruh belum ada yang bisa dilaksanakan,” tukasnya.

Hingga tiga pekan lebih bencana berlalu, bantuan dengan ragam kebutuhan penyintas bertalu-talu datang ke titik pengungsian, dapur umum. Bentuknya beragam, ada berwujud sembako, sayur mayur yang dipetik langsung para petani, selimut, kasur, genset, sumur bor, bahkan juga jasa alat berat untuk menyingkirkan lumpur.

Semua ini adalah modal sosial yang masih lestari di tengah kesulitan dan penanganan bencana yang tertatih-tatih.

The post Warga Bantu Warga Nyata Adanya appeared first on Langgam.id.