Warkop tersebut memanjang sekitar 40 meter ke samping. Di belakangnya kios putih itu langsung berbatasan dengan sungai Batang Anai Lembah Anai. Gemercik suara sungai bahkan terdengar jelas saat menyantap hidangan di warkop itu. Lokasi warkop ini tidak jauh dari bekas Cafe Xacapa yang lenyap disapu banjir pada 2024 silam.

Kehadiran warkop tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, lantaran melanggar pemanfaatan tata ruang serta mengesampingkan keselamatan di daerah yang rawan bencana. Seperti yang disampaikan oleh Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumbar yang mengecam aktivitas di sempadan sungai Lembah Anai.

“Tidak masalah itu lahan milik siapa, milik pribadi, kalau di zona merah bencana ini tidak tempatnya kita untuk bicara tentang mencari keuntungan, tapi keselamatan bersama,” ujar Ketua Forum DAS Sumbar Profesor Isril Berd, Kamis (7/5/2026).

Menurut Isril, keberadaan bangunan di sempadan sungai Batang Anai akan memperparah kualitas daerah aliran sungai yang semakin mengkhawatirkan. Ditambah dengan bencana banjir bandang di Lembah Anai dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kondisi DAS kian rusak. 

Guru Besar Universitas Gunadarma ini menilai kehadiran bangunan kerangka hotel masjid, serta warung kopi yang didirikan di sempadan sungai itu berdampak pada luas dan karakteristik sungai. “Pembangunan ini tentu akan mempersempit luas sungai,” katanya.

Penyempitan luas sungai ini, sambung Isril akan berdampak signifikan pada arus dan daya tampung sungai. Forum DAS Sumbar mencatat daya tampung badan sungai di kawasan Lembah Anai saat ini sekitar 114,6 m³ per detik. 

Jika berkaca pada banjir bandang di Lembah Anai pada Mei 2024 debit air mencapai 400,6 meter kubik per detik, sehingga kata Isril terjadi surplus air melebihi 280 meter kubik per detik. “Luapan daya tampung ini yang menghanyutkan sebuah kafe tak tersisa pada banjir 2024 lalu,” katanya. 

The post Jangan Rusak Lembah Anai Demi Cuan Semata appeared first on Langgam.id.

Tindakan korektif itu, tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang maladministrasi atas penundaan atau pembiaran pembongkaran bangunan yang melanggar tata ruang di kawasan Lembah Anai. Bangunan tersebut adalah kerangka hotel, masjid serta foodcourt milik PT HSH. 

“Ombudsman telah mengirim surat pada tanggal 10 Maret 2026 kepada gubernur dan tim koordinasi penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang Sumatera Barat untuk melaporkan apa saja yang telah dilakukan berdasarkan koreksi-koreksi yang diberikan oleh Ombudsman” ungkap Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel, kepada langgam.id Selasa (6/5/2025).

Tindakan korektif yang harus dilaksanakan Pemprov Sumbar tersebut yaitu, penyusunan roadmap penegakan hukum, evaluasi pengawasan penataan ruang di Lembah Anai, serta pelaporan tertulis pelaksanaan tindakan korektif dalam waktu 30 hari kerja.

Adel menjelaskan, untuk penyusunan roadmap penegakan hukum, Pemprov Sumbar diminta untuk menyiapkan rencana penertiban seluruh bangunan yang ada kawasan Lembah Anai secara komprehensif dan berkesinambungan yang dapat meminimalisir risiko bencana alam di kawasan itu. Termasuk rencana pembongkaran paksa pada bangunan yang melanggar pemanfaatan ruang di Lembah Anai. 

“Bangunan yang belum ditertibkan maka ditindak dengan mekanisme yang sama dengan pemberian SP 1, 2 dan 3, kemudian eksekusi pembongkaran mandiri lalu pembongkaran paksa,” ujar Adel. 

Pada 16 Februari 2026 lalu, Pemerintah Provinsi Sumbar telah membongkar paksa sejumlah bangunan di Lembah Anai, mulai dari tempat wisata wahana air, hingga rumah makan yang berada di sempadan sungai Batang Anai. Langkah itu diambil pasca banjir bandang yang menerjang Lembah Anai yang memicu korban jiwa dan lumpuhnya jalur strategis Padang-Bukittinggi.

Namun, terdapat dua bangunan yang batal dilakukan pembongkaran pada hari itu lantaran dalam sengketa hukum, yaitu kerangka hotel dan masjid serta satu kios foodcourt. Tiga bagunan tersebut berada di lahan milik Ali Usman Suib pengusaha besi di Padang Panjang. 

Ali Usman melalui kuasa hukum mengajukan gugatan kepada PTUN Padang atas Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor: 640-445-2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang memerintahkan pembongkaran mandiri kepada PT HSH selama lima bulan sejak terbitnya keputusan gubernur itu.

PTUN Padang kemudian menjatuhkan putusan sela pada 30 Januari 2026 dua minggu sebelum pembongkaran oleh Pemprov Sumbar. Putusan sela atas perkara Nomor: 53/G/LH/2025/PTUN.PDG memerintahkan Pemprov Sumbar menunda pembongkaran bangunan kerangka hotel serta masjid yang berada di tanah Ali Usman tersebut.

“Dalam hal ini Ombudsman tidak bisa lagi memproses laporan berkaitan dengan objek gugatan yang masuk ke pengadilan. Posisi Ombudsman tentu menghormati keputusan pengadilan,” katanya.

Meski ada putusan sela, Adel menambahkan, pemerintah provinsi masih bisa melakukan pembongkaran paksa pada bangunan yang tidak masuk sengketa hukum. Salah satunya kios foodcourt yang saat ini telah difungsikan sebagai warung kopi.

”Di samping masjid, ada bangunan yang kini jadi warung kopi. Jika itu melanggar tata ruang, bisa segera ditertibkan di luar hotel dan rest area yang digugat ke PTUN,” kata Adel. 

Dalam kasus ini Ombudsman juga telah mengungkap adanya maladministrasi oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi lantaran lamban dalam membongkar bangunan yang menyalahi tata ruang di Lembah Anai. Diantaranya, dugaan pengabaian kewajiban hukum dalam pengawasan penataan ruang, meskipun telah diterbitkan Keputusan Gubernur Nomor 60-445-2025 tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran seluruh bangunan atas pelanggaran pemanfaatan ruang.

The post Setengah Hati Menindak Bangunan Bermasalah di Lembah Anai appeared first on Langgam.id.

Di antara kerumunan itu, Oktavianus (54) dengan tubuh legam terbakar matahari berkilat oleh keringat. Tangannya yang kekar menggenggam sekop, mengayunkannya berulang kali ke dalam timbunan pasir setinggi lutut. 

Ia tidak sendiri. Di sekelilingnya, tiga orang lain bekerja: satu menggali dengan cangkul, dua mendorong gerobak ke pinggir jalan, satu lagi memasukkan material ke dalam bak truk yang sudah menanti.

 “Bukan banting setir, tapi apa boleh buat. Yang penting halal. Kebetulan banyak material pasir dan batu kecil tertimbun di sawah, kami manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya kepada Langgam.id pada Jumat (19/04/2026).

Bagi Oktavianus dan puluhan warga Jorong Munggu Tanah, material galodo yang menimbun sawah mereka adalah dilema. Di satu sisi, material itu harus disingkirkan agar sawah bisa kembali ditanami. Di sisi lain, menyingkirkan material butuh biaya besar menyewa alat berat, membeli bahan bakar, membayar pekerja. 

Material yang menimbun sawah itu dimanfaatkan untuk dijual kepada sopir truk yang datang mencari muatan. Uang hasil penjualan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan, ironisnya, untuk membiayai pembersihan lanjutan sawah yang sama.

“Sawah yang dulu memberi kami beras, sekarang materialnya kami jual dulu agar bisa kembali menanam beras,” kata Oktavianus dengan senyum getir.

Dalam sehari, Oktavianus dan kelompoknya bisa menghasilkan sekitar empat hingga enam meter kubik material siap jual. Harga di tingkat pengumpul adalah Rp90.000 per meter kubik. Jika dibagi rata, setiap anggota kelompok bisa membawa pulang sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari.

“Lumayanlah untuk ganti uang yang sudah terpakai rehab sawah,” ujar Oktavianus.

Oktavianus tidak sendirian. Sejak awal Ramadan, ia bergabung dengan kelompok warga yang melakukan pembersihan material di sawah-sawah terdampak. Setiap hari, tubuhnya yang legam terbakar matahari harus berpacu dengan terik dan debu yang beterbangan.  

“Kemampuan kami cuma ini. Mau kerja apa lagi? Paling tidak, sambil membersihkan sawah sendiri, kami bisa dapat uang untuk makan hari ini,” katanya singkat.

Bagi Rido (27), sopir truk pasir keberadaan para “pembersih lahan” dadakan ini adalah berkah tersendiri. Sebelum bencana, ia biasa mencari muatan pasir di areal tambang yang berjarak puluhan kilometer dari Nagari Selayo. Antrean di sana bisa sangat panjang. Kadang, ia harus menunggu hingga dua hari hanya untuk mendapatkan satu truk penuh material.

The post Saat Petani Solok Bertahan Hidup dari Sisa Bencana appeared first on Langgam.id.

Di Jorong Muaro Busuak, Nagari Koto Hilalang Kabupaten Solok, Sumatera Barat pepatah itu kini bukan lagi sekadar kearifan lisan. Saban kali langit di arah hulu menghitam, aktivitas masyarakat di sawah dan ladang mendadak senyap.

Para petani bergegas pulang lebih awal, menyandang cangkul seperti beberapa hari terakhir hujan kerap turun di Jorong Muaro Busuak dengan intensitas cukup tinggi. Bahkan air hujan yang turun menyebabkan aliran Sungai Batang Gawan Kaciak yang membentang di nagari tersebut meluap hingga pemukiman warga.

Naas, hujan ekstrem akibat siklon tropis di wilayah Sumatra memicu banjir bandang di Sumatra Barat, termasuk di Muaro Busuak Kabupaten Solok. 

Bencana ini meluluhlantakan daerah setempat, sejumlah rumah dan infrastruktur publik rusak. Salah satunya, bendungan air untuk menggerakkan turbin PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yang ada di Jorong Muaro Busuak.

PLTMH merupakan sumber energi listrik  Jorong Muaro Busuak. Kurun waktu 17 tahun terakhir, desa tersebut sudah mandiri secara energi tanpa harus bergantung ke PLN.

Namun, akibat banjir, PLTMH sempat tidak bisa beroperasional lantaran arus air yang melimpah setelah bendungan rusak.

“Ketika itu terlihat pasir menumpuk di dalam pipa turbin, batang kayu dan daun pohon menutupi bak,” kata Ivan, operator PLTMH Jorong Muaro Busuak Senin, 5 Januari 2026.

Sejak curah hujan kian meningkat, Ivan bersama warga lainnya rutin berjaga di PLTMH untuk mewaspadai luapan air sungai yang akan berdampak pada operasional PLTMH.

Walakin, saat galodo atau banjir bandang melintas di Sungai Batang Gawan Kaciak warga tidak bisa mendekati rumah turbin PLTMH. Hari itu, listrik dari PLTMH padam setelah diterjang banjir bandang.

Setelah air sungai mulai surut, Ivan bersama pengurus PLTMH membersihkan material banjir seperti kayu dan lumpur yang tersisa di sekitar bak penampung. Warga juga segera membuat bendungan darurat agar PLTMH bisa kembali mengaliri listrik ke rumah masyarakat. 

Ivan menyebutkan mesin PLTMH tidak mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga masih bisa berfungsi setelah bagian dalam pipa pada turbin dibersihkan.

“Mesin sempat mati sekitar enam jam, dan setelah dibersihkan bagian dalam pipa, mesin kembali hidup,” katanya.

Energi Mandiri Ala Swadaya Warga

Sebelum sore berganti gelap, rumah Emi, warga Jorong Muaro Busuak mulai diterangi bolam putih. Di beranda, Emi bersama eteknya sibuk mengumpulkan nasi basi untuk pakan ternak. 

Lampu di rumah Emi dan warga di Jorong Muaro Busuak menyala tidak datang dari listrik negara, melainkan melalui turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berdiri kokoh di aliran sungai Batang Gawan Kaciak, sejak tahun 2009. Mesin ini bersembunyi sekitar 1,5 Kilometer dari Kantor Wali Nagari Koto Hilalang.

The post Menjajaki Transisi Energi Swadaya Warga di Kaki Bukit Barisan appeared first on Langgam.id.

Rumah itu milik Amrina Rasada, 35. Sejak galodo atau banjir bandang menghantam Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada Kamis, 27 November 2025, rumah Amrina berubah menjadi tempat pengungsian darurat bagi puluhan warga.

“Tempat pengungsian ini di rumah saya, inisiatif sendiri,” ujar Amrina.

Tak ada rapat, tak ada komando resmi. Saat air datang dan tanah bergerak, warga berlarian menyelamatkan diri. Mereka mengetuk pintu rumah yang masih berdiri dan pintu itu dibuka tanpa banyak tanya.

Ada sekitar 60 lebih warga mengungsi di rumah Amrina. Semuanya warga Jorong Labuah yang mengalami rumahnya rusak berat, ada yang rusak sebagian, ada pula yang tak berani kembali karena trauma.

Empat kamar di rumah itu terisi penuh. Ada yang berenam, berempat, bahkan berdelapan dalam satu ruang. Sebagian tidur di kasur, sebagian lagi beralaskan tikar dan karpet. Di luar rumah, sekitar 30 orang tidur berjejal di ruang terbuka beratap.

“Pokoknya kayak sarden. Yang penting tidur aman,” ucap Amrina, tersenyum tipis.

Di sekitar rumah Amrina, rumah-rumah kayu tua juga bernasib serupa, menjadi hunian darurat bagi penyintas galodo. Tak ada sekat antara tuan rumah dan pengungsi. Laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, semua bercampur. Karena di sini, mereka sudah dianggap keluarga.

Wali Jorong Labuah Elbama, menyebut warganya terdampak parah. Selama hampir seminggu, Jorong Labuah benar-benar terkurung. Akses ke arah Nagari Sungai Batang, Jorong Kubu, hingga Tanjung Sani sama-sama terputus.

“Tujuh jorong di Sungai Batang terkurung. Masyarakat bertahan dengan apa yang ada. Ada yang terpaksa menyewa ponton ke Pasar Maninjau, bayar Rp300 ribu, demi sembako,” ujarnya.

Dia mengatakan, ada sekitar 1.000 jiwa pengungsi tersebar di 49 rumah di beberapa titik yakni di Jorong Labuah, Jorong Tugu, Ujung, Kota Tenggai, hingga Naladi.

Di dapur-dapur kecil, warga memasak bersama. Awalnya dari bahan yang ada di rumah masing-masing. Siang masak, sore masak lagi. Hingga bantuan mulai berdatangan.

“Tak semua rumah hancur. Dari 19 rumah di Jorong Labuah, sekitar 15 menjadi tempat pengungsian. Sebagian warga yang rumahnya rusak berat memilih pergi sementara ke luar daerah atau perantauan, seperti Pekanbaru, demi menghindari trauma,” ungkapnya.

Nestapa Pengungsi Berada di Antara Dua Sungai yang Galodo

Listrik padam sejak hari pertama. Malam-malam awal dilalui dengan cahaya senter dan ponsel. Baru pada hari kedua, genset mulai digunakan. Namun rasa takut tak semudah itu padam.

Jorong Labuah berada di antara dua aliran sungai Batang Tumayo dan Raggeh. Meski kampung ini berada sekitar 20 meter lebih tinggi dari sungai, trauma tetap membekas.

“Kalau hujan, kalau dengar bunyi air, orang-orang langsung diam. Trauma,” ujar Amrina.

Kekahwatiran lain adalah lokasi rumah-rumah yang menjadi tempat mengungsi terjepit antara sungai Batang Raggeh dan Batang Tumayo yang sama-sama menghilirkan galodo.

Namun ketakutan tak membuat mereka saling meninggalkan.

“Karena ini kampung sendiri,” katanya pelan.

Di rumah itu pula, seorang nenek bernama Amah menghabiskan hari-hari terakhirnya. Sejak Kamis hingga Selasa, Amah tidur di rumah Amrina. Tiga hari sebelum wafat, napasnya mulai sesak. Ia tak bisa tidur selama dua hari.

Senin sore, kondisinya memburuk. Setelah sempat salat Magrib di rumah itu, Amah dipindahkan ke tempat anaknya yang juga mengungsi. Tak lama berselang, ia meninggal dunia.

“Kalau menurut kami, mungkin sudah penyakit,” ujar Amrina lirih.

Duka itu menjadi bagian dari kisah pengungsian yang sunyi, tanpa sorotan, namun membekas.

Solidaritas Jadi Sistem Bertahan

Di Jorong Labuah, warga menolong warga bukan sekadar spontanitas, melainkan menjadi sistem bertahan hidup.

Ketua penerimaan dan penyaluran logistik, Feri Gunawan Datuk Maharajo Nan Sati menjelaskan, posko bantuan hanya dibuka satu. Tidak ada dapur umum besar.

“Kalau dibuka dapur umum, dikhawatirkan orang berbondong-bondong dan bisa terjadi konflik,” ujar Datuk Maharajo Nan Sati yang juga suami Amrina ini.

Solusinya sederhana namun efektif: pengungsi disebar ke rumah-rumah warga. Logistik dibagikan sesuai jumlah jiwa yang ditampung. Tuan rumah bertanggung jawab memasak dan memberi makan.

“Kalau ada yang bisa dimakan, dimakan bersama,” katanya.

Namun bagi yang tinggal, satu hal jadi pegangan: tidak ada yang dibiarkan sendirian.

“Kalau pengungsi datang ke rumah kita, masak kita tolak,” kata Amrina.

Di tengah galodo yang merenggut rumah, memutus jalan, dan menumbuhkan trauma, Jorong Labuah menunjukkan satu hal yang tak runtuh: solidaritas.

Di rumah-rumah sederhana itulah, warga menjaga warga. Tanpa baliho, tanpa seremoni. Hanya pintu yang terbuka dan hati yang lapang.

Aksi warga bantu warga juga diperlihatkan Yogi Yolanda, seorang perantau asal Danau Maninjau yang berdomisili di Jakarta. Hari-hari awal setelah kejadian galodo menerjang Nagari Maninjau dan Nagari Sungai Batang di tepian Danau Maninjau, sekelabat kemudian kampung-kampung yang kena terisolasi karena putusnya jalan lingkar Danau Maninjau.

Di tengah keterisoliran penyintas, Yogi Yolanda bermodalkan perahu bermesin 25 PK itu membelah Danau Maninjau yang kelabu. Di atas perahu, Yogi Yolanda duduk berhadapan dengan karung beras dan jeriken minyak goreng, bantuan pertama yang berhasil masuk ke Nagari Sungai Batang setelah galodo memutus seluruh akses darat.

Saat jalan dari Pasar Maninjau tertutup longsor di banyak titik, satu-satunya jalur yang tersisa hanyalah danau. “Ini bicara kampung kita,” kata Yogi.

Usai membeli logistik di Padang, Yogi dan kawan-kawan berangkat subuh menggunakan perahu warga. Perjalanan 45 menit terasa panjang di tengah kecemasan. Saat tiba, ratusan warga mengungsi di rumah dan sekolah dengan persediaan pangan menipis. Ada keluarga yang hanya bertahan dengan tiga liter beras. Selama hampir sepuluh hari hujan turun tanpa henti, padi tak bisa dijemur, pasokan terputus.

“Warga sudah dua hari makan mi instan. Forkopimca pun belum bisa masuk karena jalan putus,” ujar Yogi.

Bantuan awal yang dibawa sederhana yakni beras, telur, minyak goreng, namun krusial. Dalam dua minggu, Yogi dan relawan bolak-balik menyusuri danau, menyalurkan sekitar 1,2 ton beras, telur, minyak goreng, serta empat unit genset di tengah listrik yang padam total.

Wali Jorong Labuah, Elbama, menyebut warganya terkurung hampir sepekan. “Tujuh jorong di Sungai Batang terisolasi. Ada warga terpaksa menyewa ponton ke Pasar Maninjau, bayar Rp300 ribu hanya untuk sembako,” katanya.

Bagi Yogi, menyeberangi danau itu bukan sekadar misi kemanusiaan, melainkan panggilan pulang seorang perantau saat kampungnya paling membutuhkan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari juga gerak cepat dalam menekel kebutuhan mendesak penyintas terutama yang terisolasi pasca galodo. Feri Amsari atas nama Themis Indonesia Law Firm berkolaborasi dengan Auriga Nusantara, serta Yayasan Bambu Lingkungan Lestari segera buka donasi melalui platform Kitabisa.com.

Mereka mengatasnamakan Rakyat Bantu Rakyat, dimana saat ini sudah menebar banyak bantuan ke lokasi tersulit terdampak bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Beberapa lalu misalnya, Gerakan Rakyat Bantu Rakyat melalui relawan yang dikoordinasikan Yefral Kasman dan Afdal Zulka menjangkau wilayah terdampak seperti Subarang Luak, Jorong Ladang Laweh, Nagari Batipuh Baruah. Hingga kini, distribusi logistik di kampung tersebut masih dilakukan menggunakan tali sling dengan sistem katrol, menyusul putusnya satu-satunya jembatan akibat banjir bandang Sungai Batang Sumpur.

Kepala Jorong Ladang Laweh, Arif Rahman, mengatakan Subarang Luak terisolasi selama hampir lima hari setelah jembatan penghubung terputus pada 27 November 2025.

“Di sini ada sekitar 50 KK atau 200 jiwa. Selama beberapa hari kami benar-benar terkurung karena debit sungai sangat besar,” ujarnya.

Akses menuju kampung juga sangat terbatas. Relawan harus memikul logistik sejauh sekitar satu kilometer, lalu menyalurkannya menggunakan katrol karena kendaraan tidak dapat melintas.

“Bantuan dari Bang Ferry dan kawan-kawan dengan tagline Rakyat Bantu Rakyat ini sangat berarti bagi kami,” kata Arif.

Wali Nagari Bungo Tanjuang, Yudisthira Anuggraha yang mendapat bantuan untuk 59 jiwa warganya yang terdampak merasakan manfaatnya saat besar.

“Bantuan ini ibarat sitawa sidingin (penyejuk hati dan penguat di tengah duka),” ujarnya.

Feri Amsari, menilai solidaritas yang terbangun menunjukkan kuatnya kepedulian masyarakat. “Gerakan ini membuktikan rakyat Indonesia saling menjaga. Yang paling buruk dari bencana adalah ketika pembuat kebijakan absen, tapi justru gelisah melihat warganya bergerak saling peduli,” ujarnya.

Hampir tiga pekan bencana galodo di sejumlah tempat di Sumatra Barat berlalu, LBH Padang bersama relawan terus mengulurkan bantuan. Hari-hari mereka diwarna masak dalam jumlah besar di laman Kantor LBH Padang. Bahkan di antara relawan tampak ikut serta trah Sang Proklamator Bung Hatta yakni Halida Hatta dan Gustika Jusuf Hatta. Apa yang mereka masak, lalu disalurkan untuk makan siang dan makan malam siap santap bagi penyintas galodo di pengungsian atau pun di lingkungan mereka.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Diki Rafiqi mengatakan, apa yang LBH Padang lakukan bersama relawan adalah bentuk nyata aksi warga bantu warga. Dan itu akan terus bergerak, baik penyaluran dan dapur umum kepada korban bencana.

“Kami selalu melihat bagaimana kondisi dari waktu ke waktu. Tentunya warga bantu warga tidak akan berhenti sampai tanggap darurat dari pemerintah selesai, warga bantu warga akan terus bekerja untuk menyalurkan dan memastikan kebutuhan korban bencana tercukupi,” katanya.

Sementara Serikat Petani Indonesia (SPI) juga punya cara lain dalam membantu penyintas yang mengalami serba kesulitan.  Ketua DPW SPI Sumbar Rustam Efendi mengatakan, SPI menamai aksi kemanusiaan dalam respons bencana di Pulau Sumatra dengan BAKTI SPI. Dalam konteks ini, sambungnya, BAKTI SPI aktif di tanggap darurat banjir dan longsor seperti di Sumatra Barat, sebagai satu kesatuan aksi jiwa dan raga bersama-sama sanak saudara terdampak dalam meringankan tekanan baik secara psikologi maupun kehilangan sebagian besar materil yang mereka punya.

“Disaat kita lakukan kunjungan kelapangan tidak hanya sekedar berbagi bingkisan buah tangan namun kita juga lakukan diskusi ringan tentang tata kelola lahan dan sistem pola tanam dalam rangka menyehatkan keluarga petani, lingkungan dan konsumen (aktor utamanya manusia).  Dalam proses diskusi tersebut mereka menyadari bahwa ada yang hilang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yakni raso jo pareso,” terangnya.

Menurutnya, BAKTI SPI merupakan perjuangan panjang hingha terwujudnya tatanan yang berkeadilan dan kedaulatan petani guna kedaulatan pangan.

Koordinator BAKTI SPI Eka Kurniawan Sago Indra menambahkan, model yang dilakukan adalah dari luar daerah terdampak dimana dengan menggalang dana dari petani anggota SPI. Misalnya Kalimantan, Papua, Jawa dan Sumatra yang tidak terdampak, hal ini untuk memberikan dukungan darurat.  

“Secara psikologis membangun kesadaran, bahwa petani yang terdampak, juga dirasakan oleh petani lainnya dari luar daerah.  Secara ekonomi menyeluruh belum ada yang bisa dilaksanakan,” tukasnya.

Hingga tiga pekan lebih bencana berlalu, bantuan dengan ragam kebutuhan penyintas bertalu-talu datang ke titik pengungsian, dapur umum. Bentuknya beragam, ada berwujud sembako, sayur mayur yang dipetik langsung para petani, selimut, kasur, genset, sumur bor, bahkan juga jasa alat berat untuk menyingkirkan lumpur.

Semua ini adalah modal sosial yang masih lestari di tengah kesulitan dan penanganan bencana yang tertatih-tatih.

The post Warga Bantu Warga Nyata Adanya appeared first on Langgam.id.

Berikut petikan wawancaranya:

Pak Bupati, pertama saya mengucapkan turut berduka di apa yang menimpa Agam, kita menyaksikan bagaimana Agam porak-poranda anda dan juga nyawa, melayang, kemudian kerusakan begitu massif. Nah, Pak Bupati, sekarang ini hari ke-6, itu berapa kecamatan terdampak, nagari (desa) terdampak Kemudian angka korban meninggal, yang dinyatakan hilang dan juga kerusakan lainnya?

Ini kejadian adalah ujian dari Allah SWT. Allah akan memuji kita dengan khawatir, rasa takut. Semua hari ini ketakutan, khawatir, kita juga khawatir. Kemudian kekurangan harta, hilangnya sawah-sawah ternak semuanya, kekurangan buah-buahan, sawah juga padi, dan kehilangan jiwa, ada yang meninggal dimiliki orang yang sabar, itu orang yang bila ditimpa oleh musibah, dia mengatakan milik Allah kembali kepada Allah. Jadi ini benar ayat Allah itu. Tapi terjadi hari ini di Sumatra Barat dan khususnya Kabupaten Agam, ini sangat menyedihkan kita. Kejadian ini sampai sekarang telah menelan korban jiwa manusia yang ditemukan ya, yang meninggal dunia, itu 169 orang. Jadi dari hari ke hari bertambah. Kemudian yang dinyatakan hilang itu ada 86 orang. Tapi saya yakin akan lebih dari itu Kenapa lebih? Jadi yang hilang ini, itu ada yang melaporkan. Kalau saja ada yang satu rumah itu dia meninggal semua, itu gak ada yang melaporkan. Jadi kemungkinan-kemungkinan akan ada akan muncul lagi, dan kayak lain. Ini saja  dari kemarin baru 130 kan? 169 sekarang (data per 3 November 2025).

Lonjakan sehari 30 orang. Itu dimana saja yang paling banyak?

Jadi yang paling banyak ini memang di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan. Itu yang kena longsor itu. Jadi kejadian-kejadian sebelumnya Itu sebetulnya 16 kecamatan, ini Ini rata, kejadian bencana longsor, Kemudian banjir.  Seperti itu lazimnya. Kemudian puncaknya tanggal 27 November itu, hari Kamis itu inilah yang terjadi di Palembayan. Terjadinya semacam galodoh lah. Saya kita tidak tahu bagaimana sumbernya di atas. Yang jelas air itu seperti lepas, masuk ke sungai, menghantam sungai yang kecil menjadi besar, melimpah, menghantam semua perkampungan. Sungainya kecil, gak besar. Jadi ada di situ. Yang dilewati itu yang paling di atas, itu namanya Subarang Aia, kemudian Kampung Tanjung, Kayu Pasak di bawahnya.  Kayu Pasak sama Kampung Tanjung sama. Kemudian yang Subarang Aia adalah yang terisolir, setelah beberapa rumah dihantam. Kemudian ada yang terisolasi. Jadi semua ini menyebabkan, yang pertama adalah adanya masyarakat yang tertimbun oleh longsoran. Kemudian yang dihanyutkan ke sungai. Jadi hari pertama itu yang kita terima itu, yang kita temukan itu adalah mereka yang hanyut. Kemudian baru besoknya yang ada di tempat-tempat yang di lumpur-lumpur itu Itu di Salareh Aia. Duluan terdampak sebetulnya di Malalak. Malalak lebih duluan 4 hari, sekitar tanggal 22, 23 November. Malalak dulu terparah. Kemudian muncul lagi saat hujan lebat itu seperti Matua. Tapi yang pertama, yang berat itu dulunya di Paninjauan, kawasan Danau Maninjau. Kemudian muncul di Palembayan. Rentetan dia.

Pak Bupati dari lapangan informasinya kalau Malalak memang sudah punya pengalaman galodoh. Sementara di Salareh Aia ini pertama kali. Nah apakah sudah dicari penyebabnya? Apakah memang ini adalah disebabkan oleh hidrometeorologi, curah hujan tinggi atau memang ada faktor lain misal perusakan lingkungan atau ekologisnya?

Jadi di hari pertama sudah terjadi, tapi cuma banjir-banjir di daerah-daerah di bawahnya. Cuma Di hari terakhir itu, kan sudah 8 hari hujan tidak putus-putus itu. Jadi kemungkinannya memang ada suatu genangan di puncak itu. Kan di atas itu. Kemudian itu bobol. Kita prediksi seperti itu. Kan sering kejadian seperti itu. Galodo seperti itu. Ada genangan. Kemudian genangan itu bisa terbuat akibat daripada longsor atau kayu-kayu tersekat, menyumbat.  Jadi semacam embung lah. Embung itu diisi terus, diisi terus, sampai ini puncaknya lepas. Ketika air dilepas, dia akan menghantam batu-batuan di sungai. Kalau batu sudah lepas, Ini makanya dikatakan galodo mengelontor dia ke bawah. Batu di bawah diterjang akan seperti api.

Tapi ada indikasi lain tidak?

Kalau di hulu itu tidak ada. Airnya dari hulu. Air bahnya dari hulu. Kecuali kalau penebangan hutan di daerah-daerah hulu. Kita tidak bisa menyimpulkan. Artinya mendorong pihak lain silahkan untuk meneliti. Ini kan kejadian pertama di sekitar Bukit Barisan itu.

Kejadian ini ada gak Yang boleh dikatakan atau disebut itu Ada kampung yang benar-benar hilang seperti di Aceh. Ada kampung yang terkubur?

Jadi fenomena alam ini, sebetulnya terjadi terus siklus yang kita tidak tahu berapa ratus tahun. Kalau sekarang kita jadinya tahu hari kejadian itu karena informasi dari media sosial. Kalau dulu ada kejadian, ada kampung yang terkubur, siapa yang tahu.

Apakah masih yang terisolir?

Terisolir kita sifatnya putus jalan, tak bisa ditempuh. Jembatan putus, atau longsor beberapa titik. Yang benar-benar hilang tidak ada. Karena yang terisolir itu bisa didistribusikan bantuan. Kalau tak bisa darat, kita distribusikan bantuan dengan mengirim melalui udara.

 Nah Bapak Bupati selain kita bicara tadi Korban, kemudian Hilang dan lain-lain Hal yang pasti Memukul juga Tentu adalah dampak secara Kerusakan layak dan ujung-ujung ekonomi Apakah sudah didata Berapa tenggamping Perumah yang rusak mudah secara ekonomi Keseluruhan berapa Itu

Sudah di data, cuma kita belum bisa memastikan. Yang dilaporkan per 3 November 2025, rumah rusak ringan sekitar 400 unit, rusak sedang 98 unit. Kemudian rusak berat ada 400an. Kemudian jembatan yang rusak Ini ada 26 titik, jalan ada 37 titik, tempat ibadah ada 11, sekolah 112 unit sekolah Itu dari SD sampai SMA. Irigasi juga 29 unit, kemudian ternak hampir 4000 ekor. Areal persawahan yang rusak Itu ada 1659 hektare. Kemudian diperkirakan akan bertambah terus. Sekarang ini dampak secara ekonomi sudah hampir lebih dari Rp.600 miliar.

Apa yang paling dibutuhkan Agam untuk percepatan saat ini?

Saya sudah sampaikan, kita kekurangan alat berat. Saya minta 10 unit lagi untuk disebar ke Malalak, Salareh Aia mungkin sekitar 3-4 lagi. Alat itu kita sebar untuk percepatan.

 Kita juga butuh genset yang menjadi andalan penerangan saat ini sekitar 10 lagi. Selanjutnya air minum, termasuk MCK di titik pengungsian. Kita hanya bisa minta, karena tidak ada uang lagi. Kita juga minta ke pengusaha atau perantau.

Berapa banyak titik pengungsian?

Sekaranga da 20 titik dengan jumlah 15 ribu jiwa. Tapia da juga yang masih terisolasi dengan jumlah penduduk sekitar 20 ribu jiwa.

Apakah Agam sanggup mengatasinya? Ini kan kerugian masyaraka kita. Apakah sanggup? Kita tak sanggup. Kita sanggup menggerakkan masyarakat gotong royong atau perantau membantu. Tapi Pemerintah Agam tidak akan sanggup mengembalikan ke posisi semula. Maka kita juga berharap untuk perantau semua  Kondisinya, kita mundur mungkin bisa 20 tahun yah posisinya. Posisinya jalan yang rusak, sekolah yang rusak, jembatan putus, Agam tidak akan sanggup. Makanya sekarang Agam menyatakan darurat sejak tanggal 27 November. Ada suratnya.

Walaupun nasional belum menyatakan darurat?

Agam yang darurat. Jadi salah satu hal penting ketika Agam menyatakan Ini darurat, maka provinsi bisa masuk, pusat bisa masuk. Apakah jalan-jalannya nasional, apakah jalan-jalan kabupaten, apakah jalan-jalan provinsi, Itu bisa dimasuki oleh pusat.

Apa kekuatannya?

Surat keputusan bupati. Cukup kuat. Ini suatu kekuatan yang luar biasa. Ini surat saktinya bupati. Menyatakan darurat itu, artinya beberapa aturan tidak berlaku lagi, tidak dibatasi lagi. Misalnya kalua jalan, jembatan kabupaten kita yang biayai. Sekarang tidak, bisa provinsi, bisa pusat. Kalau dulu dibiayai tidak boleh, tidak sah. Rentang waktunya atau masa berlakunya satu bulan. Selama satu bulan masa tanggap darurat ini, kita didamping langsung. Dalam satu bulan ini intervisi dilakukan oleh provinsi dan pusat. Sekarang lihat kan kita didamping BNPB. Kita didamping langsung. Disertai bantuan sarana, alat, pangan. Dibantu semua dari pemerintah pusat.

Itu kan tahap emergensi. Kalau penanganan jangka Panjang bagaimana?

Kalau bicara jangka panjang, nanti kan ada rehabilitasi rekonstruksi. Kita ajukan. Rehab-rekon itu pemerintah pusat lagi melakukan.  Makanya ada namanya BNPB, lembaga penanggulangan bencana nasional. Jadi mereka akan turun ketika kita memang tidak sanggup.

Ketidaksanggupan dari sisi anggaran berapa? Sekarang posisi anggaran untuk penanganan bencana berapa?

 Pasti dari sisi anggaran. Untuk kabupaten istilanya dana Bnatuan Tak Terduga (BTT). Kalau setahun kemarin BTT kita untuk tahun 2025 Rp.5 miliar. Sebelum terjadi bencana posisinya tinggal Rp.1,5 miliar. Tidak berapa artinya. Dengan kondisi bencana seperti ini sudah habis. Umurnya paling seminggu untuk memamaksimalkan penggunaan anggaran itu. BTT itu penggunaannya selama ini, misal kita tanggap darurat, ada jembatan roboh, jalan rusak, kita perbaiki. Ada bangunan irigasi rusak, kita perbaiki.

Berarti Agam defisit sekarang?

Ya sekarang untuk bencana tak ada lagi. Kalau untuk menyambangi lokasi atau titik bencana sekarang, BBM kita ada. Tapi untuk membiayai tak bisa. Misal memperbaiki jalan, jembatan tak bisa. Makanya darurat kan. Maka jembatan darurat dulu, bagaimana mobil lewat. Dengan harapan dibangun permanen nanti.

Apakah Agam paling terdampak?

Dibanding kabupaten lain, Agam paling parah. Seluruh kabupaten terdampak di Sumatra, untuk kabupatennya kita paling banyak dari sisi korban. Ini dinyatakan langsung juga oleh pihak BNPB.

Apakah perlu penetapan status nasional, seperti disuarakan kepala daerah terdampak lain?

Kita tak seperti itu caranya. Kita bikin laporan, menyurati. Untuk status nasional kita tak bisa. Kita tak tahu dampak lain di kabupaten lain. Kalau hanya dengan dana provinsi juga tidak sanggup. Kan sudah dinyatakan Pak Gubernur juga. Kami menyatakan bahwa Kabupaten Agam tidak punya anggaran lagi menyelesaikan ini. Maka kita usulkan ke pemerintah pusat, dan sudah direspons BNPB. Maka sudah beberapa hari ini kita didampingi. Artinya pusat sudah terlibat di sini.

Sekali lagi penegasan, kalau menurut Bapak Bupati bencana ini secara narasi, apakah memang hidrometeorologi dengan narasi tunggal atau memang faktor ekologis atau kerusakan lingkungan?

Kalau faktor lingkungan, maksudnya kerusakan-kerusakan, saya tidak yakin dengan itu. Kenapa? Karena semua longsor ini kan semua kecuali pada daerah-daerah yang terjadi penebangan hutan. Itu memang iya. Kalau kita khusus Agam, bukan penyebabnya itu. Saya berani katakan itu, karena saya cuma lihat khusus untuk Salareh Aia, ini hamper sama dengan galodo gunung Marapi. Karena hujannya lebat. Kalau di Malalak hampir sama. Kalau hujan biasa-biasa saja, tidak ada bencana. Kalau tebing runtuh sedikit biasa.

Menurut Pak Bupati, apakah kejadian bencana hari mungkin masyarakat sudah mengabaikan pengetahuan lokal soal kebencanaan?

Bukan ini kan di Salareh Aia, memang masyarakat di situ belum pernah punya pengalaman. Kalau di Salareh Aia baru sekali, jadi tak memahami apa pun yang terjadi. Dan itu sangat mendadak sekali. Beda dengan pengalaman masyarakat di Sungai Batang, Tanjung Sani. Korban tak banyak, karena mereka sering mengalami hal yang sama. Kalau ada tanda-tanda mereka sudah tahu dan cepat menghindar.

Ke depan perlu gak untuk memasifkan mitigasi berbasis nagari?

Ini perlu dengan mengedukasi masyarakat. Jangan terulang lagi. Kita di Agam lengkap potensi bencana deperti galodo, longsor, gempa, erupsi.

Apakah Agam membuka diri untuk dibantu?

Kita sangat terbuka. Baik perantau, maupun LSM. Menurut kita untuk pengananan bencana besar seperti ini; Basamo Mako Bajadi (bersama maka bisa diatasi).

Apakah babakan penanganan yang sudah dirancang?

Pertama, hunian sementara bagi mereka yang mau. Tapi karena orang Minang tentu juga punya dunsanak atau keluarga, mereka ingin di sana kita bantu juga. Kita anggap seperti indekos. Kedua, soal hunian tetap dengan harapan itu dibangun pemerintah pusat. Untuk masa darurat ini kita akan pastikan data untuk keperluan bantuan masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

The post Wawancara Eksklusif dengan Bupati Agam: Nyatakan Status Darurat, Anggaran Penanganan Sudah tak Ada appeared first on Langgam.id.

Di tangannya ada sehelai foto istrinya selalu ia tunjukan kepada setiap orang yang ditemui, berharap ada yang pernah melihat sosok sang istri, baik dalam keadaan selamat atau pun tidak.

Empat hari sudah Abdul Gani berseliweran dari posko ke posko mencari istrinya Marsoni (40). Setiap bertemu tim pencari korban, Abdul Gani selalu meminta tolong untuk mengabarinya jika ada menemukan sang istri.

“Ini foto istri saya pak, kalau ada yang melihat tolong kabari saya. Saya sudah ikhlas apakah ia ditemukan tidak selamat, yang penting saya tahu bagaimana kabarnya,” ujar Abdul Gani, Selasa (2/12/2025).

Foto Marsoni itu tersebut dicetak Gani di kertas hvs A4 pada Sabtu kemarin. Ia dikabari oleh kerabatnya ada menyimpan foto Marsoni di sosial media.

“Kebetulan ada saudara yang bisa print, saya minta tolong printkan foto istri saya,” katanya.

Sejak lima tahun yang lalu, Abdul Gani hanya tinggal berdua dengan Marsoni. Anak semata wayangnya meninggal pada 2020. Saat kejadian banjir bandang atau galodo menghantam Silareh Aia, Kamis sore (27/11/2025), Abdul Gani masih belum sampai di rumah.

Sore itu, ia dalam perjalanan pulang dari rutinitasnya sebagai penjual es krim keliling dengan sepeda motornya. Biasanya ia berjualan di sekitaran Salareh Aia hingga kampung sebelah.

Abdul Gani kemudian mendengar kabar ada galodo di Salareh Aia. Di tengah hujan yang masih turun, ia bergegas menuju rumahnya di Jorong Subarang Aia.

Namun saat itu banjir bandang sudah menerjang daerah tersebut, jembatan penghubung ke Subarang Aia sudah ditelan oleh arus galodo yang tinggi.

“Kata orang-orang rumah saya sudah habis, rata dengan tanah disapu galodo,” ujar Abdul.

Kini Abdul Gani hanya memiliki pakaian yang ia kenakan sejak kejadian, beserta satu motor kendaraan berjualan. Sedangkan harta benda yang lain sudah raib.

Ia meyakini saat kejadian Marsoni sedang di rumah. Ia berharap sang istri dapat menyelamatkan diri dari banjir itu.

“Saya sudah ikhlas dia akan dikebumikan di mana pun, yang penting saya tahu kalau dia sudah ditemukan,” ujar Abdul Gani. (fx)

The post Kisah Penjual Es Krim Cari Istri yang Hilang saat Galodo, Bawa Sehelai Foto dari Posko ke Posko appeared first on Langgam.id.

“Ada sekitar 200 foto yang dipamerkan, yang dibuat antara tahun 2005-2025, yang disusun dalam bentuk esai-esai foto,” ujar Bung, sapaan akrab Edy Utama.

Bagi Edy, yang telah puluhan tahun memotret denyut kehidupan masyarakat adat dan religius Minangkabau, karya-karyanya adalah rekaman dari pertanyaan-pertanyaan lama: mengapa masyarakat Minang bisa bernegosiasi dengan nilai Islam, dan bagaimana keduanya saling menguatkan tanpa saling meniadakan.

Mengutip Azyumardi Azra (1988), Edy menyebutkan, meski surau adalah warisan Hindu-Budha , namun kemudian diintegrasikan paska masuknya Islam ke Minangkabau. Bahkan dalam perkembangannya, surau adalah lembaga Islam terpenting, yang telah menjadi episentrum pengajaran Islam yang menonjol. Surau juga merupakan titik tolak Islamisasi Minangkabau.

Surau juga mejadi pusat tarekat yang sekaligus memainkan peran sebagai benteng pertahanan Minangkabau dalam merespons berkembangnya dominasi kekuatan kolonial Belanda.

“Surau dikembangkan menjadi lembaga pendidikan agama Islam dan adat Minangkabau. Surau dapat dikatakan sebagai ruang pertemuan yang paling intensif antara adat Minangkabau dan agama Islam,” bebernya.

Melalui pameran ini, masyarakat yang datang bisa melihat visual ‘hidup’ ritual bakaua, arak sadakah padi, doa tulak bala, yang merupakan ritus keberagamaan dalam kehidupan budaya agraris umat muslim Minangkabau.

Ketiga ritus ini memperlihatkan, bagaimana umat muslim Minangkabau bersyukur dan memohon pertolangan Allah SWT secara bersama-sama, agar pertanian mereka berhasil dan terhindar dari marabahaya.

Bertahannya ritus dalam tradisi budaya agraris ini, disebabkan hubungan yang begitu kental antara dunia tarekat dengan budaya agraris. Menurut Cristine Dobbin (1992), di ke-18 banyak guru tarekat yang menjalani hidup sebagai petani. Ritus akhir abad keberagamaan lainnya adalah haul, sebuah ritual memperingati hari wafatnya seorang tokoh agama.

Dalam pameran etnografi kali ini, Bung Edy menghidupkan rekaman peristiwa haul yang disebut basapa dalam lembaran foto. Kegiatan basapa berpusat di makam Syekh Burhanuddin di Ulakan.

Menurut Edy, pada puncak basapa, puluhan ribu pengikut tarekat Syattariyah dari berbagai pelosok Minangkabau menziarahi makam Syekh Burhanuddin. Haul berikutnya adalah ziarah kubur ke makam salah seorang tokoh tarekat Naqsyabandiyah Minangkabau, Syekh Maulana Malik Ibrahim AlKhalidi, Surau Batu Kumpulan, Pasaman, yang dikenal dengan panggilan Inyiak nan Balinduang.

Foto menarik lain yang ditampilkan Edy adalah prosesi pengukuhan Pucuak Syarak dengan gelar Kari Ibrahim, yang posisinya berdampingan dengan Pucuak Adat dalam struktur kepemimpinan umat muslim minangkabau.

Selain itu, penikmat karya fotografi bernuansa etnografi juga disuguhi ritus kematian, yang disebut Manyaratuih Hari serta ritus balimau memasuki bulan suci Ramadan.

Ada pula ritus Maulid Nabi, perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai atribut seperti bungo lado dan juadah, serta semangat partisipasi masyarakat lokal yang luar biasa. Dihadirkan potret seni bernafaskan Islam seperti badikie, barabano dan shalawat dulang dan Indang Tuo.

Pameran etnofotografi ini juga meluaskan cakrawala dengan menghadirkan kekayaan visual dari ritus serak gulo yang dipraktikkan oleh masyarakat keturunan India di Masjid Muhammadan, Padang, serta tradisi batabuik yang telah mengakar kuat dalam kehidupan budaya masyarakat di Padang Pariaman.

“Kehadiran kedua ritus ini memperkaya narasi pameran tentang praktik ritual dalam kehidupan umat muslim Minangkabau. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017, menetapkan ritus sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan (OPK),” ungkap Edy.

Dalam penjelasan undang-undang, ritus antara lain dimaknai sebagai tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Melalui berbagai praktik ritus itulah kita dapat melihat, peran masyarakat adat Minangkabau dalam menopang kegiatan ritual yang dilaksanakan secara berkelanjutan tersebut.

Persoalan Agama di Minangkabau juga Urusan Niniak Mamak

Tema pertautan Islam dan adat di Minangkabau yang diketengahkan Edy dalam bentuk foto, tak terlepas dari kerisauannya soal kehidupan beragama di Sumatra Barat, terutama dalam konteks keminangkabauan. Ia sering dengar kata bid’ah dilontarkan oleh pemuka agama dalam menyikapi aktivitas keagamaan yang bersinggungan dengan kebudayaan.

Nah, dalam risetnya justru Edy menemukan bagaimana pelbagai ritual atau ritus keagamaan, terlaksana berkat dukungan struktur niniak (ninik) mamak.

“Saya menemukan beberapa kasus, misal peringatan kematian Syekh (Inyiak) Balinduang Surau Batu, setiap tahun ada perayaan dengan nama Alek Surau Batu. Yang kerja keras melayani tamu yang berziarah saat haul Syekh Balinduang adalah 36 penghulu di (Nagari) Koto Kaciak. Masing-masing penghulu wajib menyediakan kancah untuk memasak. Bahkan dalam kenyataannya ada sampai bikin 50 kancah, karena ada beberapa penghulu yang menyediakan lebih dari satu kancah,” ungkap Edy.

Syekh Balinduang Surau Batu adalah gelar untuk Maulana Syekh Ibrahim atau dikenal juga dengan Syekh Kumpulan atau Syekh Ibrahim al-Khalidi.Beliau adalah seorang ulama besar, mursyid tarekat Naqsyabandiyyah dari Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Bonjol, Pasaman. Beliau adalah guru agama bagi banyak ulama lain dan memiliki pengaruh besar dalam pengembangan tarekat Naqshabandiyah di Nusantara. Di samping itu juga berperan dalam palagan Perang Paderi.

Dalam karya-karya yang dipajang Bung Edy, juga tampak perayaan kematian. Misalnya ritus kematian yang disebut Manyaratuih Hari di Solok yang begitu sumarak. Nah, dalam hal ini, perempuan sebagai pihak semenda dari suku yang meninggal yang mengarak juadah (jamba).

“Yang terjadi di Solok, hampir semua orang bawa Jamba atau juadah itu perempuan yang jadi sumando (semenda). Misal yang kawin dengan Chaniago, dia yang bawa juadah atau Jamba. Di sini, niniak mamak sangat berperan,” tukas Edy.

Di Sijunjung, katanya lagi, acara berkaul yang diadakan setiap tahun dilakukan pemotongan seekor kerbau, dimana menjadi tanggung jawab 16 penghulu di sana.

“Apa ini makna ungkapan sarak mangato, adaik mangatai,” ucap Edy dalam sesi diskusi pada pengujung pameran di Galeri Taman Budaya Sumatra Barat, Jumat (31//10/2025).

Syarak mangato, adaik mamakai adalah prinsip filosofis Minangkabau yang berarti syariat (ajaran Islam) yang berkata atau memberi perintah, sedangkan adat yang memakai atau melaksanakannya.

“Persoalan agama bukan sekedar persoalan ulama, tapi juga niniak mamak. Saya kira melihat hubungan. Problemnya kerap dicaps bidah dengan melihat praktik di permukaan. Padahal di belakang praktik ritual, hampir semuanya penghulu berperan besar. Ini saya belum tuntas melakukan pengamatan,” terang Edy.

Ketua panitia pameran, Muhammad Taufik, menyebut ketika gagasan pameran etnofotografi Edy Utama muncul, maka pikiran kembali ditarik pada apa yang ditulis Akbar Salahuddin Ahmed, seorang antropolog Muslim asal Pakistan.

Salah satu buku antropolog yang juga dikenal sebagai pengarang cum penyair dan sineas ini adalah Living Islam: From Samarkand to Stornoway. Dalam buku itu, Ahmed menyoroti Living Islam sebagai sebagai fenomena keberadaan dan praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim (living Islam) atau Islam sebagai peradaban yang hidup dan berdenyut dalam ruang sosial, budaya dan sejarah.

Fokus Ahmed adalah menyigi Islam dari praktik ke teks, bukan sebaliknya, sebagaimana yang juga dipotret dalam lensa Bung Edy. Artinya Ahmed tidak mendokumentasikan apa yang tertulis dalam fikih. Menariknya Ahmed dalam studi ini satu sisi menyuguhkan Islam realitas (praktik sosial) kemudian membandingkannya dengan islam idealitas. Artinya ia ingin menunjukkan di mana masyarakat muslim mampu hidup dengan ideal dan di mana tidak.

“Namun kekuatan buku ini adalah kemampuan Ahmed menunjukan realitas Islam yang mungkin akan membuat marah Muslim bahkan Nonmuslim karena keitiqamahannya menjaga otentisitas, akurasi bahkan dia tetap mencatat sesuatu yang secara pribadi tidak disetujuinya, tanpa memoles atau menutup-nutupi,” beber Taufik.

Menurut Taufik, karya-karya yang dipentaskan Edy Utama  adalah sebagai bentuk living Islam yakni Islam yang hidup di tengah masyarakat, bukan Islam yang berhenti di teks.

“Apa yang dilakukan Bung Edy adalah living Islam dari kacamata lensa kamera. Ia memotret bukan hanya ritual, tapi napas kehidupan, bagaimana Islam di Minangkabau tumbuh bersama adat,” ujar Taufik.

Menurutnya, pameran ini bukan sekadar dokumentasi visual, tetapi ajakan untuk merefleksikan ulang cara pandang terhadap budaya sendiri. “Dari foto-foto itu, kita diajak menyadari bahwa membangun kebudayaan tidak bisa hanya di hilir. Kita harus kembali ke hulunya, ke nilai-nilai, ke spiritualitas yang dulu menjadi sumber kekuatan Minangkabau,” tambahnya.

Merawat Hulu, Menjernihkan Muara Kebudayaan

Pameran fotografi yang digelar Edy lebih dari sekadar foto, melainkan sebuah renungan: bagaimana menjernihkan hilir kebudayaan dengan memperbaiki hulunya.

“Budaya itu ibarat sungai. Ada hulunya dan ada muaranya. Sekarang kita sibuk mengurus muara seperti atraksi seremonial, festival, promosi, tapi lupa memelihara hulunya, yaitu spiritualitas dan nilai,” ujar Edy Utama dalam pembukaan pameran Etnografi Islam Minangkabau.

“Saya mulai dari kekaguman,” katanya pelan. “Saya menelusuri Tabut, basafa, tarekat Syattariyah berpuluh tahun. Banyak hal yang dianggap kontroversial ternyata dirawat oleh orang Minang dengan penuh kearifan. Inilah kekuatan hulu budaya kita  kemampuan beradaptasi tanpa kehilangan akar.”

Dalam paparannya, Edy Utama menyinggung bahwa banyak kebijakan kebudayaan kini berhenti di tataran diplomasi dan seremonial. Padahal, esensi kebudayaan adalah ketahanan dari dalam, bukan kemegahan di luar.

“Kita sering memainkan budaya untuk kesenangan, bukan untuk ketangguhan. Padahal, silat misalnya, bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk mempertahankan martabat. Itu benteng hidup,” ujarnya tegas.

Ia mengajak pemerintah dan pelaku budaya untuk melihat kebudayaan dengan pendekatan etnografis, menyelami kehidupan masyarakat, bukan sekadar menampilkannya di panggung.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai karya Edy Utama memberi ruang refleksi bagi pemerintah daerah dalam membangun kebijakan kebudayaan yang lebih bermakna.

“Kita perlu menata kembali kebudayaan dari hulunya. Kekuatan Minangkabau bukan pada simbolnya, tapi pada nilai dan spiritualitasnya,” ujarnya, disela pembukaan pameran etnofotografi Edy Utama.

“Hulu kebudayaan ya Islam itu sendiri, Maka tulah yang apa, adat yang ada di kita disesuaikan dengan hulu itu sendiri, itu makanya Islam di Minangkabaukan,” Mahyeldi menambahkan.

Nah, sambungnya, bagaimana proses hulunya nilai-nilai Islam itu menyatu dalam bentuk kebudayaan, dalam bentuk tulisan, dan kemudian juga dalam bentuk keseharian masyarakat di Minangkabau. “Dan kan itu yang dituangkan dalam falsafah Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) itu sendiri,” ucapnya.

Menurutnya, Edy Utama menghadirkan kelindan akulturasi  yang sudah berjalan lama. Misalnya potret masjid atau surau yang ditampilkan Edy Utama.

“Karya yang mengabadikan salah satu masjid menunjukkan ada Eropanya, ada Indianya, ada Turkinya, juga ada Minangnya, semua itu dipadukan,” kata Mahyeldi, disela-sela pembukaan pameran etnofotografi Edy Utama, Jumat (24/10/2025).

Dia juga melihat dalam dunia kesenian yang hidup di Sumatra Barat terutama Padang juga memadukan ragam kebangsaan atau etnis. Di kawasan Pondok misalkan ada seni gambang, kemudian juga ada Balanse Madam kesenian dari suku Nias di Padang.

“Jadi itulah, jadi memang orang Minang ini, memang mengakomodasi, kemudian itu menghadirkan suatu yang menarik. Nah itulah, sudah seperti itu Minangkabau di dalam, makanya dalam faktanya, ketika ada permasalahan bangsa, ini karena Minang yang tampil untuk menyelesaikan. PDRI misalnya kan, itu kan Minang yang tampil,” bilang Mahyeldi.

Kehadiran pameran Bung Edy, Mahyeldi berharap menginspirasi banyak orang dan juga Sumbar sendiri.

“Keanekaragaman dan kemudian itu diinspirasi oleh Indonesia Islam, karena memang juga ya, Islam yang ada ke Nusantara ini kan juga berasal dari daerah-daerah berbeda-beda, nah itu juga dihadirkan di Sumatra,” tukas Mahyeldi.

Sementara itu, tokoh budaya Mak Katik memberikan tanggapan lugas dan hangat.

“Saya sangat setuju dengan Bung Edy. Pejabat kita banyak mengambil muaranya saja  seperti rumah gadang, gonjong, songkok. Tapi hulunya, yakni nilai dan keaslian, sering dilupakan. Hulu itulah yang harus kita gali kembali,” tuturnya.

Menariknya, pameran ini juga menyita perhatian mahasiswa internasional asal Nigeria yang tengah belajar di UIN Imam Bonjol Padang.

Ibrahim Ismail, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengaku terkesan dengan harmoni antara Islam dan budaya di Sumatra Barat.

“Saya menikmati sekali acara ini. Budaya Islam di sini terasa hidup, penuh keramahan. Di Nigeria, Islam lebih formal. Di sini saya melihat Islam yang menyatu dengan adat. Ini luar biasa,” katanya.

Mahasiswa asal Nigeria lain, Adam Rabiu Awal dan Umarfaruq Muhammad Gambo, menambahkan bahwa pengalaman mereka di Sumatra Barat menunjukkan bagaimana Islam dan budaya bisa saling memperkaya, bukan bertentangan. “Di sini kami melihat Islam yang indah dan manusiawi,” kata Umarfaruq.

Malam itu, di antara foto-foto dan percakapan hangat, tersirat pesan sederhana namun dalam: kebudayaan adalah sungai kehidupan. Jika hulunya kering dan tercemar, maka muaranya tak akan pernah jernih.

“Hulu spiritualitas Minangkabau adalah kekuatan kita,” kata Edy Utama menutup malam itu. “Dan itu mulai kita tinggalkan. Sudah saatnya kita pulang ke hulu, menjernihkan muara kebudayaan yang mulai keruh.”

Pameran etnofotografi Bung Edy berlangsung seminggu dikunjungi ribuan orang. Mulai dari penikmat seni, budayawan, wartawan, akademisi, mahasiswa, hingga para pelajar. Namun, banyak asa yang terbentang dalam diskusi cair yang dibentangkan pada hari terakhir pameran, Jumat (31/10/2025) malam.

Akademisi dan peneliti asal Sumatra Barat yang mengajar di Universitas Leiden, Belanda, Surya Suryadi menilai karya-karya foto Edy Utama ini penting dalam merawat khazanah budaya Minangkabau. Menurutnya karya pendokumentasian secara visual penting untuk menjadi harta karun sejarah ke depannya. Ia mencontohkan bagaimana Belanda sangat serius untuk pendokumentasian visual, bahkan punya proyek memvideokan aktivitas hari ke hari beberapa kota di Indonesia.

“Mungkin 100 tahun lagi, kalau kita ingin belajar atau meneliti tentang budaya dan sejarah kita, harus ke Leiden, Belanda,” celetuknya.

Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas  Zulqaiyyim misalnya, berharap pameran ini juga di bawa ke tengah gelanggang kampus. Menurutnya, kalau ditampilkan di arena seperti kampus, ini akan membuat orang (mahasiswa) tercengang-cengang, mengingat ini realitas yang terlihat dari perspektif sejarah.

Secara sosiologis, katanya, Islam di Minangkabau ada merasa lebih murni, lebih saleh, lebih beriman, sementara foto-foto yang ditampilkan realita sosial.

“Oleh karena itu, kita menyarankan pameran jangan terbatas di sini, tapi dibawa ke kampus,” pungkasnya.

The post Bergelintinnya Akulturasi Islam dan Adat di Minangkabau, Refleksi Tangkapan Lensa Bung Edy Utama appeared first on Langgam.id.

Banjir bergenang lama di rumahnya, merendam segala perabotan yang ada. Dan Ibiari sekeluarga pun mengungsi hingga banjir surut. Selain rumah Ibiari, banyak lagi rumah-rumah di Saureinu yang terdampak, barang-barang basah, sebagian tidak sempat diselamatkan.

Rumah Ibiari tak begitu jauh dari sungai Saureinu. Jaraknya sekitar 30 meter dari sempadan sungai. Banjir yang menggenangi rumah Ibiari akibat luapan sungai tersebut. Data dari Pemerintah Desa Saureinu, banjir pertengahan Juli itu merendam 225 rumah yang dihuni 225 kepala keluarga.

“Kalau jiwa keseluruhan terdampak banjir bulan Juni di Saureinu itu 435 kepala keluarga atau lebih kurang 800 jiwa. Itu lebih setengah populasi desa yang berjumlah 1535 jiwa,” terang Kepala Desa Saureinu Tirjelius, 49, Kamis (31/7/2025) di Desa Saureinu.

“Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi masyarakat benar-benar kewalahan,” Tirjelius menambahkan.

Sungai besar yang membelah Desa Saureinu, menjadikan kawasannya rentan banjir. Bila intensitas hujan tinggi dalam durasi lama, maka alamat akan terjadi banjir. Seperti banjir besar bulan Juli lalu, terjadi karena hujan mendera sekitar 48 jam yang membuat sungai Saureinu tak berdaya menampung.

Banjir di Saureinu, kata Tirjelius, normalnya datang dua tahun sekali, dan untuk skala banjir besar kadang lima tahun sekali. Namun beberapa tahun belakangan sudah tiap tahun. Bahkan untuk tahun ini, hingga bulan Juli sudah dua kali.

Dan biasanya juga ketinggian banjir tak terlalu tinggi. “Kalau di jalan ini setengah meter, maksimal 75 cm,” ujarnya.

Namun peristiwa banjir pertengahan bulan Juli lalu termasuk paling besar dalam riwayat banjir yang kerap mendera Saureinu. Menurut Tirjelius, ketinggian banjir pada bulan Juli itu 2,5 meter dari permukaan tanah. Jika dari dari kedalaman sungai, 4-5 meter.

Tirjelius juga membandingkan keadaan banjir dulu dengan sekarang. Kalau banjir yang dulu, katanya, air banjirnya tak terlalu keruh. Sementara banjir sekarang ini, keruh karena bercampur lumpur.

“Ya kan bisa kita bedakan banjir itu dari keruhnya itu. Artinya kan keruhnya itu kan kental dia. Kayak lumpur dia. Artinya memang sedimen daerah aliran sungai yang terbawa,” bilang Tirjelius.

Bulan Juli itu, banjir besar di Pulau Sipora bukan saja melanda di Saureinu, melainkan juga desa-desa lain di sisi timur pulau yang dibelah sungai. Antara lain, Desa Gosooinan, Matobe, Nemnemleleu. Banjir yang melanda sejumlah desa ini, hanya berselang satu bulan dari kejadian banjir yang terbilang besar juga pada 9-10 Juni 2025.

“Banjir besar lalu, masyarakat terdampak di dua kecamatan 877 kepala keluarga (KK) dari ratusan kk terdampak banjir,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Manager Pusdalops PB BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Amir Ahmari.

Amir mengatakan Mentawai sangat rentan banjir. Adapun yang sudah dikategorikan wilayah langganan banjir terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Sipora Utara, Kecamatan Siberut Daya, Siberut Selatan, Siberut Utara.

Untuk Sipora Utara, banjir kerap terjadi di Tuapeijat, Gosooinan, Sido Makmur. Sementara di Sipora Selatan, banjir sering melanda Matobe, Saureinu, Mara, Bosua.

Menurut Amir, penyebab banjir di Mentawai karena daerah aliran sungai (DAS) tidak bersih dan tidak rapi, drainase bermasalah seperti mampet oleh sampah, penebangan-penebangan pohon dekat DAS.

 “Desa yang kerap banjir tidak serta merta dipicu deforestasi, tapi penyebab banjir salah satunya itu,” tukas Amir.

“Rutin tiap tahun.  Rata-rata sekali. Tergantung curah hujan,” bilang Amir.

Beberapa waktu belakangan rutinitas banjir besar tak lagi sekali setahun. Di sejumlah desa di Sipora, banjir besar sudah dua kali menyapa hingga bulan Juli 2025.

Sekaitan dengan kondisi ini, warga hanya bisa menghela napas, sebab sungai merupakan sumber air bersih, sekaligus sumber ekonomi bagi desa-desa di Sipora.

Kebanyakan perempuan yang bermukim di kampung-kampung yang dialiri sungai, berendam sepanjang hari dengan mengais ulat bernama toek yang tersuruk dalam keratan kayu mengapung di sungai. Toek yang kaya akan protein dijual dengan harga cukup menjanjikan.

Nah, bila terjadi banjir, bilang Tirjelius, mereka yang bermata pencaharian lewat usaha toek, tak bisa lagi beroperasi karena air besar dan kadang keratan kayu tempat bersarangnya toek hanyut dibawa arus.

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Mentawai Sandang Paruhum Simanjuntak, menegaskan Kepulauan Mentawai merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam. Menurutnya, kondisi geografis dan geologi Mentawai menjadikan pulau ini harus lebih serius dalam membangun ketangguhan.

“Pertama, Mentawai adalah pulau kecil dengan sungai-sungai pendek, sehingga sangat rentan terhadap banjir, termasuk banjir rob di Mapaddegat, Tuapeijat, dan Sioban. Kedua, dari sisi geologi, tanah kita terdiri dari batuan muda yang rapuh sehingga rawan longsor. Kasusnya sering terjadi di Sipora, seperti di Gosooinan, Matobe, Bosua, Berilou, hingga SP2 dan SP3, serta di Siberut Selatan,” jelas Sandang.

Selain banjir dan longsor, Mentawai juga menghadapi ancaman gempa, tsunami, banjir rob, hingga likuifaksi dan puting beliung.

“Kalau hutannya asli saja sudah banjir, apalagi kalau dirusak. Bahayanya makin besar,” ucap Tirjelius.

Deforestasi Biang Banjir di Sipora

Tirjelius menilai, banjir seperti lumpur hanyut di Saureinu imbas rusaknya aliran sungai karena masifnya kegiatan-kegiatan perusahaan kayu di bagian hulu sungai. Dan itu sudah berlangsung lama.

Salah satu hulu sungai Saureinu berada di kawasan hutan di Bukit Pamewa SP3, Kecamatan Sipora Utara. Wilayah adat Saureinuk yang merambat riam sungai Saureinu di dalamnya, berbatasan punggungan gunung dengan Bukit Pamewa SP3. Sementara Bukit Pamewa sendiri berbatasan dengan wilayah Tuapeijat yakni kampung Berimanua, Dusun Berkat itu. Kawasan ini bersinggungan dengan konsesi PT Bhara Union yang dulunya mendapatkan mendapatkan izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Sipora seluas 43 ribu Ha.

Bhara Union merupakan satu dari enam perusahaan yang mendapatkan izin HPH di Kepulauan Mentawai pada tahun 1971. Lima perusahaan lainnya adalah PT Cirebon Agung, PT Jaya Sumber Indah, PT CPPS, CV Minas Lumber Corporation, dan PT Kayu Siberut. Sejak saat itu, deru mesin gergaji mulai menembus sunyi hutan Mentawai.

Menurut catatan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsentrasi pada advokasi hak masyarakat adat Mentawai, sejak adanya izin HPH di Mentawai seperti Pulau Sipora, maka kayu-kayu di hutan banyak dibabat, menyisakan persoalan ekologis dan sosial.

Telusur hulu sungai Saureinu yang dilakukan penulis bersama rekan jurnalis lain dalam liputan kolaboratif Depati Project, akhir bulan Juli lalu, mendapati bagian hulu sungai di kawasan Bukit Pamewa tak begitu jauh dari PDAM Bukit Pamewa, berada di kawasan hutan yang sudah meruyak. Saujana rimba rimbun dari kejauhan sepertinya hanya fatamorgana, sebab pepohonan besar berganti lahan yang diolah untuk perkebunan. Kawasan itu berdekatan dengan konsesi Bhara Union.

Jejak tikaman Bhara Union berpuluh tahun pada tubuh hutan Pulau Sipora masih terlihat dan terasa hingga saat ini. Jalan lansir kayu yang lebar membelah punggungan bukit di kawasan hutan seperti Hutan Berkat, bertudung kanopi hutan yang renggang. Kiri kanan jalan terlihat kayu-kayu muda dan sebagian baru bertunas. kayu kruing merah ada disela-selanya, dan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Kruing merah merupakan salah satu kayu berkualitas tinggi yang selama ini ditebangi perusahaan tersebut.

Jika perjalanan dilanjutkan hingga ujung jalan maka akan terhenti di Dusun Pukarayat, Desa Tuapeijat. Pukarayat yang berada di sisi barat Pulau Sipora akan dijumpai log pond (tempat penimbunan kayu) usaha penebangan kayu berbasis SIPUHH. Dan kini lokasi yang sama sudah diproyeksikan menjadi log pond PT Sumber Permata Sipora (SPS) yang sedang menjalani proses Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Syahdan, sejak adanya aktivitas perusahaan di bagian hulu sungai Saureinu, warga setempat sering ketiban banjir.

“Hujan lebat berturut-turut 3-6 jam saja itu pasti banjir. Kalau dulunya ya banjir juga sama durasinya. Tapi dia kan ada limit, ada tahapan. Artinya banjir dulu nggak terlalu ditakuti. Tetapi perusahaan kayu yang sudah lama beroperasi, menjadikan kampung kami sering banjir. Bahkan kemarin itu banjirnya paling terbesar,” ungkap Tirjelius.

Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Sumatra Barat  Khalid Syaifullah mengatakan, banjir yang kerap melanda Pulau Sipora dipicu perubahan tutupan lahan akibat deforestasi dan degradasi kawasan hutan.

Syaiful yang pernah bekerja di Sekretariat Pengembangan Masyarakat Mentawai Sumbar (SPKM-Sumbar) selama dekade 1990-an, menyaksikan langsung geliat perusahaan kayu seperti Bhara Union membabat hutan Pulau Sipora. PT Bhara Union mendapatkan izin HPH dari pemerintah pada 1971, dengan luas 43.000 hektar. 

Sebelum Bhara Union beroperasi, katanya, juga sudah ada perusahaan menebangi hutan di Sipora. Tahun 2005 Kementerian Kehutanan tak lagi memperpanjang izin HPH PT Bhara Union. Estafet pembabatan hutan di Pulau Sipora kemudian berlanjut pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi melalui skema Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Dan kontemporer, maraknya akses pengelolaan kayu berbasis Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).

Secara prinsip, IPK peruntukan izinnya untuk kebun. Kendati demikian, perusahaan yang mendapatkan IPK akan melakukan proses pembukaan dan pembersihan lahan dari vegetasi (pohon, semak, dan lainnya.) sebagai persiapan lahan untuk berkebun. Dan di konsesi APK biasanya kerapatan kayu masih ada. Alhasil, polanya tetap menebangi kayu, dan berdampak pada berkurangnya tutupan hutan.

Menurut Syaifullah, IPK izin tidak di hutan produksi, tapi luar area produksi. Sebab Secara administrasi izin kebun, karena tidak boleh di hutan negara, maka pihak perusahaan itu bikin di Areal Penggunaan Lain (APL) yang berbatas dengan hutan produksi.

“Secara administrasi kelua di APL dengan perizinan untuk kebun, tapi mengambil hutan produksi yang dulunya menjadi areal konsesi Bhara Union. Secara administrasi legal, praktik illegal. Itu makanya marak illegal logging di Pulau Sipora,” terangnya.

Sementara obral izin SIPUHH kepada warga selama ini, sangat berdampak pada kerusakan vegetasi hutan. Dalam SIPUHH, izin yang diperbolehkan cuma 50 ha, namun faktanya di lapangan satu orang pemilik izin kadang menebangi area 4 x 50 ha. Terkadang siasatnya, memperbanyak SIPUHH. Alhasil, luasan itu cukup berdampakpada vegetasi hutan, meluruhkan DAS yang saat ini kerap dilanda banjir seperti Saureinu.

Berdasarkan interpretasi citra satelit, organisasi non pemerintah Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat kurun waktu 2019 hingga 2024, Kepulauan Mentawai kehilangan hutan seluas 58.000 Ha.

“Karena analisis tersebut interpretasi, maka kita hanya menduga, tidak bisa memastikan penyebab deforestasi tersebut,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.

Dan desa-desa yang kerap disapa banjir seperti Saureinu disebut dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PBPH milik PT SPS. Di atas kertas setebal 952 halaman itu, PT SPS menuliskan niatnya: membuka ruang pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di bentang seluas ±20.706 hektare, yang merentang di Sipora Utara hingga Sipora Selatan, Kepulauan Mentawai.

Rinciannya, izin pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 20.506 hektare, serta 200 hektare untuk jasa lingkungan. Luas konsesi tersebut mencakup sekitar sepertiga dari total luas Pulau Sipora yang hanya 61.518 hektar, sehingga menempatkannya dalam kategori pulau kecil.

Dokumen yang diterbitkan Maret 2025 itu menjadi rujukan utama untuk menakar risiko ekologis dan sosial dari sebuah rencana besar. Di dalamnya, batas wilayah studi tak hanya digambar dengan garis koordinat. Ada empat bingkai yang membatasi: proyek, ekologis, sosial, dan administratif.

Namun sesungguhnya, batas yang paling menentukan adalah batas ekologis. Di sinilah air dan udara menjadi medium penyampai akibat. Salah-salah bisa menjadi pendulum bencana. ANDAL mencatat ada 18 DAS yang beririsan langsung dengan areal PBPH. Yakni DAS Beriulou, Bosua, Bulak, Gegetaet, Masokut, Saureinu,  Sibagau, Siberumanua, Sibetumonga, Sigitci, Simabolat, Simanggai, Simapupu, Simatobaerak, Sioban, Sipasosoat, Taigemgem dan Teraet.

Semua DAS itu membentuk jaring kehidupan yang halus, tempat air hujan turun, meresap, lalu mengalir sebelum bermuara ke laut.

Perspektif ekologis yang diuraikan dalam Andal ini menegaskan: rencana pemanfaatan hutan di Sipora tak bisa hanya dipandang sebagai urusan izin dan angka hektare. Ia berkelindan dengan sistem alam yang jauh lebih luas, 18 DAS yang menjadi nadi kehidupan Mentawai. Menjaga DAS berarti menjaga keseimbangan tanah, air, udara, dan pada akhirnya, menjaga manusia yang hidup di dalamnya.

Dari sisi geomorfologi, sungai di Sipora termasuk aliran sungai pendek tapi bercabang-cabang. Pola sungai seperti ini, memungkinkan jarak aliran air dari sumber hulu itu akan lama proses sampai Samudera Hindia, muara semua sungai di Sipora. Dengan sungai pendek bercabang, perubahan yang terjadi di hulu sungai, dari hutan menjadi nonhutan akan memperparah alur sungai.

“Dalam artian bisa memperlebar sungai, anak sungai, kemudian pada akhirnya memperparah kondisi banjir di hilir DAS. Sementara hilir DAS sebagian besar areal pemanfaatan masyarakat yakni pemukiman, jalan, sarana prasarana ibadah, areal pertanian,” kata Koordinator Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan WALHI Sumatra Barat (Sumbar) Tommy Adam.

WALHI Sumbar membuktikan teori dan hipotesa tersebut dengan melakukan analisis spasial di DAS Mappadegat, terkait banjir yang terjadi pada 9-10 Juni 2025.

“Ternyata kami menemukan di rentang waktu 2011-2025, DAS Mappadegat kehilangan hutan seluas 540 Ha yang sebagian besar berada di hulu dan tengah DAS. Kondisi alih fungsi lahan akibat deforestasi diduga menjadi penyebab terjadinya banjir di bulan Juni itu. Tidak ada lagi sistem hutan yang berfungsi melindungi kawasan-kawasan penyanggah atau kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah hilir. Daerah langganan banjir seperti itu polanya,” beber Tommy.

Kepala Desa Tuapeijat, Pusubiat T. Oinan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi hutan di wilayahnya. Menurutnya, hulu DAS Mappadegat kini berada dalam kondisi rentan, salah satunya karena areal bekas konsesi PT Bhara Union.

Ia menjelaskan, di Dusun Berkat, kayu-kayu berdiameter besar, bahkan mencapai 50 sentimeter, telah banyak diambil. Kondisi ini membuat benteng alami penahan air semakin berkurang.

“Di Desa Tuapeijat saja ada lebih dari 6.000 jiwa. Mereka sangat rentan terdampak bencana, terutama masyarakat di Dusun Mappadegat yang kerap menghadapi ancaman banjir,” ujarnya.

Semua DAS di Pulau Sipora berbatasan dengan punggungan bukit. Sebab, sungainya berhulu dari pegunungan dan relatif pendek. Sebanyak 18 DAS yang bersinggungan dengan tumpang tindih izin komitmen PBPH PT SPS, menurut Tommy sebagian besar di daerah hulu atau daerah yang menjadi mata air.

Imbasnya kata Tommy, pengambilan kayu selama ini mengubah bentang alam dan mempengaruhi kondisi DAS.

“Prosesnya berpengaruh ke arah negatif seperti pelebaran hulu sungai karena tak ada lagi tajuk pohon yang berfungsi menahan atau meredam energi kinetik dari percikan atau curah hujan,” jelasnya.

Tommy menjelaskan, persoalan serius yang muncul di Pulau Sipora bukan hanya deforestasi, tetapi juga sedimentasi. Pembukaan lahan besar-besaran menyebabkan erosi di hulu, dan material tanah yang terbawa aliran air akhirnya bermuara ke pesisir. Akibatnya, kawasan pantai menghadapi sedimentasi yang mengganggu banyak aspek kehidupan.

“Sedimentasi ini memengaruhi hasil tangkapan nelayan, merusak ekosistem terumbu karang karena tertutup lumpur, hingga menghambat masuknya cahaya matahari yang sangat penting bagi kehidupan bawah laut. Dampak paling nyata terjadi pada daerah habitat ikan karang,” ujar Tommy.

Ia juga menyoroti lemahnya kajian lingkungan dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Kami tidak menemukan analisis yang memadai soal sedimentasi. Padahal, sedimentasi dapat mengubah proses alami pasang surut dan gelombang, bahkan mengganggu ekosistem surfing yang menjadi daya tarik utama Sipora,” tambahnya.

Dalam dokumen AMDAL, isu banjir memang disebutkan, tetapi hanya digambarkan dalam skala minor hingga menengah. Menurut Tommy, hal itu keliru, karena faktanya dampak banjir di Sipora bisa sangat besar, terutama setelah proses penebangan hutan berlangsung masif.

Organisasi non pemerintah lainnya, Trend Asia melihat jika konsesi HTI diberikan kepada PT SPS, sama saja menabalkan ancaman ekologis karena berpotensi mengubah bentang alam Sipora.

 “Intensitas banjir yang berlipat hingga tiga kali dalam setahun menunjukkan bahwa Sipora adalah pulau kecil yang rentan terhadap krisis iklim. Pulau ini kini merasakan dampak nyata berupa cuaca ekstrem dan pergeseran musim. Ditambah lagi dengan hadirnya ancaman-ancaman baru yang berpotensi mengubah bentang alam Sipora,” ujar Amalya Reza, Juru Kampanye Bioenergi Trend Asia.

Berdasarkan data Trend Asia, 6 DAS yang beirisan dengan areal PBPH, di antaranya lebih dari 50% areanya masuk ke dalam wilayah izin. Kondisi ini berpotensi mengubah aliran sungai dan tutupan lahan di sekitarnya. Karakteristik DAS di pulau kecil yang cenderung pendek membuat risiko banjir semakin besar.

“Izin PT SPS berpotensi mendeforestasi 20.143 hektar hutan alam, atau setara 97% dari total konsesi. Perubahan bentang alam akibat deforestasi ini akan memperbesar frekuensi banjir, sehingga meningkatkan kerentanan pulau-pulau kecil dan masyarakat yang tinggal di dalamnya,” tambah Amalya.

Sekaitan dengan pemrosesan izin PBPH PT SPS, Tommy melihat pemerintah tidak mau patuh dalam aturan perundangan yang ada.

Baginya, izin untuk eksplotasi kayu di areal dengan luas izin komitmen yang terbit melalui skema OSS (Online Single Submission) atau sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah seluas 20.706 Ha, artinya seperti daratan Sipora akan dikuasai dengan cara mengeksploitasi hutannya.

Padahal, kata Tommy, secara geomorfologi, Pulau Sipora sangat rentan erosi dan membiak menjadi banjir.

Kerentanan Pulau Sipora sebagai pulau kecil juga diliputi faktor iklim yang sering membelitnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), iklim di Sipora panas dan lembab, curah hujan mencapai 2.500–4.700 mm/tahun dengan hari hujan hingga 267 kali setahun. Hujan deras mengguyur lereng-lereng yang rapuh, lalu mengalir deras ke sungai-sungai pendek dan curam. Tak jarang, banjir mendadak melanda dusun-dusun pesisir.

Data BPS menunjukkan 33 dari 43 desa di Mentawai berada di pesisir. Di Sipora, pemukiman tumbuh di tepi pantai, di teluk, atau di dekat pelabuhan. Inilah yang membuat banjir, selain tsunami menjadi ancaman nyata. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 bahkan menetapkan beberapa pulau kecil di Mentawai sebagai pulau terluar strategis, menandakan betapa rentannya kawasan ini terhadap guncangan laut dan bencana iklim.

BPBD Kepulauan Mentawai menyebut, hazard Mentawai yang sifatnya mengancam antara lain, banjir, rob (ketika pasang besar, pasang naik), tanah longsor, gempa bumi. Mentawai juga pernah diterjang tsunami, cuaca esktrem, gelombang ekstrem, kekeringan, likuifaksi (seperti Palu).

“Yang tidak ada satu-satunya adalah gunung api. Beragam jenis bencana, yang sering dari 10 bencana tadi adalah banjir, gempa, longsor dan cuaca ekstrem seperti abrasi pantai, gelombang tinggi. Sering terjadi dari tahun ke tahun di 10 kecamatan,” kata Amir.

Investasi Penebangan Kayu di Atas Tanah Lempung, Kran Banjir di Sipora Terancam Melebar

Pulau Sipora sudah terlanjur berkubang dalam kekalutan perihal investasi. Jenis investasi besar seperti penebangan kayu dalam konsep HPH dan skema lainnya, mewariskan kerusakan vegetasi dan merentankan pulau kecil terluar di sisi barat Republik Indonesia ini.

Kini kran banjir di Pulau Sipora berpotensi membesar jika perusahaan kayu seperti PT SPS menapak dan memulai pekerjaan menebangi kayu-kayu di Pulau Sipora yang tersisa.

Di dalam proposal permohonan PT SPS, Direktur PT SPS Bakhrial mengatakan, kegiatan usaha yang diusulkan meliputi multiusaha yakni, tidak semata-mata pengelolaan Hutan Produksi TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia) atau sistem silvikultur, tetapi juga ekowisata, termasuk fasilitas penunjangnya (sawmill).

Sekaitan dengan penebangan kayu sebagai entitas usaha PT SPS, Bakhrial berdalih tidak semua pohon ditebang. Dia mengklaim perusahaannya tidak akan membabat hutan.

Namun tentu sulit memastikannya belajar dari pengalaman orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan kayu. Marjohan Samaloisa saat ini menjabat Kepala Dusun Satgici Tengah, Desa Nemnemleleu, Kecamatan Sipora Selatan, pernah punya pengalaman sebagai penanda kayu di PT Bhara Union.

Pekerjaan yang digelutinya sekira tahun 1992-1995, Marjohan menandai kayu yang layak ditebang tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan DAS dan ekosistem lainnya di kawasan hutan.

“Sekitar tahun 1992-1995, saya ikuti survei di PT Bhara Union untuk pemetaan penumbangan kayu setiap hari. Ada di daerah dataran, dekat sungai, di pegunungan,” ujarnya.

Ia pun melihat dampak langsung dari aktivitas yang digelutinya turut merusak hutan, mendatangkan bencana.

“Setelah ditebang, sungai yang ada di Satgici Desa Nemnemleleu, dan Desa Mara, rusak. Ditambah dengan limpahan oli dan minyak. Padahal di sungai ada kebutuhan kami seperti usaha toek, dan juga ikan dan udang sulit, karena air keruh dan banyaknya kayu membusuk,” terangnya.

Bagaimana pun, usaha berupa penebangan kayu secara masif di kawasan hutan, di atas tanah dan batuan berjenis lempung potensial menjadi perkawinan yang sempurna untuk melahirkan intensitas banjir di Sipora.  

Berdasarkan peta geologi Mentawai yang tertuang dalam dokumen Bappeda Kepulauan Mentawai, jenis tanah di Pulau Sipora adalah tanah liat (lempung) yang berwarna keputihan dan juga tanah mineral (alluvial) di beberapa area, terutama di lahan sawah. Tapi di sisi lain, sebagian besar fisiografi daerahnya rawa atau selalu digenangi air.  

Tanah lempung di Sipora memiliki kualitas yang baik untuk pembuatan batu bata dan tanah mineralnya berpotensi untuk pengembangan lahan pertanian seperti sawah. Namun lemah dalam penyerapan air.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengurus Daerah Sumatera Barat Dian Hadiyansyah mengatakan, secara umum Kepulauan Mentawai terutama Pulau Sipora terbentuk dari pertemuan lempeng, zona subduksi.

Dalam konteks geologis, tumbukan kerak atau lempeng samudera dengan lempeng benua yang bertemu di Mentawai, melahirkan batuan bercampur. Menurut Dian, ada tiga jenis batuan di Mentawai yakni batuan beku, batuan sedimen (lempung, karang orang, aluvial), batuan metamorf.

“Karena secara tektonik, tumbukan itu menyebabkan batuan itu banyak hancur. Selain batuan lempung, juga batu karang. Batu karang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk batuan pondasi, mengganti batuan gunung, andesit. Ternyata tidak ada batuan gunung, andesit di Mentawai setelah kita survei,” terangnya.

Karakteristik geologis demikian menabalkan kerentanan Mentawai terutama Pulau Sipora dari ancaman banjir. Dian menjelaskan, pada batu lempung, air lambat meresap ke bawah kala terjadi hujan. Bahkan bisa menggenang dalam waktu lama. Maka secara geologi, akan terjadi banyak run off atau aliran permukaan.

Nah, jika ada perubahan lahan seperti deforestasi, maka akan semakin memicu aliran permukaan bergerak secara cepat dengan debit besar.

“Ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir,” tukas Dian yang merupakan Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat ini.

Peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Semeidi Husrin mengatakan, dilihat dari citra satelit selama 20 tahun terakhir, banyak perubahan signifikan di kawasan hutan.

“Setelah reformasi, perubahannya masif. Saya pernah ke Sipora, dan memang sudah habis hutannya. Tinggal kayu-kayu baru yang tumbuh,” kata Semeidi.

Menurutnya, kondisi hutan gundul otomatis akan membuat lapisan tanah mudah terkikis, lalu terbawa menuju kawasan pesisir. Pulau kecil Sipora dengan penduduk paling bnayak di Mentawai, deforestasi sudah lama terjadi. Dan ini membuat kawasan pesisir kerap banjir dan menyisakan sedimen yang tebal.

 “Deforestasi di pulau kecil sangat berisiko, karena daya dukung lingkungannya terbatas, berbeda dengan pulau besar. Pulau kecil mau ke mana lagi? Contohnya bisa dilihat di Pulau Enggano, Bengkulu, pelabuhannya tidak bisa dimasuki kapal karena dipenuhi sedimen. Hal serupa juga terjadi di Mentawai. Dampaknya bisa diamati secara visual dalam 10–20 tahun terakhir. Jika ingin dibuktikan lebih detail, bisa diambil sampel air untuk penelitian. Salah satu ancaman nyata dari deforestasi ini adalah sedimentasi,” jelasnya.

Hal lain mempercepat banjir di kawasan hilir juga dipengaruhi sungai-sungai yang berukuran pendek, berkelok-kelok, dan sebagian besar bermuara di teluk, terutama di sisi timur pulau. Karakteristik ini membuat aliran sungai mudah dipengaruhi perubahan tutupan lahan.

Akibatnya, air sungai berubah keruh, muara cepat dangkal, dan daya tampung sungai menurun. Saat curah hujan tinggi datang, kondisi menjadi semakin parah. Tutupan hutan yang hilang membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Aliran permukaan (run off) meningkat drastis, membawa lumpur serta kerikil masuk ke badan sungai. Debit air pun melonjak hingga melebihi kapasitas sungai.

“Logikanya sederhana. Kalau sungai hanya mampu menampung 2 kubik air, sementara hujan membawa 10 kubik, maka ada 8 kubik air yang melimpah ke daratan. Itu yang kemudian menjadi banjir,” terang Khalid Syaifullah, mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar.

Bakhrial mengatakan, pada fase perencanaan proses PBPH, pihaknya memerhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana. PT SPS, katanya, telah memulai kajian terkait analisis dampak lingkungan yang komprehensif, termasuk khususnya wilayah rawan bencana seperti daerah aliran sungai yang berpotensi terdampak.

“Kami akan terus melibatkan para ahli dan pihak terkait untuk memastikan bahwa aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Pulau Sipora, satu dari empat pulau besar yang menghiasi geografis Mentawai. Tiga lainnya adalah Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Pulau-pulau yang membentuk satu kesatuan Kepulauan Mentawai dikepung Samudera Hindia. Kepulauan ini termasuk pulau kecil terluar di ujung batas barat Indonesia. Keberadaannya sebagai sebuah kepulauan menjadikan kerentanan Mentawai melebih 18 kabupaten kota lain di Sumbar.

Status geografis Sipora demikian, maka menurut UU No. 1 Tahun 2014,  mestinya hanya ada 10 kegiatan yang diprioritaskan. Di antaranya, konservasi, penelitian, pertahanan. Untuk daerah terluar dikecurutkan lagi jadi 3 pemanfaatan yang diperbolehkan yakni; untuk keamanan, kebutuhan pangan skala lokal, konservasi pesisir.

Pada pulau kecil, vegetasi idealnya berfungsi sebagai penyangga hidup. Vegetasi bukan sekadar hiasan alam, melainkan benteng pertahanan terakhir bagi sistem hidrologi pulau.

Dalam kondisi normal, pohon-pohon di hutan Sipora menahan air hujan di kanopinya, memperlambat jatuhnya tetes-tetes air ke tanah. Akar-akar mereka membuka jalan bagi air untuk meresap perlahan, masuk ke pori-pori tanah, menjadi cadangan yang akan dilepaskan kembali pada musim kemarau. Begitulah vegetasi menjaga keseimbangan, sebuah siklus air yang memastikan sungai tetap mengalir tenang.

Namun, ketika hutan ditebang dan lahan dibuka tanpa kendali, sistem itu runtuh. Air hujan yang jatuh tidak lagi tertahan atau disaring, melainkan meluncur deras di atas tanah terbuka. Pulau kecil seperti Sipora tak memiliki cukup ruang untuk menampung limpasan itu. Sungai-sungai kecil yang mengiris tubuh pulau cepat meluap, membawa lumpur dan sedimen ke hilir. Desa-desa di sepanjang Trans Mentawai seperti Saureinu, Matobe, Nemnemleleu, menjadi saksi bagaimana banjir datang berulang, seakan menjadi tamu tak diundang yang kini betah menetap.

Proses Perizinan PT SPS Berangkat dari Andal Cacat Lingkungan

Dokumen AMDAL PT SPS yang tengah diproses pemerintah menimbulkan perdebatan. Tim validasi yang dibentuk Dinas Lingkungan Hidup Sumbar menemukan banyak catatan pada aspek fisik, lingkungan, hingga sosial budaya.

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang paling disoroti oleh tim teknis Komisi AMDAL adalah risiko bencana terutama banjir dan bencana ekologis lainnya.

Mentawai, khususnya Sipora, kini lebih takut pada banjir daripada gempa. Hal itu dikatakan Firman Hidayat, salah seorang anggota tim validasi Komisi AMDAL. Tim penguji atau validasi AMDAL dibentuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar.

Dengan intensitas hujan tinggi dan puluhan tahun hutan dihabisi melalui izin HPH, daerah ini menjadi langganan banjir. Pemerintah pusat maupun daerah dituding gagal mengendalikan penebangan liar yang menggerogoti pulau kecil tersebut.

Ketika tim validasi AMDAL turun ke Sipora pada Juni 2025, ungkap Firman, kondisi lapangan langsung memperlihatkan masalah. Air sungai yang keruh dan penuh sedimen menjadi indikator adanya lahan terbuka di hulu.

“Air keruh itu tanda tanah ikut hanyut. Artinya, vegetasi di hulu sudah hilang,” ujar Firman Hidayat yang bekerja sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

“Risiko saja sudah terlihat, tanpa izin pun kondisi kawasan sudah rusak. Bisa dibayangkan jika izin dikeluarkan, pembabatan hutan makin luas. Menanam kembali butuh puluhan tahun, sementara perusahaan pasti mengejar untung,” kata Firman.

Menurutnya, daerah yang diajukan izin PT SPS dulunya adalah bekas konsesi HPH sekitar 30 tahun lalu. Namun, pemulihan ekosistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hutan tidak kembali seperti yang diharapkan.

Bekas konsesi PT Bhara Union di kawasan Berkat, Desa Tuapeijat menyisakan jalan lansir kayu yang rusak parah, dengan hamparan tutupan hutan yang sudah porak poranda. Foto: Yose Hendra | Langgam.id

Hasil validasi dari 17 ahli lintas bidang telah diserahkan ke perusahaan untuk diperbaiki. Setelah itu, dokumen dikembalikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengambilan keputusan akhir.

Namun, tim ahli di tingkat provinsi menilai, dengan kondisi lapangan yang ada, rencana usaha PT SPS tidak layak lingkungan. Karena itu, mereka mendorong Komisi Penilai AMDAL Pusat untuk tidak menerbitkan persetujuan lingkungan bagi perusahaan tersebut.

Firman Hidayat yang juga anggota Dewan Sumber Daya Air Sumatera Barat, menegaskan bahwa lembaganya tidak berwenang memutuskan status “layak” atau “tidak layak”. Tugas tim hanya sebatas memberikan penilaian berdasarkan bidang ilmu masing-masing. Dari perspektifnya sebagai akademisi kehutanan, Firman menilai masih banyak persoalan yang muncul, terutama pada faktor fisik, lingkungan, dan sosial budaya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa hasil validasi AMDAL dikembalikan ke Kementerian setelah pihak perusahaan memberikan jawaban atau perbaikan atas catatan yang diberikan para ahli. Dengan demikian, alur penilaian berjalan mulai dari masukan para ahli, kemudian perbaikan oleh perusahaan, dan akhirnya dikembalikan kepada Kementerian untuk menjadi bahan pengambilan keputusan akhir.

“Masih berproses (perbaikan dokumen oleh PT SPS). Jadi belum ada rekomendasi AMDAL,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatra Barat Tasliatul Fuaddi, Selasa (26/8/2025).

Artinya, usaha perhutanan di Pulau Sipora yang diajukan PT SPS, belum ada penolakan tegas dari pemerintah.

Fuaddi mengatakan, kekhawatiran soal banjir yang ditimbulkan dari penebangan kayu nantinya, dari sisi AMDAL tentunya mesti diantisipasi dengan tidak menjadikan areal DAS sebagai blok tebang, tetapi untuk usaha perlindungan dan dagang karbon atau karbon kredit.

“Atau dengan menaikan limit diameter tebangan dari 40 cm ke atas menjadi 50 cm ke atas dan jarak tebangan sempadan sungai menjadi kawasan lindung yang tidak boleh ditebang,” bilangnya.

Dan itu, kata Fuaddi, itu rencana kelola yang mesti dituliskan dalam dokumen AMDAL.

AMDAL berfungsi sebagai identifikasi dampak semua yang mungkin terjadi, kemudian apa solusi yang mereka buat untuk mengurangi dampak itu. AMDAL/UKL UPL adalah instrumen lingkungan yang diatur oleh UU 32 Tahun 2009.

“Setiap usaha dan kegiatan apapun pasti ada dampak negatif dan dampak positif istilahnya inventarisasi dampak penting. Itu yang dinilai oleh tenaga ahli dalam tim teknis Komisi Amdal yang membantu kami dari berbagai perguruan tinggi.

Bakhrial merespons risiko bencana yang menjadi catatan terpenting dalam AMDAL tersebut. Ia mengatakan, dalam tahap perencanaan ini, PT SPS telah memulai kajian terkait analisis dampak lingkungan yang komprehensif, termasuk khususnya wilayah rawan bencana sepertidaerah aliran sungai yang berpotensi terdampak.

“Kami akan terus melibatkan para ahli dan pihak terkait untuk memastikan bahwa aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama,” tukasnya.

Selain risiko bencana, ada sejumlah hal yang mengganjal permohonan izin kegiatan PT SPS, antara lain, luas konsesi dan tumpang tindih dengan hutan adat, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat terdampak di area konsesi.

 “Lokasi permohonan perijinan PBPH PT SPS di Pulau Sipora disinyalir juga tumpeng tindih (overlap) dengan permohonan Hutan Adat oleh dua komunitas yaitu Uma Sakerebau Mailepet dan Uma Sibagau. Luas overlap hasil telaah mencapai 6.937 Ha,” kata Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan Julmansyah.

Ia juga menegaskan Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (PS) sendiri memliki komitmen untuk mempercepat pengesahan Hutan Adat di seluruh Indonesia sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut menjadi pertimbangan juga dalam pengesahan permohonan PBPH PT SPS kedepan.

Sisi lain, hak dari delapan desa yang masuk ke dalam konsesi dalam dokumen ANDAL  tergolong berkategori risiko tinggi.

LBH Padang mengungkapkan adanya indikasi kecurangan dalam proses perizinan, seperti manipulasi data penggunaan lahan dalam dokumen AMDAL, tidak adanya konsultasi publik yang sah dan partisipatif dengan masyarakat terdampak, serta tanda tangan persetujuan yang diduga diperoleh tanpa informasi yang utuh dan di luar prosedur resmi.

“Proses perizinan PT SPS di Sipora menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip partisipasi bermakna dan pengakuan hak ulayat. Warga tidak diberi informasi yang utuh, sementara sistem tenurial adat diabaikan. Di pulau kecil seperti Sipora, praktik semacam ini tidak hanya memicu konflik agraria, tetapi juga meningkatkan risiko bencana ekologis,” tegas Diki Rafiqi, Direktur LBH Padang.

Beberapa warga dari desa-desa dalam wilayah konsesi mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dokumen lingkungan hidup dan bahkan tidak mengetahui adanya proyek PT SPS. Selain itu, ditemukan modus persetujuan pelepasan hak yang hanya meminta tanda tangan dari perwakilan desa, meskipun sistem tenurial adat Mentawai menganut kepemilikan komunal kaum, bukan individu.

LBH Padang dan Trend Asia juga mencatat bahwa pemetaan batas wilayah adat tidak dijadikan acuan utama dalam proses perizinan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara wilayah konsesi dengan tanah ulayat masyarakat adat Mentawai.

Eksploitasi serupa juga ditemukan di gugusan pulau lainnya di Mentawai. Di Pagai Utara dan Pagai Selatan, PBPH PT Minas Pagai Lumber menguasai hampir seluruh wilayah kedua pulau tersebut. Sementara di Pulau Siberut, meski tergolong pulau besar, hampir setengah wilayahnya dikuasai izin PBPH PT Salaki Suma Sejahtera, PT Biomass Andalan Energi, dan yang terbaru, PT Landarmil Putra Wijaya yang masih dalam proses perizinan.

Padahal, seluruh Kepulauan Mentawai termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Data Inarisk BNPB menunjukkan bahwa 69% dari populasi di Mentawai telah terdampak oleh cuaca ekstrem. Analisis Trend Asia juga memperlihatkan bahwa daerah pesisir dan DAS di Sipora memiliki risiko banjir yang sangat tinggi.

“Pemerintah harus segera menghentikan penerbitan izin-izin industri ekstraktif di pulau-pulau kecil dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin yang sudah ada. Suara masyarakat adat tidak boleh diabaikan, karena menyangkut perlindungan ekosistem dan keberlanjutan hidup mereka yang paling rentan,” pungkas Amalya Reza.

Menilik hal itu, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) menegaskan hingga saat ini PT SPS di Pulau Sipora belum memperoleh PBPH.

Sejauh ini, PT SPS sudah mengantongi Persetujuan Komitmen dalam proses pengajuan PBPH. Persetujuan Komitmen ini diterbitkan pada 28 Maret 2023 setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur, serta melalui verifikasi administrasi dan teknis.

“Persetujuan komitmen tersebut bukan izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, melainkan kesempatan bagi pemohon untuk memenuhi kewajiban sebelum dapat dipertimbangkan pemberian PBPH,” terang rilis Kementerian Kehutanan yang ditanggungjawabi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Krisdianto.

Dijelaskan Kementerian Kehutanan, adapun kewajiban yang harus dipenuhi PT SPS meliputi: (1). Penyusunan koordinat geografis batas areal kerja, (2) Penyusunan dokumen AMDAL, dan (3) Pelunasan iuran PBPH.

“Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka bukan saja PBPH tidak akan diberikan, persetujuan komitmen pun juga dapat dibatalkan,” ujar Saparis Soedarjanto, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan.

Menanggapi berbagai aspirasi masyarakat serta informasi baru yang terus bermunculan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) memilih bersikap hati-hati. Sejumlah langkah strategis pun ditempuh agar proses berjalan transparan dan sesuai aturan.

Pertama, pemerintah mendorong agar seluruh aspirasi masyarakat tersalurkan dan memastikan publik benar-benar dilibatkan dalam mekanisme AMDAL secara terbuka. Kedua, Pemerintah Provinsi diminta mengawal ketat jalannya proses AMDAL di lapangan.

Selain itu, dilakukan verifikasi terhadap dugaan aktivitas pembukaan lahan di sekitar area permohonan. Hasil verifikasi tersebut nantinya akan dikoordinasikan bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKUM) Kementerian Kehutanan untuk memastikan tindak lanjut hukum jika pelanggaran terbukti.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memutuskan untuk menghentikan sementara proses permohonan PBPH PT SPS. Langkah ini diambil hingga seluruh respons, kajian, dan telaah komprehensif benar-benar selesai dilakukan.

Jaga Sipora dari Potensi Kerusakan Ekosistem, Suara Penolakan Menguat

Gelombang penolakan rencana masuknya perusahaan kayu PT SPS di Pulau Sipora semakin meluas. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, hingga masyarakat sipil menegaskan sikapnya untuk menolak dengan beragam kekhawatiran terhadap ekosistem Pulau Sipora yang terhuyung.

Komunitas adat Uma Saureinu salah satu pihak yang kuat menolak kehadiran PT SPS, menegaskan hutan bukan hanya ruang hidup dan sumber penghidupan, tapi juga benteng alami yang melindungi desa dari bencana. “Kalau hutan adat masuk konsesi, masyarakat kehilangan ladang, obat-obatan tradisional, juga sungai akan tercemar. Yang paling kami takutkan, banjir makin besar,” kata Nulker Sababalat, anggota Uma Saureinu.

Ia menegaskan, masyarakat sudah merasakan dampak penebangan sebelumnya yang membuat banjir semakin sering dan besar. “Kami trauma. Kalau hutan habis, ancaman banjir akan jauh lebih parah,” tegasnya. Karena itu, pengurus Uma Saureinu bersama komunitas adat lain sepakat menolak kehadiran perusahaan yang akan membuka hutan adat mereka.

Sementara Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana Samaloisa, mengajak seluruh masyarakat Sipora bersatu menjaga tanah dan hutan dari ancaman korporasi.

“Saya menghimbau masyarakat untuk bersama pemerintah daerah menolak kehadiran PT SPS. Jangan lakukan langkah apapun sebelum izin ini jelas, dan mari kita berjuang agar izin ini dihentikan. Kampung dan hutan kita adalah warisan untuk anak cucu,” tegas Rinto, di kawasan Mappadegat, awal bulan Agustus lalu kepada tim liputan kolaboratif inisiatif Depati Project.

Menurutnya, persoalan izin kehutanan memang pelik karena sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Meski demikian, ia sudah menyurati Menteri Kehutanan untuk meminta izin PT SPS ditinjau ulang. “Kalau perusahaan tidak membangun pengolahan kayu (sawmill) di sini, maka sikap saya tetap di garda terdepan menolak,” kata Rinto.

Selain alasan lingkungan, ia juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan. Izin PBPH ini memicu konflik di tengah masyarakat, karena ada sebagian yang tergiur menjual tanah, sementara yang lain menolak. Padahal, tanah di Mentawai adalah milik komunal yang dikelola berdasarkan suku.

Rinto menilai pengalaman masa lalu sudah cukup menjadi pelajaran. Perusahaan-perusahaan hutan yang pernah masuk ke Mentawai hanya meninggalkan jejak deforestasi tanpa memberi keuntungan bagi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan konsolidasi masyarakat adalah kunci untuk menolak PT SPS.

Kendati demikian, Bupati Rinto akan mempertimbangkan rencana investasi PT SPS, jika perusahaan membangun sawmill atau pengolahan kayu).

“Karena dampaknya bisa lebih terkontrol. Kayu yang ditebang diolah, ada reboisasi, dan ekonomi lokal bergerak. Namun, jika tidak membangun sawmill, saya berada di garda terdepan untuk menolak,” tukasnya.

Menurutnya, kebanyakan perusahaan kayu sekarang hanya menebang, membawa kayu keluar, tanpa jejak tanggung jawab. “Itu yang saya tolak,” katanya.

Sekaitan dengan hukum administrasi, Pemkab Mentawai dihadapi pada dilema soal izin. Artinya, meskipun secara aturan ada larangan, jika izin sudah keluar, maka kegiatan perusahaan dianggap legal.

“Inilah masalahnya. Izin dari pusat bisa mengabaikan realitas di daerah. Karena itu, saya sudah menyurati Menteri Kehutanan untuk meminta agar izin ini tidak dilanjutkan, mengingat penolakan kuat dari masyarakat dan pemerintah daerah,” tandasnya.

Menanggapi keinginan Bupati Mentawai untuk membangun shawmill, Bakhrial mengatakan PT SPS akan membuat rencana kerja jangka panjang (RKU) yang menjadi dasar pengelolaan hutan lestari. “Pembangunan sawmill  merupakan bentuk komitmen kami untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan kayu, sehingga diharapkan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” terang Bakhrial yang juga terbilang sebagai pemegang saham PT SPS, dalam surat berbalas pertanyaan yang diajukan tim peliput kolaboratif inisiatif Depati Project.

Suara penolakan terhadap PBPH PT SPS juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Mentawai, Ibrani Sababalat. Ia menilai kehadiran perusahaan semacam ini tidak pernah memberi manfaat bagi masyarakat, justru meninggalkan persoalan.

“Sikap saya jelas menolak. Dari pengalaman sebelumnya, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat dari perusahaan pengelola hutan seperti ini,” tegas Ibrani, bulan Juli lalu.

Ia menambahkan, proses izin yang dijalani PT SPS sudah memicu konflik sosial karena ada yang mendukung dan menolak. “Padahal tanah di Mentawai bersifat komunal, milik suku. Kehadiran perusahaan hanya memperuncing perselisihan,” ujarnya, bulan Juli lalu.

“Mentawai terbuka dengan investasi karena akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun investasi yang dibutuhkan Mentawai bukan konsep perusahaan seperti ini,” tukasnya.

Kekhawatiran dampak ekologis turut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman. Ia menyoroti fakta bahwa Pulau Sipora dengan luas 615 km² tergolong pulau kecil, di mana sepertiga lahannya justru diusulkan untuk izin pengelolaan hutan.

“Jika hutan terganggu, sumber air bersih bisa hilang. Dampaknya akan berantai, dari kekurangan air, banjir, hingga longsor. Selain itu, hutan adalah identitas budaya Mentawai. Tanpa hutan, budaya itu akan terpinggirkan,” kata Alex.

Sebelumnya, bulan Juni 2025, Alex masuk rombongan Komisi IV DPR yang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar saat reses. Menurut dia, di Pulau Sipora tidak ada pegunungan sehingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat hanya berasal dari kawasan hutan.

 “Jika kelestarian hutan terganggu, maka sumber air bersih bagi masyarakat akan berkurang bahkan bisa menghilang. Ini akan memberikan efek buruk bagi kehidupan masyarakat,” ujar Alex.

“Berkurangnya lahan hutan juga berpotensi mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor yang bisa lebih memperburuk kehidupan masyarakat Mentawai,” tambahnya.

Alex mengatakan secara budaya masyarakat adat Mentawai memiliki keterikatan yang sangat erat dengan hutan. Tanpa hutan, lanjutnya, budaya Mentawai akan terpinggirkan.

 “Karena itu, kita dari Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan untuk meninjau kembali rencana pemberian izin pengelolaan hutan bagi perusahaan di Mentawai,” tandasnya.

Sementara Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menilai izin PBPH bertentangan dengan Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

Menurut undang-undang itu, Sipora jelas-jelas masuk pulau kecil terluar. Dari sisi kecilnya, Sipora dengan luas 61 ribu Ha, masih jauh diambang batas kategori pulau kecil yakni di bawah 200 ribu Ha. Sementara dari ‘terluarnya’, Pulau Sipora berada di sisi barat Indonesia berbatasan langsung dengan perairan internasional di Samudera Hindia.

Tommy salah seorang juru bicara koalisi mengatakan, dari luasan 61 ribu Ha itu, 28.905 Ha adalah kawasan hutan produksi, 5.883 Ha hutan produksi konversi, dan 26.066 Ha APL.

Menurutnya, dalam konteks Pulau Sipora yang berlaku dalam pengelolaan hutan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2014.

 “Seharusnya tidak boleh untuk kegiatan destruktif atau eksploitasi skala besar misal penebangan kayu, pengambilan karang yang mengakibatkan kerentanan pulau itu,” tukasnya.

Trend Asia menambahkan, kehadiran PT SPS di Pulau Sipora tidak sejalan dengan semangat UU PWP3K. Walaupun izin PBPH tidak secara tegas dilarang di pulau kecil seperti halnya tambang mineral, potensi kerusakan terhadap sistem tata air jelas bertentangan dengan Pasal 23 undang-undang tersebut

Pasal ini menyatakan bahwa pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk konservasi, Pendidikan atau pelatihan, penelitian dan pengembangan, budi daya laut, pariwisata, perikanan/kelautan industri, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan.

“Pulau Sipora seharusnya diprioritaskan untuk konservasi, bukan dieksploitasi,” ujar Amelya dari Trend Asia.

Di sisi lain, BPBD Mentawai menekankan perlunya pengaturan ketat jika penebangan tetap dilakukan. “Kami hanya bisa mengimbau agar jangan ada pembukaan lahan di daerah rawan banjir. Jika izin keluar, harus jelas batas-batas wilayah yang boleh dan tidak boleh diganggu,” ujar Amir dari BPBD Mentawai.

Banjir Tantangan Aksesibilitas Menuju Surga Selancar Dunia

Sipora, dengan seluruh kecantikannya yang digandrungi peselancar dunia, sejatinya hidup dalam kepungan risiko. Ia menyimpan ombak kelas dunia, tapi aksesibilitasnya melalui jalur darat selalu dalam ancaman banjir.

Celakanya, banjir besar di Pulau Sipora kebanyakan terjadi wilayah Sipora Selatan seperti Desa Saureinu, Matobe, Nemnemleleu. Desa-desa itu merupakan simpul terpenting ruas Trans Mentawai di Sipora yang merentang dari Tuapeijat hingga tujuan utama surfing yakni Katiet di Desa Bosua, ujung selatan Pulau Sipora.

Ruas Trans Mentawai sepanjang 50 km dari Tuapeijat – Bosua, kebanyakan sudah beraspal mulus. Sehingga menjadi pilihan utama bagi peselancar mengakses surga ombak di Katiet.

Pulau Sipora  punya banyak pilihan spot surfing, antara lain Telescope, Iceland, Scarecrows, Seven Palms (di bagian utara), serta Lance’s Left dan Lance’s Right, “HT’s” atau Hollow Trees (di bagian selatan). Nah, Hollow Trees yang berada di Katiet dianggap salah satu ombak terbaik di dunia. Ombaknya berciri gelombang kanan berbentuk slinder, sangat konsisten, kuat, dan menantang, dengan kestabilan tinggi 4-7 meter.

“Ombak terbaik di Mentawai itu di Katiet dan Macaronis. Tapi dibanding Macaronis, Katiet punya kelebihan yakni bisa berpindah dari laut bagian timur Pulau Sipora dan bagian barat yang hanya memakan waktu 5-10 menit dengan motor,” ungkap pengelola wisata di Katiet, Dedi Manalu.

Maka itu, tak salah bila bulan Juli hingga akhir tahun, banyak wisatawan asing terutama peselancar berduyun-duyun ke Pulau Sipora.

Alurnya, para peselancar datang dari negara masing-masing dengan pesawat menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat. Selanjutnya meneruskan perjalanan ke Mentawai dengan kapal cepat seperti MV Mentawai Fast atau kapal ASDP seperti KM Gambolo dan KM Ambu-ambu. Untuk Mentawai Fast berangkat dari Pelabuhan Batang Arau. Sedangkan kapal ferry ASDP berangkat dari Pelabuhan Bungus. Kedua pelabuhan itu ada di Kota Padang.

Kapal tersebut mengarungi Samudera Hindia antara Padang dan Mentawai dengan radius sekitar 150 km. Untuk waktu tempu, Mentawai Fast berkisar 3,5 jam. Sementara kapal ferry sekitar 12 jam. Untuk Pulau Sipora, berlabuh di Pelabuhan Tuapeijat.

Jika sebelumnya, perjalanan menuju ke spor surfing dilakukan dengan kapal kecil atau long boat, maka beberapa waktu belakangan seiring selesainya pembangunan fisik jalan raya Trans Mentawai, maka pilihan berkendara dengan mobil menjadi pilihan realistis.

“Sesampainya di Mentawai seperti Pulau Sipora, kapal merapat di Pelabuhan Tuapeijat. Nah di sana kendaraan MPV sudah menanti untuk membawa mereka ke penginapan yang telah dipesan, lokasi sekitar sport surfing,” ungkap Dedi.

Menurut Dedi, untuk Pulau Sipora, melanjutkan perjalanan dengan mobil lebih murah dan nyaman ketimbang dengan kapal (long boat). 

“Kebanyakan yang punya mobil rental sifatnya kerjasama dengan pemilik resort atau cottage. Sekarang rental Rp.900-000-Rp.1000.000 sekali antar. Dulu Rp. 1,7 juta, kita jemput, dan antar. Atau dari sini antar ke bandara, jemput lagi ke Tuapeijat,” terang Dedi.

Bulan Juli hingga akhir tahun dikenalsebagai bulannya surfing di Mentawai. Artinya, para peselancar berjubel datang ke Mentawai karena rentang bulan tersebut, ombak sedang bagus-bagusnya untuk diselancari.

Ombak yang bagus dalam rentang itu juga bersamaan dengan cuaca yang kurang bagus. Seringkali hujan. Dan sejumlah desa yang dijalari Trans Mentawai sering banjir. Seperti kawasan Desa Saureinu dan Nemnemleleu pertengahan bulan Juli lalu.

Banjir di sana bukan saja melimpahkan air yang menenggelamkan ladang, rumah, namun juga jalan raya. Alhasil, banjir di desa-desa itu menganggu lalu lintas wisatawan terutama mancanegara menuju surga ombak buat selancar di Katiet sekitarnya, Desa Bosua, wilayah paling selatan Pulau Sipora.

“Banjir pas berangkat, tahu-tahu dapat informasi sudah banjir di kawasan Saureinu. Jadinya tak bisa berangkat,” beber Dedi, mengisahkan banjir besar bulan Juli lalu.

Air bercampur lumpur bawaan banjir juga menjadi persoalan bagi titik lokasi surfing. Sebab, banjir yang berlabuh ke laut membentuk sedimen, dan membuat keruh permukaan laut. Hal ini menjadi persoalan tatkala sedimen banjir berada di kawasan surfing.

“Peselancar suka airnya tempat bermain bersih (clean). Dan untung di Katiet tak ada sungai. Beda dengan Mappadegat yang berawa, banjir membuat kondisi laut keruh. Sehingga kebanyakan peselancar hanya bertahan 3 hari di sana, dan biasanya pindah ke Katiet,” ungkap Dedi.

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai, Aban Barnabas Sikaraja mengatakan, kalau akses terputus di ruas jalan Trans Mentawai antara Tuapeijat – Bosua (Katiet), tentu sangat menganggu wisatawan yang mau ke Katiet atau kembali ke Padang.

“Bisa ketinggalan kapal, apalagi kalau cuaca buruk. Padahal dalam pariwisata, kepastian akses itu kebutuhan dasar,” tegas Aban.

Dia berharap, jangan ada banjir menggagu ke lokasi wisata. Dalam dunia wisata, katanya,  transportasi harus lancar. Sebab, wisatawan pasti sudah menskedulkan untuk berwisata.

“Kapal tak berjalan juga kacau. Pariwisata, akses harus sesuartu yang pasti. Wisatawan yang datang kebanyakan peselancar sudah menskedulkan jadwal. Hari ini ke Mentawai, minggu depan ke Lombok, kiranya tak bisa keluar kapal badai. Kepastian transportasi dan akses aman adalah syarat mutlak untuk mengembangkan pariwisata Mentawai,” tambahnya.

Ia menjelaskan, para peselancar biasanya berkunjung ke empat pulau utama di Mentawai, dengan Sipora sebagai lokasi favorit. Spot selancar yang populer antara lain Katiet, Bintang, Lexud, Telescope, dan Ombak Tidur.

“Di Katiet, peselancar tidak perlu menyewa speedboat karena bisa ditempuh sekitar 2,5 jam dari Tuapeijat lewat jalur darat. Mereka bisa memakai mobil rental baik disediakan pihak penginapan maupun warga. Secara biaya, surfing di sini relatif lebih murah, meski resort-resortnya memang cukup mahal,” jelas Aban.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, terus menunjukkan tren positif.

Pada 2024, tercatat sekitar 9.000 wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Mentawai, mayoritas untuk berselancar. Dengan tarif surfing tax Rp2 juta untuk masa tinggal 15 hari, pemerintah daerah berhasil membukukan pendapatan Rp9,8 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2023 yang hanya mencapai Rp7,4 miliar. Tahun ini, Dinas Pariwisata menargetkan pendapatan surfing tax bisa menembus Rp15 miliar.

Meski potensinya besar, infrastruktur pendukung pariwisata masih menghadapi tantangan. Salah satunya banjir yang kerap melanda sejumlah desa di ruas jalan Tuapeijat – Katiet (Bosua) seperti di Sairenuk dan Gosoinan.

Terkait pembangunan resort, Aban menekankan perlunya pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga dinas. Hal ini karena izin pembangunan resort melibatkan banyak instansi, seperti IMB di PUPR dan Amdal di Dinas Lingkungan Hidup.

“Di Katiet, investasi harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan masalah ke depan. Kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk investor, tapi tetap taat aturan dan mengurus izin sesuai ketentuan,” ujarnya.

Aban juga menyinggung soal pengawasan pemungutan surfing tax. Ia mengakui masih ada potensi kebocoran, namun Pemkab telah membentuk tim pengawasan.

“Petugas mendatangi resort, kapal, hingga dermaga untuk memeriksa bukti pembayaran. Wisatawan yang sudah membayar mendapat resi dan gelang khusus sebagai tanda. Semua pendapatan langsung masuk ke kas daerah,” terang Aban.

Ia menambahkan, wisatawan backpacker pun tetap dikenakan retribusi saat tiba di dermaga, melalui petugas di Tourism International Centre (TIC).

“Intinya, surfing tax ini bukan hanya pemasukan bagi daerah, tapi juga bagian dari tata kelola pariwisata yang lebih tertib dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sekaitan dengan rencana perusahaan kayu PT SPS berusaha di hutan Sipora, Aban menolak mengikuti sikap bupati.

Sandang menekankan pentingnya membangun ketangguhan berbasis keluarga. “Kalau kita hanya mengandalkan kelompok, seringkali komunikasi dan pelatihan tidak terserap merata. Keluarga justru menjadi basis paling efektif untuk memahami potensi bencana,” tambahnya.

Namun, Sandang mengakui ada sejumlah tantangan. Pertama, kesiapsiagaan sering kali bersifat reaktif, baru bergerak ketika bencana terjadi, ibarat pemadam kebakaran. Padahal, kesiapan harus dibangun sebelum bencana datang. Kedua, ego sektoral antar lembaga masih kuat. Ketiga, sektor swasta belum menempatkan kesiapsiagaan bencana sebagai kewajiban.

Ia mencontohkan kawasan wisata di Mentawai. “Banyak resort mengklaim ramah bencana, tapi mana jalur evakuasinya? Di Katiet misalnya, kita tidak melihat adanya jalur evakuasi. Padahal Mentawai ini kawasan wisata sekaligus kawasan bencana,” katanya.

Sandang menegaskan bahwa tata ruang dan pengelolaan wisata seharusnya terintegrasi dengan mitigasi bencana. Forum PRB Mentawai pun terus mendorong pemerintah dan swasta untuk menerapkan regulasi, termasuk mengoptimalkan Perda RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) Mentawai yang sudah mencakup pembentukan forum PRB dan KSB (Kelompok Siaga Bencana).

“Wisata Mentawai tidak boleh dilepaskan dari aspek pengurangan risiko bencana. Ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga soal keberlanjutan daerah dan masyarakatnya,” pungkas Sandang.

Menimbang Ulang Sipora: Pulau Kecil di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan

Pulau Sipora jelas-jelas tergolong pulau kecil dan rentan bencana. Tapi kok bisa-bisanya sebuah perusahaan kayu menjalani proses perizinan usaha ekstraktif yang masih berjalan sampai sekarang?

Mungkin bisa dilihat dulu bagaimana kronologisnya berjalan. Ada silang pendapat, surat berbalas surat terkait perbedaan perspektif mengenai pengelolaan Pulau Sipora.

Kisah panjang pengajuan izin PBPH PT SPS bermula pada 7 Maret 2016, ketika PT SPS melayangkan surat bernomor 025/Dir-002/JKT/III/2016. Surat itu berisi permintaan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Permintaan tersebut mendapat respons cepat. 29 Maret 2016, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat menerbitkan surat bernomor 522.1/635/PH-2016 yang memuat kajian teknis atas permohonan IUPHHK-HA dengan luasan 31.049,37 hektare.

Tidak lama berselang, 25 April 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengirimkan surat bernomor 522.1/81/Periz/BKPM&PPT/IV/2016 kepada Menteri LHK c.q. Kepala BKPM RI. Surat ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PT SPS. Namun, rekomendasi yang diberikan lebih kecil dari yang diajukan: hanya 25.325,34 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 22.901,20 hektare bahkan belum memiliki arah pemanfaatan yang jelas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Enam tahun kemudian, polemik kembali mengemuka. Dalam rapat yang digelar di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2022, para pejabat lintas kementerian duduk bersama. Rapat yang dipimpin Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK itu melibatkan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, perwakilan eselon I KLHK, serta Dinas Kehutanan Sumbar. Kesimpulan rapat tegas: Pulau Sipora adalah pulau kecil yang rentan secara ekologi, sehingga tidak layak diberikan izin usaha untuk pemanfaatan hasil hutan kayu yang bersifat eksploitatif. Jika pun izin diberikan, bentuknya hanya boleh sebatas pemanfaatan jasa lingkungan.

Namun, arah kebijakan itu tampak bergeser. 19 Juli 2022, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK menerbitkan surat bernomor S.114/BPUH/UPHW1/HPL.2/7/2022 yang ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Surat ini justru meminta pertimbangan kawasan pulau kecil dan pesisir untuk keperluan perizinan pemanfaatan hutan, meski rapat sebelumnya telah merekomendasikan larangan izin eksploitasi kayu di Pulau Sipora.

Pada 27 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkirim surat kepada Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal Pertimbangan Pemanfaatan Pulau Sipora, Kabupaten Mentawai untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Pada 30 Agustus 2022, PT Sumber Permata Sipora (SPS) mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 27.516 hektare di Pulau Sipora. Rencana usaha mencakup pemanfaatan kayu hutan alam serta jasa lingkungan wisata alam.

Tahap perizinan berlanjut dengan keluarnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada 24 Januari 2023. Dokumen ini diterbitkan atas nama Menteri ATR/BPN dan Menteri Investasi/BKPM. Namun, terjadi ketidaksesuaian: dalam PKKPR disebut kegiatan adalah pemanfaatan kayu hutan tanaman (KBLI 02111), sementara dalam dokumen AMDAL yang diproses di DLH Sumbar justru tercantum pemanfaatan kayu hutan alam (KBLI 02121) serta hasil hutan bukan kayu (KBLI 02209). Bahkan, titik koordinat lokasi yang diajukan sempat mengacu ke wilayah Ciwaringin, Bogor, bukan di Pulau Sipora.

Meski demikian, pada 28 Maret 2023, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, atas nama Menteri LHK, menerbitkan Surat Persetujuan Komitmen untuk areal hutan produksi seluas 20.706 hektare. PT SPS diwajibkan memenuhi komitmen berupa penetapan koordinat batas areal, penyusunan dokumen lingkungan hidup, serta pelunasan iuran PBPH.

Proses berlanjut hingga 2024 dengan penyerahan dokumen lingkungan, konsultasi publik, serta pembahasan dalam rapat Komisi Penilai AMDAL. Pada 2025, berbagai instansi mengeluarkan rekomendasi teknis, termasuk analisis dampak lalu lintas dan mutu emisi.

Namun, di tengah proses administratif, penolakan masyarakat adat dan sipil semakin menguat. Pada 16 Mei 2025, Suku Saumagerat menegaskan penolakan atas izin PT SPS di lahan adat mereka. 20 Mei 2025, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pulau Sipora juga menyatakan keberatan resmi. Sehari kemudian, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menegaskan sikap serupa dan menyiapkan advokasi.

Puncaknya, dalam rapat Komisi Penilai AMDAL pada 22 Mei 2025, rencana usaha PBPH PT SPS dinyatakan layak oleh sebagian pihak. Namun, Perkumpulan Qbar Indonesia Madani menegaskan bahwa rencana ini tidak layak lingkungan, dan sikap penolakan tersebut dikirimkan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup agar tidak menerbitkan persetujuan lingkungan.

Kronologi ini memperlihatkan tarik-menarik kepentingan antara prosedur administratif perizinan dan penolakan kuat masyarakat adat serta kelompok sipil yang menilai rencana usaha PT SPS lebih banyak membawa risiko daripada manfaat.

Rentetan alur panjang usaha PT SPS menapak di kawasan hutan di Sipora, cukup menarik pada 27 Juli 2022, sekaitan bersuratnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal Pertimbangan Pemanfaatan Pulau Sipora, Kabupaten Mentawai untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Secara eksplisit, Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Pulau Sipora memiliki luas sekitar 593 km². Dari total daratan itu, lebih dari separuhnya atau 57,42% berstatus kawasan hutan dengan rincian Hutan Lindung (HL) seluas 6,6 km², Hutan Produksi (HP) seluas 315,5 km², serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 17,7 km². Sementara itu, 42,58% sisanya atau 251,93 km² masuk dalam kategori Area Penggunaan Lain (APL).

Dijelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (3) menegaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil hanya dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah syarat penting, yakni pengelolaan lingkungan yang baik, menjaga kelestarian tata air setempat, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Lebih jauh, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 Pasal 4 juga mengatur bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya hayati, kelestarian ekosistem, daya dukung lingkungan, hingga kondisi sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Selain itu, keberadaan situs budaya tradisional, jenis teknologi yang digunakan, serta potensi dampak lingkungan juga wajib menjadi pertimbangan utama.

Surat atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf itu menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, khususnya terkait pemanfaatan hasil hutan kayu di kawasan hutan Pulau Sipora, berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, kami berpendapat bahwa pemanfaatan kawasan hutan di Pulau Sipora hanya dapat dilakukan secara selektif dan harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya dalam surat tersebut.

Sekaitan dengan penerbitan Surat Nomor B.1347/DJPRL.3/PRL.240/VII/2022 itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Djirektorat Jenderal Pengelolaan Laut, Ahmad Aris menegaskan penerbitan surat tersebut bukan tanpa dasar. Pertama, surat itu merespons permintaan resmi dari Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan KLHK (Surat Nomor: S.114/BPUH/UPHW1/HPL.2/7/2022 tanggal 19 Juli 2022). Kedua, DJPRL memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan pesisir serta pulau-pulau kecil, sesuai mandat Permen KP No. 48/2020.

“Adapun hasil rapat 12 Juli 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Karena itu, keputusan harus dikembalikan pada payung hukum yang berlaku, baik Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maupun aturan kehutanan. Dengan kata lain, selama Pulau Sipora berstatus kawasan hutan, segala perizinan tetap tunduk pada kewenangan KLHK dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan pulau kecil,” terangnya.

Menurutnya, istilah “selektif” yang digunakan KKP merujuk pada sistem tebang pilih, sebuah metode silvikultur dalam pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 dan revisinya (P.65/Menhut-II/2014). Skema ini diyakini lebih ramah karena menekankan pemeliharaan ekosistem.

Namun, KKP mengingatkan bahwa pelaksanaan sistem ini tidak boleh melanggar prinsip perlindungan pulau kecil. Surat DJPRL No.1347/DJPRL.3/PRL.240/VII/2022 secara tegas menekankan bahwa pemanfaatan hutan di Sipora tidak boleh bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) UU No.1/2014, yang mewajibkan pemanfaatan pulau kecil harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; menjaga kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, Permen KP No.53/2020 juga mempertegas bahwa setiap pemanfaatan pulau kecil wajib memperhatikan daya dukung lingkungan, kerentanan ekosistem, kondisi sosial budaya masyarakat, hingga keberadaan situs budaya tradisional.

“Dengan kata lain, setiap izin di Sipora harus ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian karena pulau kecil memiliki kerentanan ekologis yang tinggi,” pungkasnya.

KKP juga menegaskan selama pemanfaatan dilakukan di kawasan hutan, ketentuan hukum kehutanan tetap berlaku. Namun, penegasan perlindungan pulau kecil tetap menjadi prinsip utama yang tidak bisa dinegosiasikan.

Menyikapi rencana investasi PT SPS dengan skema PBPH di kawasan hutan yang menyasar kayu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari mengingatkan prinsip; kita jaga alam. Alam jaga kita.

*Karya jurnalistik ini hasil liputan investigasi kolaborasi yang diinisiasi Depati Project – SIEJ, dengan melibatkan Langgam.id, Tempo, KBR, Law Justice, Mentawai Kita, Ekutorial

The post Sipora: Pulau Kecil, Beban (Bencana) Ekologis Besar appeared first on Langgam.id.

Mulut kaduanya bergetar, doa merambat dalam suara yang patah-patah. Sementara linangan air mata terus mengalir tanpa bisa dikeringkan siliran angin gunung yang berhembus lembut dan sejuk.

Manismar, yang 12 tahun hidup dalam penjara Solok, meratap kencang, memuntahkan kepiluan yang membekapnya lebih dari separuh abad.

“Selamatlah tenang arwah kawan-kawan ini, ya Allah. Yang mati teraniaya,” lapal demikian lafal sebait doa yang dipanjatkan Manismar.

Di sampingnya, Nadiani tak kalah pilu. Mereka saling meratap, saling mengutuk peristiwa yang menorehkan luka paling getir dalam hidup. Bagi keduanya, ziarah itu bukan sekadar ritual, melainkan upaya meringankan beban trauma yang menyandera lima dekade terakhir.

Hari itu, menjadi pertama kalinya Manismar berani mendatangi situs kuburan massal yang selama ini hanya ia dengar dari bisik-bisik warga. Hatinya yang rapuh kerap menolak, tapi bujukan Nadiani membuatnya memberanikan diri. “Di jurang itu,” ujar Nadiani sambil menunjuk, “kawan-kawan kita dilempar begitu saja.”

Kuburan di Jurang, Ingatan yang Dipendam

Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) memperkirakan ada lebih dari 26 ribu korban di Sumatra Barat akibat peristiwa politik tersebut. Lokasi kuburan massal tersebar di banyak daerah: Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Tanah Datar, hingga Pesisir Selatan.

“Angka korban peristiwa 1965 mungkin lebih tinggi itu. Pasalnya di masa itu, tercatat lebih dari 3 juta anggota PKI meninggal. Jika digabungkan dengan mereka yang aktif di PKI, angkanya bisa sekitar 26 juta,” kata Ketua YPKP 65 Bedjo Untung, suatu hari.

Di Pesisir Selatan, nama Bukit Pulai paling sering disebut. Jurang di tepi jalan lintas Painan–Bengkulu itu diyakini menjadi tempat pembuangan puluhan tubuh. “Sekitar 40 orang dikubur di sana,” kata Nadiani, yang pertama kali menziarahi lokasi itu pada 2014.

Karakteristik kuburan massal nyaris serupa: berada di jurang-jurang hutan atau kedalaman ngarai. Mayat-mayat, bahkan menurut pengakuan penyintas, saat sekarat dilempar begitu saja, tanpa ritual pemakaman, tanpa pengakuan.

Nadiani: Antara Tari, Tuduhan dan Kehilangan

Dua bulan sebelum langit Indonesia diguncang tragedi 1965, pelataran Jam Gadang, Bukittinggi, penuh riuh sorak. Pemuda-pemudi berpakaian adat Minangkabau menari dan bernyanyi, menyambut kedatangan Ibu Negara Hartini Sukarno yang saat itu dinobatkan sebagai Bundo Kanduang.

Di antara para pementas, Nadiani, guru muda SD Negeri 4 Bukittinggi, tampil memimpin barisan. Punya hobi menari dan olah raga sejak kecil, Nadiani mendapatkan ruang yang nyaman untuk berkembang di Lekra. Sebagai guru, ia pun bergabung dengan PGRI Non-Vaksentral sekitar bulan Juli 1965. Tak ada muatan atau orientasi politik tatkala Nadiani bergabung di dua lembaga itu. Semata karena punya kesamaan nilai yang ia anut.

 “Saya mencintai kesenian, Lekra memberi ruang yang sesuai dengan idealisme saya,” kenang Nadiani.

Namun kegembiraan di bawah Jam Gadang itu segera berganti duka. Akhir September 1965, kabar huru-hara politik dari Jakarta merembes ke Bukittinggi. PKI dituding makar, dan siapa saja yang dianggap bersinggungan langsung diberangus.

“Kami tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Tiba-tiba sekitar tanggal 4 Oktober 1965, saya dipanggil ke Dinas Pendidikan dan diberhentikan mengajar. Suratnya melarang saya meninggalkan kota, dan setiap hari harus melapor ke sekolah,” kisah Nadiani.

Tentu saja dia jadi bingung, dan menyampaikan ke orang tuanya yang di tinggal di Jambi bahwa ia dipecat, dan tak dapat gaji lagi. Suaminya yang sedang tugas belajar di Padang, juga tidak dapat gaji, sehingga mengajar di SMP Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) Padang. Baperki, Yayasan Prayoga di Padang, untuk mendapat tambahan uang.

Baperki adalah organisasi sosial komunitas Tionghoa yang didirikan di Jakarta tahun 1954, yang bertujuan membangun masyarakat sosialis berdasar Pancasila dan UUD 1945 dan mendukung sikap politik Presiden Sukarno yang anti kapitalisme dan imperialisme. Sehingga Baperki kerap dikaitkan dengan PKI.

“Dalam kebingungan itu, saya berkumpul dengan kawan-kawan lain yang dapat surat pemberhentian itu. Ada apa ini? Disampaikan salah seorang kawan, bahwa di Jakarta ada pemberontakan. Itu dilakukan PKI,” cerita Nadiani.

Tidak diperbolehkan mengajar, Nadiani mengisi kesibukan dengan berjualan kue. Sebulan setelah itu, suaminya pulang dari Padang. Ia juga dipecat dari pekerjaannya. Dan kisahnya kemudian, ia pun tak digaji lagi dan tak pernah menerima uang pensiun yang dijanjikan hingga kini.

Bulan Oktober 1965, Nadiani bersama Achiar tengah mengaduk-aduk adonan kue di dapur, lalu terdengar ketokan pintu dari luar. Syahdan, Nadiani membuka pintu. Ia terkejut, beberapa orang berpakaian militer kini ada di depan matanya. Ia mengingat sejumlah nama seperti Letnan II Wagiran dan Slamet.

Secarik surat diperlihatkan ke Nadiani, dengan isi terpenting soal menjemput suaminya. Tanpa bisa banyak bernegosiasi, suaminya yang tengah mengaduk adonan kue, dibawa ke kantor Corp Polisi Militer (CPM), yang berjarak sekitar 500 meter dari rumahnya. Tanpa persiapan apa, hanya pakaian yang melekat di badan, suaminya lantas hilang dari pandangan.

Ada istilah yang begitu lumrah saat itu. ‘dibon’. Artinya dijemput paksa, dan kemudian tak pernah pulang kembali. Kata-kata itu pun terngiang di benak Nadiani.

Nadiani sempat ditawari ikut naik mobil tentara, namun menolak. “Saya hamil tua, anak masih kecil, saya pilih jalan kaki,” kenangnya. Sesampai di CPM, ia diperiksa. Tuduhan datang dari laporan salah nama: Nadiarni. Ia menolak keras, karena namanya jelas Nadiani. Setelah interogasi singkat, ia diizinkan pulang. Suaminya tidak.

“Sejak itu, suami saya tidak pernah kembali. Dibawa, dibon, dan hilang,” ucapnya lirih.

Sejak hari itu, hidup Nadiani runtuh. Ia melahirkan anak keduanya tanpa suami di sisinya. Ia mencari ke mana-mana, bertanya ke tentara, bahkan ke pimpinan CPM, namun jawaban yang diterima selalu mengambang, dibawa ke Medan” atau sekadar hardikan.

Cobaan itu lebih berat daripada kurungan penjara. Nadiani tetap diwajibkan melapor setiap hari ke CPM, sembari menggendong bayinya yang baru lahir. “Mungkin saya tidak dibawa, karena sedang hamil dan punya anak kecil. Tapi justru di luar penjara, cobaan lebih kejam,” tuturnya.

Kisah Nadiani dan Manismar adalah fragmen kecil dari sejarah besar yang kerap dilupakan. Di balik statistik puluhan ribu korban, ada wajah-wajah renta yang masih menanti pengakuan. Ada doa-doa yang terucap lirih di tubir jurang, agar mereka yang mati teraniaya tak hilang begitu saja dari ingatan bangsa.

Bagi Nadiani dan Manismar, perjalanan menziarahi kuburan massal bukan sekadar mengenang, melainkan melawan lupa.

Menyulam Luka, Menguatkan Sesama

Nadiani dan Manismar bukan sekadar korban peristiwa 1965. Mereka adalah saksi yang memilih bangkit dari keterpurukan, berdamai dengan trauma, lalu mengetuk hati penyintas lain agar tak terus terkubur dalam diam.

Bagi Nadiani, luka itu bukan hanya miliknya. “Saya yakin, apa yang saya alami, juga dialami banyak perempuan lain. Bahkan mungkin lebih pedih,” ujarnya. Dari keyakinan itu ia berangkat: mengajak sesama penyintas untuk berani bicara, percaya diri, dan bersama-sama menuntut hak yang selama ini dirampas.

Sejak awal 2000-an, Nadiani dipercaya memimpin YPKP 65 Sumatra Barat. Bersama Manismar, Yohanisun, dan Rosmina, ia menempuh jalan terjal: keluar masuk kampung mencari penyintas, mendata korban, hingga menandai kuburan massal. Dua dekade terakhir hidupnya banyak dihabiskan di jalan, menziarahi luka orang lain sekaligus memulihkan luka dirinya sendiri.

“Ini bukan hanya untuk saya, tapi warisan bagi generasi selanjutnya. Saya kasihan pada kawan-kawan yang kehilangan suaminya. Maka saya pergi menemuinya, mencari kuburannya. Tanpa lelah,” tutur Nadiani.

Ia mendekati penyintas dengan empati. Pertanyaan sederhana selalu ia lontarkan: bagaimana ekonomi, bagaimana nasib anak-anak dan cucu? Pertanyaan yang membuat mereka merasa tidak sendirian. Namun tidak semua bisa mudah tersentuh. Banyak yang masih bungkam, tersandera trauma. “Kadang mereka hanya menangis. Ada yang menunduk. Tapi perlahan, setelah saya pulang, mereka justru datang ke rumah. Semangatnya hidup kembali,” kata Nadiani.

Bedjo Untung, Ketua YPKP 65, mengakui trauma penyintas di Sumatra Barat berbeda dengan di Jawa. Di Jawa, interaksi dengan pemerintah maupun masyarakat sipil relatif lebih sering, membuat penyintas lebih berani bersuara. “Sedangkan di Sumatra, minim informasi, masih banyak yang belum berani tampil,” ujarnya.

Namun, langkah-langkah kecil yang ditempuh Nadiani dan kawan-kawan menjadi jembatan. Meski terbatas, upaya menjalin komunikasi, bahkan lewat grup WhatsApp, adalah tanda bahwa penyintas perlahan keluar dari senyap panjang.

Akar Budaya Minangkabau Benteng Resiliensi Penyintas 1965

Pasca peristiwa 1965, resiliensi penyintas rapuh karena minimnya kehadiran negara. Alhasil, penyintas banjir stigma, trauma yang diwariskan lintas generasi, dan luka yang tak pernah diakui negara membuatnya seperti tambalan di kain compang-camping. “Diam memang bisa jadi cara bertahan,” kata Nadiani suatu ketika, “tapi diam juga bisa jadi kuburan dalam diri kita.”

Sejarawan Universitas Andalas Yenny Narni mengurai bagaimana resiliensi penyintas 1965 di Sumatra Barat beberapa dekade terakhir. Hal yang menarik adalah bagaimana resiliensi perempuan Minangkabau pasca-1965 lahir bukan dari hadirnya negara, melainkan dari kekuatan budaya dan solidaritas lokal. Rumah gadang dan tanah pusaka memberi tempat berlindung bagi janda politik. Agama memberi legitimasi moral. Sementara dukungan keluarga dan suku menopang ekonomi sekaligus emosi.

Sejarah bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi juga ruang perebutan makna. Hal itu ditegaskan Yenny Narni dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Sejarah Sosial, Fakultas Ilmu Budaya di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sabtu (23/8/2025). Pengukuhan Guru Besar Yenny Narni ini juga dihadiri Nadiani yang datang dari Bukittinggi.

Mengangkat tema “Sejarah Sosial: Resiliensi dan Pelajaran Bertahan Hidup dari Pembunuhan Massal 1965”, Yenny menyoroti bagaimana negara kerap menuliskan sejarah dengan sudut pandang tunggal, bahkan mengabaikan sisi kemanusiaan korban.

“Selama Orde Baru, narasi 1965–1966 dibangun untuk mendiskreditkan korban, memutus sebab-akibat, dan mengaburkan dimensi kemanusiaan, terutama pengalaman perempuan,” ungkapnya.

Namun di tengah absennya negara, Yenny menemukan kisah resiliensi yang lahir dari akar budaya Minangkabau. Sistem matrilineal, tanah pusaka, serta rumah gadang menjadi benteng pertama yang menyelamatkan banyak janda politik dari keterpurukan. Islam, dengan reputasi sebagai “Muslimah taat”, memberi legitimasi moral yang meredakan stigma. Sementara dukungan suku dan keluarga besar menopang secara ekonomi maupun emosional.

“Banyak perempuan memilih diam demi melindungi anak. Diam itu adalah strategi, meski pada akhirnya bisa menjelma kuburan trauma,” ujarnya.

Menurut Yenny, resiliensi tersebut bukanlah keajaiban, melainkan hasil perjuangan panjang. Ia merujuk pada teori Alan Sroufe tentang jalur kehidupan trauma, Giddens tentang struktur sosial, Ungar tentang navigasi jaringan sosial, hingga Bandura mengenai self-efficacy, rasa mampu yang lahir ketika anak berhasil sekolah atau rumah gadang tetap bertahan.

Dalam pandangannya, wacana penulisan sejarah dengan “tone positif” yang kini didorong pemerintah justru berisiko menghapus pelajaran berharga dari masa lalu. “Jika pengalaman korban dihapus, yang hilang bukan hanya fakta, tetapi juga pelajaran penting tentang daya tahan bangsa ini,” katanya.

Yenny menyebut ada dua risiko besar bila luka masa lalu terus ditutupi: lahirnya legitimasi bagi impunitas, serta pemiskinan pengetahuan generasi muda. “Mereka tidak akan pernah tahu bagaimana stigma digunakan untuk mengontrol tubuh perempuan, atau bagaimana diam pernah dipaksakan sebagai cara bertahan hidup,” ujarnya menegaskan.

Sebagai jalan keluar, ia mengajukan tiga rekomendasi: pertama, desegregasi narasi, yakni memasukkan kesaksian korban ke dalam sejarah utama. Kedua, dokumentasi sejarah lisan, melalui arsip kesaksian penyintas dan riset komunitas. Ketiga, forum rekonsiliasi berbasis bukti, yang memungkinkan korban dan pelaku berdialog terbuka sebagaimana model Truth and Reconciliation Commission di Afrika Selatan.

“Sejarah bukan milik penguasa, tetapi milik mereka yang pernah hidup dalam diamnya,” tutup Yenny dalam pidato pengukuhannya.

Pengukuhan Guru Besar Yenny Narni, selain dihadiri penyintas peristiwa 1965, juga terlihat sejarawan asal Australia Robert Cribb dan sejarawan sekaligus anggota DPR RI Bonnie Triyana. Robert Cribb mengapresiasi pencapaian serta keberanian Yenny Narni mengangkat isu peristiwa 1965.

Sementara Bonnie Triyana menilai, topik yang ditulis Yenny Narni hal luar biasa mengingat jarang mau mengangkat isu tersebut, apalagi dari perempuan oleh perempuan untuk konteks peristiwa yang berlatar di Sumatra Barat.

The post Resiliensi Perempuan Minangkabau dari Luka 1965 appeared first on Langgam.id.