Langgam.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sumatra Barat mengakui persoalan utama yang dihadapi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di daerah itu adalah keterbatasan modal.
Ketua Perbarindo Sumbar Bengkulu Syofian Sara mengatakan hampir setengah BPR di Sumbar terkendala modal dan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp6 miliar yang diwajibkan regulator.
"Saat ini sekitar setengah dari 80 an lebih BPR di Sumbar memang terkendala modal, sehingga kesulitan untuk memenuhi syarat modal minimum dari OJK itu," katanya kepada langgam, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan Perbarindo sudah memfasilitasi agar pemegang saham menambah modalnya, sehingga syarat modal inti sampai akhir tahun 2024 ini terpenuhi. Jika tidak mampu, juga sudah difasilitasi dengan skema merger antar BPR.
"Jadi sekarang ini memang kita dorong merger, tidak ada solusinya lagi. Karena pemegang saham juga tidak mampu menambah modal," katanya.
Dia menargetkan sekitar 50 an BPR di Sumbar akan melakukan merger sampai akhir tahun ini, guna memenuhi persyarakat modal minimum dari Otoritas Jasa Keuangan.
Syofian mengatakan secara kinerja, BPR cukup baik meski rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) cukup tinggi. Terutama penyebabnya, adalah macetnya pembayaraan cicilan dari nasabah BPR di banyak daerah yang mengalami bencana di Sumbar.
Adapun, data OJK per Maret 2024 mencatatkan penyaluran kredit BPR Sumbar mencapai Rp1,9 triliun, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp1,8 triliun, dengan rasio NPL mencapai 9,48 persen jauh di atas ambang batas regulator. (*/Fs)
