Langgam.id - Sinergitas pemerintah pusat dan daerah amat diperlukan dalam perencanaan dan melaksanakan agenda pembangunan. Sinergitas akan membawa keberhasilan.
"Keberhasilan menurunkaEMENDn EMENantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat," kata Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, di Padang, Senin (25/2/2019).
Menurutnya, salah satu keberhasilan pemerintah pada tahun 2018 adalah menurunkan kemiskinan dari 10,12 persen pada 2017 menjadi 9,66 persen.
Selain persoalan kemiskinan Hadi juga mengajak semua pihak agar bekerjasama dalam pembangunan manusia, meningkatkan konektivitas dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, pengurangan jumlah pengangguran dengan meningkatkan kualitas manusia, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
Hadi juga mengajak agar semua pihak berupaya menggali potensi di setiap daerahnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah untuk kemajuan Indonesia.
Ia hadir di Padang untuk membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Wilayah I (Sumatra dan Jawa-Bali) tahun 2019.
Acara yang dielat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas) tersebut akan digelar selama lima hari, hingga Jumat (1/3/2019).
Rakortek dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari Sumatra, Jawa, dan Bali. Acara tersebut juga dihadiri oleh wakil gubernur Sumatra Barat serta walikota dan bupati se Sumatra Barat.
Menurut Hadi, rakortek bertujuan membangun kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat melalui Kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah melalui Bappeda provinsi dan OPD atau dinas tentang program, kegiatan, proyek, dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Rakortek ini merupakan rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit yang hadir dalam kesempatan itu berharap kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah semakin solid. Sehingga, kebijakan dan program kementerian atau lembaga tidak lagi bersifat sektoral, tapi juga direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu.
"Kami berharap dari hasil rapat koordinasi kita bisa menyusun program-program yang terpadu, mari kita sinkronkan program dengan harmoni," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa di Sumatra Barat masih memiliki desa-desa yang tertinggal, termasuk tiga kabupaten yang masih termasuk daerah tertinggal.
"Saat ini sedang dievaluasi oleh kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, mudah-mudahan ada perubahan setelah ini, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan bagi warganya, dalam waktu dua tahun sisa pemerintahan kami dengan gubernur, kami ingin menyelesaikan tugas ini, terutama untuk daerah-daerah tertinggal, " katanya. (Rahmadi/HM)
