Kayu 14,9 Kubik Temuan Dishut Sumbar Diserahkan untuk Pembangunan Masjid di Pessel

Kayu 14,9 Kubik Temuan Dishut Sumbar Diserahkan untuk Pembangunan Masjid di  Pessel

Kayu temuan Dishut Sumbar diserahkan untuk pembangunan masjid. (Foto: Dok. Adpsb)

Langgam.id – Sebanyak 14,9 kubik kayu tak bertuan temuan Dinas Kehutanan Sumbar, diserahkan untuk pembangunan dua masjid di Kabupaten Pesisir Selatan. Kayu yang dijadikan bantuan sosial tersebut, sebelumnya telah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Painan.

“Kayu hasil temuan ini bisa kita hibahkan. Semoga kayu ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid. Ini halal. Karena sudah melewati proses peradilan” sebut Gubernur Sumbar Mahyeldi usai penyerahan kayu hasil temuan di Masjid Nurul Ihsan, Bungo Pasang, Salido, Pesisir Selatan, dikutip, Sabtu (23/9/2023).

Diketahui, status kayu tersebut ditetapkan berdasar Keputusan Pengadilan Negeri Painan, nomor I/Pen.Pid-Peruntukan/2023/PN Pnn. Tanggal 30 Agustus 2023. Ada sebanyak 14,9 kubik yang ditemukan di wilayah kerja UPTD KPHP Pesisir Selatan Dinas Kehutanan Sumbar.

Penyerahan dilakukan untuk dua masjid, pertama untuk Masjid Nurul Ihsan, Kabun Bungo Pasang, Salido sebanyak 7,9500 m3. Kemudian di Masjid Baitul Nur sebanyak 7 m3.

Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Gubernur Mahyeldi berharap masyarakat ikut mengawasi upaya penebangan kayu secara ilegal di daerahnya masing-masing. Tujuannya agar kelestarian hutan di Sumbar terjaga, sehingga bisa diwariskan bagi anak cucu ke kelak.

“Mari masyarakat ikut menjaga pembalakan hutan. Kalau ada kayu ilegal laporkan pada petugas. Nanti kita proses, kayu temuan tersebut bisa dimanfaatkan untuk bantuan sosial,” ajak Mahyeldi.

Dikatakannya, jika tidak bisa langsung pada Dinas Kehutanan, masyarakat bisa melaporkan pada perangkat pemerintahan. Mulai dari Wali Nagari, Kepolisian, Lurah atau Camat terdekat.

Kayu bantuan sosial yang diserahkan tersebut, rencananya akan dimanfaatkan untuk memperbaiki kubah masjid Nurul Ihsan yang sudah lapuk. Sementara di Majid Baitul Nur juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan beberapa rangka kayu di masjid tersebut.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyebutkan, kayu yang dijadikan bantuan sosial tersebut adalah hasil termuan petugas Dinas Kehutanan Sumbar. Hasil patroli petugas selama Januari hingga Agustus 2023 lalu.

Ketika didapatkan, kayu tersebut tidak ada tersangkanya. Setelah diumumkan, tidak ada yang mengaku. Dinas Kehutanan memohonkan status kayu itu, menjadi kayu temuan kepada PN Painan.

“Alhamdulillah atas dukungan PN Painan, kayu tersebut ditetapkan menjadi kayu temuan,”katanya.

Kemudian, karena ada dua masjid yang mengajukan permohonan untuk dijadikan bantuan sosial. Yakni Masjid Nurul Ikhsan dan Baitul Nur. Maka, Dinas Kehutanan Sumbar kembali mengajukan permohonan ke PN Painan agar kayu dijadikan bantuan sosial.

“Hasilnya, setelah diputuskan oleh PN, sesuai UU No 18/2013, maka kayu ini diserahkan pada dua masjid pemohon tadi, yang hari ini diserahkan secara simbolis oleh pak gubernur,” katanya.

Dari total 14,9 m3 kayu yang menjadi bantuan sosial tersebut sebagian besar adalah kayu berkualitas tinggi, yakni kayu Resak. “Ini jenis kayu kuat, cocok untuk masjid. Karena bisa tahan lama,”pungkasnya. (*/Fs)

Baca Juga

Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan dari Tim Solidaritas Palestina Bersama Rakyat Indonesia untuk korban banjir di Sumatra.
Gubernur Terima Bantuan dari Warga Palestina untuk Korban Bencana Sumbar
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan