Langgam.id - Masyarakat Malalo Tigo Jurai dan sekitarnya kembali menolak pembangunan PLTS di Danau Singkarak, Rabu (15/1/2025). Penolakan tersebut diwarnai dengan sejumlah spanduk penolakan.
Penolakan itu juga bertepatan dengan sosialisasi dari PT PLN Indonesia Power dan PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, serta dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, Bupati Tanah Datar Eka Putra, perwakilan Pemprov Sumbar, hingga tokoh masyarakat.
Ketua Forum Anak Nagari Batipuh Selatan, Buchari Datuak Lelo Marajo mengungkapkan bahwa warga sebenarnya bukan menolak pembangunan namun khawatir akan nasib Danau Singkarak.
"Masalahnya saat ini, Danau Singkarak berada di ambang kehancuran dengan sedimentasi parah dan sampah," ujar Buchari, Kamis (16/1/2025).
Buchari menjelaskan terdapat banyak permasalahan di Danau Singkarak, seharusnya itu yang harus ditangani terlebih dahulu. Katanya sesuai Perpres Nomor 60 Tahun 2021, perlu perbaikan Danau Singkarak.
Ia melanjutkan, masyarakat khawatir dengan hadirnya PLTS terapung lantaran dapat membuat kondisi danau semakin kritis dan mengganggu habitat ikan.
"Danau ini merupakan sumber mata pencarian warga, terutama ikan bilih, ikan endemik Singkarak yang bernilai ekonomi tinggi," sebutnya.
Kemudian, Buchari menyebut masih ada alternatif lain sebagai tempat membangun PLTS terapung, seperti Waduk Koto Panjang yang berada di wilayah Sumatera Barat dan Riau.
"Di waduk tersebut tidak ada ikan endemik yang harus dipertahankan dan tidak ada kehidupan masyarakat yang akan dirugikan," bebernya.
Sama halnya dengan Buchari, tokoh masyarakat Batipuh Selatan Kenedi Datuak Panduko Naro menjelaskan bahwa lebih dari 75 persen masyarakat di sekitar Danau Singkarak menggantungkan hidupnya dari danau
"Kalau penghasilan dari tangkapan ikan bilih berkurang, ekonomi masyarakat juga akan lemah," sebutnya.
"Oleh sebab itu, kami sangat berkepentingan dengan kelestarian Danau Singkarak dan ikan bilih yang endemik ini," tambahnya.
Sementara itu, Bundo Kanduang Nagari Padang Laweh Malalo Elfira menuturkan sudah menampung aspirasi kaum ibu sepenuhnya dan semuanya sepakat menolak.
"Jangan artikan apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk pembangkangan kepada pemimpin. Namun, artikanlah apa yang kami sampaikan ini sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang kepada anak cucu di masa depan," tegasnya. (Iqbal/yki)
