Jumlah Peserta Tidak Aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang 216.934

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif

Rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota. [foto: Diskominfo Kota Padang]

Langgam.id - Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Fauzi Lukman Nurdiansyah mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 216.934 peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran.

Menurut Fauzi, ada dua penyebab adanya peserta yang tidak aktif atau menunggak pembayaran BPJS Kesehata. Yaitu masalah kemauan atau wilingness dan masalah ketidakmampuan membayar iuran.

Fauzi menyebutkan, dari data BPJS, diketahui bahwa persentase peserta aktif terbesar di Padang adalah pekerja penerima upah (PPU) baik dari sektor badan usaha (25 persen) maupun penyelenggara negara (21 persen). Adapun persentase peserta yang dibayarkan oleh APBD yakni 7,2 persen.

"Untuk mencapai target keaktifan 80 persen, kita perlu menambah sekitar 28.000 peserta aktif. Jika kita simulasikan, biayanya sekitar Rp13,1 miliar per tahun," ujar Fauzi.

Sementara itu, Pj Wali Kota Padang, Andree Algamar mengatakan bahwa Pemko Padang komitmen untuk meningkatkan angka keaktifan peserta BPJS Kesehatan menjadi 80 persen.

"Pencapaian UHC kita saat ini sudah mencapai 99,04 persen. Nah, PR kita sekarang adalah meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan yang masih di angka 76,92 persen," ucap Andree saat rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (18/10/2024).

Andree mengapresiasi dukungan DPRD Padang dan Baznas Padang untuk meningkatkan keaktifan peserta BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan itu, Andree mengimbau agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk menepis citra negatif yang masih berkembang mengenai layanan BPJS.

Ketua Komisi 4 DPRD Padang Iskandar mengungkapkan pihaknya siap memberikan dukungan baik dari segi penganggaran maupun regulasi.

"Kami dari DPRD mendukung baik dari segi penganggaran maupun regulasi yang dibutuhkan. Fokus kita adalah memastikan seluruh warga Padang mendapatkan layanan kesehatan dasar tanpa terkecuali," tutu Andree dalam keterangannya.

Pada akhir rapat, disepakati untuk menempuh berbagai upaya demi mencapai target keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Di antaranya melalui bantuan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, bantuan Baznas, dan pemotongan langsung bagi PPPK Pemko Padang sebagai segmen PPU-PN. (*/yki)

Baca Juga

Pemko Payakumbuh terus berupaya mengatasi tumpukan sampah yang berserakan liar di beberapa titik di Kota Payakumbuh.
Mulai 2025, Pemko Padang Bakal Terapkan Sistem Swakelola Sampah Berbasis Kelurahan
Tingkatkan Transparansi, Pemko Padang Lakukan Pembinaan Bagi Petugas Pengadaan
Tingkatkan Transparansi, Pemko Padang Lakukan Pembinaan Bagi Petugas Pengadaan
Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah dan kedai di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,
Sampai Oktober: Pemko Padang Catat 215 Kasus Kebakaran, Warga Diminta Lebih Waspada
RDP Bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Pemko Padang Pastikan Komitmen ASN dalam Netralitas
RDP Bersama Kemendagri dan Komisi II DPR RI, Pemko Padang Pastikan Komitmen ASN dalam Netralitas
Ciptakan OPD yang Responsif dan Adaptif, Pemko Padang Gelar Bimtek Penataan Kelembagaan
Ciptakan OPD yang Responsif dan Adaptif, Pemko Padang Gelar Bimtek Penataan Kelembagaan
Debat publik kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang berlangsung di Hotel Truntum, Kota Padang, pada Jumat (15/11/2024)
Cek Fakta: Klaim Hendri Septa soal Pengelolaan Sampah di Kota Padang