Langgam.id – Upaya pemulangan warga asal Sumatra Barat (Sumbar) dari Wamena, Papua membutuhkan biaya sekitar Rp2,5 miliar. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, saat menggelar konfrensi pers di kantor Gubernur, Senin (30/9/2019).
“Hitungan biaya itu jika perantau dipulangkan melalui jalur laut menggunakan kapal,” katanya.
Nasrul menerangkan, jumlah warga Minang yang mengungsi di Papua sekitar 1.740 orang. Sedangkan warga asal Pesisir Selatan yang meninggal berjumlah 9 orang. “Satu masih dirawat. Saya juga sudah mengunjunginya ke rumah sakit,” katanya.
Wagub memastikan, saat ini, para pengungsi dalam keadaan baik dan dijaga oleh pihak keamanan di Papua. Tim kesehatan dan psikiater untuk memulihkan trauma juga berada di pengungsian. Kebutuhan makanan pengungsian juga terpenuhi.
“Sampai di sana kami bertanya mau bagaimana dan sebagian mereka menjawab ingim pulang. Sebagian lagi tidak,” katanya.
Meski begitu, politisi Gerindra ini belum mengetahui pasti berapa jumlah perantau yang akan pulang ke Sumbar. Sebab, hingga kini, data dari petugas di lapangan masih terus berubah.
Menurutnya, jika pengungsi berjumlah di bawah 200 orang, maka akan pulang dengan pesawat hercules yang disediakan Panglima TNI. Jika lebih dari jumlah itu, maka akan menggunakan kapal laut.
“Dengan kapal laut ke Padang bisa makan waktu hingga 8 hari. Kalau menggunakan pesawat terbang, biayanya akan lebih mahal. Mencapai Rp10 miliar. Kalau dengan kapal laut, berapa pun yang ingin pulang akan kita bawa,” bebernya.
Saat ini, jumlah uang yang berhasil dihimpun pemrov Sumbar sekitar Rp450 juta. Pengumpulan dana masih terus berjalan. Selain itu, besok juga akan ada pertemuan tokoh-tokoh Minangkabau di Jakarta akan mengumpulkan dana untuk pengguna asal Sumbar.
“Penggalangan dana besok malam, komunitas Minang hadir di Balairung Jakarta,” katanya.
Ia mengajak agar masyarakat Minang dan perantau untuk ikut membantu para pengungsi di Papua. Selain untuk kepulangan, bantuan masyarakat di sana juga diperlukan. Sebab, mayoritas mereka sudah kehilangan harta benda.
Menurutnya, pemerintah provinsi hanya memfasilitasi untuk kepulangan ke Sumbar. Sedangkan jika ada yang ingin kembali nantinya hal itu tanggung jawab diri masing-masing.
“Mereka yang pulang ingin menenangkan diri, tapi kalau tidak pulang ya silahkan. Pemerintah Papua dan aparat keamanan sudah menjamin keamanan di sana,” katanya. (Rahmadi/RC)
