JEMARI Sakato-Pemkab Tanah Datar Perkuat Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

JEMARI Sakato-Pemkab Tanah Datar Perkuat Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Diskusi DWG Tanah Datar. (Foto: panitia)

Langgam.id - Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jejaring Kerja Pengembangan Partisipasi Indonesia Sakato (JEMARI Sakato) mengadakan diskusi konsolidasi Penguatan Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Diskusi dilaksanakan pada Jumat (22/4/2022) lalu itu bertempat di aula Baperlitbang (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan) Tanah Datar, menghadirkan anggota District Working Group (DWG) Tanah Datar. DWG merupakan tim yang beranggotakan stakeholder terkait yang merumuskan kebijakan dan penganggaran lingkungan hidup selingkungan Tanah Datar.

Kegiatan dibuka dan dipimpin langsung oleh kepala Baperlitbang Tanah Datar, Dr. Alfian Jamrah. Dalam sambutannya, Alfian mengatakan Program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) ini sangat positif dalam mendorong menciptakan regulasi yang partisipatif.

Alfian menekankan pentingnya keterlibatan Wali Nagari dan pendamping nagari dalam program ini karena yang menjadi sasaran dalam program ini adalah Nagari.

Roby Syafwar, Direktur Eksekutif JEMARI Sakato mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untukĀ  memfinalisasi skema penganggaran insentif fiskal berbasis ekologi (EFT) dan finalisasi rumusan kriteria dan indikatornya untuk Kapubaten Tanah Datar.

Sementara itu, Program Manager SETAPAK, Khairul Fahmi, M.Si, yang juga merupakan Dosen Sosiologi UNP menyatakan, percepatan pembangunan di kabupaten Tanah Datar bisa didorong dengan melahirkan instrumen insentif kinerja kabupaten kepada nagari yang memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Fahmi berharap, ke depan inovasi kebijakan ini menjadi model bagi daerah lain di Sumatera Barat.

Merespons diskusi, Audia Safitri, selaku Kabag. Hukum Kabupaten Tanah Datar, memandang setiap skema yang ditawarkan oleh JEMARI Sakato memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurutnya, skema insentif yang paling pas untuk diterapkan di Tanah DatarĀ  adalah skema Dana Insentif Daerah (DID). Usulan Audia diamini oleh anggota DWG lainnya. Hendra Mulyawarman, Kabid. Anggaran BPKAD Tanah Datar memperkuat pandangan tersebut, terlebih Pemkab Tanah Datar sudah pernah memberikan insentif ke nagari memlalui DID.

Diskusi melahirkan beberapa kesekapatan, yaitu memilih skema DID sebagai skema insentif kinerja berbasis ekologi. Skema tersebut ditopang oleh 6 indikator EFT yaitu, Inovasi Nagari, Ketepatan waktu dalam penetapan APB Nagari, Pengelolaan sampah, Pengelolaan lingkungan hidup, Pengurangan risiko bencana dan Pembangunan pariwisata berbasis ekologi. (Rls)

 

Tag:

Baca Juga

Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, atau InJourney bersama anak usahanya menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Bali.
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir, InJourney Harap Kondisi Bali Segera Normal
Pemko Padang menyiapkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan Smart Surau pada 2026 nanti. Smart Surau sendiri merupakan progul
Progul Smart Surau di 2026, Pemko Padang Gelar Berbagai Lomba dan Pemberian Insentif
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga September 2025 sudah menjangkau hampir 30 juta orang.
Kemenkes: Program Cek Kesehatan Gratis Sudah Jangkau 29,8 Juta Penerima Manfaat
Lapangan padel pertama di Kota Padang Glasshaus akan segera grand opening pada Sabtu 20 September 2025 akhir pekan ini
Glasshaus Lapangan Padel Pertama di Kota Padang Launching Akhir Pekan Ini
Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sasrawati melakukan
Wabup Dharmasraya Kunjungi Solsel Tinjau Pengembangan Perkebunan Kopi
KAI Divre II Sumbar Lakukan Mitigasi Intensif Hadapi Musim Hujan
KAI Divre II Sumbar Lakukan Mitigasi Intensif Hadapi Musim Hujan