Langgam.id – Guna menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat mendorong intensifikasi Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh kabupaten dan kota. Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mengendalikan inflasi daerah yang pada September 2025 tercatat sebesar 0,85 persen (mtm), dipicu oleh lonjakan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah.
Deputi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Andy Biwado, menjelaskan bahwa inflasi bulan September sebagian besar disumbang oleh kenaikan harga dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 2,02 persen (mtm) dengan andil 0,68 persen terhadap total inflasi. Kenaikan signifikan pada cabai merah, yang mencapai 54,50 persen (mtm), menjadi pemicu utama.
“Penurunan pasokan dari sentra produksi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat musim kering berkepanjangan menjadi penyebab utama melonjaknya harga cabai merah,” ujar Andy. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan harga daging ayam ras akibat naiknya harga pakan turut memperburuk tekanan inflasi.
Selain kelompok pangan, kenaikan harga emas perhiasan sebesar 7,74 persen (mtm) juga memberikan andil melalui kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencatat inflasi 2,15 persen (mtm). Sementara itu, kelompok pendidikan turut menyumbang inflasi melalui peningkatan biaya akademi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Dari sisi spasial, seluruh daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumatera Barat mengalami inflasi, dengan Kabupaten Pasaman Barat mencatat inflasi tertinggi sebesar 1,64 persen (mtm), disusul Kota Bukittinggi 1,32 persen, Kabupaten Dharmasraya 0,95 persen, dan Kota Padang 0,54 persen. Kenaikan harga cabai merah menjadi penyebab dominan di seluruh wilayah tersebut.
Merespons kondisi ini, hasil High Level Meeting TPID Sumbar pada 2 Oktober 2025 menghasilkan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah intensifikasi penyelenggaraan pasar murah di seluruh daerah. Selain itu, TPID juga mendorong perluasan informasi melalui media massa dan media sosial, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra provinsi untuk menjamin pasokan, serta menghidupkan kembali gerakan tanam cabai di pekarangan rumah.
“Kami mendorong agar GPM lebih masif, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan dan akhir tahun. Selain itu, kampanye tanam cabai di pekarangan juga harus dihidupkan kembali sebagai solusi jangka menengah,” kata Andy.
TPID Sumatera Barat juga berkomitmen memperkuat koordinasi antar instansi melalui pertemuan rutin, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk merespons dinamika harga secara cepat dan terkoordinasi.
Secara kumulatif, inflasi Sumatera Barat hingga September 2025 telah mencapai 3,46 persen (ytd). Meskipun demikian, TPID optimistis target inflasi daerah tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen (yoy) hingga akhir tahun. Dengan sinergi berbagai pihak, program pengendalian inflasi pangan diharapkan berjalan efektif dan menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
