Ikuti Mapping Badan Kebijakan Transportasi, Ekos Albar : Sebelum Kemacetan Lebih Parah, Kita Bypass Dulu
PADANG - Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar menyambut baik atas digelarnya kegiatan Mapping Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Sub Sektor Transportasi Udara dan Perkeretaapian di Wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Hal ini disampaikannya kepada wartawan usai mengikuti kegiatan yang digelar oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan di Hotel Santika Padang, Selasa (5/3/2024).
“Kegiatan ini bentuk spirit bersama untuk memajukan transportasi umum di wilayah Sumbar khususnya bagi Kota Padang. Saat ini selain mengoptimalkan pengoperasian Trans Padang, kita juga mengharapkan reaktivasi transportasi kereta api sebagai opsi pelayanan transportasi publik bagi masyarakat," ujarnya.
Ekos berharap, pelayanan transportasi publik bagi masyarakat semakin optimal di Kota Padang. Hal ini menurutnya merupakan sebuah persyaratan untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota yang lebih baik ke depan.
"Bagi Kota Padang, sektor transportasi sangat penting. Aktifitas pelajar, masyarakat dan setiap pengunjung yang datang ke Kota Padang membutuhkan transportasi yang lancar, nyaman dan aman. Semoga melalui mapping ini dapat menghasilkan kebijakan untuk membypass potensi kemacetan ke depan," tukas Wawako Padang ini.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Avirianto Suratno menjelaskan, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, Badan Kebijakan Transportasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Perhubungan terkait berbagai tantangan di bidang transportasi pada wilayah provinsi yang berdampak nasional.
"Mapping yang kita gelar ini menjadi platform yang tak ternilai untuk pertukaran ide, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama, yang pada akhirnya menjadi usulan kegiatan di tahun 2025."
"Pertemuan ini juga menjadi ajang bagi para stakeholder dengan keahlian beragam untuk mendapatkan masukan dalam topik yang akan dibahas. Saya percaya bahwa melalui dialog terbuka, kita dapat mendapatkan masukan untuk menyempurnakan analisa kebijakan yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat," jelasnya.
Dalam kesempatan ini juga hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi, Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Novyanto Widadi serta Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Erni Basri hingga Kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar dan unsur terkait lainnya. (*/Fs)
