Langgam.id - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid Tanthowi, turut hadir dalam launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) 2020 di kawasan GOR H Agus Salim, Kota Padang, Minggu (12/1/2020).
Di kesempatan itu, Pramono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar terkait insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap salah satu komisioner KPU. Menurutnya, peristiwa ini sangat mencoreng wajah penyelanggara pemilu.
"Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa menimpa salah satu komisioner KPU memang tragedi yang memalukan. Itu mencoreng seluruh wajah penyelanggara pemilu," kata Pramono dalam sambutannya.
"Jadi apa yang menimpa satu orang itu, dampak tidak hanya satu orang itu, tapi seluruh jajaran KPU. Tak hanya di pusat, tapi seluruh jajaran," sambungnya.
Namun, Pramono memastikan proses pergantian antar waktu (PAW) yang dimohonkan partai PDI-P sampai sekarang tidak pernah terjadi. Ia tidak menampik, berkali-kali PDI-P mengajukan permohonan PAW tersebut.
"Itu yang saya pastikan. Meskipun berkali-kali partai itu mengajukan PAW mengganti calon yang telah duduk, tapi kami sudah putuskan berkali-kali permohonan itu tidak bisa dikabulkan," tegasnya.
Secara kelembagaan, institusi dan kolektif kolegial KPU RI sudah menolak permohonan PAW. Pramono menjelaskan, tanggal 6 Januari pihaknya telah melaksanakan rapat pleno.
"Sudah kami tetapkan permohonan PAW ditolak. Tanggal 7 Januari surat sudah ditandatangani dan langsung dikirim ke partai yang bersangkutan, dan dipastikan tanggal 8 Januari sudah diterima. Dan OTT terjadinya tanggal 8. Jadi kami pastikan saat OTT itu sebenarnya surat penolakan kita sudah sampai di partai yang bersangkutan," katanya.
Artinya, kata Pramono, bahwa secara kelembagaan dan kolektif kolegial KPU tidak terlibat dalam peristiwa OTT . Tetapi, ia menyakini bahwa peristiwa ini mencoreng institusi KPU.
"Tentu tidak mudah menyakinkan publik KPU bisa bekerja baik, wong sudah terbukti menerima suap. Pasti ada omongan seperti itu. Tetapi kami menyakinkan KPU Sumbar, saya percaya bisa bekerja sebaik-baiknya," ujarnya.
Pramono mengakui sangat kenal dekat dengan KPU Sumbar Amnasmen beserta Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen. Menurutnya, kedua pemimpin di lembaga penyelenggara pemilu itu memiliki integritas dan jujur.
"Saya tahu mereka orang yang memiliki integritas, jujur dan bisa memimpin institusinya masing-masing di Sumbar sampai seluruh jajarannya di TPS untuk memastikan penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada di Kabupaten/Kota bekerja profesional. Memastikan Penyelenggara jujur dan adil," tuturnya. (Irwanda/ICA)
