Gubernur Sumbar Minta Kepala OPD Tidak Layani Orang yang Bawa Namanya Soal Proyek

Gubernur Sumbar

Gubernur Sumbar Mahyeldi saat memimpin apel pagi [Foto: Diskominfotik Sumbar]

Langgam.id-Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak melayani orang yang membawa-bawa namanya terkait proyek di Sumbar.

Intruksi ini disampaikannya di depan para kepala OPD saat memimpin Apel pagi yang diikuti pejabat struktural dan fungsional di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (03/01/2022) pagi.

Mahyeldi mengajak mengajak Kepala OPD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar untuk meninggalkan hal-hal yang tidak benar dan melakukan hal-hal baik. Caranya dengan menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia juga menegaskan untuk tidak melayani siapapun oknum yang berurusan dengan membawa nama gubernur. Hal itu disampaikannya terutama kepada kepala OPD terkait proyek di Sumbar.

“Tidak ada satupun orang yang berurusan dengan bapak ibu yang membawa nama saya, kalau ada ndak usah dilayani. Tidak ada satupun orang yang saya tugaskan untuk mengurus proyek-proyek. Ikuti saja aturan yang ada dan laksanakan dengan profesional,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis Diskominfotik Sumbar, Selasa (4/1/2021).

Ia menambahkan, bahwa dimasa sekarang ini, yang menjadi ukuran kinerja adalah outcome, bukan hanya sekedar output. Gubernur ingin kehadiran ASN di tengah masyarakat dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat.

“Artinya, tidak hanya meneyelesaikan pekerjaan dari sisi administrasi, tapi juga bisa memberi solusi,” katanya.

Dia juga mengintruksikan kepada ASN di lingkungan Pemprov agar bekerja cepat, melayani sesuai aturan dan memiliki inisiatif tanpa harus menunggu perintah terlebih dahulu.

Selain itu, menurutnya juga penting melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN dilingkungan Pemprov Sumbar. Apalagi dengan adanya momentum memasuki awal tahun, evaluasi memang hal yang mesti dilakukan.

“Dengan pergantian tahun ini, kita harus evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Kita harus menjadi pelayan bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” katanya.

Dia tidak ingin ASN di Pemprov Sumbar bekerja dengan lambat dan berlambat-lambat. ASN diminta untuk tidak menghambat dan memperlambat. (*)


Dapatkan update berita terbaru setiap hari dari Langgam.id. Mari bergabung di Grup Telegram Langgam.id News Update, caranya klik https://t.me/langgamid, kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Juga

Gubernur Sumbar Terima Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Bencana dari Rumah Zakat
Gubernur Sumbar Terima Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Bencana dari Rumah Zakat
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan dari Tim Solidaritas Palestina Bersama Rakyat Indonesia untuk korban banjir di Sumatra.
Gubernur Terima Bantuan dari Warga Palestina untuk Korban Bencana Sumbar
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan