Langgam.id - Guna mempererat silaturahmi serta koordinasi terkait pengawasan persaingan usaha dan kemitraan di Sumatra Barat, Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas beserta tim melakukan audiensi dengan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah.
Dalam pertemuan itu, Kepala KPPU Wilayah I Ridho Pamungkas menyampaikan bahwa koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan antara KPPU dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat sangat diperlukan guna menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Sumatera Barat, baik melalui kebijakan pemerintah yang pro persaingan maupun upaya penegakan hukum persaingan usaha.
"Selain itu sinergi ini juga diperlukan dalam melakukan pengawasan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM sehingga dapat mewujudkan prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan," katanya, dikutip Sabtu (6/7/2024).
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan beberapa informasi yang diduga terkait dengan persaingan usaha, antara lain bahwa harga Semen Padang lebih mahal daripada harga semen merek lain yang dijual di Sumatera Barat. Hal ini dinilai ironis karena Semen padang diproduksi di Padang sedangkan semen merek lain tersebut diproduksi di luar Sumatera Barat.
“Saya senang KPPU datang kesini. Tolong bapak awasi persaingan usaha semen di Sumatera Barat. Saat ini harga Semen Padang lebih mahal daripada semen merek lain yang diproduksi dari luar. Jika ini dibiarkan dikhawatirkan Semen Padang tidak mampu bertahan”, ujar Mahyeldi.
Mahyeldi melanjutkan, beberapa hal lain yang perlu diawasi adalah terkait dengan bisnis gambir dimana Sumatera Barat merupakan penghasil 80% gambir nasional dan Indonesia merupakan penghasil 80% gambir dunia.
Namun harga jual gambir petani cenderung rendah dan petani tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga jual gambir. Mahyeldi mengungkapkan akan membentuk BUMD di bisnis gambir sehingga diharapkan dapat meningkatkan persaingan antar pelaku usaha. Ia juga berharap KPPU dapat terus mengawasi sektor komoditas strategis Sumatera Barat tersebut.
Kepala KPPU Kantor Wilayah I mendukung adanya upaya untuk meningkatkan peta persaingan usaha seperti dengan menghadirkan BUMD untuk berbisnis di sektor gambir.
Adapun pertemuan dengan Gubernur Sumbar ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Kepala Kantor Wilayah I KPPU kepada Gubernur Sumatera Barat berupa Buku Fikih Persaingan Usaha dan Buku Fikih Pengawasan Kemitraan.
Kedua belah pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dalam bentuk nota kesepahaman tentang pengawasan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan di Sumatera Barat.
Sebagai langkah awal menjalin kerjasama yang lebih erat dalam bentuk nota kesepahaman tersebut, sesaat setelah pertemuan dengan Gubernur Sumbar, digelar sosialisasi persaingan usaha dan kemitraan usaha sehat yang dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Pada sosialisasi tersebut terungkap pentingnya pengawasan persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang lebih intens. Hal ini diutarakan oleh para OPD. Adapun beberapa isu yang mencuat memperkuat informasi yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat, diantaranya terkait adanya dugaan persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan gambir sehingga merugikan petani terutama di Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain itu isu persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah masih terus menjadi perhatian. Kemudian juga dibahas mengenai harga Semen Padang di Sumatera Barat yang seolah dibuat mahal oleh pihak-pihak tertentu sehingga sulit bersaing dengan merek lain. Para OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan siap untuk menjalin kerjasama serta mendukung KPPU dalam menciptakan iklim persaingan sehat dan kemitraan sehat. (*/Fs)
