Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah minta dukungan Komisi II DPR RI agar dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Sumbar yang batal dipotong segera ditransfer Kementerian Keuangan. Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga meminta agar pengiriman TKD langsung disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis agar daerah memiliki pedoman dalam pemanfaatan.
“Sebagai daerah terdampak bencana, kami butuh banyak dana untuk pemulihan. Oleh karena itu, kami berharap TKD yang tidak jadi dipotong itu segera dikirim ke daerah agar bisa dimanfaatkan untuk pemulihan dan rehab rekon, termasuk juklak juknisnya, itu juga mesti segera dikirim agar kita di daerah tidak keliru dalam pemanfaatan,” harap Gubernur Mahyeldi.
Hal tersebut disampaikannya saat rapat bersama dengan Komisi II DPR RI di Auditorium Gubernuran, Jum’at (20/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga melaporkan mengenai kondisi lapangan pasca bencana hidrometeorologi di 16 kabupaten / kota terdampak secara langsung kepada Komisi II DPR RI. Ia menyebut, nilai total kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai Rp33,5 triliun.
“Sedangkan data jumlah korbannya adalah, 267 meninggal dunia, 70 hilang, 382 luka-luka dan 10.854 jiwa mengungsi. Diperkirakan Total masyarakat terdampak sebanyak 230 ribu lebih jiwa,” ungkap Gubernur Mahyeldi
Gubernur menjelaskan, dalam pendataan dampak bencana, Pemprov Sumbar menggunakan website satu data kebencanaan. Website tersebut dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja melalui dasboard satu data kebencanaan di website dashboardbencana.sumbarprov.go.id.
“Kami telah menyediakan informasi melalui website dashboardbencana. sumbarprov.go.id. Sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam penanganan bencana,” ucapnya.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan bahwa kunjungan kerjanya beserta rombongan ke Sumbar merupakan bentuk perhatian terhadap kondisi masyarakat di Sumbar pasca dolanda bencana hidrometeorologi pada akhir November tahun lalu.
Sebelum, melakukan pertemuan dengan Gubernur, ia dan rombongan sudah terlebih dahulu mengunjungi sejumlah titik yang mengalami kerusakan signifikan di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak.
“Kami ingin memastikan apa saja persoalan di lapangan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang harus diprioritaskan,” kata Aria Bima.
Terkait dengan dana TKD, ia mengatakan, Komisi II DPR RI akan menyuarakan aspirasi tersebut saat nanti melakukan pertemuan dengan Kementerian terkait.
Selain Aria Bima, juga hadir dalam rombongan Komisi II DPR RI tersebut antara lain Bahtra, S. PWK, Giri Rahmanda N. Kiemas (anggota), Romi Soekarno, SH (anggota), Heri Gunawan, SE, MAP (anggota), Cindy Monica Salsabila Setiawan, SM (anggota), Dr. H. Mardani Ali Sera, M. Eng (anggota) dan para pendamping dari Komisi II DPR RI.
