Gubernur: 7 Daerah di Sumbar Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

Gubernur: 7 Daerah di Sumbar Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat melepas pos di kantor gubernur Sumbar. (Foto: Dok. FB Irwan Prayitno)

Langgam.id - Bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) untuk masyarakat terdampak COVID-19 sudah mulai disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan mengirimkan langsung ke alamat penerima di tiga daerah kabupaten Kota.

Tiga daerah yang paling awal melengkapi data dan persyaratannya yaitu Padang Panjang, Sawahlunto dan Agam sudah mulai disalurkan sejak Sabtu (2/5/2020).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno saat melepas petugas Pos dalam rangka penyaluran JPS Pemprov Sumbar terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di kantor Gubernur, Kota Padang Sabtu (2/5/2020).

Baca juga : Doni Monardo: Tungku Tigo Sajarangan Ujung Tombak Lawan Covid-19 di Sumbar

Ia mengatakan ada beberapa daerah lagi yang juga telah menyerahkan data adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman, Pasaman Barat dan Tanah Datar serta Kota Solok, Padang, Pariaman dan Payakumbuh. Data dari kabupaten dan kota ini masih diverifikasi.

"Semua daerah yang memasukkan data harus melalui proses verifikasi oleh tim, agar tidak ada kekeliruan dalam pemberian bantuan," katanya.

Sementara daerah yang belum memyampaikan datanya ada tujuh, yaitu Kabupaten Solok, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Padang Pariaman, Solok Selatan, Limapuluh Kota dan Kota Bukittinggi.

Baca juga : 6 Orang Terinfeksi Corona, Pasar Pusat Payakumbuh Ditutup Mulai Besok

Ia mengatakanm tidak ada sedikitpun keinganan Pemprov untuk menahan-nahan bantuan langsung tunai dari APBD Sumbar. Bantuan ini jelas untuk masyarakat yang tekena dampak Covid-19.

Pada tahap pertama, bantuan Covid-19 Sumbar diserahkan untuk jatah dua bulan yaitu April dan Mei 2020 masing-masing Rp600 per Kepala Keluarga (KK) per bulan, total Rp1,2 juta.

"Rumah penerima JPS dari Sumbar itu ditempeli sticker yang bertujuan agar tidak terjadi bantuan ganda kepada masyarakat," katanya. (Rahmadi/SS)

Baca Juga

Permasalahan baru yang menimpa umat Islam yakni terkait daftar nama-nama ustadz kondang yang terdaftar dalam jaringan radikalisme.
Pergeseran Nilai Muhammadiyah Sumbar dalam Politik?
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sumbar, Bayu Aryadhi mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi
BP2MI: Tidak Ada Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar di Zona Konflik
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
BNNP Sumbar Gagalkan Penyelundupan Setengah Ton Ganja di Kabupaten Pasaman 
Ahmad Hafidz
Nagari Creative Hub: Penggerak Ekonomi Masyarakat
Sebanyak 14 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI terpilih asal Sumatra Barat untuk periode 2024-2029 telah dilantik pada 1 Oktober 2024
Harta Kekayaan Anggota DPR dan DPD Asal Sumbar: Mulyadi Terkaya, Cerint Iralloza Terendah
Menteri BUMN Erick Thohir telah menyetujui pengalihan lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengembangan RSUP M Djamil Kota Padang.
Flyover Sitinjau Lauik Segera Dibangun, Andre: Pemenang Lelang Diumumkan 7 Oktober 2024