Langgam.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Barat (Sumbar) bergerak cepat menjalankan instruksi Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasco untuk membantu korban terdampak bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor.
Jajaran Bapenda Sumbar langsung turun ke lapangan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Jumat (12/12/2025).
Langkah Bapenda Sumbar ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasco yang mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktif terlibat dalam pendistribusian bantuan kepada masyarakat.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, memimpin langsung penyaluran bantuan sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan warga terdampak. Bantuan itu berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan masyarakat terdampak bencana.
“Kita dari Bapenda Sumbae ikut membantu menyalurkan bantuan sebanyak 5 kendaraan, berisi Kebutuhan pokok seperti beras, air minum, mie instan serta pakaian dan perlengkapan bayi” kata Syefdinon, didampingi Kasubag TU UPTD PPD di Padang, Defrizal, serta Kasi Penagihan UPTD PPD di Padang, Herry Pratama.
Syefdinon juga menegaskan kesiapan pihaknya untuk kembali menyalurkan bantuan apabila masih terdapat kebutuhan di lapangan.
“Kalau ada kekurangan silahkan di infokan kembali, kami siap untuk menyalurkan lagi.” katanya kepada Camat Junjung Sirih, Neni Amelia dan Plt Wali Nagari Paninggahan, Candra Hermiyas, dan tokoh masyarakat yang menerima bantuan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh OPD agar berpartisipasi aktif dalam pendistribusian bantuan ke daerah terdampak bencana.
Menurutnya, memasuki hari ke-17 pascabencana, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan sehingga diperlukan penguatan distribusi agar tidak menumpuk.
“Bantuan tidak boleh menumpuk, setiap yang masuk harus didistribusikan segera. Seluruh OPD harus ikut membantu pendistribusiannya,” tegas Mahyeldi.
Mahyeldi menjelaskan, sebelumnya distribusi bantuan hanya ditangani OPD teknis seperti Dinas Sosial dan BPBD. Dengan meningkatnya volume bantuan, pola tersebut dinilai tidak lagi relevan.
“Tidak mungkin semuanya kita bebankan kepada Dinsos dan BPBD, mereka juga punya keterbatasan. Itulah alasan kenapa polanya sekarang kita rubah,” ungkap Mahyeldi.
Selain distribusi bantuan, Gubernur Sumbar juga menyoroti pentingnya percepatan validasi data korban di Posko Terpadu Penanggulangan Darurat Bencana Alam Sumbar. Data yang akurat dan lengkap dibutuhkan sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Proses rekapitulasi data terus kita pantau secara berkala. Agar akurasi dan validasinya terjaga,”kata Mahyeldi.
Berdasarkan data sementara hingga Jumat (12/12/2025), tercatat 241 orang meninggal dunia, 93 orang hilang, dan 382 orang luka-luka. Total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
Kerusakan meliputi 5.421 rumah rusak ringan, 1.132 rusak sedang, dan 1.539 rusak berat, serta terdampaknya lahan pertanian dan perkebunan warga. Melalui gerak cepat Bapenda Sumbar, instruksi Gubernur Sumbar dalam penyaluran bantuan diharapkan semakin optimal dan merata. (**)






