Langgam.id - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) bersama Kementerian/Lembaga, asosiasi dan pelaku industri telah menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 dengan tema “Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia".
"Dengan adanya FEKDI, diharapkan dapat mendorong awareness pentingnya digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, meningkatkan kolaborasi otoritasi di pusat dan daerah, industri dan masyarakat dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia, mendorong optimalisasi inovasi dan stabilitas di bidang Ekonomi Keuangan Digital (EKD), serta mendukung pemulihan ekonomi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Wahyu Purnama A dalam keterangan resmi yang diterima langgam.id, Sabtu (10/4/2021).
Ia mengatakan FEKDI di Sumatera Barat digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada 5 April hingga 9 April 2021 dengan mengadakan nonton bersama dengan Pemda Se Sumbar, FORKOMPINDA Provinsi, Perbankan Kota Padang, Dinsos se-Sumbar, OPD dan asosiasi-asosiasi terkait menyaksikan gelaran peluncuran (launching), pameran (showcase), diskusi, wawasan pimpinan (leader's insight), gelar wicara (talkshow), dan penandatanganan SK TP2DD 11(sebelas) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta pemberian penghargaan keada stakeholders.
Menjelang Puncak Acara FEKDI 2021, Sumatera Barat telah membentuk 100 persen Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa acara akan digelar pada penutupan dengan pemberian penghargaan.
Penghargaan itu diantaranya diberikan kepada, pertama, Bank Nagari Cabang Painan sebagai Bank yang melakukan implementasi kawasan QRIS - QRIS kawasan pantai Carocok, QRIS musholla dan mesjid se-Kab. Pesisir Selatan serta QRIS 20 Puskesmas Se-Pesisir Selatan.
Kedua, Bank Nagari Cabang Sijunjung sebagai Bank yang melakukan implementasi kawasan QRIS - Pembayaran Pelayanan Keur Dinas Perhubungan Kab.Sijunjung.
Ketiga, Bank Nagari Cabang Pariaman sebagai Bank yang melakukan implementasi kawasan QRIS - Los Lambuang Pasar Kurai Taji dan Destinasi Wisata Pantai Gandoriah.
Keempat, Bank Nagari Padang Panjang Bank yang melakukan implementasi kawasan QRIS - Implementasi QRIS pada E-Retribusi Pasar Padang Panjang.
Kelima, BRI wilayah Padang sebagai Bank terbaik I - Implementasi QRIS Pada Agen LKD dan QRIS pada Moda Transportasi Darat Transpadang.
Keenam, Bank Mandiri area Padang sebagai Bank terbaik II - Implementasi QRIS Pada Agen LKD. Ketujuh, BNI wilayah Padang sebagai Bank Terbaik III - Implementasi QRIS Pada Agen LKD serta Implementasi QRIS pada Los Lambuang Pasar Bukittinggi.
Terakhir, BSI cabang Padang sebagai Bank yang melakukan implementasi QRIS pada komunitas pendidikan keagamaan (pondok pesantren) pertama di Sumbar.
“Pemberian penghargaan ini diharapkan dapat mendorong antusiasme para stakeholder untuk melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran di seluruh wilayah Sumatera Barat.” k ata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A.
Tidak hanya penganugerahan penghargaan, tetapi juga pada acara puncak tersebut dilakukan penandatanganan SK TP2DD 11 (sebelas) Kabupaten/Kota dan 1 (satu) SK TP2DD Provinsi yaitu pada, Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi, dam Kota Padang.
Selanjutnya, Kabupaten Padang Pariaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Pasaman, Kepulauan Mentawai, Agam, dan Lima Puluh Kota.
Dengan bertambahnya 12 (dua belas) SK TP2DD oleh masing-masing Kepala Daerah, maka seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Sumatera Barat telah membentuk 100 persen Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atau berjumlah 20 TP2DD.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama A menyampaikan bahwa terbentuknya TP2DD Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh wilayah Sumatra Barat.
"Sangat bermanfaat untuk meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital khususnya di wilayah Sumatera Barat.” pungkasnya. (rls)
