Langgam.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengatakan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Indonesia mengalami banyak kemunduran.
Fadli mengatakan setidaknya ada 4 beban yang ditanggung selama pemerintahan Jokowi, di antaranya beban utang, beban hukum, beban perpecahan, dan beban sosial. Berdasarkan catatannya, saat ini utang Indonesia berkisar di 402 juta dolar Amerika Serikat.
“Indonesia harus menanggung beban utang yang sangat berat. Berdasar laporan Bank Dunia, utang luar negeri Indonesia saat ini menempati posisi ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah,” ujar Fadli seperti dikutip dari Tempo.co Rabu (21/10/2020).
Selain itu, Indonesia juga harus menanggung beban hukum. Fadli menyatakan saat ini terjadi kerusakan tatanan hukum di masa pemerintahan sekarang akibat pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Beban ketiga, kata Fadli, adalah beban perpecahan. Pemerintah menurutnya masih bermain dengan sejumlah isu sensitif berkaitan dengan agama. Ia menyoroti Menteri Agama, Fachrul Razi yang beberapa kali melontarkan pernyataan yang kontroversial.
“Beban terakhir adalah beban sosial, sebelum pandemi saja rakyat sudah terbebani kebijakan pencabutan subsidi, kenaikan tarif listrik, tol BPJS Kesehatan dan lain-lain, kini rakyat makin terbebani akibat pandemi,” tutur Fadli.
Baca juga: Pengamat: Program Jokowi untuk Sumbar Belum Terasa di Tahun Pertama
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengklaim Jokowi tak pernah mengabaikan janji hingga tahun pertama periode kedua pemerintahannya.
"Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya, meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis pembangunan," kata Moeldoko dalam laporan tertulis, Rabu (21/10/2020).
Adapun lima arahan strategis tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Berikut capaian-capaian pemerintah versi Kantor Staf Presiden (KSP):
1. Membentuk Manusia Tangguh
Berdasar laporan KSP, pemerintahan Jokowi berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dalam satu tahun terakhir. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains, membaca, dan matematika.
Selanjutnya, pemerintah juga menyediakan bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Pemerintah juga berupaya merekatkan vokasi dengan dunia kerja dan menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran.
2. Infrastruktur dan Energi Tetap Berkeadilan
Laporan KSP menyebut, pemerintah terus mengejar investasi infrastruktur. Presiden Jokowi juga disebut mengambil risiko untuk menurunkan harga gas bumi demi meningkatkan daya saing global tujuh kelompok industri.
Pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti PLTA, tenaga surya, hingga panas bumi.
3. Kontraksi Ekonomi Bukan Kartu Mati
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3 persen akibat pandemi Covid-19. Menurut pemerintah, angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya dimana Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan.
Pemerintah juga memberi perhatian besar pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan ditengah krisis dengan memberi insentif dengan alokasi dana Rp 4,2 triliun untuk program UMKM Go Digital.
4. Jalan Terjal Reformasi Birokrasi dan Regulasi
Menurut laporan KSP, penyederhanaan regulasi dilakukan pemerintah di antaranya melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap bisa menjadi solusi mengurai keruwetan aturan.
Pemerintah juga memangkas lembaga non struktural yang fungsinya saling tumpang tindih agar efektif dan efisien dengan menyederhanakan eselon menjadi dua level saja.
5. Meneguhkan Kembali Indonesia sentris
Dalam laporan KSP, pemerintah disebut terus memastikan pembangunan berkeadilan yang merata dengan memprioritaskan daerah pinggiran, yaitu Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia. Pada 2015, ada 122 daerah tertinggal, kini tinggal 62 daerah. (Tempo/Farhan/ABW)
