Langgam.id - Anggota Komite 2 DPD RI mendukung proyek pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Kelancaran transportasi antara Sumatra Barat dan Riau, dinilai berdampak pada kemajuan pariwisata hingga kelancaran pasokan dan harga produk pertanian, termasuk cabai.
Dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan Komite II DPD ke Sumatra Barat. Salah satu agenda adalah pembahasan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang merupakan bagian dari rancangan tol Trans Sumatra.
Anggota Komite 2 DPD RI Edwin Pratama menyebut jalan tol Padang-Pekanbaru memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk kemudahan lalu-lintas berbagai komoditi antara Riau, Sumbar dan provinsi tetangga lainnya. "Selama ini bila ada gangguan di jalan Padang-Pekanbaru, itu langsung berefek ke harga cabai di Pekanbaru. Bisa Rp150 ribu perkilo karena pasokan dari Sumbar tidak masuk," katanya di Padang, Senin (22/3/2021).
Selain itu menurutnya pengembangan pariwisata Sumbar dan Riau juga akan semakin baik karena kemudahan akses transportasi. Karena jarak tempuh jalur darat bisa lebih singkat bila sudah ada tol Padang-Pekanbaru. "Ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa manfaat tol itu sangat besar," katanya.
Menurutnya, pembangunan tol Padang-Pekanbaru sedikit terhambat karena adanya proses cukup lama di pembebasan lahan. Ia berharap semua elemen pemerintah dan masyarakat bahu-membahu supaya tahapan pembebasan lahan ini tidak berlarut-larut. Supaya proses pembangunan bisa lebih cepat.
Edwin yang merupakan senator dari Riau itu mengatakan proses pembebasan lahan di Sumbar memang tidak semudah di Riau. Di Riau menurut dia, lahan yang terkena pembangunan jalan tol mayoritas dikuasai pemerintah. Sementara di Sumbar lebih banyak melewati tanah adat dan tanah ulayat. Sehingga pembahasan pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah sedikit lebih alot.
Sementara itu, Wakil itu Ketua Komite 2 DPD RI yang berasal dari Aceh, Abdullah Puteh mengatakan DPD RI juga mendorong percepatan pembangunan tol Sumatra. Ia melihat bila semua provinsi di Sumatra sudah terhubung jalan tol, akan menghidupkan perekonomian.
"Terlebih di daerah yang berada di paling ujung Sumatra, akan lebih terbuka dalam perdagangan antar provinsi di Sumatra. Jadi kalau sudah ada tol, pemasaran komoditi yang ada di Aceh lebih mudah masuk ke provinsi lain," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan memang ada beberapa tahapan pembebasan lahan yang belum selesai. Namun pada prinsipnya berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai pihak, Juni ditargetkan selesai pembebasan lahan. "Kami ingatkan agar pembayaran ikut aturan, jangan sampai menjadi masalah," katanya.
Pihaknya juga sudah meminta bupati dan walikota yang daerahnya dilewati tol agar berkoordinasi dengan masyarakat untuk pembebasan lahan. Menurutnya masyarakat Sumbar tidak ada yang menolak pembangunan tol. "Insya Allah bersama DPD RI dan juga DPR RI, Pemprov dan kabupaten kota, kita siap berkolaborasi," katanya. (Rahmadi/SS)
