Langgam.id - Ketua Fraksi PDIP dan PKB DPRD Sumbar Albert Hendra Lukman mengatakan, bahwa hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Mentawai masih tertinggal secara aspek pembangunan.
Oleh karena itu terang Albert, sudah saatnya Pemprov Sumbar memperhatikan kebutuhan pembangunan di Kebupaten Kepulauan Mentawai,
"Jika infrastruktur di Mentawai layak, maka potensinya akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan untuk daerah," ujar Albert dalam situs DPRD Sumbar, Kamis (18/11/2021).
Menurutnya, secara peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan.
"Banyak mereka yang masih digaji tidak sesuai dalam lingkup guru non PNS. Bagaimana kualitas SDM ditingkatkan, sementara tenaga pendidik tidak sejahtera," bebernya.
Albert mengungkapkan, pemerintah dan seluruh unsur terkait harus turun langsung melihat bagaimana kondisi kabupaten yang terpisah daratan dengan Sumbar tersebut.
"Sehingga apa yang menjadi kewenangan pemerintah untuk memajukan Mentawai bisa dipetakan dengan baik," tuturnya.
Mentawai kata Albert telah dianugerahi geografis alam yang indah. Tinggal pemerintah daerah memberikan sentuhan pembangunan dari aspek infrastruktur dan program peningkatan SDM.
"Dunia internasional mengetahui Mentawai, namun sayang perhatian pemerintah belum optimal," sebutnya.
Albert mengungkapkan, untuk membangun Mentawai harus dilakukan secara bersama dengan koordinasi yang baik.
Pengembangan Mentawai juga harus didahului oleh membangun citra positif mengenai potensi daerah terutama di bidang pariwisata.
"Masalah kebencanaan yang selama ini menjadi imej negatif harus dihilangkan. Sehingga investasi ke Mentawai bisa masuk dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik," harapnya.
Kendala di Mentawai
Sebelumnya, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengakui bahwa perkembangan daerah itu lambat karena berbagai faktor yang menjadi kendala.
Yaitu, sebagai daerah kepulauan, sarana transportasi laut dan infrastruktur jalan menjadi kendala paling dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Minta Pemerintah Tak Paksakan Vaksinasi Covid-19
Kendala selanjutnya terang Yudas, terbatasnya anggaran daerah. Hal ini menjadikan upaya peningkatan sarana transportasi dan infrastruktur tidak berjalan secara maksimal.
Yudas mengungkapkan bahwa selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun sarana infrastruktur.
Akan tetapi sebut Yudas, hanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit karena dibiayai APBD kabupaten.
