Langgam.id - Ketua DPRD Sumbar Supardi meminta pemerintah provinsi mengawal janji empat menteri yang telah melakukan kunjungan kerja ke Sumbar pekan lalu.
Menurutnya, pekan lalu Sumbar dikunjungi oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Kunjungan juga diikuti oleh empat menteri. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa pemerintah pusat punya komitmen untuk membangun Sumbar.
"Jadi Sumbar ini adalah provinsi bagian dari Indonesia, ini juga menepis mitos bahwa Sumbar akan ditinggalkan oleh pemerintah pusat dan lain-lain, kenyataannya tidak," katanya, Rabu (14/4/2021).
Menurutnya, empat menteri yang datang dalam waktu hampir bersamaan itu adalah menteri yang memang sangat dibutuhkan di Sumbar, seperti perdagangan, infrastruktur dan lainnya. Keinginan pemerintah pusat itu yang diwakili oleh kedatangan menteri harus bisa difolow up oleh Pemprov Sumbar.
Baca juga: 4 Menteri Bergantian Kunjungi Sumbar dalam Sepekan, Ada Apa?
"Keinginan pemerintah pusat itu harus benar-benar dikawal oleh pemprov, misalnya dalam bentuk proposal, atau mengawal seluruh kebijakan dalam bentuk kebijakan di APBN dengan berkolaborasi bersama Anggota DPR dan DPD," ujarnya.
Supardi berharap Pemprov Sumbar tidak boleh pasif, sebab akan berpacu dengan provinsi lain karena menteri tidak hanya ke Sumbar. Pemprov harus berpacu dengan provinsi lain untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Sumbar butuh dana pembangunan.
"Cara meyakinkan itu tidak hanya oleh gubernur, tapi dari dengan elemen lain termasuk dari perantau yang punya akses ke pemerintah pusat," katanya.
Diantara proyek pembangunan Sumbar itu menurutnya seperti jalan fly over Sitinjau Lauik, pembangunan pasar, fly over jalur alternatif di Koto Baru Padang Panjang. Semua membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga perlu dikawal.
Sebelumnya pada pekan lalu, diketahui empat menteri datang ke Sumbar. Yaitu Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri PPAN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Rahmadi/yki)
