Langgam.id - Debat publik pertama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pemilihan Tahun 2024 berlangsung di Hotel Mercure, Kota Padang, Rabu (13/11/2024) malam. Dua pasangan calon, Mahyeldi - Vasco Ruseimy (nomor urut 01) dan Epyardi Asda - Ekos Albar (nomor urut 02), saling beradu gagasan terkait transformasi pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.
Moderator menanyakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan transformasi pemerintahan berbasis elektronik, mengingat implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Sumatera Barat belum optimal. "Apa upaya yang akan pasangan calon lakukan untuk mewujudkan transformasi pemerintahan berbasis elektronik dan berapa lama hal tersebut dapat diwujudkan?" tanya moderator.
Mahyeldi menjawab bahwa perluasan infrastruktur teknologi menjadi prioritas. "Kita akan memperluas jaring infrastruktur teknologi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat sampai ke daerah terpencil," ujarnya. Ia menambahkan akan bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk pemerataan akses. "Selama ini, kita sudah mendapat nilai sangat baik dalam implementasi SPBE," tambahnya.
Vasco Ruseimy menambahkan bahwa penerapan SPBE menjadi bagian dari visi-misi mereka. "Kami ingin menerapkan sistem merit dan pengelolaan ASN yang transparan, akuntabel, bebas KKN, berbasis digital. Kami siap meningkatkan penerapan SPBE di Sumatera Barat," katanya.
Menanggapi hal itu, Epyardi Asda mengatakan bahwa masih banyak daerah di Sumatera Barat yang belum terjangkau sinyal komunikasi atau "blind spot". "Jawabannya cukup bagus, tetapi jauh dari kenyataan yang kami rasakan," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai. "Masih banyak sekali daerah yang masih blind spot," tegasnya.
Ekos Albar menambahkan bahwa banyak masyarakat yang belum bisa berkomunikasi dengan internet. "Itu makanya kami turun ke bawah, mengumpulkan masalah untuk kebaikan Sumatera Barat. Dari masyarakat, kita bisa kejar itu semua ke depan menjadi lebih baik," katanya.
Mahyeldi membantah pernyataan tersebut. "Alhamdulillah, dari penilaian yang kita terima, implementasi SPBE sudah sangat baik. Artinya, kita tidak perlu waktu terlalu lama untuk mengoptimalkannya. Mungkin satu atau dua tahun, insya Allah bisa terlaksana," ujarnya. Ia menambahkan, "Pak Epi dan Pak Eko harus banyak baca lagi tentang SPBE, biar masyarakat tidak terjadi misinformasi."
Cek Fakta: Benarkah Banyak 'Blind Spot' di Sumatera Barat?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka 2024 yang dirilis Rabu (28/2/2024), terdapat 13 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang masih memiliki area blank spot atau tidak terjangkau sinyal komunikasi. Kabupaten/kota tersebut adalah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Limapuluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Sawahlunto.
Sebaran area blank spot pada 2023 meliputi 73 kecamatan, 159 nagari/desa/kelurahan, dan 495 jorong/dusun/korong. Jumlah area blank spot terbanyak ditemukan di:
Kepulauan Mentawai: 269 jorong/dusun/korong
Pasaman: 49 jorong/dusun/korong
Limapuluh Kota: 36 jorong/dusun/korong
Dharmasraya: 27 jorong/dusun/korong
Solok Selatan: 24 jorong/dusun/korong
Sementara itu, enam daerah lainnya sudah tidak ditemukan area blank spot, yaitu Kota Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Pariaman.
Dengan demikian, pernyataan Epyardi Asda bahwa masih banyak daerah di Sumatera Barat yang merupakan "blind spot" memiliki dasar data. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi yang memadai. (*/Yh)
