Langgam.id – Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa seluruh data bencana dari kabupaten/kota akan dikumpulkan secara terpusat mulai Sabtu (29/11/2025) pukul 09.00 WIB.
Pangdam XX/Imam Bonjol bersama BPBD Sumbar ditunjuk sebagai penanggung jawab agar data tetap tunggal, tidak simpang siur, dan diperbarui setiap hari.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat Focus Group Discussion (FGD) dengan Forkopimda Sumbar di Istana Gubernur, Jumat (28/11/2025). Pertemuan ini memusatkan perhatian pada langkah antisipasi dan penanganan bencana hidrometeorologi yang belakangan melanda berbagai wilayah di Sumbar.
“Integrasi data adalah fondasi utama agar penanganan bencana bisa berjalan cepat, tepat, dan efisien,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pembukaan akses jalan sebagai prioritas, karena arus bantuan dan aktivitas ekonomi bergantung pada kelancaran transportasi.
Ia juga menyoroti perlunya pembagian jalur masuk menuju wilayah terdampak agar kendaraan tidak menumpuk di satu titik.
Mahyeldi mengatakan bahwa kerusakan akses jalan dapat “mematikan” pergerakan ekonomi. Untuk itu, ia meminta solusi cepat, termasuk membuka jalur sementara yang minimal bisa dilalui sepeda motor.
“Untuk jangka panjang, OPD diminta menyiapkan kajian mengenai jalur alternatif, khususnya di daerah rawan seperti Lembah Anai,” bebernya.
Mahyeldi menilai bencana yang berulang harus menjadi momentum memperkuat perencanaan infrastruktur agar lebih siap menghadapi kondisi ekstrem.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy mengatakan bahwa kebijakan yang tepat harus berangkat dari data yang akurat. Ia menilai masih ada ketidaksesuaian data korban, sehingga dibutuhkan sistem suplai data dari tingkat kabupaten/kota hingga dinas terkait.
Ia mengusulkan adanya hotline khusus agar masyarakat punya satu pintu untuk melaporkan informasi penting.
“Data yang jelas akan mempermudah pencarian korban dan mempercepat kerja tim gabungan seperti Basarnas, Pemprov, Pemda, serta TNI. Kita berharap sistem data online tunggal bisa segera berjalan agar setiap keputusan di posko lebih cepat dan tepat,” harapnya.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menekankan pentingnya memastikan jalur transportasi utama segera bisa dilalui, terutama sebelum bantuan dari pemerintah pusat mulai berdatangan.
Muhidi mengharapkan adanya pusat informasi yang jelas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk data terkait lokasi dapur umum agar masyarakat mudah menyalurkan bantuan.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menyoroti pentingnya distribusi bantuan berbasis data, bukan hanya laporan lisan.
Ia mencontohkan seringnya terjadi penumpukan bantuan di satu lokasi, sementara daerah lain justru kekurangan. Menurutnya, posko harus menjadi pintu utama untuk menerima data dan mengatur pendistribusian bantuan agar tepat sasaran dan tidak mubazir.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pencatatan semua bantuan, termasuk dari NGO. Serta perlunya status darurat yang jelas dari kepala daerah agar pertanggungjawaban anggaran dapat dijalankan dengan baik.
Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada mengatakan bahwa dari Kodam hingga Koramil sudah mengaktifkan posko sejak awal bencana.
“Setiap hari perkembangan situasi di Sumbar dilaporkan kepada Panglima TNI dan KSAD,” ungkapnya.
Arief mengusulkan pembentukan Satgas Terpadu melibatkan unsur udara, laut, dan darat, yang nantinya bekerja berdasarkan SK tanggap darurat dari Gubernur.
Pangdam menyampaikan bahwa posko terpadu sudah disiapkan di aula Istana Gubernur sebagai pusat data dan koordinasi.
“TNI siap memberikan dukungan penuh, termasuk mempercepat penyaluran obat-obatan ke wilayah yang sangat membutuhkan,” ucapnya. (*/y)
