Dampak Kabut Asap, Kualitas Udara di Padang Terpantau Menurun

Kabut Asap di Padang

Proses pemadaman kebakaran hutan di Pesisir Selatan dengan mengunakan alat seadanya (Foto : Dok. Kodim 0311 Pesisir Selatan)

Langgam.id Kebakaran hutan yang terjadi di provinsi Riau dan Jambi mulai berdampak terhadap kualitas udara di daerah Sumatra Barat (Sumbar). Penurunan kualitas udara mulai terpantau di wilayah Kota Padang.

Dari keterangan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, penurunan kualitas udara dapat dilihat dari hasil pengukuran udara Air Quality Monitoring System (AQMS) yang terpasang di kantor Gubernur Sumbar.

“Alat ini berkerja secara real time (hasil yang ditunjukkan adalah pengukuran saat itu). Penurunan kualitas udara berdasarkan pantauan pada pukul 08.00 WIB pagi ini,” kata Kepala Dinas DLH Sumbar Siti Aisyah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (12/9/2019).

Parameter hidro karbon (HC) udara di kota Padang pada Kamis pagi terpantau berada di atas standar ambang batas yang ditetapkan. Sesuai PP 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu 184 ug/m3 dimana ambang batasnya untuk hydro Carbon (HC) adalah 160 ug/m3.

Sedangkan dalam hal ini, terdapat 7 parameter yang ditetapkan dan parameter HC adalah salah satu parameter udara yang digunakan untuk melihat terjadinya pembakaran yang tidak sempurna selain parameter debu dan karbon dioksida.

Kemudian, paramater lain masih di bawah ambang batas (150 ug/m3). Namun, kecenderungan menurun kualitasnya dibandingkan kondisi sebelumnya. Seperti parameter debu (PM 10) pada pengukuran tanggal 11 Sept 2019.

“Kondisinya rata-rata adalah 34 ug/m3 dan maksimal 121 ug/m3. Kondisinya lebih jelek dibandingkan tanggal 10 sep dan tanggal 9 sep maupun sebelumnya yang rata-rata nya berkisar 25 ug/m3 dan nilai maksimal tidak mencapai melebihi nilai 100 ug/m3,” katanya.

“Kami selalu memonitor data kualitas udara ini dan berharap kondisinya membaik,” sambungnya.

Menurutnya, jika kualitas udara menurun maka akan diterbitkan himbauan kepada kabupaten dan kota agar masyarakat terutama anak-anak mengurangi aktifitas di luar kantor atau sekolah.

“Kalaupun memang harus, diimbau agar menggunakan masker. Namun melihat kondisi saat ini, hal tersebut masih belum diperlukan,” ujarnya.

Selain itu, mengingat alat AQMS hanya terpasang di kota padang, DLH provinsi sudah berkoordinasi dengan kabupaten yang berada di perbatasan yaitu Kabupaten Dhamasraya dan Limapuluh kota untuk menurunkan tim. Tim ini melakukan pengukuran manual menggunakan peralatan portable yang mereka miliki atau menggunakan jasa laboratorium. (Rahmadi/RC)

Baca Juga

Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
Wilmar Serahkan 6 Ton Bantuan Beras dan Minyak Goreng untuk Korban Bencana di Sumbar
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
KLHK Serahkan 23 Ton Bantuan untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Terus Mengalir
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima bantuan dari Tim Solidaritas Palestina Bersama Rakyat Indonesia untuk korban banjir di Sumatra.
Gubernur Terima Bantuan dari Warga Palestina untuk Korban Bencana Sumbar
Pemprov Sumbar meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan dana efisiensi daerah yang ditarik Kementerian Keuangan sebesar Rp2,6 triliun
Kerugian Akibat Bencana Sumbar Rp4 T, Gubernur Minta Pusat Kembalikan Dana Transfer Daerah Rp2,6 T
Ilustrasi bayar pajak kendaraan. (FOTO: IST)
Sampai Kapan Pemutihan Pajak Kendaraan di Sumbar? Ini Batas Waktu dan Syarat Lengkapnya
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa penanganan dampak bencana hidrometeorologi tidak boleh dibebankan
Percepat Penanganan Bencana, Gubernur Minta Daerah Tak Terdampak di Sumbar Beri Dukungan