Langgam.id - Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam mengangkat pejabat, kepala daerah mempertimbangkan kedekatan pribadi atau kelompoknya dengan orang yang akan diangkat sebagai pejabat.
Padahal, dalam pemerintah daerah ada lembaga bernama Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Melalui lembaga itu seharusnya seseorang diseleksi menjadi pejabat berdasarkan kompetensinya dalam bekerja.
Akan tetapi, pada kenyataannya, pengangkatan pejabat melalui Baperjakat hanya formalitas. Sebab pejabat diangkat berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah, tetapi dibuat seolah-olah melalui Baperjakat. Karena itu, Baperjakat sering menjadi olok-olok dengan kepanjangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kedekatan.
Pengangkatan pejabat berdasarkan kedekatan dan hubungan emosional itu disebut dengan nepotisme. Di Kabupaten Solok misalnya, Epyardi Asda mendobrak tradisi nepotisme yang terjadi di banyak pemerintah daerah tersebut.
Setelah dilantik menjadi bupati pada 2021 lalu, ia mempelajari semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok. Setelah mengetahui sumber daya, ia menempatkan pejabat dengan prinsip right man in the right place, yang kurang lebih berarti ‘orang yang tepat pada tempatnya dan menduduki jabatan sesuai dengan kemampuannya’.
Pengalaman tersebut diceritakan oleh Epyardi di Hotel Axana pada Selasa (21/5/2024) lalu dalam kegiatan “Pelatihan dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Se-Kabupaten Pasaman Barat”.
“Saya tidak pernah menempatkan orang berdasarkan kedekatan. Ini tim, ini bukan tim. Ini partai A, ini partai B. Tidak ada itu semua. Di bawah naungan Solok Superteam, berbeda warna, berbeda pemikiran, tetapi satu tujuan, ingin mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Solok,” ujar Epyardi.
Epyardi barangkali melakukan hal yang hampir mustahil dilakukan oleh politikus lain ketika menjadi kepala daerah. Ia mengangkat orang, yang awalnya merupakan “musuhnya”, menjadi pejabat PNS tertinggi di Kabupaten Solok. Orang tersebut ialah Sekrektaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok saat ini. Sebelum Epyardi menjadi bupati, jabatannya ialah Asisten I.
“Sekda Kabupaten Solok yang sekarang ini dulu musuh bebuyutan saya waktu saya maju di pilkada karena kakak iparnya maju sebagai calon wakil bupati. Dia koordinator timnya. Dia yang mengkoordinir semua PNS. Waktu saya maju kemarin 99 persen PNS tidak ada yang mendukung saya karena mereka mendukung inkamben (petahana). Bagi saya, itu bukan masalah karena suara terbanyak adalah suara rakyat,” tutur Epyardi.
Setelah menjadi bupati, Epyardi mempelajari sumber daya yang ada di Pemkab Solok. Hasilnya, ia mengangkat Asisten I tersebut menjadi Sekda karena menganggapnya layak mengemban jabatan itu.
“Biduak lalu, kiambang batauik. Di dalam asas demokrasi, sebelum keputusan diambil, kita boleh berbeda pendapat. Tetapi, begitu keputusan diambil secara sah, secara demokratis, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kita harus adil untuk semuanya,” ucap Epyardi.
Memberikan jabatan yang sangat penting dan strategis, yaitu Sekda, kepada orang yang pernah menjadi “musuh” merupakan bukti kelapangan jiwa Epyardi. Hal itu merupakan bukti bahwa Epyardi bukan orang pendendam. Kalau pendendam, ia pasti akan membuat orang tersebut menjadi PNS nonjob atau tidak mendapatkan jabatan.
Akan tetapi, Epyardi bukan orang seperti itu. Sebagai orang yang berpengalaman di bidang bisnis dan politik (tiga periode menjadi anggota DPR), ia harus bersikap objektif dalam mengangkat bawahan agar organisasi yang dipimpinnya maju.
Dengan mengangkat pejabat sesuai dengan kompetensinya, banyak perubahan yang terjadi di Kabupaten Solok selama tiga tahun lebih Epyardi menjadi bupati, misalnya menurunkan angka stunting dari 40,1 persen menjadi 24,2 persen pada 2023. Karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan Kabupaten Solok dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah sebagai kabupaten percontohan dalam menangani masalah stunting di Indonesia.
“Banyaknya perubahan yang terjadi di semua lini di Kabupaten Solok bukanlah karena saya sendiri. Saya hanyalah mentor. Saya leader-nya saja. Pelaksananya Solok Superteam. Semua kita punya kemampuan yang diberikan oleh Allah. Tinggal diberikan kesempatan oleh atasan. Saya memberikan kesempatan kepada semua orang. Saya berikan kesempatan yang sama untuk mereka berkarier dan menunjukkan jati diri mereka,” kata Epyardi.
Akhirulkalam, Nabi Muhammad telah mengingatkan kita perihal persoalan yang seperti itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad mengatakan, “‘Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat’. Orang itu (Arab Badui) bertanya, ‘Bagaimana hilangnya amanat itu?’ Nabi menjawab, ‘Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.’”
Oleh karena itu, pengangkatan pejabat harus berdasarkan kemampuan seseorang dalam mengemban jabatan tersebut. Jika tidak, tentulah orang tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya.
Agaknya demikian juga dengan memilih kepala daerah, apalagi kepala daerah sekaliber gubernur. Jika orang yang tidak berkompeten menjadi gubernur, tunggulah kiamat atau kehancuran sebuah provinsi. (*/Fs)
