Langgam.id – Pemerintah Kabupaten Agam mengambil langkah tegas terkait pengelolaan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pasca kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kampung Tangah. Bupati Agam Benni Warlis memastikan seluruh aktivitas dapur umum dihentikan sementara, hingga kelengkapan izin dan rekomendasi teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN) terpenuhi.
“Kami sudah hentikan sementara aktivitas dapur, agar semua perizinan dan rekomendasi terpenuhi terlebih dahulu. Pemkab Agam akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, sehingga pelayanan bisa kembali berjalan sesuai aturan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” tegas Bupati Benni, Kamis (2/10), dilansir dari AMC, Jumat (3/10/2025).
Data terkini mencatat sebanyak 55 orang anak terindikasi keracunan, dengan rincian 11 orang masih dirawat di RSUD Lubuk Basung, 3 orang di RSIA Riski Bunda dan lainnya di puskesmas Manggopoh.
Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, yang sebelumnya menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan jaminan keamanan pangan dalam pengelolaan dapur umum.
Menurut Bupati Benni, keputusan penghentian sementara ini bukan untuk menghambat layanan, melainkan memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan dengan benar. “Prinsip utama Pemkab Agam adalah perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap langkah harus diambil dengan kehati-hatian dan melibatkan koordinasi lintas instansi,” jelasnya.
Ia menegaskan, dapur umum dapat kembali beroperasi setelah seluruh standar keamanan pangan, kelengkapan izin, dan rekomendasi teknis terpenuhi. “Begitu semua standar terpenuhi, layanan bisa dilanjutkan kembali. Pemkab Agam berkomitmen mendukung pengelola, sekaligus menjamin masyarakat kita benar-benar terlindungi,” ujar Bupati.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam program MBG. Ia mengingatkan pengelola dapur umum untuk memiliki SOP yang jelas di setiap tahapan pengolahan pangan, serta memastikan pengawasan dari Dinas Kesehatan, Kesbangpol, dan instansi terkait berjalan efektif.
“Ini bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga keamanan pangan. Itu penting demi masyarakat kita,” tegas Mahyeldi. (*/Yh)
