Langgam.id - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan pengecekan atau pemeliharaan alat sensor pendeteksi tsunami di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ketua Tim Pelaksana BPPT Iyan Turyana alat sensor tsunami tersebut sudah dipasang sejak 2019, dan harus dilakukan pemeliharaan secara berkala.
“Kita di Kepulauan Mentawai ada dua alat sensor pendeteksi dini tsunami, satu ada di Siberut dan satu lagi di Sipora ini,” katanya, dikutip langgam.id dari laman resmi pemda, Kamis, (23/7/2020).
Ia menyebutkan sejak tahun lalu, sebanyak 15 sensor pendeteksi dini tsunami dibangun oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Sumatra Barat (Sumbar). Sebanyak tujuh di antaranya dipasang di sejumlah kabupaten dan kota.
Baca juga: Gempa Magnitudo 4,1 Getarkan Mentawai Dini Hari
Pemasaran sensor berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Sebelumnya, BKMG juga sudah memasang sembilan alat yang sama di Sumbar, sehingga dengan tambahan 15 titik pemasangan sensor sejak tahun lalu itu, maka total jumlah sensor tsunami di Sumbar mencapai 24 unit.
“Alat ini mendeteksi tsunami, saat tsunami itu melewati sensor, maka alat ini langsung mengirimkan data dalam waktu beberapa detik ke Jakarta, lalu tim di sana akan mengolah apakah ini tsunami atau tidak," kata Iyan.
Baca juga: Pemkab Mentawai Targetkan Listrik Biomassa Bambu Beroperasi Kembali Agustus 2020
Data kiriman dari sensor tersebut, kemudian dikirim lagi ke daerah atau tempat kejadian secara cepat dalam sistem warning, di mana BMKG memiliki Base Station Subsystem atau BSS.
Sebagai daerah rawan bencana, Iyan mengungkapkan perlunya alat sensor tsunami sebagai pendeteksi atau peringatan dini ketika terjadi bencana tsunami.
Yudas Sabaggalet, Bupati Kepulauan Mentawai mengatakan bahwa daerahnya sebagai daerah wisata patut dijaga terutama dari ancaman bencana alam, dan masyarakat bisa bersahabat dengan bencana dalam arti tidak panik jika terjadi bencana, masyarakat yang siaga.
“Dalam hal ini tentunya edukasi, kemudian informasi, ketiga strategi pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk edukasi kita melalui BPBD memberikan, memulai edukasi di pedalaman-pedalaman termasuk Perda, untuk penangan mitigasi Bencana,” katanya.
Ia juga berharap kepada BPPT untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan kebencanaan, terutama alat komunikasi tanpa menggunakan tower atau sistem link satelit jika sewaktu-waktu terjadi bencana yang merusak alat komunikasi biasa.
“Kita berharap dengan adanya BPPT bisa membantu kita bagaimana berkomunikasi tanpa tower jika terjadi bencana, nah ini merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya. (rls/HF)
