Birokrasi adalah salah satu aspek penting dari pemerintahan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dalam menjalankan kebijakan dan mengelola layanan publik. Menurut Max Weber, birokrasi diharapkan bekerja dengan efisiensi, profesionalisme, dan transparansi untuk memastikan stabilitas dan kelancaran jalannya pemerintahan. Namun, ketika birokrasi tidak berfungsi dengan baik, dampaknya bisa sangat merusak, terutama terhadap budaya politik suatu negara. Buruknya birokrasi tidak hanya memperlambat proses administratif, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada cara masyarakat memandang dan berpartisipasi dalam politik. Kualitas budaya politik, yang merupakan cerminan dari kesadaran, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, menjadi terancam oleh ketidakmampuan birokrasi untuk menjalankan fungsinya dengan baik.
Salah satu dampak paling nyata dari buruknya birokrasi adalah meningkatnya korupsi dan nepotisme. Birokrasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel cenderung menjadi sarang bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Dalam sistem birokrasi yang buruk, pejabat publik sering kali memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana individu-individu yang memiliki akses ke kekuasaan menggunakan posisinya untuk memperkaya diri sendiri, sementara masyarakat luas semakin merasa terpinggirkan. Ketika korupsi dan nepotisme menjadi hal yang biasa dalam birokrasi, maka akan sulit untuk mengembangkan budaya politik yang sehat. Masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, merasa bahwa berpartisipasi dalam proses politik tidak akan membawa perubahan signifikan dan menjadi tidak tertarik.
Buruknya birokrasi juga berdampak langsung pada lemahnya partisipasi politik di kalangan masyarakat. Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien sering kali menghalangi akses masyarakat terhadap layanan publik dan proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat dihadapkan pada prosedur yang rumit, lambat, dan sering kali tidak masuk akal, mereka cenderung kehilangan semangat untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Proses pengambilan keputusan yang eksklusif dan tidak transparan membuat masyarakat merasa tidak memiliki suara dalam urusan-urusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Akibatnya, partisipasi politik menurun, dan budaya politik yang sehat, yang seharusnya didorong oleh keterlibatan aktif warga negara, mengalami stagnasi.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik juga sangat terpengaruh oleh buruknya birokrasi. Dalam sistem politik yang ideal, birokrasi berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ketika birokrasi tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka kepercayaan terhadap institusi-institusi pemerintah akan semakin menurun. Masyarakat yang kecewa dengan birokrasi yang korup dan tidak efisien akan mulai meragukan legitimasi pemerintah secara keseluruhan. Ketidakpercayaan ini berbahaya, karena tanpa adanya kepercayaan publik, pemerintah akan kesulitan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang efektif. Di sisi lain, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik juga dapat mendorong munculnya gerakan-gerakan radikal atau populis yang memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk kepentingan politik jangka pendek. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak stabilitas politik dan menghambat perkembangan budaya politik yang inklusif dan demokratis.
Selain itu, buruknya birokrasi juga berkontribusi pada ketidakmerataan akses terhadap keadilan dan layanan publik. Birokrasi yang tidak efisien seringkali menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Prosedur yang rumit dan cenderung diskriminatif menghambat masyarakat yang kurang beruntung untuk menggunakan hak-hak mereka, baik dalam hal akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, maupun dalam hal keadilan di mata hukum. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan keresahan di Masyarakat dan memperkuat persepsi bahwa sistem politik dan birokrasi hanya melayani kepentingan segelintir elit. Akibatnya, sulit mewujudkan budaya politik yang sehat berdasarkan keadilan dan kesetaraan.
Reformasi birokrasi merupakan langkah yang tidak bisa dihindari untuk mengatasi dampak negatif buruknya birokrasi terhadap budaya politik. Reformasi birokrasi harus mencakup pengurangan regulasi yang berlebihan, peningkatan transparansi dalam proses administrasi, serta penegakan hukum yang lebih kuat terhadap praktik korupsi dan nepotisme. Selain itu, pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat juga penting untuk membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masyarakat yang sadar politik akan lebih berani untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih kritis terhadap pemerintah.
Akuntabilitas birokrasi juga harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Pejabat publik harus diawasi oleh lembaga-lembaga independen yang bertugas memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan publik. Selain itu, keterbukaan informasi harus menjadi standar dalam birokrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan dan anggaran pemerintah dengan mudah. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih terlibat dalam mengawasi birokrasi dan meminimalisir peluang terjadinya korupsi.
Bagaimanapun, birokrasi yang buruk merupakan ancaman nyata terhadap kualitas budaya politik. Korupsi, lemahnya partisipasi politik, ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, dan tidak meratanya akses terhadap keadilan dan pelayanan publik merupakan beberapa dampak yang muncul akibat birokrasi yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi sangat penting jika kita ingin membangun budaya politik yang sehat dimana masyarakat merasa diikutsertakan dan dihargai dalam proses politik. Tanpa reformasi, kualitas budaya politik akan terus menurun dan masyarakat akan semakin apatis terhadap pemerintahannya dan proses politik yang harus mereka jalani.
*Penulis: Habibi Islami (Mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas)
