Langgam.id - Pembebasan 571 bidang lahan untuk pembangunan Jalan ToL Padang-Pekanbaru di ruas Padang-Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman masih belum tuntas, dan pengerjaan (pembebasan lahan) itu dinilai sangat lamban.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah langsung memimpin rapat koordinasi untuk penyelesaian pembebasan lahan tersebut, Senin (5/7/2022) sore.
Dalam rapat itu terungkap, 571 bidang lahan tersebut berada pada progres penyelesaian yang beragam. 71 bidang masih tahap verifikasi Satgas, 92 bidang proses penilaian PPK dan apraisal.
Lalu, juga terdapat 139 bidang yang berkasnya belum lengkap, 54 bidang belum ada berita acara konsinyasi dan 45 bidang lagi dalam proses SPP ke LMAN.
Dalam rapat itu, Mahyeldi bertegas-tegas meminta agar persoalan tersebut segera dituntaskan, agar PT. Hutama Karya bisa segera bekerja.
Mahyeldi meminta secara khusus agar penyelesaian diprioritaskan pada ruas jalan yang berpotensi pengerjaan fisik jalan bisa dilaksanakan secara tuntas dalam satu tahap pengerjaan, tidak on spot pada beberapa titik terpisah, sehingga menyulitkan pekerjaan fisik.
"Pembebasan percil baru 64 persen lebih, hanya 24 persen lebih penambahannya sejak 2021. Untuk fisiknya baru 9 kilometer dari 20,5 kilometer. Masalahnya apa? Kalau dari 571 percil ini, masalahnya bukan di kami lagi. Sudah berapa bulan ini? Kita targetkan lebih cepat lagi selesainya pembebasan tanah ini. Harus ada time schedule nya yang jelas, makanya kita rapat hari ini," ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan, bahwa beberapa kendala di lapangan, di antaranya persoalan kelengkapan administrasi, berkas belum lengkap karena masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan susah untuk ditemui.
Lalu, kata Suharti, persoalan lain yang dihadapi yaitu berbedanya orang yang menguasai lahan dengan pemilik lahan.
Namun, Suharti berjanji, bahwa ia bersama tim di lapangan akan terus berupaya maksimal untuk menuntaskan pembebasan lahan yang prioritas, sehingga pembangunan fisik bisa segera dilaksanakan.
Kemudian, perwakilan PT. Hutama Karya, Roy menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan dana Rp28 miliar dan telah menitipkan dana ganti kerugian ke pengadilan untuk 13 bidang lahan senilai Rp17 miliar.
"Untuk pengerjaan fisik, tahun ini ditargetkan bisa menyerap dana Rp758 miliar, tapi dengan syarat lahan pembangunannya minimal terusan sepanjang 10 kilometer, bukan berupa spot-spot," ujar Roy.
Baca juga: Percepat Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, Andre Rosiade Minta Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang juga Koordinator Tim Percepatan Pemprov Sumbar, Syafrizal mengatakan, setelah rapat ini, akan mengkordinasikan dengan tim terkait untuk menyiapkan time schedule dan memusatkan upaya penyelesaian pada ruas yang menjadi prioritas.
