Belajar Bencana Sumatra Dari Yang Sudah-sudah

Gempa besar berkekuatan 7,6 SR membuat oleng Sumatra Barat, 30 September 2009 silam, semua pihak kocar kacir menangani residu bencana.  Pencarian dan evakuasi mayat-mayat masih dilakukan, yang lainnya sibuk membuat naungan sementara, dapur umum, fasilitas kesehatan serta pembersihan puing-puing.
 
Jauh sebelum itu, 1926, gempa juga menggegerkan Padangpanjang.  Sahabat saya, Yose Hendra dalam tesisnya berjudul Sejarah Penanganan Gempa Bumi Sumatera Barat 1926 dan 2009, menulis; Guncangan gempa bumi 1926 membuat warga yang terpapar panik dan dilanda prahara. Mereka yang menjadi korban, pada evakuasi awal terpaksa mengurai puing-puing dari runtuhan rumah atau bangunan sendiri-sendiri. Jika ada keluarga korban terhimpit dari puing-puing, harus menyingkirkan sendiri. 
 
“Hari-hari pertama gempa, semangat kebersamaan ikut runtuh. Jenguk menjenguk sebagaimana budaya kemalangan tidak lagi terlihat. Semua sibuk dengan perasaian masing-masing. Sibuk dengan duka lara masing-masing. Termasuk kesendirian dalam mengevakuasi keluarga jika tidak tersentuh bantuan tentara. Jika pun tentara turun tangan, kerabat jauh justru berpangku tangan,” tulis Yose.
 
Memori kolektif kita mungkin pula masih terguncang oleh banjir bandang yang menerjang Bahorok di Sumatra Utara, 2 November 2003.  Air bah membawa material kayu, menghancurkan kawasan wisata dan pemukiman di Bukit Lawang, 150 orang mati, 91 lainnya hilang dan lebih dari 400 rumah tersapu banjir.
 
Lebih parah lagi, gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan wilayah di sekitar Samudra Hindia 26 Desember 2004.  Manusia kalap dalam kepanikan luar biasa.  Lebih dari 200 ribu jiwa terangkut maut, 14 negara menderita dan harus menata ulang kehidupan mereka. Aceh adalah wilayah yang paling parah menerima dampak bencana ini.
 
Pada 26 dan 27 agustus 1883, Gunung Krakatau di selat Sunda Meletus.  Dentuman keras terdengar sampai ke sebagian besar wilayah Australia, Papua bagian barat, Kerajaan Siam (Thailand) dan Filipina, Sri Lanka, hingga Pantai timur Afrika.  Sebuah peta yang diproduksi The Royal Society di Inggris tahun 1888, menunjukkan gelombang besar melanda sebagian besar wilayah pantai di hampir sebagian bola dunia.  Sebulan usai letusan, fenomena matahari berwarna biru dan hijau dilaporkan terlihat di berbagai negara tropis; kemudian muncul catatan tentang kabut aneh menutupi langit Eropa.
 
Dalam peristiwa letusan Krakatau, sebuah buku terbit di Singapura tahun 1888, ditulis oleh Al-Hajj Muhammad Tayib berjudul Syair Lampung Karam. Saya meminta bantuan artificial intelligence menerjemahkan syair tersebut.  “Gunung pun memuntahkan isinya, api dan asap naik ke angkasa, batu dan abu beterbangan, jatuh ke bumi tanpa ampun. Siang hari berubah gelap, seperti malam tanpa bulan dan bintang, manusia tidak lagi mengenal arah, karena pandangan tertutup oleh debu dan asap,” tulis Tayib.
 
Dia melanjutkan; Suara tangis dan teriakan bersahutan, orang berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan rumah dan harta benda, tanpa sempat berpikir panjang. Ketakutan menyelimuti seluruh negeri, doa dan istighfar terdengar di mana-mana, namun bala telah terlanjur turun, tiada seorang pun kuasa menahannya. Letusan belum juga berhenti, suara gemuruh datang bertalu-talu, seakan langit dan bumi hendak bertabrakan, membuat manusia semakin kehilangan harapan.
 
Satu-satunya catatan pribumi mengenai letusan Krakatau ini telah menjadi pengingat, bahwa bencana akan datang tanpa mengenal waktu yang pasti, serupa siklon tropis Senyar yang menghancurkan Sumatra pada November 2025 lalu.  Kendati telah diprediksi BMKG, namun banyak orang tak sadar.
 
Kenyataan pahit harus dirasakan penduduk Sumatra – berkaca dari gempa Sumbar dan Padangpanjang, bandang Bahorok, amuk Krakatau dan tsunami Aceh – untuk kembali memulai kehidupan paska bencana yang rumit.  Pun paska siklon tropis Senyar, nyaris tak ada lagi yang tersisa di pantai utara-timur Aceh, di Tapanuli, di interior Sumatra Barat.  Semuanya habis tersapu banjir dan longsor.  Mereka yang menjadi korban, rela tidur di barak-barak pengungsian yang minim fasilitas. Lebih dari 1000 nyawa dihela maut, ratusan lainnya masih hilang, ribuan tak punya kepastian masa depan.  Momen Natal dan Tahun Baru 2026 berubah menjadi tangis, sambutan Ramadhan dan Idul Fitri dipastikan tak diwarnai tawa, mereka menderita.
 
Bencana datang susul menyusul.  Seperti catatan Muhammad Tayib; Abu semakin tebal menutupi udara, napas terasa sesak dan mata perih, banyak orang jatuh tersungkur, tidak sanggup lagi melanjutkan lari. Di tengah kekacauan itu, laut pun menunjukkan kuasanya, airnya surut dengan tiba-tiba, membuat orang heran sekaligus bingung.  Belum sempat akal memahami tanda itu, air kembali datang dengan dahsyat, bergulung-gulung tinggi dan ganas, melanda pantai tanpa belas kasihan.  Kampung di tepi laut habis disapu, rumah, perahu, dan manusia bercampur, jerit tangis tenggelam dalam deru air, negeri Lampung pun mulai karam. Gelombang besar itu datang berulang, tidak sekali lalu berhenti, setiap hempasannya membawa maut, menghancurkan apa saja yang tersisa.
 
31 Desember 2025, penghujung tahun, akun Instagram Pikiran Rakyat merilis 10 juta jiwa terpapar lebih dari 3 ribu bencana yang terjadi sepanjang tahun di Indonesia.  “Ini bukan hanya soal duka bersama, namun butuh kepekaan dan kepemimpinan yang tepat untuk mengantisipasi bencana kedepan lebih baik,” tulis akun tersebut.
 
Catatan itu kembali mengingatkan saya pada Tayib.  “Tangisan dan ratapan terdengar di mana-mana, memanggil anak, istri, dan saudara, namun banyak yang tidak pernah menjawab, karena telah lebih dahulu dijemput maut.  Harta benda habis binasa, sawah, kebun, dan ternak lenyap, orang kaya jatuh miskin seketika, yang hidup tinggal menanggung duka,” tulisnya dalam Syair Lampung Karam.
 
Kendati Yose telah mengingatkan, hari-hari di awal bencana adalah hari-hari dimana manusia tak lagi peduli dengan kehidupan sosial, mereka terpenjara oleh nasib mereka sendiri.  Penanganan bencana menurut Yose berharap pada peran organ-organ pemerintah dan kongsi-kongsi sosial.
 
Sudah hampir sebulan bencana Sumatra berlalu, bendera putih berkibar.  Para pengibar bendera di Aceh mengatakan bahwa mereka tidak menyerah, tapi memohon agar Pemerintah segera menyatakan bencana ini sebagai bencana nasional.  Namun harapan mereka pupus seiring celoteh pengambil kebijakan yang tak hirau, bahkan cenderung mengecewakan.
 
Aceh Tamiang, 10 Desember 2025, bendera putih berkibar.  Saya sedang dalam perjalanan menuju Kecamatan Sekerak di Kabupaten itu, sebuah kecamatan yang hancur rata dengan tanah akibat banjir yang menerjang dua minggu sebelumnya.  Lusa, Presiden Prabowo dan rombongan akan melewati jalan utama di pusat kota Kuala Simpang.  Jembatan ganda di kota itu tumpah ruah dengan bendera warna putih.  Saya melewati jembatan dengan perasaan hampa.  Di bawah sana, tumpukan kayu yang berkelindan dengan puing-puing harapan warga telah hampir membusuk.  Saya membayangkan para penyintas yang kini mulai kelaparan, tanpa listrik, minim air bersih dan pasokan makanan yang cukup.  Dari gawai di tangan, saya juga melihat bendera putih juga terpasang sepanjang jalan utama menuju Aceh Timur, Kota Langsa, Lhokseumawe, Bireuen, Meureudu, Sigli dan pusat kota Banda Aceh.
 
Dari para relawan yang bergerak ke Aceh bagian tengah, di dataran tinggi Gayo mereka harus dihentikan karena banyak jembatan yang ambruk.  Sementara mereka yang menjadi relawan di Tapanuli harus bekubang lumpur melewati jalanan yang tertimbun.  Muka air di beberapa tempat di Sumatra Barat juga meninggi.  Bencana terus datang.
 
Seturut itu, Tayib menyorot bencana dengan mengatakan; Orang-orang yang masih tersisa hidup, berjalan tanpa tentu arah, lemah tubuhnya karena lapar dan haus, bingung mencari sanak saudara. Ada yang memanggil anak dan istri, ada yang mencari orang tua, tetapi yang dipanggil tiada menyahut, entah hidup entah telah mati.
 
“Mereka berkumpul di tempat yang tinggi, takut air datang kembali, tidur tanpa alas dan atap, hanya berselimutkan duka dan cemas. Makanan sangatlah sukar didapat, air bersih pun tiada tersedia, yang kuat menolong yang lemah, sekadar bertahan dari hari ke hari,” lanjut Tayib.
 
Usai minggu-minggu pertama, wabah mengintai. Kata Tayib, penyakit mulai menjangkiti tubuh, karena dingin, luka, dan kelaparan, banyak yang selamat dari air dan api, namun kemudian mati perlahan.
 
Tak ubahnya dengan apa yang terjadi di Sumatra paska dihantam siklon tropis Senyar November lalu.  Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menitikkan air mata.  Dia mencela lambatnya penanganan dengan mengatakan, orang-orang mati bukan karena banjir bandang tapi karena kelaparan.
 
Bagi saya, manusia-manusia congkak di lingkaran kekuasaan telah mengubur peradaban seiring tak becusnya pengelolaan bencana.  Manusia-manusia congkak itu terus memainkan gimik kekuasaan seiring dengan kepentingannya masing-masing.  Sementara para penyintas yang berharap bantuan datang segera, harus rela membangun kehidupan dari puing tangisan bayi dan jeritan ibu hamil serta ratapan orang-orang rentan.  Anak muda meradang, mereka kehilangan sumber-sumber penghidupan, petani harus rela berjalan kaki berhari-hari hanya untuk menukar cabe dengan segenggam beras.
 
Di ujung Desember 2025, mereka yang menyuarakan agar Pemerintah bertindak cepat dan hadir di tengah-tengah bencana justru mendapat ancaman.  Selain telur busuk dan coretan para pengecut itu, teror juga disampaikan melalui bangkai ayam, bahkan kiriman video editan yang tak senonoh.  Saya tercenung, sedemikian tersinggungnya mereka sehingga harus melakukan teror murahan seperti itu?
 
Di sisi lain, rapat-rapat penanggulangan bencana terus diadakan.  Agaknya pemerintah mulai jengah dengan kritik sehingga berkemauan bertindak cepat.  Walaupun nyawa para penyintas ada yang sudah direnggut di tenda pengungsian.  Namun, marilah kita berbesar hati, mereka berupaya sekuat tenaga.
 
Dari pengalaman penanganan bencana kali ini, saya bertanya-tanya, apakah kita tidak belajar dari bencana-bencana sebelumnya? Apa kita lupa bagaimana menangani gempa Padang? Tsunami Aceh, bandang Bahorok? Secepat itukah kita lupa?
 
Kendati perangkat penanggulangan bencana telah berdiri, semacam Badan Penanggulangan Bencana Daerah, anak kandung Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  Ada pula Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, para relawan, organisasi non pemerintah, media, perguruan tinggi, para ahli, praktisi dan seterusnya.  Dimana koordinasi terjadi?
 
Saya sadar, koordinasi mestinya tidak terjadi ketika bencana sudah menusuk jantung kota-kota.  Koordinasi mestinya rutin dilakukan?  Tapi hal demikian tidak terjadi lantaran kita, semua pihak hanya sibuk dengan kepentingannya masing-masing.  Tiap sektor hanya mendahulukan kepentingan sektornya, hal ini yang selalu dikritik dari zaman Orde Baru, hingga hari ini tak kunjung ada perbaikan.
 
Kendati perangkat kebijakan sudah mengatur fungsi-fungsi koordinasi, sudah pula mengatur tentang peran serta para pihak dalam penanganan bencana, termasuk struktur kelembagaan dan seterusnya.  Namun sekali lagi, kita lupa.
 
Belakangan, penanggulangan bencana disertai dengan kehadiran media sosial.  “Kalau nggak viral, nggak diurus,” ucap khalayak.  Ungkapan itu dalam beberapa tahun terakhir ada benarnya.  Pemerintah akan turun tangan jika unggahan di media sosial sudah pada level mengganggu kenyamanan.  Selagi belum terganggu, biasanya dicuekin.  Dalam konteks ini, mungkin anda ingat isi perkataan Kepala BNPB bahwa bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial.
 
Saling olok dan perang pernyataan terjadi di media sosial.  Pemerintah yang harusnya bekerja di lapangan justru lebih banyak memberikan tanggapan yang tidak perlu di media.  Bahkan Presiden sendiri mengatakan, banyak orang pintar yang bisanya hanya mengkritik.
 
Di lapangan, para relawan dan kreator konten menyuarakan situasi yang sebenarnya, berikut pula media.  Namun justru mereka mendapat celaan, bahkan dibungkam. Kekerasan terhadap jurnalis yang meliput bencana tak terhindarkan.  Publik meradang, pemerintah terus membela diri.  Lantas, bagaimana koordinasi dapat dilakukan?
 
Para praktisi kebencanaan tak tanggung banyaknya di Indonesia.  Bahkan ada pula akademisi yang belajar kebencanaan sampai ke luar negeri.  22 Desember 2025, para akademisi juga menuntut bencana Sumatra berstatus Bencana Nasional.  Tapi mereka tak dipedulikan, mereka juga turut dibungkam.  Jikapun harus bersuara, maka suara mereka harus seiring dengan kemauan Pemerintah.  Lagi, saya bertanya, ada apa ini sesungguhnya?
 
Agaknya, mengeluh dan membela diri telah menjadi kegemaran rezim hari ini.  Publik sepertinya harus terbiasa dengan curhatan para pejabat.  Tentu kita tak lupa keluhan sederhana seorang Jenderal TNI soal baut jembatan.  Sebelumnya, pejabat juga mengeluhkan perangkat kelistrikan yang dicuri, pejabat yang minta tolong agar perbuatan baik Pemerintah juga ikut diviralkan, dan seterusnya, dan seterusnya.  Demikian juga berbagai klarifikasi para pejabat yang melulu blunder.  Bahkan permintaan maaf terbuka pun jarang dilakukan walau sebagian mereka sudah ketahuan berbohong.  Mental seperti apa ini? Apakah dengan mental seperti itu bencana harus dihadapi?  Apakah dengan mental itu negara diurus?
 
Baiklah, ternyata koordinasi juga berhubungan dengan mental para penyelenggara penanggulangan bencana.  Tapi apakah ini hasil revolusi mental dari rezim sebelumnya? Apakah istilah kerja, kerja, kerja yang dulu kerap diteriakkan justru telah membuat hancurnya daya juang dan mental patriot negara?
 
Dari Yose saya belajar, bahwa penanggulangan bencana sangat tergantung pada situasi politik saat bencana terjadi.  Apakah hari-hari pertama gempa – seperti yang dia gambarkan atas situasi tahun 1926 – serupa dengan bulan-bulan pertama bencana Sumatra hari ini? Sibuk sendiri-sendiri? Entahlah.
 
Sementara Tayib mengajarkan saya, bahwa bencana telah merubah sisi terdalam kemanusiaan.  Bencana yang datang silih berganti, persis seperti bencana Sumatra hari ini.  Terjangan banjir dan tanah longsor sudah kita hadapi di ujung November, namun peristiwa itu berulang kembali di ujung Desember.
 
Tapi apa yang dapat saya pelajari dari para pengurus negara hari ini? Apakah sekedar mengeluh? Curhat? Atau menyalahkan keadaan? Ayolah, bendera putih sudah dikibarkan, rakyat butuh agar pemerintah segera membuka kran bantuan negara-negara sahabat.  Janganlah terlalu pongah, mari belajar dari yang sudah-sudah.