Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat membantah mengusulkan ke Kementerian Pertanian untuk membatalkan Kota Padang sebagai tuan rumah Penas Tani dan Nelayan ke-16 2020.
Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit. Dia mengaku hadir saat rapat perubahan lokasi Penas Tani dengan Kementerian Pertanian dan panitia Penas Tani Nelayan pada 2 Desember di Jakarta, mewakili Pemprov Sumbar.
Nasrul tidak mengetahui apa persoalannya Pemko Padang tidak diundang dalam rapat tersebut. Menurutnya, keputusan tidak mengundang atau mengundang itu datang dari Kementerian Pertanian dan panitia Penas dan bukan wewenang Pemprov.
“Yang undang dari Jakarta, KTNA dan Kementerian Pertanian. Jadi saya hadir, ternyata memang tidak diundang Pemko Padang, dalam hati saya juga bertanya kenapa tidak diundang, ya yang tidak mengundang itu orang kementerian,” katanya di Padang, Kamis (12/12/2019).
Dia membantah Kota Padang dibatalkan sebagai tuan rumah atas usulan Pemprov Sumbar. Bahkan saat rapat dia mengatakan agar jangan Pemprov yang menentukan pemindahan lokasi Penas. Kemudian peserta rapat sepakat mengambil cara penilaian masing-masing item setiap daerah.
“Jangan sampai kami memutuskan, silakan semua orang Kementerian dan KTNA melakukan penilaian, saya bilang begitu saat itu,” katanya.
Lalu semua yang ikut rapat setuju dengan cara penilaian. Penilaian itu tidak terkait politis, namun hal-hal teknis di lapangan. Banyak hal yang dinilai seperti lokasi, fasilitas, lahan, dan lainnya. Lalu diambilah nilai yang tertinggi antara Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.
“Dari banyak penilaian dapatlah yang tertinggi Padang Pariaman dengan 30 poin, sedangkan Kota Padang mendapatkan nilai 22 poin,” katanya.
Kemudian, Nasrul mengatakan agar pihak Kementerian Pertanian langsuang menghubungi Gubernur Sumbar. Lalu diantar surat ke Gubernur dari Kementerian Pertanian dan juga ke Pemko Padang.
“Jadi tidak kami yang bawa pulang surat itu, mereka yang antar ke Gubernur, ada juga pak wakil wali kota waktu itu, mereka yang datang,” katanya.
Dia mengatakan Sumbar sebagai tuan rumah harus bisa maksimal dalam menyukseskan acara. Dia juga berharap agar keputusan tersebut tidak dihubungkan dengan masalah politik.
“Makanya jangan dipolitisir, mereka yang kasih nilai, terutama orang kementerian,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, mengatakan pembatalan daerahnya jadi tuan rumah karena ada masukan dari pemerintah provinsi Sumbar. Pihaknya memiliki daftar yang menunjukkan ada pemerintah provinsi ikut dalam rapat pembatalan.
Saat rapat pemerintah kota Padang juga tidak diundang untuk mengambil keputusan. Mahyeldi mempertanyakan kenapa pihaknya tidak diundang dalam rapat tersebut. (Rahmadi/RC)
